Ortax Channel

  • 1 Nop 2016

[TAX VIEW] – Pajak Atas Google : “Kukejar engkau dan kau kupajaki”

Interview eksklusif dilakukan dengan Andreas Adoe, SE, LLM, Akademisi dari Universitas Indonesia. Interview membahas mengenai Aspek Perpajakan atas Perusahaan Digital seperti Google yang sedang marak diperbincangkan oleh publik.

Apa permasalahan yang terjadi terkait kewajiban pajak Google di Indonesia?

Secara sederhana saya bisa bilang, Google itu menjadi masalah bagi banyak orang karena Google dapat penghasilan dari Indonesia dengan jumlah yang cukup besar dan signifikan, tapi atas penghasilan tersebut tidak terutang sama sekali di Indonesia, sehingga menjadi sorotan banyak pihak terutama pemerintah karena atas penghasilan tersebut yang sebenarnya besar tapi tidak dikenakan pajak, baik atas Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga Pemerintah menganggap bahwa ini satu kerugian karena ada penghasilan yang diperoleh dari Indonesia tapi tidak terutang pajak sama sekali di Indonesia, dan selama ini menjadi satu permasalahan karena yang belum diatur sehingga menjadi sorotan bagi banyak pihak.

Selain di Indonesia, apakah permasalahan google juga terjadi di negara lain?

Permasalahan seperti ini sebenarnya terjadi tidak cuma di Indonesia tetapi juga di negara lain. Salah satunya yang menimbulkan permasalahan di BEPS, dan itu juga terjadi di Inggris dimana banyak pengguna Google, Google mendapatkan penghasilan dari Inggris, tetapi ternyata penghasilan itu diterima oleh satu perusahaan yang berdomisili di Irlandia, sehingga akhirnya menjadi kekhawatiran banyak pihak dan akhirnya menjadi permasalahan dan disorot oleh Parlemen Inggris dan akhirnya menjadi banyak pertanyaan orang atas selama ini banyak kelemahan dalam peraturan sehingga penghasilan diterima suatu perusahaan seperti Google yang jumlah karyawannya banyak di Inggris tetapi tetap saja penghasilan itu dianggap tidak terutang di Inggris dan akhirnya menjadi sorotan banyak pihak dan akhirnya menjadi sorotan di negara lain. Bahkan di negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia karena ternyata penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak sama sekali. Di Inggris, permasalahannya diantaranya adalah menjadi pencetus permasalahan dan kemudian menjadi topik panas yang bernama Base Erosion Profit Shifting karena ternyata diketahui bahwa perusahaan digital itu dapat menggunakan struktur tertentu di negara yang menjadi yang tarif pajak rendah atau sering disebut juga Tax Haven atau sering juga disebut Law Tax Country. Dan dari situ mereka di Inggris strukturnya adalah menggunakan perusahaan di Irlandia sebagai perusahaan yang menerima penghasilan tersebut dari penghasilan yang diterima Google dari pengguna Google yang ada di Inggris. Dan Itu terjadi juga di India, di India juga seperti itu. Bahkan akhirnya kita juga bisa belajar bahwa sekalipun Tax Authority atau otoritas pajak di India menggunakan argumentasi bahwa seharusnya atas penghasilan online dari Google dan juga Yahoo itu harusnya dikenakan pajak di India tetapi ternyata kalah di Pengadilan, sehingga itu juga membuktikan bahwa ternyata ada kelemahan hukum yang jelas sehingga kalaupun itu dibawa ke Pengadilan, Tax Authority atau otoritas pajak dapat kalah.

Bagaimana pendapat Anda terkait penolakan Google untuk dilakukan pemeriksaan pajak?

Sehubungan dengan berita bahwa Google menolak melakukan atau menolak menerima pemeriksaan pajak, sebenarnya kalau berdasarkan Undang-Undang Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak itu punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak, dan sebenarnya bukan hanya pemeriksaan pajak, mereka juga berhak untuk melakukan penyidikan pajak, sehingga menurut saya pribadi secara Undang-Undang, Otoritas Pajak di Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak, dan bahkan mereka juga punya hak untuk katakanlah untuk menggeledah dan bahkan menyegel suatu tempat dari lokasi usaha dari si Wajib Pajak. Cuma untuk lokasi kasus Google akan berbeda karena yang terjadi hanyalah satu perusahaan yang memberikan jasa secara digital yang tidak seperti perusahaan konvensional lainnya. Walaupun, saya pernah dengar dapat informasi bahwa sebenarnya secara jabatan Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan atau menyatakan bahwa ada BUT di Indonesia yaitu Bentuk Usaha Tetap dari Google yang ada di Negara lain. Cuma bagi Wajib Pajak, dalam hal ini Google tentunya mereka juga bisa melakukan semacam penyelesaian sengketa atas permasalahan tersebut. Karena mereka masih bisa beranggapan bahwa berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia-Singapura atau Tax Treaty dengan negara lain bahwa sebenarnya dikatakan bahwa tidak ada Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, sehingga hal tersebut bisa dikatakan apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dianggap melakukan pelanggaran Tax Treaty antara Indonesia dengan negara lain.

