Master List dan SKB PPN – urgent

masterlist dari BKPM?

SKB PPh dan PPN ada

barangnya apa?

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
17 Januari 2002

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 14/PJ.322/2002

TENTANG

PERLAKUAN PEMBERIAN FASILITAS BARANG MODAL IMPOR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan berita faksimil dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Spanyol kepada Menteri
Keuangan Republik Indonesia u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Nomor Pengantar :
BB-212/MADRID/111905 tanggal 19 Nopember 2001 yang tembusannya juga disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam berita faksimil tersebut antara lain dikemukakan adanya keluhan dari Investor Spanyol atas
pungutan Bea Masuk, PPN dan PPh sehubungan dengan impor barang modal termasuk suku cadangnya
ke Indonesia. Sebagaimana disampaikan melalui e-mail pihak Investor kepada Duta Besar RI di
Spanyol, pungutan pajak tersebut seyogyanya tidak dikenakan dengan alasan sebagai berikut :
a. Master list mengenai impor barang modal telah disetujui oleh Sucofindo pada tanggal
25 September 2000. Oleh karena itu seharusnya aturan yang berlaku atas importasi barang
modal tersebut didasarkan kepada aturan yang berlaku pada tahun 2000 walaupun realisasi
impornya dilakukan pada tahun 2001.
b. Impor suku cadang yang dilakukan sebesar USD 500, sedangkan nilai impor barang modal
melebihi USD 64.000. Dengan demikian impor suku cadang yang nilainya kurang dari 1% dari
keseluruhan nilai impor tersebut tidak mengakibatkan dikenakannya PPN atas impor barang
modal.
c. Berdasarkan surat keterangan tertulis dari BKPMD Kupang atas impor barang modal tersebut
dan suku cadang yang tercantum dalam master list tersebut diberikan pembebasan PPh dan
PPN.
d. Hambatan dan kendala yang dialami investor tersebut akan merugikan upaya promosi
investasi di kemudian hari.

2. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144
Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, bahwa
barang modal dan suku cadangnya tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dan Pelunasan Pajak dalam tahun Berjalan antara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang dalam
tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami
kerugian fiskal, atau Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang
akan terutang, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan
Pajak Penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 dan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-294/PJ/2001, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari
2001 antara lain diatur bahwa :
a. Atas impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses
menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang
Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Yang dimaksud peralatan pabrik adalah peralatan yang tidak terpisahkan dan merupakan satu
kesatuan untuk mengoperasikan pabrik.
c. Untuk memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam butir a. khusus bagi Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor dan atau menerima
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis diwajibkan mempunyai Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
d. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk impor
dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis diajukan kepada
Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha yang
melakukan impor dan atau menerima penyerahan tersebut terdaftar.

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 sebagaimana diatur lebih lanjut
dalam Pasal 43 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/1995 tanggal
24 Maret 1999, bahwa penetapan klasifikasi dan pembebanan impor serta pemberlakuan ketentuan-
ketentuan impor lainnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat PIB mendapatkan nomor
pendaftaran.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka:
a. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan impor didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada saat
PIB mendapatkan nomor pendaftaran yaitu pada realisasi impor dilakukan.
b. Atas impor barang modal dan suku cadangnya sebagaimana dimaksud dalam surat Investor
Spanyol tersebut, terutang PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor.
c. Namun demikian atas impor barang modal tersebut dapat diberikan fasilitas perpajakan
berupa pembebasan PPh Pasal 22 dan Pembebasan PPN sepanjang Wajib Pajak telah
mempunyai Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dan Surat Keterangan Bebas PPN yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
d. Pada hemat kami, master list yang diterbitkan oleh BKPMD Kupang dalam rangka importasi
barang modal tersebut, tidak dapat dijadikan dasar hukum pemberian fasilitas perpajakan
berupa pembebasan PPh Pasal 22 dan PPN Ditanggung Pemerintah/dibebaskan. Untuk
mendapatkan fasilitas perpajakan dimaksud seyogyanya pengusaha harus mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan master list yang diterbitkan
oleh BKPMD Kupang tersebut.

Demikian untuk dimaklumi

Direktur Jenderal,

ttd.

Hadi Poernomo
NIP 060027375

Tembusan :
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur PPN dan PTLL ;
4. Direktur Pajak Penghasilan;
5. Direktur Peraturan Perpajakan.

disini dijelaskan,

namun harus,

benar, untuh PPh 22 impor refer ke lampiran per 1/2011
untuK ppn IMPOR refer ke PP 31/2007

dicoba saja, ditolak atau diterima yang penting kita berusaha dan mengetahui prosesnya. Mungkin bisa menjadi info berharga buat kedepannya.