Alasan DJP Kenakan Pajak E-Commerce, Aturanya Sedang Digodog!

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menggodok matang-matang formula pajak yang segera diberlakukan di e-commerce.

Maraknya zaman digitalisasi, memaksa Diretorat Jenderal Pajak harus menuntaskan formula perlajakan untuk e-commerce yang kian menjamur.

Pasalnya, e-commerce yang sering disebut toko online tersebut hingga saat ini masih dibebaskan dari pajak, berbeda dengan toko konvensional.

"Sedang dibahas dan digodog beberapa kali. Semoga bisa segera dibahas. Pajak e-commerce perlu di handle dengan hati-hati memastikan sesuai dengan sistem pajak yang sama dengan konvensional," papar Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan saat ditemui di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (23/8/2018).

Namun, menurutnya, melalui kebijakan tersebut ia berharap tidak mematikan ide-ide kreatif dari e-commerce.

Menurutnya, dengan diberlakukannya pajak pada e-commerce, tidak mematikan langkah mereka karena e-commerce dianggapnya sangat berkembang di Indonesia.

"Tapi jangan sampai mereka ini berkembang karena tidak membayar pajak. Karena nanti yang konvensional bakal komplain. Itu tidak bagus juga," ujar Robert.

Ia meneruskan, pelaku usaha yang memakai media sosial untuk berjualan tetap harus membayar pajak dan mencantumkannya di laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Sumber: http://jakarta.tribunnews.com/2018/08/24/direktora t-jenderal-pajak-klaim-regulasi-pajak-untuk-e-comm erce-sudah-digodok#gref.