DJP Lakukan Perjanjian Kerjasama Implementasi NIK sebagai NPWP
updated 1 year, 9 months ago
3 Members
·
3
Posts
JAKARTA, REQnews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK KTP dan Data Kependudukan dalam DJP. Perjanjian ini dinilai menjadi tahap awal wacana pengintegrasian tersebut akan terwujud. Muncul pertanyaan NIK KTP jadi NPWP berlaku kapan.
“Perjanjian ini merupakan addendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, Jumat 20 Mei 2022.
Integrasi data akan diperkuat dengan penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan menjadi data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga untuk efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.
Layanan integrasi ini akan dimulai pada tahun 2023. Harapannya layanan ini dapat ditargetkan mencapai 100 persen penggunaan sehingga data antar identitas hanya dapat diakses melalui satu dokumen.
Diharapkan integrasi data ini dapat meningkatkan efektivitas teknologi big data yang dapat membantu lembaga dalam mengakses data masyarakat secara terpusat, menghindari adanya double data, kesalahan data hingga permasalahan lainnya. https://www.reqnews.com/news/49864/nik-jadi-npwp-kapan-mulai-berlaku-ini-bocorannya
Nah..pas perayaan hari Pajak kemarin. Fix sudah diresmikan walaupun realisasi secara umumnya di tahun 2024 benar2 teritegrasi dan bertahap di thn 2023. Tapi ada sedikit ganjalan di tahun 2022 ini. Saat pengintegrasian NIK vs NPWP..bagi pekerja tetap/ lepas dengan gaji diatas PTKP/ 4,5 juta yang nota bene non NPWP, apakah nanti dalam perhitungannya masih tetap dng NPWP 0000 dengan resiko yg sama yaitu pemotongan 20% lbh tinggi..? walaupun memang dari segi aplikasi eSPT PPh ps 21 belum ada upgrade versi terbaru dlm artian sd saat ini masih menggunakan versi lama (e SPT Masa 21-26 2014)
Integrasi data akan diperkuat dengan penegakan kepatuhan perpajakan karena data kependudukan menjadi data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga untuk efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan.
