Belum PKP terbitkan Faktur Pajak, penjualan hanya ke bendaharawan
updated 12 years ago
4 Members
·
10
Posts
Dear Rekan Ortax,
Perusahaan tempat saya bekerja ternyata memiliki banyak badan usaha (CV), ada salah satu badan usahanya (CV XXX) yang dikhususkan untuk melayani penjualan ke bendaharawan negara. Ironisnya, pada saat pengajuan tagihan, bendaharawan tersebut meminta faktur pajak, dan dibuatkan oleh direksi yang bersangkutan, padahal CV tersebut masih belum PKP..
Saya baru mengetahui hal ini setelah direksi meminta tolong kepada saya untuk membantu pengurusan pajak CV XXX.. nah, yang menjadi pertanyaan ada beberapa :
1. apa memang syarat pengajuan penagihan pada bendaharawan harus menggunakan faktur pajak?? berarti pedagang kecil tidak bisa menjadi supplier bendaharawan donk??
2. per-bulan Oktober ini saya sudah mengajukan PKP untuk CV XXX, dan semua peraturan pajak sudah diterapkan dengan FP kode 02.. Faktur pajak dimulai dari nomer 1 lagi.. yang menjadi masalah adalah faktur2 pajak yang terbit dari Januari hingga September.. apa bisa faktur2 pajak yang sudah masuk ke bendaharawan, kita ganti jadi faktur penjualan biasa?? karena yang menjadi celah adalah faktur2 pajak Januari – September.. apa ada jalan keluarnya??Mohon pencerahannya Rekan2 OrTax..
Best Regards
- Originaly posted by albert168:
1. apa memang syarat pengajuan penagihan pada bendaharawan harus menggunakan faktur pajak?? berarti pedagang kecil tidak bisa menjadi supplier bendaharawan donk??
jika bukan PKP tidak boleh buka faktur
Originaly posted by albert168:2. per-bulan Oktober ini saya sudah mengajukan PKP untuk CV XXX, dan semua peraturan pajak sudah diterapkan dengan FP kode 02.. Faktur pajak dimulai dari nomer 1 lagi.. yang menjadi masalah adalah faktur2 pajak yang terbit dari Januari hingga September.. apa bisa faktur2 pajak yang sudah masuk ke bendaharawan, kita ganti jadi faktur penjualan biasa?? karena yang menjadi celah adalah faktur2 pajak Januari – September.. apa ada jalan keluarnya??
tidak bisa rekan, dibiayakan saja..
Dear Rekan Priadiar4,
Terima kasih atas tanggapannya rekan..
1. OKAY, saya setuju, dan memang terjadi kesalahan pada perusahaan tempat saya bekerja..
2. Maksudnya dibiayakan gimana ya rekan?? itu faktur keluaran kode 02 (penjualan ke bendaharawan), kita hanya menerima SSP PPN, yang saya khawatirkan adalah unsur pidana nya karena belum PKP tapi udah buka faktur pajak.. tetapi jika bilang masalah denda, seharusnya tidak ada unsur kekurangan bayar, hanya secara formil nya saja salah.. apa sebaiknya saya konsultasi dengan AR yang bersangkutan?? nanti malah dijadikan pemeriksaan bukti permulaan.. ada jalan keluar ya rekan??
Terima kasih banyak Rekan Priadiar4
- Originaly posted by albert168:
1. apa memang syarat pengajuan penagihan pada bendaharawan harus menggunakan faktur pajak?? berarti pedagang kecil tidak bisa menjadi supplier bendaharawan donk??
biasanya begitu…
Originaly posted by albert168:2. per-bulan Oktober ini saya sudah mengajukan PKP untuk CV XXX, dan semua peraturan pajak sudah diterapkan dengan FP kode 02.. Faktur pajak dimulai dari nomer 1 lagi.. yang menjadi masalah adalah faktur2 pajak yang terbit dari Januari hingga September.. apa bisa faktur2 pajak yang sudah masuk ke bendaharawan, kita ganti jadi faktur penjualan biasa?? karena yang menjadi celah adalah faktur2 pajak Januari – September.. apa ada jalan keluarnya??
kalau baru pengajuan ya belum boleh terbitkan FP, kalau sudah dikukuhkan baru boleh…
selama ini masuk faktur pajak fiktif berarti….
ga tau ini pidana bukan ya rekan2….bukan ya karena yg setor kan bendaharawanmohon koreksi
Dear Rekan Hasianku,
Pengukuhan juga pada bulan Oktober kok rekan..
yang saya khawatirkan adalah faktur Januari – September..
Memang seharusnya tidak ada kerugian negara, tetapi formilnya salah..
Ada jalan keluar ya rekan?? Saya sampai kepikiran nda bisa tidur..
hehehehe..Best Regards,
- Originaly posted by albert168:
2. Maksudnya dibiayakan gimana ya rekan?? itu faktur keluaran kode 02 (penjualan ke bendaharawan), kita hanya menerima SSP PPN, yang saya khawatirkan adalah unsur pidana nya karena belum PKP tapi udah buka faktur pajak.. tetapi jika bilang masalah denda, seharusnya tidak ada unsur kekurangan bayar, hanya secara formil nya saja salah.. apa sebaiknya saya konsultasi dengan AR yang bersangkutan?? nanti malah dijadikan pemeriksaan bukti permulaan.. ada jalan keluar ya rekan??
Oooh maaf jawaban saya keliru rekan, ..
lebih baik konsultasikan ke ARnya, namun yang perlu dikasih "wejangan" kepada rekan lain kali jangan dilakukan lagi,,
Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah adanya unsur kesengajaan.. salah satunya sudah tahu aturan tapi tetap dilakukan dan unsur kerugian negara rekan..
Jika dilakukan dengan sengaja maka pengenaan sanksinya adalah sesuai diatur di Pasal 39A huruf b UU KUP NO. 28 tahun 2007 stdtd UU No. 16 tahun 2009 yakni sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun ditambah sanksi denda dua kali dari PPN yang dipungut.
ini dia sanksinya rekan dari UU KUP
Pasal 39A
Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya; atau
b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6
(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak,
bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.—-
bulan april lalu sudah ada yg dipidana krn fp fiktifngeri tuh sanksinya.
coba aj memohon ampun supaya diampuni dan g kena sanksi.
karena dalam UU KUP g mengenal kealpaan dalam hal faktur pajak….heheheOkay,
Terima kasih banyak atas tanggapannya Rekan2 OrTax..
Best Regards
