Biaya makan dan Biaya Transportasi Kepala cabang Merangkap Direktur Umum

Jika suatu Perusahaan berkantor Pusat di Jakarta, kemudian mempunyai kantor cabang yang belum memiliki NPWP di Bengkuli dan disana diangkat sebagai Kepala Cabang sekaligus merangkap sebagai Direktur Umum secara keseluruhan.
Sebagai Direktur Umum dan kepala cabang, seluruh biaya ditanggung perusahaan yang berkenaan dengan Operasionaol Perusahaan,seperti biaya makan setiap hari dan biaya transportasi seperti BBM, Parkir, Service kendaraan pribadi yang digunakan untuk transportasi dalam operasional perusahaan sehari-hari.
Pertanyaannya:
1. Setiap Biaya makan ada yang mempunyai bukti langsung dari penjual tempat makan di daerah ada juga yang tidak mempunyai bukti langsung berdasarkan situasional tempat makan di lapangan, naun Direktur umum/Kepala Cabang akan membuat catatan dan mereimbursment ke Perusahaan untuk diganti biaya makan tersebut. Seluruh Biaya makan selama bekerja dan selama perjalanan dinas ditanggung perusahaan melalui Reimbursment Pengeluaran dengan bukti-buktinya.
2. Pengeluaran biaya makan diatas, ada 2 bahagian, biaya makan untuk setiap hari hanya di wilayah cabang dan pengeluaran biaya makan di luar area wilayah kerja operasional, misalkan perjalanan dinas ke cabang lainnya dalam rangka mendukung operasional perusahaan.
3. Biaya makan dan biaya transportasi sama perlakuannya dengan hal point 1 dan 2, hanya untuk biaya BBM wajib ada nota dari SPBU, sedangkan biaya service kendaraan tergantung tempat service kendaraan yang dipakai.
3. Parkir kendaraan, Biaya Taxi, toll dan seluruh penginapan ditanggung jika melakukan perjalanan dinas melalui mekanisme Reimbursment.

Pertanyaannya:
1. Apakah Biaya makan dengan kondisi diatas dapat dibebankan sebagai biaya atau tidak.
2. Apakah Biaya Transportasi seperti pemakaian Mobil Pribadi di Daerah yang digunakan untuk perusahaan, namun seluruh biaya operasional ditanggung perusahaan bisa dibiayakan atau tidak.
3. Jika dalam setiap tiket dan hotel tidak mencantumkan nama Perusahaan, tetapi langsung atas nama pribadi, apakah dapat dibiayakan atau tidak.
4. Sebagai Direktur Umum/Kepala cabang, perusahaan memberi keleluasaan untuk mengontrol semua cabang, sehingga setiap melakukan perjalana dinas tidak memerlukan Surat Dinas Luar Bekerja, namun hanya konfirmasi secara lisan ke Dirut dan ke bagian lain.
5. Bagaimana seharusnya perpajakannya yang benar dengan kondisi tersebut diatas.

Terimakasih

Jika suatu Perusahaan berkantor Pusat di Jakarta, kemudian mempunyai kantor cabang yang belum memiliki NPWP di Bengkuli dan disana diangkat sebagai Kepala Cabang sekaligus merangkap sebagai Direktur Umum secara keseluruhan.
Sebagai Direktur Umum dan kepala cabang, seluruh biaya ditanggung perusahaan yang berkenaan dengan Operasionaol Perusahaan,seperti biaya makan setiap hari dan biaya transportasi seperti BBM, Parkir, Service kendaraan pribadi yang digunakan untuk transportasi dalam operasional perusahaan sehari-hari.
Pertanyaannya:
1. Setiap Biaya makan ada yang mempunyai bukti langsung dari penjual tempat makan di daerah ada juga yang tidak mempunyai bukti langsung berdasarkan situasional tempat makan di lapangan, naun Direktur umum/Kepala Cabang akan membuat catatan dan mereimbursment ke Perusahaan untuk diganti biaya makan tersebut. Seluruh Biaya makan selama bekerja dan selama perjalanan dinas ditanggung perusahaan melalui Reimbursment Pengeluaran dengan bukti-buktinya.
2. Pengeluaran biaya makan diatas, ada 2 bahagian, biaya makan untuk setiap hari hanya di wilayah cabang dan pengeluaran biaya makan di luar area wilayah kerja operasional, misalkan perjalanan dinas ke cabang lainnya dalam rangka mendukung operasional perusahaan.
3. Biaya makan dan biaya transportasi sama perlakuannya dengan hal point 1 dan 2, hanya untuk biaya BBM wajib ada nota dari SPBU, sedangkan biaya service kendaraan tergantung tempat service kendaraan yang dipakai.
3. Parkir kendaraan, Biaya Taxi, toll dan seluruh penginapan ditanggung jika melakukan perjalanan dinas melalui mekanisme Reimbursment.

