Ortax Channel

  • 21 Des 2016

Revisi Undang-Undang Perpajakan

Interview dilakukan dengan Darussalam, Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Interview membahas tentang revisi Undang-Undang Perpajakan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk mengetahui bahasan interview selengkapnya, berikut transkrip interviewnya.

 

Bagaimana pendapat Anda mengenai revisi UU Perpajakan yang sedang dilakukan Pemerintah?

Ya jadi menurut saya, reformasi Undang-Undang Perpajakan apapun juga ya apakah itu KUP, PPh, PPN, maupun Bea Meterai itu memang harus segera untuk diamandemen dan segera untuk dibahas, karena apa, karena ini bagian tidak terpisahkan dari reformasi total perpajakan yang sudah diawali dengan digulirkannya Undang-Undang Tax Amnesty. Jadi jangan sampai putus ketika, periode Tax Amnesty ini jangan terjadi suatu kekosongan yang masih diberlakukan Undang-Undang yang dulu yang belum mencerminkan keinginan lebih besar lagi untuk keseimbangan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak, dengan keinginan untuk meningkatkan penerimaan dan keinginan dari Wajib Pajak untuk hak-hak Wajib pajak untuk dipertegas. Jadi adanya keseimbangan seperti itu. Jadi menurut saya kalaupun itu ada kemarin penarikan Undang-Undang KUP itu tidak dalam rangka untuk ditarik, tapi memang dalam rangka untuk dikonsolidasikan lagi seperti itu ya misalnya terkait dengan mungkin ya bagaimana nanti struktur organisasi pajak ke depan, seperti itu

Saran Anda kepada pihak legislatif yang akan membahas dan mengesahkan UU Perpajakan tersebut?

Jadi kalau saya saran legislatif adalah karena pajak itu bagian dari politik perpajakan juga, pajak itu juga adalah saham politik kita ke Negara. Ya artinya peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam hal perumusan Undang-undang ini diberi adalah kesempatan ikut berpartisipasi, sehingga terjalin keseimbangan antara kewajiban dan hak antara Otoritas pajak juga maupun dengan Wajib Pajak.