Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › Bahas Berita › Antisipasi Ketidakpastian Global, Presiden Ingatkan Ini
Antisipasi Ketidakpastian Global, Presiden Ingatkan Ini
RMOL. Presiden Jokowi tidak bosan-bosan mengingatkan para menteri agar bisa lebih baik menyusun anggaran. Mantan Gubernur DKI ini mewanti-wanti agar menteri tidak memasukkan program mengada-ada.
Presiden Jokowi, kemarin, menggelar sidang kabinet Paripurna rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara -RAPBN 2019 di Istana Bogor. Wakil Presiden Jusuf Kalla-JK dan seluruh menteri hadir dalam rapat tersebut.
Jokowi mewanti-wanti menteri agar realisitis dalam menyusun anggaran. “Saya minta dipasÂtikan postur anggaran RAPBN 2019 itu realistis, dan sehat. Dan, sekali lagi digarisbawahi jangan sampai mengada-ada,” pinta Jokowi dengan wajah serius.
Jokowi menuturkan, postur anggaran yang realistis dapat menguatkan pondasi perekonomian dalam negeri sehingga bisa mengantisipasi ketidakpasÂtian global.
Presiden memproyeksi ketidakpastian global masih terus berlanjut seiring kebijakan norÂmalisasi moneter yang dilakukan Amerika Serikat-AS serta potensi perang dagang antara negara tersebut dengan China.
“Saya minta kita semuanya terus waspada, bersiap diri dengan berbagai langkah strategis untuk menghadapi dampak ketidakpasÂtian global,” imbuhnya.
Jokowi menyebutkan, salah satu strategi perlu diambil yakni mendorong peningkatan inÂvestasi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta, kementerian menyiapkan berbagai insentif yang bisa menarik investasi dari luar negeri.
Dia menekankan agar investasi yang masuk ke Indonesia harus bisa memacu kinerja ekspor. Karena, peningkatan ekspor bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi yang bisa membangun perkemÂbangan sektor pariwisata karena Indonesia.
“Kita harus terus menjaga momentum pertemuhan ekonoÂmi yang telah kita capai. Mendorong daya saing, mendorong investasi, dan mendorong ekspor,” ujar Jokowi.
Di sektor pajak, Jokowi meÂnekankan pentingnya agar reÂformasi perpajakan tidak hanya mendorong kemandirian pemÂbiayaan pembangunan nasional, tapi juga menjadi instrumen dalam menjaga iklim usaha guna menggerakkan perekonomian nasional.
Jokowi menyampaikan, pada tahun depan, pemerintah akan fokus memperkuat peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Eksekusi Proyek
Pada kesempatan ini, PresiÂden Jokowi juga menyinggung realisasi anggaran tahun ini. Dia menginstruksikan kepada semua menteri Kabinet Kerja agar segera merealisasikan proyek strategis di Kementerian masing-masing.
“Saya minta seluruh KemenÂterian dan Lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan proÂgram yang sudah direncanakan pada tahun 2018 ini,” pinta Jokowi.
Jokowi menuturkan, pelaksanaan proyek strategis tepat waktu sangat penting dijalankan. Selain untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik, juga agar realisasi program bisa cepat dirasakan langsung oleh rakyat.
Sekadar informasi, pemerintah menyusun RAPBN 2019 usai mendapat persetujuan dari DPR pada sidang 12 Juli 2018. Rancangan ini nantinya akan dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2018 atau pada saat penjelasan nota keuangan di DPR.
Asumsi dasar makro ekonomi tahun 2019 yang telah disepakati yakni untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5.2 – 5.6 persen, tingkat inflasi diperkiraÂkan 2.5 – 4.5 persen, tingkat suku bunga SPN3 bulan 4. 6 – 5.2 persen, nilai tukar di kisaran Rp 13.700 – Rp 14.000 per dolar AS.
Kemudian, harga minyak mentah 60-70 dolar ASper barel, lifting minyak 722-805 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.21 – 1.30 juta barel setara minyak. Sedangkan target pemÂbangunan tingkat pengangguran berada kisaran 4.8 – 5.2 persen, angka kemiskinan berada di kisaran 8.5 – 9.5 persen, gini rasio 0.38 – 0.39.
Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2018/07/19/348380/Jokowi -Pasang-Muka-Serius-
- Originaly posted by kyloren:
Sumber: http://ekbis.rmol.co/read/2018/07/19/348380/Jokowi -Pasang-Muka-Serius-
jan serius-serius dong
- Originaly posted by kyloren:
Di sektor pajak, Jokowi meÂnekankan pentingnya agar reÂformasi perpajakan tidak hanya mendorong kemandirian pemÂbiayaan pembangunan nasional, tapi juga menjadi instrumen dalam menjaga iklim usaha guna menggerakkan perekonomian nasional.
Bener nih, jangan sampe target pajak menzolimi rakyatnya sendiri