Belum PKP Lapor SPT Masa PPN????
updated 14 years, 10 months ago
8 Members
·
13
Posts
dear All ortax'ers
mau tanya, bagaimana kalau ada badan yang ternyata belum dikukhkan sebagai PKP tetapi setiap bulannya lapor SPT Masa PPN..
soalnya waktu lapor SPT Masa PPN juga diterima sama kantor pajaknya??
setahun berlanjut baru ketahuan bahwa dia belum PKP sama kantor pajak..
minta pendapat kawan2 tentang kasus tersebut..salam
faktur pajak yang diterbikan untuk customer cacat semua..
kalau belum PKP berarti perush.tsb belum ada kewajiban untuk melapor PPN
dan PPN masukan yg diterima juga tidak dapat dikreditkan.pembetulannya gmn itu?apa masing2 customer yg PKP yg jg terlanjur mencantumkan faktur pajak yg cacat tersebut d SPT Masa PPN jg harus pembetulan?
tapi perusahaan tersebut terlanjur laporan SPT masa PPN sudah setahun,,
bagaimana ya?
Yang jelas urus dulu NPPKP. dan coba hubungi AR-nya bisa ga kalo mengurus NPPKP berlaku surut dengan kondisi yg ada (Pelaporan SPT masa diterima KPP), Hal yg dilakukan tidak merugikan negara, PPN-nya dibayar kok,
salam
mudah2an bisa ya rekan harrison soalnya nanti kasihan perushn rekan imz bekerja dan jg para customernya…..smoga…
salam rekan2x
rekan imz…dalam hal badan tsb membuka faktur pajak sebelum dikukuhkan menjadi PKP, tersirat adanya sanksi pasal 39A UU KUP n0 6 th 1983 brkut perubhnya.
sanksi pidana : min 2 th maks 6 th
sanksi denda : min 200% maks 600 % kali jumlah pajak dalam faktur pajak tsb
salam….- Originaly posted by junjungansitohang:
dalam hal badan tsb membuka faktur pajak sebelum dikukuhkan menjadi PKP, tersirat adanya sanksi pasal 39A UU KUP n0 6 th 1983 brkut perubhnya.
sanksi pidana : min 2 th maks 6 th
sanksi denda : min 200% maks 600 % kali jumlah pajak dalam faktur pajak tsbterima kasih infonya..
- Originaly posted by junjungansitohang:
sanksi pidana : min 2 th maks 6 th
kesalahan baru pertama kali akibat ketidak tahuan. saya rasa tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sebaiknya konsultasikan dengan AR bagaimana langkah pembetulannya secar bijak. Lagipula kenapa KPP selama ini tidak mengetahui kesalahan tersebut dari awal..
untuk menjaga kasus seperti ini biasanya ditempat saya harus menyertakan Fotocopy NPPKP dan specimen yang berhak menandatangani faktur pajak tersebut agar kasus seperti ini tidak terjadi
salam
rekan imz,
kesalahan seperti ini memang bisa dikenai sanksi pidana.
Namun demikian, kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan seperti ini masih mungkin untuk tidak dikenakan sanksi pidana. lagi pula, KPP malah seperti megizinkan/ melegalkan.
Bila diperiksa, siapkan saja bukti-bukti pendukung bahwa seluruh PPN yang dipungut sudah distorkan semuanya.
Kemungkinan paling buruk yang mungkin dihadapi adalah bahwa seluruh pajak masukan yang telah dikreditkan dibatalkan semuanya. Sanksi yang mungkin dikenakan adalah 2% dari seluruh dasar pengenaan pajak. karena telah menerbitkan faktur pajak yang seharusnya tidak boleh diterbitkan. Untuk ini akan diterbitkan STP.Salam
