Ortax Channel

  • 26 Sept 2016

[TAX VIEW] - Tax Amnesty: Wacana Revisi Klausul Pembubaran SPV

Interview eksklusif dilakukan dengan Iman Santoso, Partner PSS Consult - Ernst & Young Indonesia. Interview membahas mengenai wacana revisi klausul pembubaran Spesial Purpose Vehicle (SPV) dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty

Bagaimana pendapat Anda mengenai wacana revisi Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.010/2016 mengenai klausul pembubaran SPV ?

Itu juga mungkin harus dilihat lagi ya, Saya setuju kalau memang ketentuan itu akan direvisi karena ternyata di dalam praktik, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa perusahaan atau beberapa Wajib Pajak yang akan mengikuti program TA itu menjadi kendala. Kenapa? Karena ternyata unwinding SPV di luar negeri itu justru mengakibatkan pembayaran pajak disana. Seperti misalnya kalau saya tidak salah di Singapura ya, beberapa Wajib Pajak cerita bahwa  unwinding mereka punya SPV di Singapura itu, mereka berkewajiban untuk membayar stamp duty tax sampai dengan 15 sampai 20%. Nah ini kan cost yang mungkin mereka tidak perhitungkan kalau mereka akan ikut Tax Amnesty.  Jadi ketentuan mengenai pembatalan kalau misalnya jadi ketentuan PMK 127 itu direvisi terkait dengan pembubaran SPV, itu mungkin akan sangat membantu baik bagi Wajib Pajak yang mempunyai SPV-SPV  di luar negeri untuk tidak serta merta membubarkan SPV-nya tapi akan ikut di program Tax Amnesty. Dan mudah-mudahan dengan revisi itu akan lebih banyak lagi Wajib Pajak-Wajib Pajak besar yang mengikuti program Tax Amnesty khususnya yang ingin merepatriasi asetnya ke Indonesia.