Angsuran PPh 25 atas Wajib pajak

Kalo gini susah ngitungnya….

Besaran PPh ps 25 tergantung antara lain penghasilan netto ama kredit pajak.

silahkan lihat KEP – 171/PJ./2002 jo KEP – 513/PJ./2001 jo KEP – 547/PJ./2000 termasuk lihat ralat KEP – 171/PJ./2002

PPh 25 tidak tergantung jumlah toko dan udah PKP atau bukan. PPh 25 tergantung penghasilan atau laba kena pajak tahun sebelumnya

Ditambah lagi, ga ada hubungan secara langsung antara dia dah PKP dan angsuran PPh 25-nya, seperti yang dibilang ama pak Pras PPh 25 tergantung keuntungan dari tahun lalu, jadi ga memandang dah PKP belum.

PPh Ps.25 untuk WPOP pengusaha tertentu adalah tarif 2% dari peredaran bruto. Untuk masing-masing toko harus didaftarkan ke KPP
Memang Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.171/PJ/2001 ada masalah bagi pengusaha yang menjual barang yang untungnya sedikit sekali seperti toko yang menjual kasur yang bermerk, spring bed. Sehingga pengusaha dalam bidang ini merasa tidak sesuai untuk menyetor PPh Ps.23.
Sebaiknya DJP meninjau ulang KEP-171/PJ./2002 ini.

Thx.

Saya setuju dengan Pak Tamba, bagi WP yang mempunyai beberapa toko, maka pembayaran PPh Pasal 25 atas toko2 yang di kuasai adalah sebesar 2 % dari peredaran bruto per bulan, dan setiap toko (outlet) harus didaftarkan di masing2 KPP tmpat toko berdomisili,,silakan tinjau lagi KEP-171/PJ./2002

setuju sekali, biasanya penghitungan angsuranPPh 25 dilihat dari dari PPh tahun sebelumya.

salam

asumsi saya. WP tersebut merupakan WPOP PEngusaha Tertentu,
jadi pph pasal 25 adalah sebesar 0.75% dari omzet di tiap-tiap toko

memori penjelasan PER-32/PJ/2010
Pasal 3

(1) Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
(2) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
(2) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.