Ortax Channel

  • 11 Nop 2016

Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement

Interview eksklusif dilakukan dengan Yon Arsal , Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, DJP. Interview membahas mengenai seputar Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement yang akhir-akhir ini menjadi banyak perbincangan di berbagai media. Bagaimana sebenarnya skema pungutan pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement?
 
 

Apa yang dimaksud dengan pajak Selebgram atau aktivitas endorsement?

Kami dari Direktorat Jenderal Pajak pada prinsipnya sebenarnya kembali ke prinsip pemajakan secara umum saja. Kami tidak membedakan secara spesifik menyebutnya sebagai suatu pajak atas selebgram, tidak juga. Kembali kepada prinsip pajak PPh di PPh Pasal 4 ya bahwa segala macam penghasilan, penghasilan itu adalah segala macam tambahan kemampuan ekonomis dengan cara dan bentuk apapun, dalam nama dan bentuk apapun. Nah ini maksudnya adalah perkembangan teknologi terakhir menyebabkan banyaknya perubahan media orang memperoleh penghasilan, tetapi pada prinsipnya tetap penghasilan. Sehingga dengan demikian kami lebih senang menyebutnya sebagai, sebenarnya begini, bukan suatu hal yang baru, tetapi ini hanya sebagai model baru saja dari cara memperoleh penghasilan. Hampir sama sepanjang dia tetap memperoleh penghasilan, maka kami akan tentu berlaku pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu klarifikasi yang pertama. Kemudian yang kedua selebgram ini juga, kami juga sebenarnya sudah melakukan banyak kajian terkait dengan, tidak terkait dengan, khusus dengan selebgram sebenarnya. Kami melakukan kajian, ada tim khusus juga di DJP sejak tahun 2013 yang kita bentuk untuk melakukan kajian dan penelitian mendalam terkait dengan perpajakan secara online. Nah ini timnya sudah jalan sejak 2013, 2014, 2015, sudah banyak yang kita lakukan. Memang kita akui bahwa 2016 ini selebgram itu menjadi in, gitu ya. Ada sesuatu yang baru. Kalau sebelumnya kita hanya kenal transaksi online yang sekarang sudah keliatan menjadi internasional jadinya, gitu. Seperti online marketplace, kemudian classified ads, kemudian daily coupon dan sebagainya itu malah menjadi biasa sekarang. Setahun ini ada tiba-tiba muncul selebgram-selebgram. Nah ini menjadi issue yang memang kita kaji terus, kita petakan terus pemain-pemainnya, untuk memastikan bahwa apakah mereka sudah membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Apakah pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement merupakan salah satu bentuk penggalian objek pajak baru atau penegasan dari peraturan yang sudah ada?

Ya, pajak baru tidak. Pada dasarnya karena ini basisnya kembali kepada penghasilan setiap orang yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis ya berarti wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang yang memperoleh penghasilan sudah memenuhi kriteria ada objeknya dan di atas PTKP tentu dia harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu sebenarnya prinsip yang kita pegang. Kemudian kalau masalah pengawasannya, kalau objek pajaknya bukan sesuatu yang baru, pengawasannya memang buat kami baru. Karena media orang bertransaksinya sekarang baru sehingga kita tentu harus come up dengan ide-ide pengawasan yang baru juga, gitu. Kita tidak bisa mengandalkan strategi yang lama. Karena dia memakai metode atau media yang berbeda dan kita coba bandingkan sebenarnya selebgram ini sebagai contoh kalau kita memandangnya apakah baru atau tidak sama dengan online marketplace. Kalau menurut kami tidak ada perbedaan antara orang yang berdagang di tanah abang, buka toko secara fisik dengan orang yang berdagang di online marketplace, buka toko tapi di secara online. Bedanya yang satu punya toko, yang satu tidak punya toko. Tetapi kan prinsip dagangnya sama, dia mentransaksikan barang sehingga perlakuan pajaknya sama. Sama juga dengan selebgram sebenarnya. Ini kan kalau menurut pendapat kami sepertinya oleh DJP bahwa ya selebgram itu sebenarnya fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsinya dia kan membantu pemasaran produk, jadi kan sebenarnya kalau kita dalam konteks bisnis biasa tenaga marketing sebenarnya, kan gitu. Jadi objek pajak ini sudah dikenal sejak lama, itu dilakukan baik oleh badan, dilakukan baik oleh orang pribadi. Jadi sebenarnya kalau menurut perspektifnya Direktorat Jenderal Pajak ya memang bukan sesuatu hal  yang baru. Memang pengawasannya baru, ya pengawasannya modelnya harus baru karena memakai media yang berbeda.

