Ortax Forums Lain-lain Banding ke Pengadilan Pajak

  • Banding ke Pengadilan Pajak

     paklaw updated 4 months, 2 weeks ago 5 Members · 9 Posts
  • sarif25

    Member
    31 August 2021 at 4:22 am

    Selamat siang rekan-rekan ortax ijin bertanya, WP Badan berupaya mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Jika pada Th 2019 terbit SKPKB dari KPP terdaftar. Kemudian WP tsb sudah mengajukan keberatan tgl 3 Juli 2021 ke KANWIL tetapi ditolak . Kalau seperti itu apk ada peluang lagi u/ mengajukan banding ke Pengadilan Pajak? Terimakasih dan mohon pencerahannya

  • sarif25

    Member
    31 August 2021 at 4:22 am
  • taxmin

    Member
    31 August 2021 at 4:59 am

    ini maksudnya SKPKB tahun pajak 2019 terbit di 2021, atau emang SKPKB nya terbit di 2019 tapi baru mengajukan keberatan di 2021?

  • sarif25

    Member
    31 August 2021 at 5:04 am
    Originaly posted by taxmin:

    taxmin

    Senior

    Location : .
    Joined : 24 Aug 2020.
    Posts : 452.
     Post Reply  Quote31 Aug 2021 04:59
    ini maksudnya SKPKB tahun pajak 2019 terbit di 2021, atau emang SKPKB nya terbit di 2019 tapi baru mengajukan keberatan di 2021?

    SKPKB terbit th 2019 tetapi baru mengajukan keberatan di th 2021 rekan dan kemudian ditolak oleh kanwil. Jika seperti itu apk masih bisa banding kembali di Pengadilan Pajak? Terimakasih

  • taxmin

    Member
    1 September 2021 at 12:10 am
    Originaly posted by sarif25:

    SKPKB terbit th 2019 tetapi baru mengajukan keberatan di th 2021 rekan dan kemudian ditolak oleh kanwil. Jika seperti itu apk masih bisa banding kembali di Pengadilan Pajak? Terimakasih

    coba rekan baca KUP Pasal 25-27
    alasan keberatannya ditolak karena apa rekan?
    karena di Pasal 25, keberatan dapat diajukan dengan jangka waktu 3 bulan dari SK diterima, kalo SK diterima 2019, keberatan baru diajukan 2021, dari persyaratan administratif saja sudah tidak terpenuhi dong?

    Jangka waktu pengajuan banding 3 bulan dari SK Keberatan terbit (Pasal 27).

  • paklaw

    Member
    1 September 2021 at 3:26 am
    Originaly posted by sarif25:

    Selamat siang rekan-rekan ortax ijin bertanya, WP Badan berupaya mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Jika pada Th 2019 terbit SKPKB dari KPP terdaftar. Kemudian WP tsb sudah mengajukan keberatan tgl 3 Juli 2021 ke KANWIL tetapi ditolak . Kalau seperti itu apk ada peluang lagi u/ mengajukan banding ke Pengadilan Pajak? Terimakasih dan mohon pencerahannya

    SKPKB 2019 tapi ajuin keberatan juli 2021 (pasti ditolaknya karena tidak memenuhi ketentuan formal, sudah melewati batas waktu pengajuan keberatan).

    sudah tidak bisa masuk banding karena masuk proses keberatan aja ketentuan formalnya sudah tidak memenuhi syarat.

  • bayamPopeye

    Member
    1 September 2021 at 9:46 am
    Originaly posted by paklaw:

    SKPKB 2019 tapi ajuin keberatan juli 2021 (pasti ditolaknya karena tidak memenuhi ketentuan formal, sudah melewati batas waktu pengajuan keberatan).

    sudah tidak bisa masuk banding karena masuk proses keberatan aja ketentuan formalnya sudah tidak memenuhi syarat.

    Tapi di Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) UU KUP:
    Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
    Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
    Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

    Tidak bisakah diajukan menggunakan Penjelasan ini rekan ?

  • harind

    Member
    2 September 2021 at 3:07 am

    pengajuan banding ada syarat formal dan materiil nya rekan dan bersifat akumulasi untuk dapat diterapkan…dalam kasus rekan syarat formalnya tidak terpenuhi karena telat dalam hal pengajuannya jadi wajar kalo ditolak permohonannya

  • paklaw

    Member
    2 September 2021 at 8:58 am
    Originaly posted by bayamPopeye:

    Tapi di Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) UU KUP:
    Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
    Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
    Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

    Tidak bisakah diajukan menggunakan Penjelasan ini rekan ?

    itu juga jangka waktunya 3 bulan rekan, dari tanggal skp. dan itupun lebih ke jumlah pajak yang tidak benar dan formal skp-nya rekan. jadi nantinya apabila ditolak 2x bisa ajuin gugatan.

    tapi untuk sengketa materi masuknya jalur keberatan.

Viewing 1 - 9 of 9 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now