Ortax Channel

  • 29 Des 2016

Pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Miliar

Interview dilakukan dengan Edi Sumantri, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta. Interview membahas tentang kebijakan Pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Miliar. Untuk mengetahui bahasan interview selengkapnya, berikut transkrip interviewnya.

 

Apa tujuan adanya kebijakan Pembebasan BPHTB dengan NJOP dibawah 2 Miliar di DKI Jakarta?

Jadi gini ada tiga tujuan sesungguhnya, yang pertama dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi di bidang investasi, dalam rangka juga mendukung regulasi paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid tiga dan mendukung masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Yang kedua juga dalam rangka sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pertumbuhan ekonomi di dunia dan di Indonesia bahkan sampai Jakarta kurang begitu baik, dan juga yang ketiga adanya permintaan dari Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan sertifikasi tanah memudahkan masyarakat untuk tujuan peningkatan administrasi pertanahan dengan sertifikat tanah maka ada kebijakan dari Bapak Gubernur dengan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 terhadap transaksi jual beli pertama kali, itu diberikan pembebasan 100% dan juga terhadap waris dan hibah wasiat juga diberikan pembebasan 100% untuk transaksi hibah wasiat tadi dengan NJOP sampai dengan 2 Miliar. Jadi pada umumnya disamping medukung kebijakan regulasi bidang pertanahan juga dalam rangka memudahkan meringankan masyarakat dalam hal meningkatkan administrasi pertanahan miliknya.

Mengapa angka 2 Miliar ditetapkan sebagai batasan NJOP yang dibebaskan dari BPHTB?

Terkait dengan angka 2 Miliar dalam pemberian pembebasan NJOP sampai dengan 2 Miliar, sesungguhnya kami telah beberapa kali melakukan pembahasan, lumayan alot pembahasan ini dengan melibatkan berbagai unsur stakeholder bahkan KPK pun kami libatkan, BPKP kami libatkan sehingga ketemu angka 2 Miliar. Yang pertama angka 2 Miliar itu sesungguhnya sejalan dengan permintaan dari BPN, dimana BPN akan melakukan sertifikasi tanah bermohon pada Dinas Pelayanan Pajak pada Gubernur dalam hal ini agar diberikan kemudahan masyarakat yang memiliki NJOP sampai dengan 2 Miliar dibebaskan BPHTBnya yang pertama itu. Yang kedua juga kita ketahui bahwa NJOP bumi dan bangunan di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup tinggi bahkan ditahun 2013-2014 peningkatannya bisa mencapai 300%, sehingga NJOP tanah dan bangunan di DKI Jakarta, angkanya cukup tinggi sehingga pada saat pembebasan 2 Miliar, kita bahas yang pertama bahwa kita ingin tujuan Pak Gubernur adalah agar masyarakat yang dapat memanfaatkan kebijakan ini lebih luas dalam pembahasan apabila diberikan angka 500 juta, 1 Miliar setelah dilihat melalui administrasi transaksi yang ada di DKI Jakarta, disandingkan dengan NJOP bumi dan bangunan di DKI Jakarta melalui sistem SIM PBB kami, maka seperti kurang dirasakan jangkauannya kepada masyarakat. Oleh karena itu angka 2 Miliar ini adalah lebih bertujuan disamping tadi ada permintaan dari BPN, bertujuan agar masyarakat yang memanfaatkan kebijakan ini lebih luas lebih banyak, ya berdasarkan data yang kita lihat beberapa tahun terakhir maka apabila diberikan 2 Miliar itu akan kerasa oleh masyarakat dan akan mencapai tujuan tadi dalam rangka mendukung paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid tiga dan juga mendukung kebijakan kemudahan investasi bidang pertanahan, oleh karena itu diputuskanlah secara aklamasi bersama beberapa kali rapat angka 2 Miliar adalah angka yang paling ideal untuk diberikan pembebasan terhadap transaksi pertama jual beli yang kedua juga terhadap waris, lalu ada pembatasan sesungguhnya yang diberikan sampai dengan NJOP 2 Miliar adalah hanya untuk yang memiliki transaksi pertama kali saja, jadi kalau orang tersebut sebelumnya telah memilki tanah dan bangunan maka dia tidak akan memperoleh fasilitas ini. Jadi kami berpikir orang ini dari mulai muda bekerja menabung terus sampai dengan saat ini dan memiliki uang 2 Miliar atau dibawah 2 Miliar, katakanlah Ia memiliki uang 500 juta, 1 Miliar dan lain-lain bertransaksi kita berikan kemudahan. Karena seumur hidup baru pertama kali memiliki uang dan baru pertama kali berniat untuk memiliki tanah dan bangunan itu kita dukung, 2 Miliar ini kan batas setinggi-tingginya jadi transaksi dibawah itu yang akan kita lakukan pembebasan seperti itu.

Yang kedua waris, waris ini pada prinsipnya si penerima waris sesungguhnya tidak memiliki kemampuan ekonomis artinya dia memberikan waris tanpa mengeluarkan biaya. Oleh karena itu pada saat dia menerima waris sementara kemampuan ekonomis tidak ada dan dia harus melakukan perubahan bukti kepemilikan atau sertifikasi tanahnya ini perlu kita bantu, sampai dengan 2 Miliar kita bebaskan, sehingga administrasi pertanahan dan juga administrasi SIM PBB dan BPHTB kami juga bisa lebih baik.

