Ortax Channel

  • 10 Nop 2016

Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak

Interview eksklusif dilakukan dengan Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. , Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Interview membahas mengenai isu kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak yang beberapa akhir ini menjadi perbincangan di berbagai media. Bagaimana pandangan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak yang ideal dari sudut pandang akademisi? Dan apa saran yang sebenarnya perlu dipertimbangkan Pemerintah? Untuk mengetahui bahasan interview selengkapnya, berikut transkrip interviewnya.

1. Bagaimana pandangan Anda terkait rencana perubahan status Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang bersifat Independen?

Baik. Sebelum saya menjawab persoalan tadi, ada beberapa hal yang paling mendasar yang harus dipahami oleh masayarakat atau oleh penyelenggara negara. Pertama, NKRI ini didirikan karena masyarakat maupun founding father menyadari bahwa ada kebutuhan untuk mencapai cita-cita bersama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan, maka kesejahteraan itu adalah kesejahteraan yang berkeadilan. Dengan demikian, ini sudah ada kesepakatan bahwa semua menyadari cita-cita itu tidak akan tercapai jika hanya dilakukan secara individual. Nah karena itulah perlu ada wadah, wadahnya itu adalah negara. Nah dengan demikian, Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 23, kemudian memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak. Ini yang menjadi dasar untuk pembiayaan atas atau demi tercapainya cita-cita tersebut. Dengan demikian, kalau kita berbicara mengenai tadi kewenangan tersebut, tentu harus ada wadahnya, wadahnya tersebut adalah Lembaga Otoritas Perpajakan. Kemudian, persoalan kedua kalau kita perhatikan selama 10 tahun terakhir target penerimaan pajak sampai saat ini belum juga tercapai, itu fakta empirisnya. Artinya apa, artinya bahwa kelembagaan perpajakan yang ada saat ini menjadi persoalan tersendiri, mungkin tidak mampu memenuhi misi yang seharusnya dijalankan. Itu tentu saja satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, dengan kata lain kalau kita berbicara mengenai peningkatan kewenangan dari Otoritas Perpajakan itu menjadi suatu keniscayaan. Persoalannya adalah Pemerintah yang harus memikirkan, apakah lembaga ini ketika diberikan tambahan kewenangannya, tetap akan berada di bawah Kementerian Keuangan atau betul-betul menjadi yang otonom. Itu semua tergantung kepada political will dari Pemerintah, sejauh mana Pemerintah serius, memikirkan bahwa ini tidak sekedar menambah kewenangan, tetapi bagaimana mewujudkan misi negara untuk menciptakan masayarakat yang adil dan makmur

2.  Apa saran Anda terkait kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak ?

Sekarang kita lihat bahwa perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, itu ternyata membutuhkan pendanaan yang sangat besar, karena apa, karena tuntutan masyarakat semakin besar. Dengan demikian negara perlu perpanjangan tangan yang jauh lebih luas, supaya ini dapat menjangkau masayarakat semakin luas juga. Kami dari sisi Akademisi sudah pernah melakukan beberapa kajian, kami mencoba membandingkan dengan melihat kondisi sosial politik Indonesia, lingkungan strategis yang ada di Indonesia, sehingga secara ideal kami berpendapat bahwa tidak cukup kalau hanya kewenangan itu diberikan tambahan dengan dia posisinya tetap di bawah Kementerian seperti saat ini. Idealnya Direktorat Jenderal Pajak harus ditingkatkan menjadi lembaga yang lebih otonom dan dia harus di bawah Presiden, namun dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan itu yang idealnya. Saya kira beberapa negara sudah mempraktikkan atau mengimplementasikan model semacam ini.

3. Apakah ada Negara lain yang sudah menerapkan sistem kelembagaan instansi pajaknya secara independen sebagaimana yang direncanakan oleh Pemerintah?

