Betulkah Direktorat Jenderal Pajak itu sarang koruptor, bagaimana dengan Kejaksaan, Imigrasi, Polisi
updated 14 years, 7 months ago
14 Members
·
18
Posts
Terus terang, kita rasanya sedih mendengarkan dan membaca berita dewasa ini, terutama tentang Gayus di DJP, dan mungkin banyak terjadi juga di Kejaksaan, Kepolisian, Imigrasi dll yang terkadang membuat miris hati kita. rakyat indonesia sedang mengalami efouria berpikir dan begitu dangkalnya memahami sebuah persoalan, misalnya masalah gayus, memang betul bahwa penyelewengan pajak itu telah terjadi dan betul juga bahwa kerugian negara amatlah besar ( mungkin diukur dari penampilan gayus yang berbeda, masa golongan III bisa memiliki harta sekian banyak ) lantas serta merta menganggap bahwa DJP telah rusak dan reformasi birokrasi tidak berjalan, kalau acuanya masalah gayus tentu itu salah kaprah dan ngawur, kelompok seperti gayus hanya segelintir orang saja dari 36.000 karyawan DJP, dan apa yang dilakukan gayus itu bukan gambaran mayoritas karyawan DJP, dan kebanyakan pegawai DJP merasa terganggu karena itu.
Sebenarnya pegawai DJP merasa syukur alhamdulilah karena telah mendapatkan remunasi pendapatan dengan pendapatan seperti itu diharapkan pegawai djp bisa meingkatkan kinerja dan pengabdianya, mungkin kalau kita sering berurusan dengan kantor diatas akan tahu bagaimana kwalitas pelayanan masing masing kantor tsb, makanya agar heran juga kalau kasus itu terjadi di DJP karena setahu saya tidak seperti itu. di KPP pelayanan nya bagus, tidak ada calo dan tidak pernah memungut biaya dan kalau harus antri itu wajar karena WP yang lapor banyak, adapun mungkin berbanding sebaliknya bila berhubungan dengan kejaksaan, kepolisian dll yang mungkin dibuat mumet juga.
Pegawai djp korupsi….. ini yang aneh, bagaimana bisa karena djp tidak pernah berurusan dengan uang pajak, WP membayar langsung ke kas negara melalui bank jadi praktis pegawai pajak tidak pernah menerima uang dari WP, djp hanya menerima lembar 3 ssp sebagai laporan. uang pajak yang telah masuk kas negara tidak bisa dikeluarkan oleh orang djp karena itu mrnjadi wewenang kantor kas negara. lantas korupsinya dimana?
Mungkin ada juga WP yang meminta bantuan pegawai DJP untuk memberikan advis atau konsultasi, bisa juga tapi itu semua gratis, dan kalau pun WP memberikan uang itu masalah lain.
Jadi berita yang beredar selama ini telah dibesar besarkan terutama oleh TV One karena mmg bosnya sedang ada masalah perpajakan yang belum selesai tapi hendaknya kita harus berpikir tentang kebenaran sebuah berita dan bersumber dari mana, sekarang ini kan banyak pengamat yang sok tahu tentang pajak dan begitu giatnya membicarakan tentang penyelewengan pajak, sementara dia sendiri NPWP aja belum punya, dan tentunya belum pernah berurusan dengan kantor pajak.
Yah itu lah yang terjadi …………… apa kata dunia ?- Originaly posted by NAMETAX:
apa kata dunia ?
tidak semuanya begitu….namanya juga oknum……namanya manusia yah merasa tidak puas terus……….tapi bagus juga sih begini jadi pelayanan meningkat……
kok saya melihatnya duit yg dikorupsi sm gayus tu bukan duit pajak ya? tp lebih ke suap dari wajib pajak kepada gayus agar urusan pengadilan si wajib pajak jadi lebih mudah. dan jg dari berita2 yg saya baca si gayus ini lebih kepada melakukan pemerasan terhadap wajib pajak dengan menaikkan pajak terutang si wajib pajak melalui pemeriksaan dan menggirin si wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding.
mohon pencerahannya..Wah jadi pada curhat nie…..
Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga.
- Originaly posted by justinus nababan:
Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga.
ato kate dosen aye dulu "akibat nila setitik rusak susu seasrama" he3… peace man…
salam. - Originaly posted by NAMETAX:
lantas korupsinya dimana?
kasusnya gayus tuh kan kong kalikong antara Gayus dan WP yang bermasalah dengan pajaknya….. Pajak yg mustinya dibayar 600jt, tp dengan bantuan gayus kurang dari itu… bukannya itu jelas korupsi….
