Ortax Channel

  • 18 Okt 2016

[TAX VIEW] - Pasca Amnesti Pajak, What’s Next?

Interview eksklusif dilakukan dengan Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax, Akademisi dari Universitas Indonesia. Interview membahas mengenai pencapaian periode pertama Amnesti Pajak, serta mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah pasca Amnesti Pajak. Untuk mengetahui bahasan interview selengkapnya, berikut transkrip interviewnya.

Bagaimana pendapat Anda terkait pencapaian Amnesti Pajak Periode Pertama?

Tax Amnesty fase pertama ini sudah kita lewati per 30 September sudah lewat, masuk ke sesi yang fase yang kedua di bulan Oktober dan telah mencatat angka yang signifikan. Angka per hari ini 11 Oktober itu jumlah 97,4 Triliun rupiah uang tebusannya, sementara angka deklarasi dan repatriasi sebesar 3.824 Triliun rupiah. Jadi apabila kita melihat tujuan dari Undang-undang Tax Amnesty dibuat ada tiga, yang pertama adalah meningkatkan penerimaan pajak, ya angkanya 97,4 Triliun, walaupun memang kalau dibandingkan target 165 Triliun masih harus bekerja keras, tapi angka 97, 4 Triliun ini sudah cukup baik. Lalu angka deklarasi sekitar 3.800 Triliun juga sudah cukup baik dari target 4000 Triliun. Namun yang masih menjadi catatan adalah angka repatriasi aset sebesar 143 Triliun masih jauh dari angka target yakni 1000 Triliun. Tapi mungkin sebagai catatan, bahwa pajak itu hanya satu dari banyak hal yang harus diputuskan ketika seorang merepatriasi asetnya, terutama apabila dikaitkan dengan bisnis. Jadi overall Tax Amnesty fase pertama ini sudah cukup baik.

Apa saran Anda kepada Pemerintah kedepannya, pasca Program Amnesti Pajak berakhir?

Langkah berikutnya adalah bagaimana Pemerintah bisa mengoptimalkan data yang sudah terkumpul tersebut. Tentunya tidak stop sampai di sini  karena kita tidak ingin ada Tax Amnesty jilid berikutnya, maka Data Collection ini harus dibuat secara sistematis, artinya bahwa data ini harusnya dikumpulkan secara automatic, integrated, serta IT based system. Sebagai contoh kita bisa melihat kasus di Skandinavia atau Negara-negara Eropa dimana Wajib Pajak itu dari awal dari mereka lahir sudah mulai meregistrasi diri mereka ke Pemerintah untuk mendapatkan benefit yakni berupa subsidi, baik itu untuk pendidikan, kesehatan. Data tersebut terintegrasi dengan data pajak nomor pajak, sehingga nanti ketika mereka sudah mulai bekerja atau mereka memiliki penghasilan dari usaha, data ini sudah automaticly sudah teregister. Dengan sistem ini yang mungkin kita bisa kenal sebut dengan Single Identity Number, saya pikir ke depannya DJP akan lebih memilki kekuatan untuk bisa meng-collecting data dengan baik. 

Kedua tentunya, perbaikan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas , saat ini jumlah pegawai DJP 35.000, sehingga ada keperluan untuk menambah jumlah pegawai DJP, dari segi kualitas juga perlu dilakukan Research and Development dengan lebih baik. 

Kemudian selain dari manusianya dan sistemnya juga perlu diperbaiki hukumnya. Sistem hukum yang ada di sekarang ini menyebabkan, hukum kurang dapat secara lebih luwes ya bisa mengikuti kebutuhan bisnis. Artinya bila ada perkembangan bisnis dimana ada hal-hal yang belum diatur atau terdapat grey area dan kemudian ini menjadi sengketa, kemudian di belakang hari itu dimenangkan di pengadilan atau dikalahkan di pengadilan, baik itu posisinya sebagai Wajib Pajak ataupun sebagai terbanding atau petugas pajak, ini harus segera dianalisis, sebenarnya di hukum tersebut yang berlaku, apakah ada permasalahan di sana atau tidak. Ketika itu sudah ada permasalahan maka segera dilakukan perbaikan atau yang kita kenal dengan harmonisasi pajak, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia. 

Selain itu juga kita saat ini mendengar adanya amandemen Undang-undang perpajakan ya, mulai dari KUP , nanti akan didahului dengan PPh dan PPN, saya berpikir ini langkah yang baik, tentunya kita berharap dengan adanya perbaikan atau amandemen dari Undang-undang pajak ini akan mendorong kepercayaan dari Petugas Pajak dan kepercayaan dari Wajib Pajak sehingga mereka akan tercipta semacam hukum yang lebih fair bagi semua pihak.