skd bisa dipakai atau tidak?

ketentuan (per 61/2009, diubah terakhir per 24/2010)
Pasal 3

(1) Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :
a. Penerima penghasilan bukan SUbjek Pajak dalam negeri Indonesia,
b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

Pasal 4

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:

a. menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
b. telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
c. telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
d. telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
e. disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

ilustrasi pemotongan pph :
saat terutang pajak : masa april 2012
SKD diterima : april 2012
karena satu dan lain hal atas transaksi tersebut tdk disetor dan dilaporkan pada masa april 2012, tetapi pada masa desember 2012 dan tetap menerapkan tarif p3b sebesar 15%.
nubitol ini mau bertanya, apakah bisa menerapkan tarif p3b tersebut??mohon bantuannya para sepuh dan master…
thx

sepi iki…nubitol sambil brosing2 garuk2 kepala

sepi maning thread ku (mulai jambak2 rambut sendiri)

ah kirain mau dicerahkan tp malah nanya juga, hehehe…

tp ane coba bantu jawab

COD wajib utk dapat menerapkan P3B, kl ga ada COD ya ga bs nerapin COD

heeh