Bagaimana skema pungutan pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement?

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim kita, itu kita memahami sekarang mulai memahami juga karena kembali lagi ini aktivitas bisnis yang baru modelnya. Ternyata dalam konteks selebgram yang kami pahami bahwa ini melibatkan banyak pihak sebenarnya. Yang pertama tentu pihak yang mempunyai produk. Nah, dalam pihak yang mempunyai produk ini ternyata dalam hasil kajian kami dia bisa menghubungi katakanlah artis selebgramnya itu atau selebgramnya tadi itu bisa secara langsung ke artis yang bersangkutan, bisa juga melewati agen, agen atau seperti manajemen artis saja seperti biasa. Nah, kalau dalam manajemen artis nanti manajemen artisnya yang meng-contact si selebgram yang bersangkutan. Nah dalam konteks ini tentu perlakuan perpajakan sebenarnya standar saja, kalau misalnya dia lewat agen yang merupakan corporate pada dasarnya dia tentu dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya dia lewat (langsung) artis langsung, ini juga kita petakan ada yang disebut dengan paid endorsement ada yang disebut paid promote. Ada yang si artis atau selebgram yang bersangkutan memakai produk yang bersangkutan, ada yang cuma sekedar memberikan promosi saja karena sepemahaman kita ya. Nah, jadi dengan demikian perlakuan perpajakannya juga sama juga, nanti dipotong PPh juga. Kalau si yang pemberi penghasilan dalam hal ini perusahaan itu adalah merupakan berkewajiban memotong PPh Pasal 21 ya dia harus potong PPh Pasal 21 kalau nggak, ya berarti si selebgram yang bersangkutan tentu harus melaporkan penghasilan yang diterima di SPT-nya di akhir tahun,. Dan menarik juga sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa yang sudah kita gali penghasilannya memang luar biasa. Baik itu selebgram, youtubers, yang sudah yang terima, memperoleh penghasilan seperti yang sudah kita lakukan penggalian. Ada beberapa orang yang mungkin selebgram juga, youtubers juga, ada yang artis. Nah ini memang sebenarnya pada kesempatan ini kita justru menghimbau juga, nih. Artinya jangan sampai lupa juga mereka bahwa walaupun penghasilannya sudah dipotong oleh si pemberi kerja ataupun baik itu si perusahaan langsung ataupun si manajemen artis, itu kan kalau digabungkan penghasilan di akhir tahun kan tidak tentu,  kemungkinan masih ada kurang bayar pajak. Jadi kita mengingatkan juga kepada para selebgram bahwa kewajibannya tidak hanya dipotong PPh, tetapi juga nanti harus melaporkan dan nanti kan harus dihitung kembali seluruh penghasilannya di akhir tahun. Kalau ada kurang bayar ya dibayarkan, kalau memang ternyata lebih bayar ya bisa dimintakan restitusi.

Langkah-langkah apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dalam mengawasi selebgram dan aktivitas endorsement?

