pinjaman anak perusahaan kepada Holdingnya

setahuku dari pinjaman tersebut, akan dianggap adanya bunga rekan..

PINJAMAN SUB ORDINASI TANPA BUNGA
Surat Dirjen Pajak : S-89/PJ.311/2000
Tanggal : 29-Feb-2000

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX perihal sebagaimana tersebut di atas dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut, Saudara menjelaskan bahwa perusahaan Saudara adalah perusahaan

induk (holding company) dari sebuah group perusahaan perkebunan dan telah terdaftar di Bursa

Efek. Dalam menjalankan operasional perusahaan Saudara tidak dapat dihindari adanya pinjaman

dari perusahaan induk ke anak perusahaan terutama karena adanya kebutuhan mendesak dari

perusahaan yang meminjam sambil menunggu proses kredit dari bank. Adakalanya pinjaman

tersebut tidak dikenai bunga dengan pertimbangan bahwa perusahaan anak sedang dalam

kesulitan keuangan. Dalam pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, hal tersebut menjadi

perdebatan antara diperbolehkannya pinjaman tersebut tanpa bunga atau apakah pinjaman

tersebut mengandung bunga yang terselubung (deem interest).
Sehubungan dengan adanya Kep-28/PM/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang Pokok-pokok

Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan efek tersebut, Saudara mohon

penjelasan beberapa hal sebagai berikut :
a. Apakah Pinjaman Sub Ordinasi seperti yang dimaksud pada keputusan tersebut boleh

tanpa bunga, dan jika boleh bagaimana konsekuensi perpajakannya ?
b. Jika pinjaman Sub Ordinasi tersebut dikenakan bunga dan oleh karena satu dan lain hal

beban bunga ditangguhkan pembayarannya sampai dengan suatu tanggal tertentu

kapankah terhutang pajak penghasilan Pasal 23 ?
c. Jika pinjaman Sub Ordinasi beserta bunganya dikonversi kedalam saham bagaimana

konsekuensi perpajakannya ?
2. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 antara lain

diatur bahwa atas penghasilan bunga yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah,

Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha

tetap, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah

bruto.
3. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 perihal

Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ditegaskan bahwa pinjaman perusahaan tanpa

bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar apabila memenuhi syarat kumulatif

sebagai berikut :
a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri

dan bukan berasal dari pihak lain.
b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada

perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.
c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.
d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk

kelangsungan usahanya.
Apabila salah satu dari ke-empat unsur diatas tidak terpenuhi maka atas pinjaman

tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Pinjaman Sub Ordinasi seperti yang dimaksud dalam permasalahan diatas dapat

diterima sebagai pinjaman tanpa bunga sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana

tersebut pada butir 3 diatas.
b. Apabila pembayaran bunga pinjaman Sub Ordinasi ditangguhkan, maka Pajak

Penghasilan Pasal 23 atas bunga tersebut terhutang pada saat dibayarkan atau terutang

(mana yang lebih dahulu). Dalam hal pembukuan perusahaan menganut metode akrual

maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat pengakuan biayanya.
c. Jika pinjaman Sub Ordinasi beserta bunganya dikonversikan dalam bentuk saham, maka

sesuai dengan butir 2 di atas Pajak Penghasilan yang terutang atas bunga pinjaman

Sub Ordinasi tetap sebesar 15% dari jumlah brutonya.
Demikian agar maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

IGN MAYUN WINANGUN