BPJS kesehatan

rekan minta pencerahannya yg ini:

pertama

di dalam laporan pajak PPh 21 & PPh tahunan badan masuk form apa?

kedua
bagaimana perlakuan pajak untuk 0.5% yang ditanggung karyawan tetap?

ketiga
bagaimana perlakuan pajak untuk BPJS owner yg merupakan pemegang saham yg memiliki jabatan sbg direktur & komisaris pada perusahaan. (catatan: BPJS owner tidak menggunakan tarif 4,5 % melainkan tarif kelas 1)

salam

untuk 0.5% yang dibayar karyawan belum ada yg jawab, apakah sebagai pengurang nett income? seperti biaya jabatan, mohon

tidak boleh, dasarnya Pasal 9 ayat 1 huruf d UU Pajak Penghasilan:
premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

cmiiw;

tunjangan kesehatan

bukan pengurang penghasilan neto karyawan dalam menghitung PPh 21 karyawan.

PPh 21 >>> Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja (B.5. Form 1721 A1)
PPh Badan >>> Biaya Asuransi

terimakasih rekan Harysuh, Budipajak & Mang Indra..

untuk yg ini bagaimana ya…

salam

Rekan,4 % yg dibayarkan perusahaan dapat di dpt sbg biaya oleh perushaan?dikelompokan sbg biaya apa?
thanks..

Pada dasarnya perlakuan untuk premi asuransi ini mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan:
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
Saya belum menemukan ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan jenis premi yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian, menurut saya, premi tarif kelas I tsb dapat dikurangkan sebagai biaya sepanjang premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
Satu lagi, karena ini terkait dengan pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham, maka harus dinilai apakah pengeluaran tersebut jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha. Jika tidak, maka biayanya harus dikoreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Pajak Penghasilan.
cmiiw;

Bisa: Biaya Asuransi/Biaya Asuransi Kesehatan/Premi Asuransi dan sejenisnya ..
cmiiw;

terimaksih jawabannya rekan budipajak 🙂