Pengenaan pajak artis dan atlet di luar negeri

Untuk arlet dan artis mayoritas P3B yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa hak pemajakan bisa dilakukan oleh negara penyelenggara kegiatan tersebut. Jadi artis / atelet LN yang tampil di Indonesia bisa dikenakan pajakdi Indonesia begitu pula sebaliknya artis Indonesia yang tampil di LN bisa dipajaki di LN. Pajak yang dipotong di LN bisa sebagai kredit pajak di Indonesia

setuju dengan prastono.. Pajak yang dipotong di LN yang sudah mengadakan P3B dengan indonesia bisa menjadi kredit pajak pasal 24.. Trus kalo dipotongnya oleh negara yang belum mengadakan P3B apakah juga bisa menjadi kredit pajak??
http://www.hitungpajak.wordpress.com

Semua pajak yang dipotong oleh negara lain ( baik teraty partner maupun non treaty partner ) bisa dikreditkan di Indonesia sebagai kredit Pajak pasal 24, namun ada batas maksimal yang diperbolehkan.

setuju dengan pak prastono,
ada 2 pilihan dari perhitungannya..
menggunakan batas faktual dan batas teoritis (sebagai Credit Pajak)
Sesuai dengan aturan Pajak, tinggal dilihat mana batas yang lebih kecil itulah batas Credit Pajak yang diperbolehkan

aturannya dimana tuh pak abinzz mengenai batas faktual dan batas teoritis??

Dasar Hukumnya :

KMK RI No. 640/KMK.04/1994
dan di perbaharui dengan
KMK RI No. 164/KMK.03/2002

di peraturan ini tidak disebutkan nama "batas teoritis dan batas faktual"
istilah itu saya dapatkan waktu kuliah pak ical ^_^

smoga membantu dan dasar hukumnya tidak salah..

Buat rekan Ndemblok….

yang sama hanya pemotongan pajaknya yang akan jadi kredit pajak kalo di Indonesia… dengan P3B berati kalo ada WNI yang memperoleh penghasilan di LN akan dikenakan pajak sebesar di P3B, kalo tidak sesuai aturan perpajakan negara asing tersebut…

Walopun nantinya sama saja bagi WP, tapi beda buat negara coz tarif di P3B biasanya lebih rendah dari aturan perpajakan negara treaty partner, yang artinya PPh 24 yang dikreditkan semakin kecil sehingga pajak yang didapat negara asal jadi lebih besar… alasan penerimaan negara gitu loh…

mohon koreksinya kalo keliru…trims

jadi dihitung dulu jumlah PPh terutang atas penghasilan dari DN dan LN (digabung),

kemudian baru dicari jumlah PPh yg bisa dikreditkan di Indonesia dengan mencari mana jumlah yang lebih kecil antara:

PPh yang benar-benar dipotong di LN (mungkin ini yang dibilang Batas Faktual, yah??), dengan

Jumlah maksimal PPh pasal 24 yg dapat dikreditkan, sebesar (penghasilan LN/penghasilan Kena Pajak) dikalikan dengan PPh terutang,

sepertinya hal ini pernah saya baca di buku petunjuk pengisian SPT PPh baik Badan maupun Orang Pribadi..kiranya dapat dicek kembali akan kebenarannya..
terima kasih..

ada satu aspek lagi untuk penghitungan pengkreditan maks pph24
Dilihat dulu, besaran mana penghasilan yang diperoleh di dalam negeri sama yang di luar negeri.
kalau besaran yang didapet di luar negeri, maka kredit pajaknya sebesar pajak terutang yang udah dihitung di DN, alias nihill..
koreksinya..

kok bisa nihil ya mas zhw…
penghasilan LN/PhKP x pajak terutang = ?
sepertinya ? tidak akan menghasilkan angka = atau > pajak terutang selama ada peghasilan dalam negeri

ups, maksud saya penghitungan pajak terutang yang dihitung di dalam negeri..
itu berarti: [(Ph.DN+Ph.LN)-kompensasi rugi]x tariff= pajak terutang
nah, jika ternyata,, misal nih.. di dalam negeri usahanya mengalami kerugian. sehingga ph.DN dia lebih kecil daripada ph.LN, maka yang buat kredit pajak terutang tadi sebesar pajak terutang..
begitu PAK MARDI.. mohon koreksinya PAK MARDI..