Sudah ada banyak negara yang memang menerapkan otonomi dari sisi lembaga untuk pemungutan perpajakan ini. Bahkan kalau kita perhatikan salah satu report yang dibuat IMF itu, report itu sekitar tahun 2010, itu ngambil contoh justru dari negara Uganda dimana dia tahun 1991. Jadi bayangkan, Uganda kita sering menganggap bahwa dia itu negara  yang terbelakang, tapi dari segi otoritas perpajakannya dia jauh lebih advance. Kenapa? Karena mungkin negara itu menyadari betul bahwa pajak ini darahnya negara, sehingga memang tidak cukup kemudian dia itu dikelola setingkat kementerian, atau maksud saya di bawah kementerian dengan otoritas yang sangat terbatas. Dan ternyata setelah dilakukan yang namanya transformasi kelembagaan di Uganda ini, hasilnya adalah efektifitas dan efisiensi dari Otoritas Pemungutan Pajak ini luar biasa meningkat. Negara lain yang sama, sudah meningkatkan kewenangannya itu adalah Peru, itu juga sering kali dijadikan sebagai satu rujukan. Yang lain kalau saya kira di negara Asia itu ada Korea Selatan, kalau Korea Selatan bahkan ditunjuk langsung oleh Presiden pemilihan ketuanya itu atau chairmannya itu. Jadi saya kira ini adalah Intenational Best Practice, jadi kalau kita lihat mungkin, kalo ada beberapa negara mungkin negara maju kok tapi masih di bawah Kementerian Keuangan, tapi kita tidak bisa merefer ke negara yang bersangkutan. Kenapa? Karena satu, lingkungan strategis perpajakannya itu sangat berbeda. Yang kedua, tingkat kesadaran dari masyarakat atau Wajib Pajaknya itu juga berbeda.  Karena itulah memang kajian ini khusus untuk Indonesia ini harus dilakukan komprehensif, imparisal, dan holistic. Kami sendiri sudah melakukan itu sejak tahun 2010, kerjasama dengan Bappenas waktu itu ya. Kami melihat bahwa kebutuhan dari peningkatan kelembagaan menjadi suatu keniscayaan, jadi suatu yang mutlak apalagi struktur pungutan negara di Indonesia itu sangat beragam, kita bukan berbicara mengenai pajak pusat atau pajak daerah, tetapi kita juga ada pungutan-pungutan lain yang juga dilakukan oleh lembaga atau kementerian yang sebetulnya adalah quasi pajak. Maka dalam rangka daya saing nasional, sekaligus meningkatkan revenue productivity, kelembagaan Perpajakan memang harus benar-bener didorong supaya otonom. Masalah kelembagaan ini sebetulnya masalah internasional. Kita bisa lihat mulai dari Worldbank, IMF, bahkan IDB itu membuat suatu kajian, membuat laporan tersendiri juga terkait dengan kelembagaan perpajakan. Mereka juga sudah melihat negar-negara mana yang menerapkan semi otonom, mana yang otonom, mana yang masih tradisional semacam itu. Mereka sudah mengkaji apa kelebihannya ketika ditingkatkan menjadi menjadi semi otonom,ketika jadi  otonom. Maka dengan kata lain, isu kelembagaan bukan masalah isu nasional di Indonesia saja, tetapi juga menjadi isu di dunia perpajakan secara Internasional.

4.  Apakah kalangan Akademisi telah melakukan kajian terhadap rencana perubahan status Direktorat Jenderal Pajak dan memberikan masukan kepada Pemerintah?

Kalau sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa sejak tahun 2010 sebenarnya kami sudah melakukan kajian dan itu juga sudah kami sampaikan kepada Pemerintah. Nah kalau kita berbicara tadi mengenai peningkatan kewenangan dari lembaga perpajakan supaya didorong menjadi lebih otonom, sebenarnya nanti tergantung kepada pemerintah apakah beberapa hal yang penting yang akan menentukan derajat otonomi ini akan dilakukan oleh Pemerintah. Jadi bukan sekedar kewenangan untuk menghire dan memfire dari SDMnya, tetapi juga bagaimana relasi antara lembaga atau Otoritas Perpajakan itu dengan lembaga-lembaga lainnya. Posisi sekarang misalnya kita bisa melihat bahwa komunikasi politik perpajakan itu sulit dilakukan oleh Direktorat  Pepajakan secara optimal, karena posisinya yang tidak sejajar, yang tidak selevel bahkan di daerah. Itu di daerah saja dengan Dispenda sudah tidak sejajar . Jadi bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dengan baik kalau posisinya saja sudah tidak sejajar, sehingga tidak aneh kalau kemudian banyak sekali tumpang tindih atau pajak-pajak yang seringkali dianggap bisa menimbulkan cost of taxation  yang tinggi di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau juga kita berbicara mengenai bagaimana keleluasaan dari lembaga ini di dalam mengatur budgetnya, mengatur anggarannya termasuk tadi spendingnya. Kalau kita berbicara mengenai remunerasi yang sudah dikeluarkan Direktorat jenderal Pajak itu sebenarnya juga sangat sedikit. Dan kalau kita lihat misalnya kita compare dengan negara-negara lain itu memang sangat-sangat kecil. Faktanya kalau di lapangan , kalau misalnya ke daerah, kami peneliti kami sering di daerah , kami bisa lihat bagaimana rumah dinas di daerah-daerah di Indonesia Timur itu , itu sangat tidak memadai.  Jadi bagaimana mungkin bisa bekerja dengan aman dan nyaman kalau sarana yang dia dapatkan itu sangat terbatas. Jadi jangan melihat SDM pajak ini hanya satu wajah saja, wajah Gayus, lihat pejuang-pejuang negara ini, pada pejuang-pejuang pajak, yang mereka berjuang di Indonesia Bagian Timur, di pelosok-pelosok dengan segala keterbatasannya, dan masih banyak yang jujur, SDM-SDM yang baik yang kompeten tapi sayangnya kalau ini tidak terus di support, bukan hanya remunerasi tetapi infrastruktur yang baik, yang dikhawatirkan adalah justru orang-orang terbaiknya akan keluar dari Direktorat Jenderal Pajak, dan itulah yang terjadi selama ini, karena di luar itu mereka bisa mendapatkan fasilitas kenyamanan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan  saat ini. Dengan demikian, masalah kelembagaan ini memang menjadi political willnya Pemerintah,  semua tergantung pada political will-nya Pemerintah, apakah Pemerintah akan serius menjadikan kelembagaan perpajakan sebagai ujung tombak dari pencapaian cita-cita NKRI ataukah Pemerintah hanya sekedar menjadikannya hanya sekedar sebagai alat revenue collettion. Semua tergantung Pemerintah, tetapi tentunya saja yang kita harapkan adalah Pemerintah menyadari bahwa kelembagaan Perpajakan adalah isu yang krusial, isu yang memang harus diseriusi, yang pada akhirnya ini adalah menentukan masa depan Indonesia.