Usai bertemu dengan Presiden Indonesia Terpilih, Prabowo Subianto (Senin, 14/10/2024), Sri Mulyani memberikan sinyal bahwa tidak ada pemisahan Kementerian Keuangan.
“Enggak ada, Kemenkeu masih satu”,” ujarnya saat ditanya mengenai rencana pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN).
Pernyataan ini memberikan tanda bahwa rencana Tim Prabowo sebelumnya untuk mengalihkan urusan penerimaan negara dengan membentuk BPN tidak direalisasikan. Di sisi lain, pendirian BPN merupakan salah satu bagian dari delapan Misi Asta Cita, program hasil terbaik cepat, dan program prioritas, visi Prabowo dan Gibran.
Dalam janji politiknya, BPN akan mengambil alih urusan penerimaan negara mulai dari pajak hingga penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan. Pendirian BPN juga menjadi strategi Prabowo–Gibran untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23%.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet. Setelah beberapa pertemuan dengan Prabowo, ia menyampaikan telah mendiskusikan rencana penguatan Kementerian Keuangan serta keuangan negara.
“Pengelolaan penerimaan negara, belanja negara, untuk KL maupun transfer daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan perlu dioptimalkan dan diyakinkan efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
