Non NPWP

Iya dipotong 2 % kalau ada NPWP tanpa NPWP 4 %.

pihak yang ngurus OP atau Badan?

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf l Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa seperti ini adalah merupakan jenis jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23 sebagai jasa perantara dan/atau keagenan. Untuk itu maka dikenakan tarif 2 % bagi yang bernpwp dan bagi yang tidak 4%. untuk lebih jelasnya saya kutip disini "…
Pasal 1

(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Jasa penilai (appraisal);
Jasa aktuaris;
Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
Jasa perancang (design);
Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
Jasa penebangan hutan;
Jasa pengolahan limbah;
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
[b][/b]Jasa perantara dan/atau keagenan;

Sepertinya dipotong PPh 23 atas Jasa Keagenan atau perantara baik itu OP maupun badan, tinggal memiliki NPWP atau tidak untuk menentukan dikenakan tarif 2% atau 4%
CMIIW
Salam

benar

Sepertinya dipotong PPh 23 atas Jasa Keagenan atau perantara baik itu OP maupun badan, tinggal memiliki NPWP atau tidak untuk menentukan dikenakan tarif 2% atau 4%
CMIIW
Salam

jadi tidak ada bedanya baik npwp nya itu OP atau badan? tetap 23?
sedangkan jasa agen ini bisa jadi profesi dr orang tersebut seandainya npwp nya a/n pribadi bukan badan..

sorry kalau salah rekan..

lalu untuk apa di PER 31/2009 dicantumkan jasa ini,

BAB III
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
DAN ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
a. pegawai;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari
tua, termasuk ahli warisnya;
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan, antara lain meliputi :
1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,
pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

@priadiar4

nah terima kasih rekan atas penjelasannya, jadi makin mengerti saya 🙂