Telat Lapor SPT OP Sejak 2019, Apakah Tetap Bisa Dilaporkan Tahun Ini?
updated 1 year, 7 months ago
5 Members
·
21
Posts
Dear sobat pajak,Saya mau tanya perihal pelaporan pajak pribadi yang belum di laporkan, mohon pencerahannya jika ada yang tau
Sejak masa tahun 2019 saya belum lapor pajak tahunan hingga sekarang dikarenakan saya tidak bekerja dari tahun Covid 2020 (freelance serabutan sampai sekarang), tetapi 2019 saya masih dapat bukti potong dari perusahaan lama. Namun sekarang alhamdulillah baru akan bekerja kembali. pertanyaan saya:
1. apakah saya harus tahunan orang pribadi yang 2019 nya karena saya masih ada bukti potongnya?
2. Apakah saya harus buat SPT OP nya pertahun dari 2019? dan 2020 keatas dengan pemasukan sebagai freelancer?
3. Jika saya lapor 3 SPT OP yaitu 2019,2020, dan 2021 apakah saya akan membayar denda 3x karena 3 tahun? berapa besar dendanya ya?
4. apa bisa pelaporan OP dilakukan pada bulan2 ini (maksudnya bukan di bulan maret) ?Mohon pencerahannya teman-teman.
Terima Kasihsore rekan
kalau mau mudah nya sih begitu. buat nya sebagai freelancer aja. untuk denda nya Rp 100.000 per SPT kalau OPTerimakasih atas jawabannya rekan,
kalau pelaporannya apa bisa di bulan2 ini ya?
1. Harus lapor SPT 2019. pengisian nya saya tidak bisa detail namun saran saya sih, laporkan saja penghasilan dari penerima kerja waktu itu, agar bisa gunakan bukti potong 2019 tsb. sisa penghasilan lain yang freelance, catat di bagian penghasilan sehubungan dgn usaha. jadi anda pakai SPT 1771 bukan 1771S.
2. jika kenyataannya 2019, 2020 dan 2021 anda punya penghasilan sbg freelance. maka HARUS laporkan besaran penghasilannya, dan setor pajaknya bila melewati PTKP
3. kena denda 2019, 2020, 2021 Rp. 100rb x 3
4. Bisa
itu jawaban idealnya
kalau rekan merasa berat atau tidak menghendaki, silahkan rekan ambil keputusan sendiri. karena tidak melaporkan dan tidak menyetor pajak sesuai kenyataan memliki konsekuensi denda. kapan anda akan dikenai denda hanya Tuhan dan petugas pajak yang bisa tahu. (bisa jadi anda tidak pernah dikirimi surat tagihan denda nya).
Terima kasih atas jawabannya rekan, sangat membantu.
Betul, untuk denda keterlambatannya saya tidak keberatan karena sudah konsekuensi, mau saya rapikan soalnya. untuk pengisian freelancernya akan saya googling saja caranya, walau tidak begitu banyak juga penghasilan saya sih di tahun covid hahaha
oke. semoga penghasilan freelance anda bisa meningkat melampaui penghasilan kerja
Dear Sobat Pajak, Saya mau menanyakan perihal SPT Pribadi Tahunan terkait pelaporan hutang KPR Rumah, selama saya ambil KPR dan sudah mencicil sejak tahun 2013 , nilai hutang yang saya laporkan di SPT adalah nilai sebelum saya mulai nyicil (utuh). Haruskah saya pembetulan SPT atas hutang KPR tersebut? Dan bila tidak ataupun melakukan pembetulan apakah ada sanksinya terkait pembetulan nilai hutang ini. Terima kasih dan mohon pencerahannya.
seharusnya setiap tahun lapor SPT , jumlah Hutang nya mengikuti saldo per 31-Des, jadi tentunya tiap tahun lapornya makin mengecil.
kalau sanksi langsung gegara tidak mencantumkan jumlah hutang dengan benar sih tidak ada yah. tapi kesalahan tersebut mengubah “big picture” tentang besaran penghasilan dan konsumsi anda. yang mana bila mengakibatkan “big picture” nya tidak masuk akal, anda semakin berisiko dapat surat permintaan penjelasan dari KPP.
