Alasan Paling Sahih untuk Pengurangan / Penghapusan Denda psl 7 KUP ?
updated 16 years, 1 month ago
4 Members
·
5
Posts
CV berdiri Oktober 2007, NPWP dan PKP terbit pada bulan yg sama. Oleh pengurusnya – yang belum tahu perpajakan – kewajiban lapor tidak dilaksanakan, shg terbit STP (Surat Tagihan Pajak) utk denda psl 7 untuk 5 bulan senilai Rp 3,5 jt (2,5jt u SPT masa PPN, 500rb u SPT PPh21, 500rb u SPT PPh25).
Merasa berat, pengurus mengajukan Permohonan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi AdministrasiRekan², tolong dibantu, alasan yang paling sahih agar Permohonan ini diterima, syukur² kalo dihapuskan …..
Trmkasih sebelumnya…
Alasan yg "mungkin" bisa diterima :
– Mengakui kesalahan dgn alasan Perusahaan baru berdiri & pengurus blm mengetahui banyak mengerti peraturan pajak.(masa pajak berikutnya harus tepat waktu/tdk ada yg terlambat).
Kali aja bisa diterima.
STP untuk masa berapa ya kok bisa segede itu, klu ditebak sih kemungkinan dari berdiri Okt 2007 ampe Mei 2008 CV tersebut belum lapor ya ? Klu secara operasional saat itu belum berjalan optimal ditambah alasan rekan onorus, mudah2an bisa diterima…
Dear All Friend's, Attn: Harry Logic
Atas STP tersebut,
1. Dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah "Tgl. Surat STP" , atau "Tgl. STP Diterima" segera "ajukan Permohonan" "Pembetulan" STP kepada Dir Jen Pajak cq Kepala KPP berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU KUP. atau:
2. Dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah "Tgl. Surat STP" , atau "Tgl. STP Diterima" segera "ajukan Permohonan" <Pengurangan atau Penghapusan atau Pembatalan> Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan yang terutang dan tercantum dalam STP ybs. berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf a dan b UU KUP.
Jika Permohonan tsb. tidak diberi Keputusan dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan maka Permohonan dianggap dikabulkan cfm Pasal 16 Ayat 3 UU KUP.
Demikian semoga Permohonan dikabulkan sepanjang diberi cukup alasan yang rasional.
Regard's
RITZKY FIRDAUS.
