e-SPT PPh Pasal 21/26 dan Permasalahannya (1)

Dalam sejarahnya e-SPT sudah diperkenalkan ke Wajib Pajak sejak tahun 2002. Pada tahun tersebut e-SPT masih diperuntukan hanya untuk Wajib Pajak di wilayah KPP tertentu yaitu KPP WP Besar. Kemudian pada tahun 2005 penerapan e-SPT diberlakukan pada KPP di lingkungan  Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu KPP Penanaman Modal Asing (PMA), Badan dan Orang Asing (Badora). Dalam perkembangannya e-SPT digunakan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya dan Pratama.

e-SPT yang saat ini digunakan oleh Wajib Pajak mencakup :

Perubahan kebijakan yang cukup signifikan terkait dengan e-SPT adalah kebijakan terkait dengan pelaporan PPh Pasal 21/26. Dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 14/PJ/2013 pada tanggal 18 April 2013, maka mulai 1 Januari 2014 e-SPT PPh 21/26 wajib digunakan oleh pemotong pajak yang :

• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
• melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Dengan kebijakan tersebut maka Wajib Pajak yang terdaftar dalam KPP Pratama dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas mulai tahun 2014 akan menggunakan e-SPT sebagai sarana pelaporan PPh 21/26. Selain perubahan terkait kebijakan, aplikasi e-SPT PPh 21/26 banyak mengalami perubahan.

Pengembangan apllikasi e-SPT PPh 21/26 membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi mengingat penghitungan PPh 21 bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Bukanlah pekerjaan mudah untuk mensinergikan pemahaman komprehensif mengenai penghitungan PPh 21 untuk masing-masing jenis pegawai dan jenis penghasilannya dengan logika dan bahasa program. Oleh karena itu, aplikasi e-SPT terus disempurnakan (perubahan yang bersifat mayor maupun minor) agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang optimal bagi Wajib Pajak dalam  melaksanakan kewajiban PPh 21/26  dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengadministrasikan pemenuhan kewajiban tersebut.  

Pada kesempatan kali ini, tim redaksi ortax akan membahas beberapa permasalahan dalam aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26. Tim redaksi menggunakan e-SPT PPh 21/26 versi 2.2.0.1 yang merupakan versi terbaru dari e-SPT PPh 21/26 pada saat tulisan ini diterbitkan.  

Berikut adalah permasalahan dalam e-SPT PPh 21/26 versi 2.2.0.1 :

Contoh penghitungan:
Kasus 1
Try Dharmadi yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2013 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung. Gaji Try Dharmadi sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Try Dharmadi hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Atas kasus penghasilan tidak teratur tersebut, penulis mencoba untuk membandingkan penghitungan menurut versi lama dan versi 2.2.0.1. Hasil penelitian penulis terdapat perbedaan penghitungan antara dua versi e-SPT tersebut, padahal ketentuan PER-31/PJ/2012 berlaku sejak 1 Januari 2013 yang meliputi dua tahun pajak pengujian tersebut (2013 dan 2014).

Catatan :
 *) PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur sebesar Rp. 300.000,- didapat dari kasus 1

Versi baru 2.2.0.1
Ketika menghitung penghasilan neto yang disetahunkan, pada versi baru memiliki pola yang sama dengan versi lama yaitu memisahkan antara porsi penghasilan neto teratur yang disetahunkan dengan penghasilan tidak teratur. Namun penghitungan PPh Pasal 21 terutang justru langsung mengembalikan jumlah bulan pegawai tetap bekerja dibagi 12 dikali PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

1. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif
2. Pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia

Melihat ketidakkonsisten penghitungan tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemotong Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 khususnya untuk pegawai yang dipindahtugaskan ke cabang maupun pusat.

Referensi :