Biaya bunga pinjaman

diakui sepanjang atas pembayaran bunga tersebut dipotong pph pasal 23 liat di UU PPh Pasal 23

Sepakat dengan sdr.Ayumi, jadi disini ada perbedaan antara pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankkan, maun non perbankkan.

perjanjian pinjaman ada dan tertera adanya pembayaran bunga, kemudian atas pembayaran bunga telah dilakukan pemotongan PPh pasal 23, jadi anda harus lampirkan SSP sebagai bukti adanya pembayaran bunga pinjaman

Setuju ma di atas, yang perlu diperhatikan lagi adalah piutang itu harus dilaporkan dalam SPT pribadi tersebut. jadi :
1. Potong PPh 23
2. Buat perjanjian.
3. Laporkan utang piutang di kedua belah pihak (di SPT).

Yang dilampirkan bukan cuma SSP juga SPM induk, bukti potong dan daftar bukti potong.
Salam.

Rekan, beban bunga diakui sepanjang dipotong pph 23. Apabila tidak dipotong bagaimana? Apakah langsung dikoreksi fiskal positif atas beban bunga tsb?

Apabila ya, apakah bisa jadi pilihan, maksudnya:
1. Dipotong PPh 23, berarti masuk objek PPh 23
2. atau tidak dipotong PPh 23, lalu dikoreksi fiskal positif, masuk ke perhitungan PPh Badan

Jika memang bisa jadi pilihan, mohon penjelasannya. Terimakasih.

Apabila dikenakan bunga, berapa tingkat bunga nya? Maksudnya, apabila bunga nya tidak wajar (hubungan istimewa misalnya), bukan kah bisa jadi masalah juga di kemudian hari?

Maksud saya, tingkat bunga wajar atas transaksi pinjaman tersebut, ada patokannya tidak ya?

Terimakasih semuanya.

Salam

Ya, pasti dikoreksi. Dan akan jadi bahan pertanyaan timbulnya biaya ini.

Betul.

Karena beabn bunga ini akan memperngaruhi Laba rugi, maka akan masuk ke perhitungan PPh badan.

Bunga pinjamanan yang berlaku tidak ditentukan, tapi biasanya mengikuti tingkat bunga bank yang berlaku, apabila dibawah atau diatasnya tentunya akan menjadi pertanyaan.

Salam.

Rekan, berarti confirm donk, kalau dua point diatas merupakan pilihan.

Oke, thanx.

Salam

sepanjang biaya bunga ini (imbalan atas pinjaman untuk modal, modal yang dimaksud disini modal untuk berusaha) merupakan biaya 3M saya pikir sudah memenuhi pasal 6 ayat 1 huruf A angka 3 sehingga biaya bunga tersebut dapat dijadikan pengurang ph. bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Jadi menurut saya tidak serta merta atas tidak dipotongnya pajak atas bunga pinjaman menjadikan beban bunga tersebut dikoreksi dari pembukuan perusahaan.

Mohon pendapat rekan.

Salam

Confirm.

Salam.

Saya sependapat dengan rekan junjungansitohang, yang saya maksudkan disini ada hutang PPh 23 atas pinjaman ini yang seharusnya dipotong dan disetor, dan atas keterlambatan setor akan dikenakan sanksi.

Thanks koreksinya.

Salam.