Ortax Forums PPh Badan bener2 penasaran

  • bener2 penasaran

     priadiar4 updated 8 years, 1 month ago 14 Members · 94 Posts
  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 3:50 pm
  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 3:50 pm

    contoh :
    perusahaan property pada tahun 2012 :
    peredaran usaha total = Rp. 100 M
    peredaran usaha yg phasilan kena tarif final = Rp. 99 M
    peredaran usaha non final = Rp. 1 M

    pertanyaan pentingnya :
    masuk kriteria PP 46 ora son?

  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 3:50 pm

    contoh :
    perusahaan property pada tahun 2012 :
    peredaran usaha total = Rp. 100 M
    peredaran usaha yg phasilan kena tarif final = Rp. 99 M
    peredaran usaha non final = Rp. 1 M

    pertanyaan pentingnya :
    masuk kriteria PP 46 ora son?

  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 4:46 pm
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    contoh :
    perusahaan property pada tahun 2012 :
    peredaran usaha total = Rp. 100 M
    peredaran usaha yg phasilan kena tarif final = Rp. 99 M
    peredaran usaha non final = Rp. 1 M

    pertanyaan pentingnya :
    masuk kriteria PP 46 ora son?

    menurut AR, kasie, smp kepala kantornya ini nggak masuk (by lisan), ga enak nyebut KPP nya, sebut saja si bunga

  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 4:46 pm
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    contoh :
    perusahaan property pada tahun 2012 :
    peredaran usaha total = Rp. 100 M
    peredaran usaha yg phasilan kena tarif final = Rp. 99 M
    peredaran usaha non final = Rp. 1 M

    pertanyaan pentingnya :
    masuk kriteria PP 46 ora son?

    menurut AR, kasie, smp kepala kantornya ini nggak masuk (by lisan), ga enak nyebut KPP nya, sebut saja si bunga

  • kasitaugaya

    Member
    30 October 2013 at 4:50 pm

    Menurut ane sih masuk.
    Alesan mereka apa bro? Padahal sudah ada di aturan kan itungan omzetnya ga termasuk penghasilan final :/

  • kasitaugaya

    Member
    30 October 2013 at 4:50 pm

    Menurut ane sih masuk.
    Alesan mereka apa bro? Padahal sudah ada di aturan kan itungan omzetnya ga termasuk penghasilan final :/

  • dariyanto

    Member
    30 October 2013 at 4:51 pm

    ya Ora Son

  • dariyanto

    Member
    30 October 2013 at 4:51 pm

    ya Ora Son

  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 5:23 pm
    Originaly posted by kasitaugaya:

    Alesan mereka apa bro? Padahal sudah ada di aturan kan itungan omzetnya ga termasuk penghasilan final :/

    alesan mereka peredaran bruto tertentu tahap awalnya dilihat dari total keseluruhan (lihat sasaran utamanya adalah UKM), kemudian utk menentukan besarnya pph final 1% yg harus dibayar baru diliiat utk yg ga finalnya.
    dan saya jg udah beropini sambil bercuap2 kl di tempat lain ada tmn saya yg kasusnya sama seperti ini dikenakan pph final kemudian mereka lgsg menanyakan dari KPP mana biar kita follow up, harusnya semua KPP perlakuannya sama kayak kita

    *saya sendiri heran bs jadi multi tafsir gini sih, kl penafsiran saya ya masuk pph 1%

  • hangsengnikkei

    Member
    30 October 2013 at 5:23 pm
    Originaly posted by kasitaugaya:

    Alesan mereka apa bro? Padahal sudah ada di aturan kan itungan omzetnya ga termasuk penghasilan final :/

    alesan mereka peredaran bruto tertentu tahap awalnya dilihat dari total keseluruhan (lihat sasaran utamanya adalah UKM), kemudian utk menentukan besarnya pph final 1% yg harus dibayar baru diliiat utk yg ga finalnya.
    dan saya jg udah beropini sambil bercuap2 kl di tempat lain ada tmn saya yg kasusnya sama seperti ini dikenakan pph final kemudian mereka lgsg menanyakan dari KPP mana biar kita follow up, harusnya semua KPP perlakuannya sama kayak kita

    *saya sendiri heran bs jadi multi tafsir gini sih, kl penafsiran saya ya masuk pph 1%

  • dariyanto

    Member
    30 October 2013 at 5:34 pm

    1. saya setuju 100% dengan pihak KPP saudara karena peredaran brutonya lebih dari 4,8 Milyar jadi ga bisa applied PP 46.
    2. yang diatur di PP adalah: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, lihat penjelasannya:
    Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
    3. dan memang semangat PP ini adalah untuk UMKM

  • dariyanto

    Member
    30 October 2013 at 5:34 pm

    1. saya setuju 100% dengan pihak KPP saudara karena peredaran brutonya lebih dari 4,8 Milyar jadi ga bisa applied PP 46.
    2. yang diatur di PP adalah: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, lihat penjelasannya:
    Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah, meskipun peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
    3. dan memang semangat PP ini adalah untuk UMKM

  • nughie07

    Member
    31 October 2013 at 6:15 am

    atas peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 M dikenai PPh final kecuali yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

    menurut PP 46/2013 pertanyaan rekan hangsengnikkei ini dikenai PPh 1%, karena peredaran bruto yang dikenai PPh final dikeluarkan dari omset total.

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR : SE – 66/PJ/2010

    TENTANG

    PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1)
    UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
    SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
    UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
    2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
    a. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
    b. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
    c. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
    1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
    2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
    3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
    d. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

    Peredaran bruto PT Z dalam Tahun Pajak 2009 adalah sebagai berikut :
    – terkait PPh bersifat final Rp 30.000.000.000,00
    – terkait bukan objek pajak Rp 10.000.000.000,00
    – terkait PPh tidak bersifat final Rp 20.000.000.000,00
    Jumlah peredaran bruto Rp 60.000.000.000,00
    dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

    Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :
    Seluruh Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan karena jumlah peredaran bruto PT Z (Rp 60.000.000.000,00) melebihi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

    Pajak Penghasilan yang terutang :
    28% x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 560.000.000,00

    menurut SE-66/PJ/2010 pertanyaan rekan hangsengnikkei ini dikenai PPh tarif 25%

    mohon koreksi karena saya masih anak2 hehe

  • nughie07

    Member
    31 October 2013 at 6:15 am

    atas peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 M dikenai PPh final kecuali yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

    menurut PP 46/2013 pertanyaan rekan hangsengnikkei ini dikenai PPh 1%, karena peredaran bruto yang dikenai PPh final dikeluarkan dari omset total.

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR : SE – 66/PJ/2010

    TENTANG

    PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1)
    UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
    SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
    UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
    2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
    a. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
    b. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
    c. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
    1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
    2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
    3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
    d. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

    Peredaran bruto PT Z dalam Tahun Pajak 2009 adalah sebagai berikut :
    – terkait PPh bersifat final Rp 30.000.000.000,00
    – terkait bukan objek pajak Rp 10.000.000.000,00
    – terkait PPh tidak bersifat final Rp 20.000.000.000,00
    Jumlah peredaran bruto Rp 60.000.000.000,00
    dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

    Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :
    Seluruh Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan karena jumlah peredaran bruto PT Z (Rp 60.000.000.000,00) melebihi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

    Pajak Penghasilan yang terutang :
    28% x Rp 2.000.000.000,00 = Rp 560.000.000,00

    menurut SE-66/PJ/2010 pertanyaan rekan hangsengnikkei ini dikenai PPh tarif 25%

    mohon koreksi karena saya masih anak2 hehe

Viewing 1 - 15 of 94 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now