Apakah pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Miliar akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak DKI Jakarta? Apa upaya yang dilakukan?

Secara umum suatu kebijakan diambil pasti akan menimbulkan dampak terhadap penerimaan otomatis ada cuman, besar kecilnya kan yang harus kita pertimbangkan, berdasarkan penelitian beberapa tahun kebelakang bahwa transaksi ini persentasinya hanya 10% dari transaksi keseluruhan BPHTB, setelah kita lihat data, transaksi yang 2 Miliar kebawah selama beberapa tahun trendnya hanya sekitar 10% sehingga memang ada pengurangan tetapi tidak terlalu signifikan yang pertama itu. Dan ini memang konsekuensi daripada suatu kebijakan diambil.

Yang kedua di tahun 2017 kami berharap nanti dengan adanya kebijakan-kebijakan tarif BPHTB akan diturunkan menjadi 2,5%, kami berharap akan terjadi transaksi khususnya apartement-apartement yang saat ini para pengembang menahan untuk melakukan transaksi karena BPHTBnya 5% pada saat diturunkan menjadi 2,5% ini akan melakukan transaksi, otomatis akan penerimaan-penerimaan BPHTB akan semakin banyak masuk. Disamping itu untuk mencari kekurangan-kekurangan tadi dengan potensial loss 10% tadi dari BPHTB 2 Miliar dibebaskan, kami juga berupaya setiap transaksi BPHTB untuk melakukan validasi tidak serta-merta kami lakukan validasi tetapi juga kita lakukan verifikasi terhadap kebenaran transaksi tersebut karena dasar pengenaan BPHTB adalah bukan dari NJOP tapi dari dasar nilai perolehan oleh karena itu pada saat masyarakat melakukan transaksi dan membayar BPTHB  khususnya yang nominalnya diatas 2 Miliar bahkan puluhan Miliar kita teliti kembali apakah transaksinya sudah sesuai dengan yang dilaporkan. nah koreksian-koreksian ini justru nilainya cukup besar, bisa menutupi kekurangan pembebasan yang 2 Miliar, dan ini sejalan dengan prinsip keadilan, bagi masyarakan tadi yang dianggap kurang mampu kita berikan kemudahan kita berikan kebebasan, masyarakat yang memiliki ekonomi lebih tinggi yang mampu kita lakukan penelitian pemeriksaan dan kita uji tingkat kepatuhannya dengan verifikasi dan pemeriksaan tadi, alhasil nanti pada akhir tahun akan kelihatan justru peningkatan pada hasil verifikasi ini akan lebih besar ketimbang yang tadi potensial loss, tapi jangkauan masyarakat tadi bisa lebih luas dengan 2 Miliar tadi, upayanya seperti itu.

 

Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini?

Jadi masyarakat yang memang baru pertama kali memiliki atau membeli tanah dan bangunan di DKI Jakarta dan juga masyarakat yang baru pertama kali menerima waris dengan NJOP sampai dengan 2 Miliar mekanismenya sangat gampang, pelaksanaannya sangat gampang, masyarakat datang ke notaris, kami pun telah melakukan sosialisasi kepada notaris dan sudah menyampaikan kebijakan ini pada seluruh notaris melalui IPAT (Ikatan Pejabat Akta dan Tanah) dan juga INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan sudah melakukan sosialisasi di hotel Sahid dan sudah beberapa kali juga kita melakukan pertemuan, bahkan pada saat penyusunan PERGUB ini juga kita melibatkan IPAT dan INI tadi, nah sehingga masyarakat tinggal datang ke Notaris dengan mebawa bukti-bukti tadi transaksinya dibawah NJOP 2 Miliar, melakukan AJB dan membawa SSB BPHTB nya ke Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini kantor unit pelayanan pajak di setiap daerah kecamatan untuk melakukan validasi nihil sepanjang dibawah 2 Miliar mengajukan membawa SSB BPHTB, formulirnya kami sediakan, notaris juga punya lalu akan dilakukan validasi nihil sepanjang yang telah dilakukan penelitian bahwa tanah dan bangunan tersebut memang kepemilikan pertama dan waris pun pertama, untuk meyakinkan kami bahwa memang transaksi jual beli itu pertama kali ada persyaratan, masyarakat harus membuat surat pernyataan, pernyataan bahwa memang tanah dan bangunan tersebut baru dimiliki pertama kali atau waris pun baru pertama kali, pernyataan dan itu juga di legalisir oleh notaris atau diketahui oleh notaris, mekanismenya selanjutnya notaris yang melakukan, kami juga melakukan validasi terhadap SSB BPHTB nihil tadi dengan dilengkapi surat pernyataan dan juga perlu diketahui bahwa kebijakan ini diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah berdomisili di DKI Jakarta paling sedikit 2 Tahun dengan dibuktikan dengan KTP Jakarta, jadi orang Jakarta dua tahun lebih tinggal di Jakarta, melakukan transaksi pertama kali atau penerima waris, itu dibebaskan sepanjang NJOP nya sampi dengan atau paling tinggi 2 Miliar.