hibah bebas dari pajak?

benar sekali jika bukan tanah dan bangunan……….jika itu berupa tanah bangunan maka kena pajak bayar bphtb 50% dengan pengurangan 300 jt……jika mau lebih murah lagi mengajukan permohonan lagi ke djp mendapat pengurangan lagi 50%…..tq

rekan kurnia, mohon info peraturan no brp? thanks brur…
salam.

benar,,yang harus digarisbawahi adalah

Hibah yang berasal dari garis keturunan lurus satu derajat bukan obyek pajak penghasilan bagi si penerima hibah.

perlu digaris bawahi….pengurangan untuk tiap daerah berbeda2…

selain digarisbawahi, ditebalkan juga utk ….penerima hibah mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas hibah tanah&bangunan tsb dlm waktu plg lambat 3 bln sejak dibuatnya akta hibah. Perlu berhati² dgn (oknum) notaris/PPAT yg kurang paham dan/atau menyepelekan hal pengajuan permohonan tsb !

——————–

betul bung, saya punya pengalaman ketahuan oleh fiskus disuruh bayar full PPh 5 % dan BPHTB 5 % oleh karena sudah di buatkan akta oleh notaris dan juga sudah disertifikatkan. Pertanyaannya adalah kenapa Notaris dan BPN bisa teledor begitu ??

Ada perbedaan antara

a. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan), dikenai kepada Penerima Hak atau Pembeli. Jika dari hibah atau waris, dikurangi terlebih dulu dengan bebas pajaknya sesuai ketentuan pemerintah daerah dengan maksimal Rp. 300 juta (saat ini yang berlaku);

b. PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu PPh Final 5%, dikenakan pada Pemilik Hak Asal atau Penjual;

c. PPh atas tambahan harta yang belum dikenai pajak, atau setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang dapat menambah harta.

Pertanyaan rekan Coolest, pencetus persoalan ini, menurut persepsi saya adalah kondisi butir c, yaitu ada seseorang mengisi SPT PPh OP dengan tambahan harta Rp. 200 juta lebih dengan keterangan hibah. Apakah ini obyek PPh ??? ]

Pendapat saya adalah "Hibah yang berasal dari garis keturunan lurus satu derajat bukan obyek pajak penghasilan bagi si penerima hibah". Jadi si Penerima Hibah wajib membuktikan hibah tsb sesuai ketentuan UU Pajak ketika diperiksa atau diklarifikasi oleh fiskus.
Jika hibah tersebut hanya akal-akalan saja untuk menghindar pajak atas tambahan hartanya, maka tambahan kemampuan ekonomis berupa tambahan kekayaan Rp. 200 juta adalah obyek PPh.

Tentang hibah kok berbeda ya, pengalaman kami sendiri juga seperti phoska sampekan, namun teman saya bebas kena pajak bahkan pernah di suatu derah ketenu AR setempat mengkonsultasikan jawabanya juga sama bebas, trims

salam

atas hibahnya emang bebas dari PPh.. tapi kan masa abis dapet tanah terus ga mo ganti nama dsb? nah,,selanjutnya ntu bakalan ada BPHTB.. tapi antara hibah, waris, hibah waris, ama pembelian,,beda2 ngitungnya.