Pertanyaannya:
1. Apakah Biaya makan dengan kondisi diatas dapat dibebankan sebagai biaya atau tidak.
2. Apakah Biaya Transportasi seperti pemakaian Mobil Pribadi di Daerah yang digunakan untuk perusahaan, namun seluruh biaya operasional ditanggung perusahaan bisa dibiayakan atau tidak.
3. Jika dalam setiap tiket dan hotel tidak mencantumkan nama Perusahaan, tetapi langsung atas nama pribadi, apakah dapat dibiayakan atau tidak.
4. Sebagai Direktur Umum/Kepala cabang, perusahaan memberi keleluasaan untuk mengontrol semua cabang, sehingga setiap melakukan perjalana dinas tidak memerlukan Surat Dinas Luar Bekerja, namun hanya konfirmasi secara lisan ke Dirut dan ke bagian lain.
5. Bagaimana seharusnya perpajakannya yang benar dengan kondisi tersebut diatas.

Terimakasih

Untuk point nomor 4:
4. Sebagai Direktur Umum/Kepala cabang, perusahaan memberi keleluasaan untuk mengontrol semua cabang, sehingga setiap melakukan perjalana dinas tidak memerlukan Surat Dinas Luar Bekerja, namun hanya konfirmasi secara lisan ke Dirut dan ke bagian lain.
APAKAH PERLU SURAT DINAS SETIAP MELAKUKAN PERJALANAN ATAU TIDAK dalam pembuktiannya, mengingat mobilisasinya cukup sering setiap bulan dalam melakukan perjalanan dinas?

Kalau bisa dibiayakan, dari nomor 1 dst, kewajiban perpajakannya dalam bentuk Nature tersebut objek pajak PPh 21 atau bukan bila diakui sebagai biaya. Perusahaan mengakui semuanya jadi biaya operasional perusahaan.

Untuk point nomor 4:
4. Sebagai Direktur Umum/Kepala cabang, perusahaan memberi keleluasaan untuk mengontrol semua cabang, sehingga setiap melakukan perjalana dinas tidak memerlukan Surat Dinas Luar Bekerja, namun hanya konfirmasi secara lisan ke Dirut dan ke bagian lain.
APAKAH PERLU SURAT DINAS SETIAP MELAKUKAN PERJALANAN ATAU TIDAK dalam pembuktiannya, mengingat mobilisasinya cukup sering setiap bulan dalam melakukan perjalanan dinas?

Kalau bisa dibiayakan, dari nomor 1 dst, kewajiban perpajakannya dalam bentuk Nature tersebut objek pajak PPh 21 atau bukan bila diakui sebagai biaya. Perusahaan mengakui semuanya jadi biaya operasional perusahaan.

terimakasih bung zul….
tapi bisa tidak jawaban bang zul itu didasari dengan aturan perpajakan dan tidak berdasar pendapat semata gitu bang.
Tujuannya biar ada pegangan dasar hukum memperlakukannya, karena kalau menurut pendapat-pendapat pribadi sih jadinya semua pandangan dan pendapat itu bisa salah dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakan itu sendiri.

terimakasih bung zul….
tapi bisa tidak jawaban bang zul itu didasari dengan aturan perpajakan dan tidak berdasar pendapat semata gitu bang.
Tujuannya biar ada pegangan dasar hukum memperlakukannya, karena kalau menurut pendapat-pendapat pribadi sih jadinya semua pandangan dan pendapat itu bisa salah dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakan itu sendiri.