Ortax

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.67649/PP/M.XVIII.A/16/2016

Kategori : PPN dan PPnBM

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp285.905.264,00, terdiri atas:

Calender Tahun Pajak : 2016
Aktif 19 Sep 2016
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.67649/PP/M.XVIII.A/16/2016

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
     
Tahun Pajak : 2008
     
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 sebesar Rp285.905.264,00, terdiri atas:

1. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak berupa Pemberian Cuma-Cuma Rp    1.068.900,00
2. Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak berupa Insentif Penjualan  Rp284.836.364,00
Jumlah Koreksi Rp285.905.264,00
  1. KOREKSI POSITIF DASAR PENGENAAN PAJAK BERUPA PEMBERIAN CUMA-CUMA RP1.068.900,00
     
     
Menurut Terbanding :  bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap pokok sengketa dan memperhatikan alasan keberatan Pemohon Banding dan ketentuan perpajakan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemberian cuma-cuma senilai Rp1.068.900,00 berupa sarung DEF yang diberikan kepada konsumen yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai Biaya Promosi merupakan objek PPN dan terutang PPN sehingga harus dipungut serta disetor oleh Wajib Pajak selaku Pengusaha Kena Pajak;
     
Menurut Pemohon  : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan atas koreksi DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berupa pemberian cuma-cuma sebesar Rp1.068.900,00 karena biaya tersebut telah Pemohon Banding koreksi positif karena tergolong kenikmatan. Prinsip filosofi bahwa Non Deductible - Non Taxable sehingga biaya promosi tidak dapat dibebani pajak apapun karena tidak dibiayakan secara fiscal;
     
Menurut Majelis : Dasar Hukum
- Pasal 1A huruf d, Pasal 4 huruf a, Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan;

bahwa Pemohon Banding telah memberikan sarung merk DEF secara cuma-cuma kepada para langganannya dalam rangka Idul Fitri, menurut Majelis atas penyerahan barang tersebut terutang Pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”, sedangkan pengertian penyerahan diatur dalam Pasal 1A huruf d Undang-Undang Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan: “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak“;

bahwa dengan demikian pemberian sarung secara cuma-cuma kepada pelanggan, menurut Majelis telah memenuhi ketentuan di atas, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan;

  1. KOREKSI DPP ATAS PENYERAHAN YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA HARUS DIPUNGUT SENDIRI BERUPA INSENTIF PENJUALAN SEBESAR RP284.836.364,00
     
Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian atas LHP dan KKP Pemeriksa, diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak September 2008 sebesar Rp284.836.364,00 karena terdapat penyerahan yang merupakan objek PPN yang belum dipungut PPN dan belum dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2008;
     
Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak atas penerimaan hadiah ini karena memang tidak ada penyerahan barang/jasa sehingga sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa terutang PPN bila ada penyerahan tidaklah terbukti;
     
Menurut Majelis : Dasar Hukum
- Pasal 1A huruf d, Pasal 4 huruf a, Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan;

bahwa berdasarkan permohonan banding dan surat bantahan, Pemohon Banding telah menerima hadiah berupa uang tunai sebagai penghargaan karena penjualan telah melebihi target dan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, menurut Majelis pemberian hadiah uang tunai tersebut dikarenakan Pemohon Banding telah memberikan manfaat kepada PT YYY, sehingga pemberian uang tersebut tidak memenuhi definisi hadiah;

bahwa PT YYY telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemberian hadiah tersebut, menurut Majelis hal ini membuktikan bahwa PT YYY mengakui adanya jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tetap dipertahankan.
     
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
     
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
     
Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
     
Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
     
Memutuskan : Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-851/WPJ.21/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor 00021/207/08/046/12 tanggal 28 November 2012 atas nama XXX.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XVIII.A Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00799/PP/PM/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

1.    Drs. ABC, M.M.
2.     Drs. GHI
3.     JKL, S.H., M.Hum.
4.     MNO, S.E., M.M. 		sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.67649/PP/M.XVIII.A/16/2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.