Update: Mulai tahun 2021, DJP telah mengimplementasikan e-Bupot Unifikasi sebagai pengganti aplikasi e-Bupot 23/26. Tata cara penomoran bukti potong dapat dilihat pada artikel berikut ini: Pahami Cara Penomoran Bukti Potong Unifikasi| 1. | Model penomoran Bukti PemotonganPenomoran pada Bukti Pemotongan mengikuti model sebagai berikut:
Nomor Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit, dimana 2 (dua) digit pertama berisi kode Bukti Pemotongan dan 8 (delapan) digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan. Kode Bukti Pemotongan diisi sebagai berikut:
| ||||||||||
| 2. | Nomor Urut diberikan secara berurutanYaitu berurutan dari 00000001 sampai dengan 99999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31 Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor dimulai lagi dari nomor 00000001.Contoh kasus 1: Pemberian Nomor Urut PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 membayar imbalan jasa konsultan sebesar Rp10.000,000,00 ke PT SOLUSI, imbalan jasa manajemen sebesar Rp 15.000,000,00 ke PT EFEKTIF dan royalti sebesar Rp30.000.000,00 ke NIHON, Ltd yang berkedudukan di Jepang. Atas transaksi tersebut, PT ABC pada tanggal 16 Januari 2018 menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 31-00000001 yang diberikan ke PT SOLUSI, nomor 31-00000002 yang diberikan ke PT EFEKTIF dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 nomor 32-00000001 yang diberikan ke NIHON, Ltd. Semua Bukti Pemotongan tersebut dibuat dalam bentuk formulir kertas sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1). Pada tanggal 20 Februari 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas ke KPP. | ||||||||||
| 3. | Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronikYaitu dimungkinkan adanya beberapa Bukti Pemotongan memiliki Nomor Urut yang sama, namun berbeda di Kode Bukti Pemotongan.Contoh kasus 2: Penomoran Bukti Pemotongan formulir kertas dan dokumen elektronik PT ABC yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018 membayar imbalan jasa konsultan ke PT KAP sebesar Rp 110.000.000,00. Karena jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT KAP tersebut nilainya lebih dari Rp 100.000.000,00, maka PT ABC harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Februari 2018 secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1). Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, PT ABC pada tanggal 23 Februari 2018 menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik dengan nomor 33-00000001 untuk diberikan kepada PT KAP. Pada tanggal 15 Maret 2018, PT ABC menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot 23/26. Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Nomor Urut 00000001 dilakukan 2 (dua) kali oleh PT ABC, yaitu nomor 31-00000001 di bulan Januari 2018 untuk PT SOLUSI dan nomor 33-00000001 di bulan Februari 2018 untuk PT KAP, Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti Pemotongan kertas terpisah dengan penomoran untuk Bukti Pemotongan elektronik. | ||||||||||
| 4. | Nomor Urut Bukti Pemotongan pada Aplikasi e-Bupot 23/26 di-generate oleh sistemKhusus bagi Bukti Pemotongan yang diterbitkan melalui Aplikasi e-Bupot 23/26, sistem akan memberikan Nomor Urut secara otomatis. Sedang penomoran untuk Bukti Pemotongan dalam bentuk kertas harus mengikuti model penomoran sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas. | ||||||||||
| 5. | Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalanApabila Pemotong Pajak membetulkan atau membatalkan Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan, maka nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan yang baru (pembetulan/pembatalan) adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan yang dibetulkan/dibatalkan. Petunjuk detil sehubungan dengan penomoran tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada huruf D tentang Tata Cara Pembetulan/Pembatalan Bukti Pemotongan. | ||||||||||
| 6. | Nomor tidak tersentralisasiYaitu nomor Bukti Pemotongan dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak baik yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak pusat maupun Wajib Pajak cabang (nomor dibuat untuk per NPWP).Contoh kasus 3: Nomor tidak tersentralisasi PT ABC yang berkedudukan di Jakarta ternyata memiliki kantor cabang di Surabaya. Pada 27 Februari 2018, PT ABC cabang Surabaya membayar jasa outsourcing ke CV RESIK sebesar Rp20.000,000,00. Demi efektivitas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, PT ABC mewajibkan semua unitnya untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26. Sebagaimana dimaksud pada contoh kasus 2, PT ABC di Jakarta telah membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik nomor 33-00000001 yang diberikan kepada PT KAP. Demikian halnya, PT ABC di Surabaya pada tanggal 27 Februari 2018 juga menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik dengan nomor 33-00000001 untuk diberikan kepada CV RESIK. |
