Apakah dikenakan pph 25 atau pph final 1% atau tidak dikenakan keduanya ?

setuju dengan agan dewa mabok. dalam PP 46 Pasal 10 ayat 3 disebutkan:
"….jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak…", jadi intinya bisa langsung menghitung berapa besarnya jumlah setoran pajak tiap bulannya.

salam

Setuju mbah…

setuju lagi mbah…
hehe…

Utk WP Badan, satu tahun sejak operasi komersial..

anggap saja di bulan okt 15 sdh komersial, bgm ngitung setahun sejak komersial???
apa sd sep 16??? jika ya, lalu okt-des 16 pake tarif umum ato final???

sd. 31 Des 2016

sampai desember 2016

PPh pasal 25

sumber se-32/pj/2014
bagian E huruf f

saya baru bc aturan. wp badan baru pake pph 25 . itung pph nya
penghasilan fiscal *25% * 5%.
nah masalahnya umumnya wp belum bikin pembukuan .

ada juga kata AR nihil aja. nanti bayar di spt tahunan pasal 29

ada juga temanku pake pp46 . spt nya diterima tanpa komen dari kpp

karena ar yang 1 denbgan yg lain , sering x beda solusinya

mungkin maksudnya ar windriani itu untuk pelaporan PPh 25 saat pertama kali berdiri x

memang harusnya nihil dulu, secara angka perhitungan PPh 25 kan baru bisa didapatkan pas perhitungan SPT badan.

salam

Tidak. alasannya adalah angka 2 huruf a dan b dari SE – 32/PJ/2014
……………………………………
2. Penentuan saat beroperasi secara komersial bagi Wajib Pajak badan.

a. Penentuan saat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan adalah saat Wajib Pajak melakukan kegiatan operasi secara komersial untuk pertama kali bagi Wajib Pajak yang bergerak di sektor:
1) jasa, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan jasa dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/ penghasilan; dan/atau
2) dagang dan industri, adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan/atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan/penghasilan.
b. Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yarg bersifat final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak setelah Tahun Pajak beroperasi secara komersial.
……………………
Artinya baru dikenakan di January 2016 dengan menghitung peredaran bruto usaha di tahun pajak 2015.

sesuai ketentuan angka 2 huruf a dan b dari SE – 32/PJ/2014
……………………..
c. Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial.
……………….
Artinya setelah satu tahun (kalender) sejak beroperasi baru dikenakan PPh pasal 25.

PMK 255/2008
Pasal 2

(1) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

(2) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;
b. dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

(3) Untuk Wajib Pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban membuat laporan berkala, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

mana yg benar rekan Yuniffer ??

saya tetep bersikukuh pake 1%

daskumnya:
1. PP 46 pasal 10 ayat 3
2. PMK 107 pasal 3 ayat 5

Setuju..

Banyak yg condong pke SE.. Padahal SE ga sejalan sama PP 46 dan PMK

Apakah SE termasuk produk hukum -.-

dimana gak sejalannya soal SE ini??

coba perhatikan apakah SE ini mengatur soal perusahaan yg baru berdiri sejak berlakunya PP 46??
kalo saya blg nggak, yg diatur disana adalah perusahaan yg baru beroperasi secara komersial, bukan perusahaan yg baru berdiri

sekian, terimakasih