bantu aku donk…… please!!

wah perda itu masing2 daerah pak.. entah itu daerah provinsi atau kab/kota
susah kalau nyari di database nasional…
mendhing minta ke pemdanya….

apakah ini yg dimaksut ?
Pajak Restoran Perda No.8 Tahun 2003 Provinsi DKI Jakarta – Rangkuman Peraturan Pajak / Perpajakan Pemerintah Daerah / Pemda
Sun, 04/03/2007 – 1:12pm — godam64
Peraturan Daerah / Perda No. 8 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran
Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Objek Pajak Restoran :
Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

Pengecualian Objek Pajak Restoran :
– Usaha jasa boga atau katering / ketering yang merupakan objek pajak pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001.
– Pelayanan restoran atau rumah makan yang satu manajemen dengan hotel.
– Restoran atau rumah makan yang memiliki omset atau peredaran usaha di bawah 30 juta rupiah pertahun (tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi melalui keputusan gubernur.

Subjek Pajak Restoran :
Perorangan pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Wajib Pajak Restoran (WP) :
Pengusaha restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran (DPP) :
Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Tarif Pajak Restoran :
10% (sepuluh persen)

Masa Pajak Restoran :
1 bulan takwim atau sesuai keputusan gubernur

Saat Terutang Pajak Restoran :
Di saat terjadinya pembayaran ke pengusaha restoran atas pelayanan restoran termasuk yang dibayar di muka / down payment.

Sistem Pajak Restoran :
Self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang sendiri.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pajak Restoran :
SK Gubernur No. 63 Tahun 1999

Rumah makan dan restoran yang dimaksud meliputi cafe, bar, take away, delivery, dan lain sebagainya.

Bon atau Bill Transaksi Pembayaran :
– Setiap bentuk transaksi restoran atau rumah makan diharuskan menggunakan bon alias bill atau sesuai dengan keputusan gubernur.
– Setiap bon / bill harus memiliki tanda perporasi atau legalisasi pajak dengan mengajukan secara tertulis ke kepala dinas pendapatan daerah.
– Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak pakai perforasi / legalisasi adalah sebesar 2% perbulan dari dasar pengenaan pajak / dpp.
– Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan bon atau bill dikenakan sanksi sebesar 2 % perbulan dari dpp.

coba masuk ke website nya DKI barangkali ada