PPh 23 dipotong rekanan dari DPP+PPN
updated 10 years, 11 months ago
5 Members
·
15
Posts
Rekan,
Misal, atas kontrak sudah deal DPP+PPN = 2.421.000
maka artinya DPP = 2.200.909 dan PPN = 220.090
dan seharusnya pph 23 = 2% dari 2.200.909 = 44.018
sehingga 2.200.909 + 220.090 – 44.018 = 2.376.981
tetapi yang mereka bayar hanya 2.200.909 + 220.090 – 48.420 (2%xDPP+PPN) = 2.372.580atas hal ini, kami dirugikan karena seharusnya menerima 2.376.981 tetapi hanya dibayar 2.372.580. dan bukti potong yang kami terima juga kacau karena angka DPP nya tidak cocok dengan faktur pajak.
Rekanan NGOTOT memotong pph 23 dari DPP+PPN, walaupun sudah berulang kali kami katakan bahwa PPh 23 hanya dari DPP. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi atas masalah ini? apa kerugian kami secara perpajakan?
Terima kasih.Rekan,
Misal, atas kontrak sudah deal DPP+PPN = 2.421.000
maka artinya DPP = 2.200.909 dan PPN = 220.090
dan seharusnya pph 23 = 2% dari 2.200.909 = 44.018
sehingga 2.200.909 + 220.090 – 44.018 = 2.376.981
tetapi yang mereka bayar hanya 2.200.909 + 220.090 – 48.420 (2%xDPP+PPN) = 2.372.580atas hal ini, kami dirugikan karena seharusnya menerima 2.376.981 tetapi hanya dibayar 2.372.580. dan bukti potong yang kami terima juga kacau karena angka DPP nya tidak cocok dengan faktur pajak.
Rekanan NGOTOT memotong pph 23 dari DPP+PPN, walaupun sudah berulang kali kami katakan bahwa PPh 23 hanya dari DPP. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi atas masalah ini? apa kerugian kami secara perpajakan?
Terima kasih.DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
25 Mei 2009SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 53/PJ/2009TENTANG
JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua
persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja
kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada
pihak ketiga;
d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar
jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
3. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak berlaku :
a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;atau
b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud
dalam butir 1, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :
a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;
b. faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;
c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 huruf c;
d. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d.
5. Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak ini.Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2009
Direktur Jenderal,ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
25 Mei 2009SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 53/PJ/2009TENTANG
JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua
persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja
kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada
pihak ketiga;
d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar
jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
3. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak berlaku :
a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;atau
b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud
dalam butir 1, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan :
a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;
b. faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;
c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 huruf c;
d. faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d.
5. Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak ini.Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2009
Direktur Jenderal,ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.- Originaly posted by KAJAPSBY:
tetapi ada pula keuntunganya karena kredit pajak pph 23 menjadi lebih besar
sekarang tinggal dihitung keruginnya berapa keuntungannya berapa..seandainya pada saat pemeriksaan itu bukpotnya dipermasalahkan karena ga bener apa akibatnya rekan?
- Originaly posted by KAJAPSBY:
tetapi ada pula keuntunganya karena kredit pajak pph 23 menjadi lebih besar
sekarang tinggal dihitung keruginnya berapa keuntungannya berapa..seandainya pada saat pemeriksaan itu bukpotnya dipermasalahkan karena ga bener apa akibatnya rekan?
- Originaly posted by KAJAPSBY:
penghasilan rekan menjadi lebih besar
apakah penghasilan harus diakui sebesar bukti potong?
Salam
- Originaly posted by KAJAPSBY:
penghasilan rekan menjadi lebih besar
apakah penghasilan harus diakui sebesar bukti potong?
Salam
- Originaly posted by KAJAPSBY:
Masalah diperiksa /tidak itu tergantung psda spt yang dilaporkan apakah termasuk dm spt yang harus diperiksa /tidak.
dan bila benar diperiksa tentunya pemeriksa pajak akan melihat bukti bukti aslinya. Antara lain dokunen kontrak, faktur pajak keluaran, bukti potong dan ssp ybs.bukan soal atas hal apa pemeriksaan dilakukan yg saya tanyakan.
yg ditanyakan adalah apabila pada saat pemeriksaan (artinya saya udah ga nyenggol2 soal kriteria utk dilakukan pemeriksaan itu karena apa aja) ditemukan itu bukpot yg salah, apa konsekuensinya? - Originaly posted by KAJAPSBY:
Masalah diperiksa /tidak itu tergantung psda spt yang dilaporkan apakah termasuk dm spt yang harus diperiksa /tidak.
dan bila benar diperiksa tentunya pemeriksa pajak akan melihat bukti bukti aslinya. Antara lain dokunen kontrak, faktur pajak keluaran, bukti potong dan ssp ybs.bukan soal atas hal apa pemeriksaan dilakukan yg saya tanyakan.
yg ditanyakan adalah apabila pada saat pemeriksaan (artinya saya udah ga nyenggol2 soal kriteria utk dilakukan pemeriksaan itu karena apa aja) ditemukan itu bukpot yg salah, apa konsekuensinya? Kerugiannya penghasilan rekan menjadi lebih besar sebesar ppn yang dipungut karena dengan penghasilan yang lebih besar pajak terutang menjadi lebih besar.
tetapi ada pula keuntunganya karena kredit pajak pph 23 menjadi lebih besar
sekarang tinggal dihitung keruginnya berapa keuntungannya berapa..
salamKerugiannya penghasilan rekan menjadi lebih besar sebesar ppn yang dipungut karena dengan penghasilan yang lebih besar pajak terutang menjadi lebih besar.
tetapi ada pula keuntunganya karena kredit pajak pph 23 menjadi lebih besar
sekarang tinggal dihitung keruginnya berapa keuntungannya berapa..
salamMasalah diperiksa /tidak itu tergantung psda spt yang dilaporkan apakah termasuk dm spt yang harus diperiksa /tidak.
dan bila benar diperiksa tentunya pemeriksa pajak akan melihat bukti bukti aslinya. Antara lain dokunen kontrak, faktur pajak keluaran, bukti potong dan ssp ybs.Masalah diperiksa /tidak itu tergantung psda spt yang dilaporkan apakah termasuk dm spt yang harus diperiksa /tidak.
dan bila benar diperiksa tentunya pemeriksa pajak akan melihat bukti bukti aslinya. Antara lain dokunen kontrak, faktur pajak keluaran, bukti potong dan ssp ybs.