Ya, dalam konteks ini tentunya yang paling menjadi krusial sebagaimana juga di dalam konteks perpajakan kita secara umum yang, apa namanya, self assessment system, tentu kita perlu yang pertama data pembanding nih. Ini menjadi satu hal yang krusial, untuk data selebgram atau aktivitas endorsement ini sebagian besar data pembandingnya bisa kita peroleh internet sebenarnya. Setidaknya kita bisa tahu si A ini mempromosikan barang apa, begitu ya. Nah nanti akan kita coba cek kalau memang sudah ada informasi kita tinggal bandingkan saja nanti dengan kewajiban. Kalau dia lewat manajemen artis misalnya, kita cek saja di laporannya si manajemen artis apakah dia sudah melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh selebgram bersangkutan atau kalau dia memperoleh pekerjaan ini, project ini, langsung dari perusahaan kita akan coba cek juga di perusahaan yang bersangkutan apakah dia juga sudah dilakukan pemotongan, apakah si perusahaan yang bersangkutan sudah melakukan pemotongan atau tidak, gitu. Memang menjadi issue kalau seandainya dia memperoleh penghasilan ini terus berasal dari atau tidak dilakukan pemotongan oleh si pihak yang memberikan penghasilan,nah ini menjadi issue. Tetapi sekali lagi yang kita lakukan saat ini adalah kita berada pada tahapan kita melakukan profiling, memetakan kurang lebih siapa saja yang terlibat atau siapa saja yang ikut dalam aktivitas endorsement atau selebgram ini dan kalau tidak salah di tim saya sudah ratusan juga yang sudah berhasil kita petakan selebgram dan youtubers-nya. Sudah kita petakan juga kemungkinan berapa potensi penghasilan yang mereka peroleh. Nah dengan demikian kita nanti tentu akan mencarikan, tinggal kita carikan data pembandingnya saja. Dan ini mungkin tidak bisa kita lakukan sekarang juga karena seingat saya ini aktivitas ini kan baru dilakukan, menjadi in, di 2016. Kita tentu harus menunggu dulu sampai dengan setidaknya SPT-nya masuk. Nanti baru kita cek nih, data kita dengan SPT-nya si Wajib Pajak yang bersangkutan cocok apa nggak. Kalau tidak cocok nanti kita lakukan tahapan yang berlaku secara umum. Ya kalau ini kita himbau atau kita konseling lebih dulu kemudian ya baru ke tahapan-tahapan selanjutnya, begitu. Jadi kalau prosedurnya sekarang memang kita lakukan masih dalam tahap kajian, pemetaan pemain atau pelaku-pelaku yang ada di endorsement dan selebgram, nanti akan kita bandingkan dengan data kita yang ada dengan SPT yang mereka laporkan, nanti baru tindak lanjutnya nanti di tahun depan. Di awal tahun depanlah, setelah SPT-nya masuk.

Kendala apa yang  mungkin dihadapi Ditjen Pajak dalam menerapkan pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement?

Berbeda halnya dengan aktivitas transaksi yang menggunakan tempat bisnis fisik, itu seperti toko dan sebagainya memang terus terang pengawasannya ini memang melibatkan dengan model yang berbeda, begitu ya. Apabila kalau kita berhadapan dengan toko online dan sebagainya itu, fisik kita secara pengawasan lebih gampang kita lakukan, atau kita berhadapan dengan orang yang melakukan memberikan jasa marketing secara fisik juga lebih gampang kita lakukan. Memang ini tidak dapat dipungkiri bahwa ini tentu tingkat kesulitan dalam pengawasannya menjadi agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pengawasan toko-toko yang bersifat fisik ataupun aktivitas yang dilakukan melalui media fisik, nah ini challenging buat DJP. Kembali lagi pada dasarnya tugas DJP kan kalau dalam konteks self-assessment Wajib Pajak yang hitung, lapor, memperhitungkan, setor gitu ya. Kita adalah menjadi, tugas utama kita adalah mengawasi kepatuhan Wajib Pajak tadi. Nah untuk itu kita perlu data pembanding. Jadi challenging pertama yang terberat sebenarnya adalah memperoleh data pembanding. Nah data pembanding yang untuk menguji apakah laporan Wajib Pajak yang nantinya disampaikan itu sudah benar atau tidak. Jadi, challenging pertama, kendala pertama itu sebenarnya. Untuk hal ini apa yang kita lakukan? Yang pertama sebenarnya dalam konteks tidak hanya selebgram, dalam konteks yang pertama kita sudah bangun tadi yang saya sampaikan, ada task force khusus sejak tahun 2013, aktif 2014, bekerja membenahi regulasi, kemudian sudah melakukan audit juga secara umum, ada himbauan juga yang sudah dihasilkan dan sudah ada beberapa yang menghasilkan juga, maksudnya sudah respon. Nah tim ini juga sudah mengelola melalui mapping Wajib Pajak-Wajib Pajak pelaku online business kita membuat database juga terpisah untuk Wajib Pajak pelaku e-commerce dan sebagainya. Jadi itu tahapan yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Nah dari perjalanan ini memang apa yang saya sampaikan tadi, kendala dalam konteks pengawasan ini  menjadi sesuatu yang cukup menantang juga buat kita karena tidak seluruh data pembanding itu ternyata tersedia. Nah ini masih PR-nya, kita PR-nya masih banyak nih. Satu kita memperoleh data pembanding, kemudian kita melakukan follow-up begitu ya, nah di-follow-up nya nanti ada tantangan tersendiri juga, gitu. Tetapi kami sebenarnya optimis untuk proses ini. Kenapa? Karena hal ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah secara umum. Dan seingat saya kalau tidak salah ini pemerintah dipimpin oleh Kementerian Perekonomian sebenarnya sudah membuat roadmap untuk penanganan transaksi e-commerce ini atau online ke depan. Nah ini mudah-mudahan kalau ini jadi kita bisa menangani ini secara komprehensif, gitu maksud saya. Jadi tidak, kalau kantor pajak kan itu sudah di ujung prosesnya. Nah ini ada proses di depan, ada perizinannya, ada license business­-nya dan sebagainya itu yang diatur di sisi hulu. Kami ini kan berada di sisi hilir, ketika semua proses sudah menghasilkan kemudian orangnya memperoleh penghasilan sudah di atas PTKP barulah pajak masuk, gitu. Sepanjang dia memperoleh penghasilan belum diatas PTKP ya pajak belum boleh masuk,gitu. Jadi mudah-mudahan kalau saya sih berharap sebenarnya pembenahan ini komprehensif. Artinya kita mulai secara melibatkan antar instansi pemerintah, tidak hanya Kementerian Keuangan tetapi juga kementerian yang terkait, misalnya Kemenkominfo. Saya tidak tahu nanti apakah izinnya juga akan dikeluarkan dikeluarkan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan nanti untuk orang-orang yang beraktivitas di sini. Nanti kita coba koordinasikanlah dengan kementerian terkait.

