Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1482/B/PK/PJK/2017
Kategori : PPN dan PPnBM
bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71262/PP/M.IIIA/16/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah
DETAILS
Dokumen Terkait
Daftar Putusan
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
PUTUSAN
Nomor 1482/B/PK/PJK/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:
PT AAA, diwakili oleh BBB, Direktur PT AAA, beralamat QQQ, Nomor XX, Lingk. WWW, Kuta - Badung;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. ABC, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DEF, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. GHI, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. JKL, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Kesemuanya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-557/PJ/2017, tanggal 14 Februari 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71262/PP/M.IIIA/16/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1219/WPJ.17/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tentang keputusan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei Tahun 2009 Nomor 00038/207/09/904/13 tanggal 1 Agustus 2013, yang Pemohon Banding terima tanggal 6 Nopember 2014, bersama ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan yang menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Mei 2009 dengan perincian sebagai berikut :
| No | Uraian | Semula (Rp) |
Ditambah/ Dikurangi (Rp) |
Menjadi (Rp) |
| 1. | PPN Kurang (Lebih) Bayar | 2.008.767.431 | 0 | 2.008.767.431 |
| 2. | Sanksi Bunga | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sanksi Kenaikan | 2.008.767.431 | 0 | 2.008.767.431 |
| 4. | Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) 1 dibayar | 4.017.534.861 | 0 | 4.017.534.86 |
Bahwa adapun alasan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk1 mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut :
Aspek Formal
| A. | Dasar
Hukum Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"; Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut"; Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"; Bahwa pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"; Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding"; Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding"; bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding"; |
| B. | Uraian
(Alasan Banding) Terhadap Aspek Formal Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia; Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak; Bahwa banding diajukan terhadap keputusan keberatan Nomor KEP-1219/WPJ.17/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang Pemohon Banding terima tanggal 6 Nopember 2014; Bahwa dengan demikian, permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini; Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding, yaitu KEP-1219/WPJ.17/2014 tanggal 24 Oktober 2014; Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas; Bahwa jumlah pajak terutang sesuai dengan jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tercantum dalam SKPKB PPN Masa Mei 2009 Nomor 00038/207/09/904/13 tanggal 1 Agustus 2013 adalah sebesar Rp4.017.534.861,00; Bahwa Surat Banding diajukan dan ditanda-tangani oleh BBB selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris CCC, SH nomor XX tertanggal 22 Maret 2012; Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; |
Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Pengadilan Pajak;
Aspek Materi
| A. | Uraian
Sengketa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Uraian
(Alasan Banding) Terhadap Aspek Materi Bahwa PER-146/PJ/2006 tanggal 29 September 2006 dijelaskan : "Dalam hal terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang menghasilkan Pajak yang lebih dibayar, maka PKP dimungkinkan untuk melakukan kompensasi kelebihan bayar tersebut tidak selalu ke Masa Pajak berikutnya, namun dapat dikompensasikan ke Masa Pajak saat SPT Masa PPN Pembetulan disampaikan"; Bahwa merujuk kepada PER-146/PJ/2006 tanggal 29 September 2006 di atas dan menyadari terjadi kesalahan administrasi dalam melakukan pengisian di SPT Masa PPN Masa Mei 2009, Pemohon Banding melakukan pembetulan dengan menihilkan jumlah kompensasi PPN dari Masa Mei 2009 sebelumnya di SPT masa PPN Juli 2009; Bahwa terdapat bukti Pelaporan SPT PPN Masa Mei 2009 yang dikirim melalui Pos dan SPT Masa Juli 2009 yang dikirim melalui kilat khusus tanggal 17 September 2009; Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan atas kesalahan / kekhilafan administrasi yang Pemohon Banding lakukan, Pemohon Banding dikenakan sanksi kenaikan 100%; Bahwa demi asas keadilan dan mengingat negara tidak dirugikan karena nyata-nyata Pemohon Banding tidak pernah melakukan kompensasi pajak masukan tersebut, maka seharusnya koreksi pajak masukan berikut kenaikan sanksi administrasi sebesar 100% menjadi nihil; |
Kesimpulan
Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :
| 1. | PPN Kurang (Lebih) Bayar | Rp 0,00 |
| 2. | Sanksi Bunga | Rp 0,00 |
| 3. | Sanksi Kenaikan | Rp 0,00 |
| 4. | Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar | Rp 0,00 |
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71262/PP/M.IIIA/16/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1219/WPJ.17/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00038/207/09/904/13 tanggal 1 Agustus 2013, atas nama PT AAA, NPWP 0X.XXX.XX0.X-X0X.000, beralamat di Jalan QQQ Nomor XX, Lingk. WWW, Kuta – Badung.
