Seminar Nasional Perpajakan : PENANGANAN SENGKETA PAJAK DALAM TAHUN PENEGAKAN HUKUM PAJAK 2016

LATAR BELAKANG

Untuk menjaga agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan, penyidikan dan penagihan perpajakan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya dan ada sengketa pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan apabila keberatan tidak memuaskan, Wajib Pajak bisa melanjutkan ke tingkat banding melalui Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atau pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

TOPIK BAHASAN

Seminar Nasional Perpajakan ini akan di bagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu :

1. Sesi pertama oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia akan membahas:
   • Penegakan Patuh Tahun Pajak 2016
   • Pertukaran Informasi dan Rahasia Bank
   • Issue Tax Amnesty
2. Sesi kedua oleh Konsultan Pajak akan membahas Sengketa Pajak, yaitu:
   • Gugatan
   • Keberatan
   • Banding
   • Peninjauan Kembali

• Penegakan Patuh Tahun Pajak 2016
• Pertukaran Informasi dan Rahasia Bank
• issue Tax Amnesty

Pembicara :

DR. Nur Hidayat., SE., ME., AK., CA., BKP.
Konsultan Pajak Brevet C (anggota IKPI), Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dan pengurus IAI Jawa Barat 

Topik Bahasan :

• Gugatan
• Keberatan
• Banding
• Peninjauan Kembali