Janji Kampanye Hapus Pajak Motor Tidak Realistis, Benarkah?
updated 5 years, 10 months ago
5 Members
·
6
Posts
Jakarta, CNN Indonesia — Janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang dinilai tidak realistis.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Erick Thohir meminta PKS untuk berhitung secara matematis sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat. Jangan sampai janji tersebut menyesatkan dan mengecewakan rakyat, apabila tidak bisa direalisasikan.
"Saya mungkin bukan ahlinya. Tapi mungkin para pengusul hal-hal tadi coba berhitung dulu secara matematika, kan beliau pada pintar-pintar," kata Erick di Palembang.
Erick berpendapat bila PKS ingin menghapus pajak motor sebaiknya melihat dulu kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Dilihat realitasnya bahwa pendapatan negara itu harus sama dengan pengeluarannya,"
Erick berujar, elite politik sebaiknya bijak dalam berkata dan bertindak, dan jangan asal memberikan janji yang mungkin tidak bisa ditepati.
Erick enggan berkomentar banyak, namun dirinya memohon untuk para pengumbar janji tersebut untuk berhitung bijak, dan mengingatkan jangan sampai Indonesia sama dengan Venezuela.
"Di Venezuela, elite politik menjanjikan sesuatu tapi negara tidak kuat menanggung beban itu. Lebih baik kita memberikan yang terbaik kepada rakyat sesuai kemampuan kekuatan negara kita. Toh mesti sabar," kata Erick.
Lebih Lanjut Erick mengungkapkan, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kesembilan pada 2030 dan keempat terbesar pada 2040. Bangsa asing pun percaya akan prediksi tersebut.
"Saya ketemu generasi muda di Palembang tidak menjanjikan apa-apa bagi mereka. Tapi saya berharap mereka jadi kreator bukan konsumen. Raih mimpi setingginya untuk membangun Indonesia. Ini negara yang bagus dengan sistem yang sudah ada," jelas Erick.
Usulan penghapusan pajak kendaraan bermotor dilontarkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf. Ia mengatakan perjuangan untuk meloloskan regulasi penghapusan pajak ini akan ditempuh pihaknya untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat.
Almuzammil menerangkan, pajak sepeda motor yang dimaksud pihaknya akan dihapus yakni meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.
Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.
Menurutnya, penghapusan pajak sepeda motor akan mendorong masyarakat untuk menggunakan waktu lebih produktif, karena terhindar dari kerepotan dan kerumitan.
"Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif," ucapnya.
Almuzzammil pun mengatakan penghapusan pajak sepeda motor ini juga akan membantu perekonomian rakyat kecil karena sebanyak 105 juta sepeda motor di Indonesia dimiliki oleh rakyat kecil.
Sumber: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuanga n/18/11/26/pirzyi370-menilai-jurus-pemerintah-unda ng-investasi
Mantap bang, ini sih memang ga realistis, APBD dari mana nanti
lek dihapus yo makin banyak to kendaraane, kecuali ada jenjange, khusus rakyat kecil
dipajaki kan salah satu fungsi kontrol bagi negara, kalau bebas pajak (disama ratakan semua) akan menjadi kurang baik
sependapat dengan Ketua Tim Kampanye Nasional bahwa sangat perlu berhitung secara matematis sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat.
Tapi yang harus dilihat juga bahwa apakah Ketua Tim Kampanye Nasional sudah konfirmasi kepada si pemberi ide mengenai bagaimana hitung2annya.
Ide ini bagus jika memang dapat diterapkan dan sangat mungkin diterapkan, Contoh, dulu DP 0 besar (maksudnya 0 %) dibilang ga mungkin tapi nyatanya ditiru oleh yang tidak sepakat pada awalnya.
Justru janji2 manis tidak bagi2 kursi itulah yang tidak mungkin dan saat ini terjadi. Rakyat pun kecewa.
Rakyat mendukung pemerintah bahwa menjalankan negara ini harus optimis.