Menurut Anda, Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan pajak Google?

Ya kalau melihat permasalahannya yang ada, Indonesia sebenarnya bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh negara lain. Termasuk apa yang disarankan oleh OECD, karena Indonesia sebenarnya masuk dalam G20 . G20 bersama OECD sudah menerbitkan laporan Base ErosionProfit Shifting yang salah satu topik bahasannya adalah mengatasi permasalahan pajak atas perusahaan digital seperti Google, Facebook dan lain-lain. Dan salah satu alasannya karena hal itu terjadi tidak cuma di negara G20, tetapi juga di negara lainnya. Dan itu ada beberapa rekomendasi yang diberikan, mungkin beberapa rekomendasi itu bisa diterapkan bisa juga tidak. Diantaranya adalah merubah Tax Treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atas definisi Permanent Establishment atau Bentuk Usaha Tetap. Jadi dasar Bentuk Usaha Tetap itu adalah dimana suatu perusahaan atau Wajib Pajak dapat dikatakan mempunyai suatu Bentuk Usaha Tetap di negara lain dengan definisi tertentu dan definisi itu diharapkan dapat diubah. Tapi dalam prakteknya itu tidak mudah, karena setahu saya pengalaman merubah Tax Treaty bahkan Tax Treaty yang merugikan itu juga perluk waktu lama bahkan perlu waktu bertahun-tahun untuk mengubahnya. Dan berdasarkan rekomendasi dari Base Erosion Profit Shfting ada beberapa pilihan, diantaranya adalah merubah definisi Bentuk Usaha Tetap, sehingga kalau selama ini kita melihat definisinya dimana suatu perusahaan dapat terutang, katakanlah perusahaan Singapura dapat terutang pajak di Indonesia jika mempunyai kehadiran secara fisik dalam jangka waktu tertentu. dan Report dari Base Erosion Profit Shfting itu menyarankan penekanannya kepada Significant Economic Present jadi melihat kehadiran dia secara ekonomi. Tapi hal itu, saya yakin tidak mudah karena kita harus merenegosiasi dengan negara lain. sehingga mungkin kita bisa lihat dari beberapa negara yang sudah mengubah aturannya, saya lihat ada tiga negara dari Inggris, Australia dan India. Dimana mereka akhirnya menggunakan aturan itu untuk mengenakan pajak atas perusahaan yang menyediakan jasa secara digital. Jadi pertama, Inggris itu menciptakan satu aturan baru atau mungkin jenis pajak baru yang namanya Diverted Profit Tax yang digunakan untuk mengatasi permasalahan penghindaran pajak yang menggunakan struktur seperti Google tersebut dan kemudian walaupun mungkin ada sedikit perdebatan, karena beberapa pihak ada yang menyatakan bahwa itu melanggar aturan Tax Treaty atau P3B tetapi banyak juga pihak mendukung karena itu sebenarnya bukan jenis pajak yang sama. Kemudian ada juga Australia, yang mungkin ini menurut saya Asutralia itu akan lebih mudah untuk diterapkan dan mungkin tidak banyak perdebatan karena Australia menerapkan aturan atas penghindaran pajak atau anti avoidance rule. Jadi selama ini mereka sudah mempunyai aturan namanya GAAR (General Anti Avoidance Rule), dimana struktur tertentu yang intinya hanya dibuat untuk penghindaran pajak maka mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan Tax Treaty. Dan karena itu mereka tetap terutang pajak di Australia, dan akhirnya mereka merubah aturan tersebut menciptakan peraturan atau bagian yang baru dari GAAR itu. Sehingga berdasarkan aturan dari Anti Avoidance Rule, maka perusahaan seperti Google yang mendapatkan penghasilan dari Australia akan tetap dapat terutang pajak di Asutralia. Terus yang ketiga dari India, Equalization tax . Jadi intinya aturan ini dibuat karena Tax Authority di India kalah dalam sengketa pajak dimana mereka waktu itu berpendapat atau berargumen, seharusnya atas penghasilan iklan dari Google dan Yahoo itu sebenarnya dikenakan pajak di India, tetapi ternyata mereka kalah di Pengadilan Pajak di India. Karena itu akhirnya mereka mengikuti salah satu saran yang ada di Base Erosion Profit Shifting yang menciptakan Equalization tax.  Menurut saya, Indonesia sebenarnya bisa mengikuti salah satu dari tiga hal tersebut. Mungkin, yang tidak banyak perdebatan mungkin ya seperti Australia itu Anti Avoidance Rule. Jadi untuk transaksi tertentu yang dianggap semata-mata merupakan untuk penghindaran pajak, maka mereka tidak dapat mendapatkan keuntungan Tax Treaty, sehingga atas penghasilan yang berasal atau bersumber dari Indonesia akan terutang pajak di Indonesia.