Terima kasih sobat Johnson, saya sudah menemui AR nya dan beliau bilang tidak perlu pembetulan, cuma saya jadinya agak ragu pada saat lunas otomatis hutang KPR saya dari awalnya ikut nilai utuh langsung hilang apakah tidak ada masalah atau sanksi?
yah aneh atau tidak tergantung cara petugas pajaknya gimana analisa, kalau saya pribadi cara baca nya begini :
saldo harta di tahun tahun 2020 msialnya 200 juta, hutang KPR 500 juta,
penghasilan selama tahun 2021 misalnya 200 juta.
logikanya kalau akhir tahun 2021, lunas KPR, artinya hutang 500 juta di lunasi pada tahun 2021, dengan uang dari penghasilan 200 juta + saldo 2020 200 juta. Tapi loh? kekurangan 100 juta. darimana 100 juta nya?
Kalau petugas pajaknya menganalisa spt yang aku, tentunya bertanya tanya uang tahun 2020 ditambah penghasilan 2021 saja total 400 juta, bagaimana bisa melunasi Hutang 500 juta dalam setahun? jangan-jangan ada uang lain yang tidak dilaporkan? atau jangan-jangan WP salah lapor nilai harta atau hutang nya.
Makanya jika rekan bersedia agak repot yah lakukan pembetulan SPT, betuli saja saldo hutang tahun-tahun kemarin yang sudah dilunasi . sehingga terlihat tiap tahun ada pelunasan hutang.
Mungkin AR saat anda konsultasi dia bisa memahami dan menerima penjelasan Anda sehingga menyarankan tidak perlu pembetulan. tapi nanti beda AR bisa beda cara pandangnya.
Terima kasih rekan, akan saya lakukan as your advice.
Dear Rekan Johnson,
Data bukti potong saya di 2013 dan 2014 tidak ada, apakah bisa minta ke helpdesk KPP untuk diinfokan data tersebut, karena saya hubungi perusahaan juga tidak ada arsipnya.wah, saya agak pesimis jika minta ke KPP. nanti takutnya diarahkan kembali caari perusahaan.
yah susah juga sih kalau pihak perusahaan juga tidak kooperatif, yang rugi rekan sendiri. udh dipotong malah ga dapat bukti. memang peraturanya perusahaan wajib kasih bukti potong, tapi ga tulis apa sanksi perusahaan jika tidak melaksanakan. memang sih rekan bisasaja mengadu ke KPP tapi yah tidak menyelesaikan maslaha juga sih itu.
Dear rekan Johnson, karena seingat saya dulu lapor masih pakai 1770ss dan belum elektronik lapornya, manual datang ke kpp
kalau ga ada pertinggal, saya juga tidak bisa kasih saran. mungkin 2nd best option adalah rekan lakukan pembetulan SPT 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 saja (5 tahun kebelakang) berdasarkan bukti potong yang ada pada rekan saat ini. soalnya kadaluarsa penagihan pajak adalah max 5 tahun kebelakang.
Dear rekan Johnson, bila saya hanya pembetulan di 2017nya saja, saldo hutangnya jadinya tidak continues. Apakah tidak jadi pertanyaan nantinya?
minimal pembetulan 2017 saldo hutangnya udh sisa per 2017, minimal cerita dari 2017 sampai 2021 nyambung. Soalnya rekan sebelumnya katakan mengalami kendala bila mau pembetulan dari 2013.
Ijin bertanya rekan, jika PT sudah tdk ada kegiatan dr th 2019, dan blm pernah dpt stp juga (mungkin karena kesulitan menemukan alamat) karena mmg tempatnya sudah tdk ada karena dulu hanya sewa. Sebaiknya diurus pengajuan NE atau bagaimana? Soalnya dr th 2019 pun ga lapor pajak apapun.
Sblm pengajuan NE apa perlu melapor spt tahunan yg tdk dilaporkan itu?
Terima kasih. Mohon masukan dan sharingnya…
bisa ajukan NE, namun lebih baik ajukan penghapusan NPWP saja. Memang untuk penghapusan tidak semuda pengajuan NE. karena penghapusan harus melalui tahap pemeriksaaan dulu. Petugas akan memeriksa lokasi, transaksi, history, memastikan tidak ada lagi pajak yang terutang. Bila sudah tidak ada pajak terutang maka NPWP akan dihapus.
Tapi kalau penghapusan NPWP pasti harus ada akta pembubaran PT nya kan?
Masaalahnya PT ini pengurusnya sudah lost contact semua, kalau ngurus pembubaran PT biayanya mahal dan ga ada dananya.
yah kalau begitu yah saya juga bingung. Soalnya kalau ajukan NE harus memenuhi alasan yang diizinkan buat NE . salah satunya tidak lagi beroperasi. Tentu sama juga diperlukan bukti dokumen yang menyatakan tidak beroperasi. kan toh balik lagi ke pengurusnya ya kan?
