Keterlambatan PBB

Dear Rekan Ortax,

Bagaimana jika perusahaan tidak menerima, baik Surat Permintaan Penyampaian SPOP PBB, Surat Teguran 1 & 2 dari DJP, hingga mengakibatkan SPOP PBB tidak terkirim ke DJP. Kemudian timbul Surat Ketetapan Pajak PBB dengan sanksi denda keterlambatan 25%, apakah kita bisa menggunakan PMK no 91 utk mengajukan permohonan penghapusan sanksi nya? Sehingga kita hanya membayar sebesar Pokok PBB nya saja?
Thanks..