- Originaly posted by du8ck:
kasusnya gayus tuh kan kong kalikong antara Gayus dan WP yang bermasalah dengan pajaknya….. Pajak yg mustinya dibayar 600jt, tp dengan bantuan gayus kurang dari itu… bukannya itu jelas korupsi….
apapun namanya rekan du8ck, tetap sama judulnya perbuatan tercela. he he he he
menurut rekan-rekan sekalian ada berapa lagi lembaga2 pemerintahan yg termasuk korup dlm lembaganya…..???
karna penyelewengan dana pajak itu hanya sebagian kecil…
saya rasa keadaan yg membuat seorang yg bersih harus ikut terlibat dalam praktek korupsi….seorang bawahan tidak mungkin berani melawan perintah atasannya…
karna faktor "takut di pecat"saya rasa itu yg dilakukan gayus…
berarti masih banyak atasan ato petinggi2 di institusi tersebut yg terlibat….
"itu sudah pasti"
namanya manusia….mau tau cerita GT ? (reka2 saya aja)
GT, seorang penelaah keberatan, pekerjaannya menangani Keberatan WP. Misalkan WP A mengajukan keberatan dgn total pajak ymh dibayar 10 T. GT menolak keberatan WP. apa GT di sini korupsi?sebagai penelaah keberatan, GT juga menangani kasus WP yg Banding. tau dong yang membuat putusan banding itu hakim. pada saat ada WP B mengajukan banding dengan total pajak ymh dibayar 5 T. GT bisa menghubungi panitera di pengadilan pajak (mungkin kongkalikong, krn GT sudah mendapat omongan dari WP B). akhirnya hakim memutuskan banding WP B diterima 100%, jadi pajak menjadi nihil. pergerakan GT ini bisa sepengetahuan atasan, bisa juga tidak sepegetahuan atasan, karena dalam posisi GT, hal ini mungkin, krn yang dibutuhkan hanyalah pendekatan interpersonal antara GT dengan panitera. krn pajak yang tadinya 5 T dikabulkan bandingnya, kira2 berapakah yang bisa didapat GT? hitung sendiri aja ya (sejak awal juga ini rekaan saya aja kok, hehehehe… ini hasil rekaan saya setelah mendengar ihwal cara kerja WP dapat dimenangkan kasusnya di pengadilan pajak)
Permainan ini bisa terjadi karena beberapa faktor.
1. Wp merasa keberatan atas SKP yang diterbitkan oleh KPP sehingga mengajukan keberatan karena bagi WP hanya 2 opsi yang diberikan yaitu skpnya dibayar atau mengajukan keberatan dan kalau diberatan ditolak, bisa mengajukan ke pengadilan pajak, karena tidak ditemukan titik temu maka peran konsultan pajak sangat menentukan. lha disinilah mulainya ada deal deal tertentu, sehingga ada kesepakatan win win solusion. biasanya itu ada harganya jelas, dan seandainya dalam deal tersebut wp mau bayar dan sang gayus tadi dapat fee atas kejadian tersebut bisa disebut korupsi? mengingat uang pajak tersebut belum masuk ke negara. sementara korupsi itu bila kita menyeleweengkan keuangan negara. si gayus mungkin hanya kena pasal penyuapan dan kalau itu terjadi maka kedua belah pihak juga harus ditangkap. karena kedua belah pihak telah setuju untuk mengakali pembayaran pajak.
2. Pada saat pemeriksaan, karena pemeriksa menemukan keganjilan dan data tidak mendukung maka dikenakan pajak besar, tentunya sebelum phpnya disetujui maka wp datang untuk menyetujui atau tidak, seandainya wp menerima tidak akan terjadi apa apa karena wp bisa membayar, tetapi kalau wp tidak sepakat maka akan timbul skp, mungkin disini sebelum skp terbit wp akan melobi pemeriksa( kembali peran konsultan ini penting ) dan mungkin si wp tadi menjanjikan sesuatu kalau saja skp tadi di ralat. apa ini juga korupsi. agak sulit mendefinisannya. toh negara belum mengalami kerugian.
mungkin ada yang berpendapat lain …. ?yang namanya koruptor itu dmn2..mulai dari yang kecil seperti korupsi jam kerja sampe korupsi yang besar yang menyusahkan orang lain….
yang penting adalah apakah kita hanya akan melihat dan menghujat saja serta tidak melakukan perubahan???mulailah dari hal yang kecil
mulailah dari diri sendiri
mulailah dari sekarangBetul, setuju 100 % kita harus memulai dari diri sendiri, perbaikilah diri sendiri dulu. kita selama ini terlalu banyak sekedar jadi pengamat dan komentator sementara ga melihat diri sendiri itu bagaimana, apakah sudah benar ?
- Originaly posted by nusa:
yang namanya koruptor itu dmn2..mulai dari yang kecil seperti korupsi jam kerja
awas lho rekan nusa… entar ente dikira korupsi jam kerja lho jika terus2an posting
di ortax…. he3… peace man…
salam.