Berapa perkiraan potensi pajak yang dapat digali Pemerintah atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement?

Terimakasih, ini pertanyaan yang sulit nih. Saya selalu sulit kalau ditanya soal potensi. Kita memang pada tahapan ini kita lakukan mapping, cuma saya sampai saat ini belum bisa memberikan angka yang fix, berapa jumlah berapa triliun. Banyak angka beredar di media, 15, 16 triliun gitu misalnya ya. Tetapi itu pada dasarnya itu  bukan angka resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, gitu. Kenapa mungkin barangkali orang melihat kalau tidak salah tahun lalu dari asosiasi internet ya, saya lupa, e-commerce ya, kurang lebih 300 triliunan transaksi yang beredar di dunia maya, begitu. Saya tidak ada detailnya apakah ini melibatkan transaksi over the top-nya yang keluar negeri juga seperti Google, YouTube, atau kemudian Twitter dan sebagainya atau ini memang transaksi yang ada di Indonesia saja. Makanya saya masih agak komparasi karena kami dalam konteks menghitung berapa potensi kami melihat peta-nya dulu, nih. Peta makronya berapa ini, data makro ini seperti kita menghitung PDB saja, ya kira-kira populasi umumnya berapa nanti kita coba bandingkan dengan yang sudah kita punya data pembanding. Baru kita lihat berapa tax gap nya, gitu. Nah sampai saat ini sebenarnya angka makronya ini kami belum bisa berikan gambaran, belum dapat angka yang betul-betul valid-lah begitu kira-kira, tersegmentasinya jelas. Kita masih cuma sebatas estimasi dari para pelaku, jadi kalau saya ditanya kira-kira berapa tax gap-nya dan berapa potensinya mungkin belum bisa dijawab sekarang. Mudah-mudahan kalau tim kami ini kan masih jalan terus nih, kalau saya harus akui bahwa belum seluruhnya bisa kita mapping, gitu. Kalau semuanya sudah ter-cover cukup banyak, baru kita bisa ini penjelasan bahwa ini populasi ini sudah memberikan gambaran populasi. Sejauh ini saya belum confident enough lah, kalau ditanya soal potensi. Jadi mungkin setahun atau dua tahun lagi kita sudah bisa come-up dengan angka yang lebih real mengenai potensi yang bisa kita gali dari kegiatan e-commerce termasuk selebgram tadi.