PNS itu GAK BAYAR PAJAK
updated 5 years, 10 months ago
6 Members
·
11
Posts
saya ada cerita, tentu ini A1.
saya dengar sendiri penyataan dari seorang PNS, yang sudah tidak muda lagi (bisa dikatakan tua), dia ini PNS Kemenkeu, dia bilang begini :
"PNS itu gak bayar pajak melalui mekanisme pemotongan gaji seperti kalian. tapi pajak kita (PNS) itu di tanggung oleh negara. SPT saya kalau 1 tahun bisa lebih dari 10jt, sedangkan yang satu golongan (golongan PNS) dengan saya ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu, bagaimana yang golongannya lebih tinggi dari saya, tentu pajaknya lebih besar. Saya ikhlas aja gaji saya dipotong pajak, toh untuk negara. tapi saya gak bisa juga usul begitu, nanti saya malah diomelin sama temen saya yang tidak setuju sama saya. mungkin kalau kalian bisa usulkan di forum-forum lain agar para PNS itu juga harus bayar pajaknya dari gaji mereka, bukan negara yang nanggung atas kewajiban mereka."saya sendiri dengarnya terharu, sedih juga, mungkin ya dilema juga buat Bapak PNS itu. bagaimana tidak, dari jutaan PNS yang seharusnya membayar pajak dan dapat mengurangi beban negara, malah tambah memberatkan negara.
"apakah ini adil (bapak PNS bertanya?) tentu tidak buat saya (si Bapak jawab sendiri). ayo kita lanjutnya materinya (seru si Bapak memecah keheningan)."
dan..di ortax ini saya rasa pasti juga banyak orang yang bekerja di KPP. bagaimana menurut Anda dan rekan rekan sekalian..
Bapak yang luar biasa
ternyata, sila ke 5 pancasila memang belum berlaku di negara ini. sila ke 5 pancasila cuma berlaku di negara wakakakakakakk land.
saya kira PNS juga udah bayar pajak kok. cuma pemotongnya kan langsung pemerintah yang langsung memotong dari gaji mereka. Misalnya gaji PNS yang diplanning 10.500.000 tapi yang dibayarkan kepada PNS 10.000.000 bersih.
Tidak semudah itu ferguso
saya sepertinya pernah membaca peraturan, kalau PNS itu pajaknya ditanggung pemerintah jadi bukan ga bayar pajak.
sama halnya dengan karyawan yang kerja diperusahaan yang pph 21 nya ditanggung perusahaan
PNS itu pajaknya DTP a.k.a Di Tanggung Pemerintah. kalau dtp saya kira perhitungannya di gross up. kan seharusnya ya (seharusnya yang benar yak) tidak di gross up. di hitung dan dipotong dari gaji mereka. kalo di gross up ya jadi beban negara lagi, yang tadinya negara bisa save 500K malah devisit 500K karena ada tambahan kudu bayar pajaknya pra PNS.
jangan lihat besar kecilnya pajak DTP. ambil aja rerata 5 juta deh untuk setiap PNS yang bekerja di kemenkeu. kalau tidak salah, PNS yang bekerja di kemenkeu itu 40.000 (saya lihat papan info yang ada di lift KPP). 5JT x 40.000 = 200 M brooo.. bukan suatu yang kecil itu.. coba PNS di republik ini ada berapa.. hitung kasar aja.. bakalan ketemu itu beban negara buat bayar pajak DTP. 🙂
Sudah tala. hanya karena DTP atau dipotong, toh.. pada dasarnya, PNS gajinya dari APBN.. kenapa mesti diperdebatkan..
iya, ane aja klo PNS disuruh bayar pajak atas penghasilan yang diterima dari APBN aja. wkwkwkw
Duit keluar dari pemerintah – potong pajak – bayarkan ke PNS! selesai toh?masa alurnya harus
duit keluar dari pemerintah – bayar ke PNS – PNS itung pajak – setor lagi ke pemerintah. jadi lucu aja bisa gampang malah dibikin ribet.tapi memang tidak semudah itu fergusoooo!! hahahaha
salam ortax!- Originaly posted by BEKAWE:
Sudah tala. hanya karena DTP atau dipotong, toh.. pada dasarnya, PNS gajinya dari APBN.. kenapa mesti diperdebatkan..
wkkkkk sudah barang tentu dari APBN lah, tapi kalo gaji PNS itu di potong dari Gajinya dan bukan DTP, Negara bisa berhemat toh..
Originaly posted by salvator:Duit keluar dari pemerintah – potong pajak – bayarkan ke PNS! selesai toh?
masalahnya karena gaji yang dibayarkan gak dipotong pajak, malah dengan sistem DTP. kalau DTP bisa dihilangkan, Negara bisa berhemat anggaran toh. cmiiw
bagi ferguso itu mudah, kecuali si Ferguso itu PNS, pasti gak terima karena gajinya akan berkurang. upss..
