Pengamat Ekonomi: Ekspor CPO Akan Meningkat Jika Diberi Kelonggaran

Jakarta: Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira Adinegara mengatakan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Kondisi itu akhirnya membuat sejumlah negara tujuan ekspor seperti India menerapkan bea masuk di atas 50 persen untuk produk CPO atau minyak kelapa sawit mentah asal Indonesia.

Karena itu, menurutnya, ada beberapa solusi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan nilai ekspor di tengah persoalan global dan melemahnya nilai tukar rupiah yakni dengan memberikan pelonggaran pungutan khususnya untuk ekspor CPO diturunkan menjadi USD15-USD20 per ton dan memperluas pasar baru seperti seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan Rusia.

"Bagi kendala logistik, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak untuk jasa ekspor dari Indonesia ke Afrika, misalnya," kata Bhima, dalam diskusi Potensi Ekspor di Tengah Pelemahan Rupiah, di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Ia menambahkan sejauh ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowances. Sayangnya, kata dia, insentif yang diberikan terlalu umum dan tidak menyasar kebutuhan sektoral yang spesifik.

"Masalah lain ada pada proses perizinan dan insentif fiskal yang belum terintegrasi, serta lamanya pengurusan pajak bagi para pelaku usaha termasuk eksportir," tambahnya. Selain itu, sambungnya, masing-masing kementerian terkait pun masih belum terintegrasi dalam memberikan kemudahan bagi para eksportir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi meminta kepada pemerintah agar menurunkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit. Apalagi, kata dia, saat ini harga minyak kelapa sawit terus menurun.

"Dalam situasi harga sangat rendah, apakah kebijakan pungutan ekspor ini angkanya akan didiskusikan lagi?," pungkasnya. (Media Indonesia)

Sumber: https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/GKdw3X0k-pemer intah-diminta-longgarkan-pungutan-ekspor-cpo