Bendaharawan wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 23 walaupun NIHIL?

tidak ada kewajiban lapor bila nihil

klo boleh tau ada aturannya ga?

ERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/PMK.03/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007
TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA
CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA
CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

(6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan
ditandatangani oleh bendahara.

Jika tidak ada objek yang harus dipotong untuk apa dilaporkan rekan car ..

pasal tersebut kan masalah penyetoran, tidak secara eksplisit mengatakan harus lapor atau tidak jika tidak ada penyetoran…

lihat lanjutan di Pasal 7 PMK tersebut,

Misal untuk PPh 22 bendaharawan

(3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

terlihat jelas bahwa "Wajib melaporkan hasil pemungutannya". Jika tidak ada objek pemungutan/hasil pemungutan tidak perlu dilaporkan. Numpukkin kertas di KPP saja hehe

klo utk pasal 23 gmn?

lihat pasal 7 ayati 1,
Pasal 7

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun
yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir.

bagaimana dengan bendahara pemerintah, apakah masuk dalam pasal 7 tersebut?

ayat (6)

kynya pasal 7 cuma sampai ayat 4 deh…

alasannya?

maksud sy, klo liat pmk tsb. pada pasal 7 cuma sampai ayat 4, ngga ada ayat 6 nya…

td kn katanya suruh liat ayat 6:
ayat (6)