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71262/PP/M.IIIA/16/2016, tanggal 1 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3337/PAN.Wk/2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 September 2016;
Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
| I. | Adapun
Dasar dan Alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonann
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71262/PP/M.IIIA/16/2016 tertanggal 1 Juni 2016 (yang dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2016), oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang 14/2002 Juncto Pasal 6 huruf c PERMA 03/2002, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, maka diketahui jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 (5 Hari kerja seminggu, karena sabtu-minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama merupakan hari libur/bukan hari kerja), sehingga permohonan Peninjauan Kembali secara formal dapat diterima; Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu: Terdapat pertimbangan- pertimbangan hukum (judex fecti) Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa banding a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | Bahwa
sengketa PPN masa Mei 2009 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan
Termohon Peninjauan Kembali dapat diperinci sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. | Bahwa nilai sengketa sebesar Rp 2.008.767.431,- terdiri atas koreksi Pajak Masukan yang menurut Termohon PK (semula Terbanding) tidak dapat dikreditkan karena kegiatan usaha Pemohon Banding yang bergerak di bidang jasa perhotelan termasuk dalam salah satu kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan sanksi kenaikan 100% sebesar Rp 2.008.767.431,-. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. | Bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum judex facti
tersebut karena bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku dengan penjelasan sebagai berikut : Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dan tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. | Kesimpulan
dan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71262/PP/M.IIIA/16/2016 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juni 2016 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku karena putusan diambil dengan telah mengabaikan fakta hukum (fundamentum petendi) dan bukti dalam persidangan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1219/WPJ.17/2014 tanggal 24 Oktober 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00038/207/09/904/13 tanggal 1 Agustus 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 0X.XXX.XX0.X-X0X.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :
| a. | Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang merupakan Koreksi Pajak Masukan berdasarkan hasil penelitian dan Sanksi Kenaikan 100% sebesar Rp2.008.767.431,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung yang memadai berupa pemeriksaan All Taxes Tahun 2008 (bukti-PK.07) dan laporan Keuangan Audited dari KAP SSS, ZZZ, XXX & FFF (bukti–PK.05-06) telah menihilkan jumlah kompensasi PPN Masa Pajak Mei 2008 sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp 11.085.187.414 adalah sudah benar, karena substansi tersebut memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4A ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; |
| b. | Bahwa
dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali cukup
berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan
Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana
diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak; Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; |
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT AAA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71262/PP/M.IIIA/16/2016, tanggal 1 Juni 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan
Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
MENGADILI,
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT AAA tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put.71262/PP/M.IIIA/16/2016, tanggal 1 Juni 2016;
MENGADILI KEMBALI,
Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. KWZ, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. DPN, S.H., M.S. dan EML, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh RHV, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
| Anggota
Majelis: ttd. Dr. H. DPN, S.H., M.S. ttd. EML, S.H., M.H. |
Ketua
Majelis, ttd. Dr. H. KWZ, S.H., M.Hum. |
| Panitera Pengganti, ttd. RHV, S.H. |
|
| Biaya-biaya : 1. Meterai ........................................ Rp 6.000,00 2. Redaksi ........................................ Rp 5.000,00 3. Administrasi ................................. Rp 2.489.000,00 Jumlah ............................................. Rp 2.500.000,00 |
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,
CQT, S.H.
NIP XXXX0XXXXXXX0XX00X
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
