Ortax

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 67969/PP/M.IXA/19/2016

Kategori : Bea Cukai

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk umum (MFN) Pos 3 s.d. 16 PIB Klasifikasi Pos 8481.80.91.00, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½�, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal

Calender Tahun Pajak : 2016
Aktif 12 Mei 2017
Tidak ada folder
Read Later
Share Share

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 67969/PP/M.IXA/19/2016

Jenis Pajak    : Bea Masuk

 
Tahun Pajak : 2014

 
Pokok Sengketa     : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk umum (MFN) Pos 3 s.d. 16 PIB Klasifikasi Pos 8481.80.91.00, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal China;






Menurut Terbanding   : bahwa karena kolom 7 Form E tidak memenuhi ketentuan Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN-China FTA Rule 7d dan 7e maupun angka 4 dan 5 Overleaf notes, maka terhadap barang impor pos 3 s.d. 16 pada PIB nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA;



Menurut Pemohon Banding : bahwa pembebanan tarif bea masuk 0% (ACFTA) yang tercantum di dalam PIB No. 418254 tanggal 16 Oktober 2014 untuk barang tersebut Pos 3 s.d. Pos 16 yang tercantum dalam Form E Nomor: E143305037710027 tanggal 30 September 2014, menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI No. 1171MK.011/2012;



Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 418254 tanggal 16 Oktober 2014, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00 dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8451/KPU.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 menetapkan Pos 3 s.d. 16 PIB atas PIB Nomor: 418254 tanggal 16 Oktober 2014, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00 menjadi pembebanan tarif bea masuk umum (MFN) sebesar 5% dengan alasan bahwa berdasarkan description of product, uraian barang Pos 3 s.d. 16 PIB tidak dirinci satu persatu (detil) pada Form E;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0001/OMI/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-8451/KPU.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan alasan bahwa importasi Pemohon Banding telah memenuhi syarat Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117IPMK.011/2012 karena telah dilengkapi Form E No. E143305037710027 tanggal 30 September 2014 dan kesalahan pengisian keterangan pada Form E tidak serta merta menggugurkan COO atau SKA (Form E) serta setiap penolakan Form E atau Form E tidak diterima oleh Otoritas Kepabeanan dari pihak pengimpor wajib mempertimbangkan klarifikasi dari Otoritas Kepabeanan penerbit Form E;

bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif bea masuk Pos 3 s.d. 16 PIB atas PIB Nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00, dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%menjadi pembebanan tarif bea masuk umum (MFN) sebesar 5% dengan alasan bahwa berdasarkan description of product, uraian barang Pos 3 s.d. 16 PIB tidak dirinci satu persatu (detil) pada Form E;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding serta fakta persidangan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk atas Pos 3 s.d. 16 PIB, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00, dengan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014, menjadi pembebanan tarif bea masuk umum (MFN) sebesar 5% dengan alasan bahwa berdasarkan description of product, uraian barang Pos 3 s.d. 16 PIB tidak dirinci satu persatu (detil) pada Form E;
      
bahwa ketentuan yang mengatur ACFTA adalah sebagai berikut:
  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China, yang mengatur bahwa dalam melaksanakan kerjasama ACFTA disepakati untuk menggunakan Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
bahwa Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area Rule 7 menyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the Overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative Rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right;

bahwa Annex 3: Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The ASEAN-China Free Trade Area Rule 3 menyatakan “Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:
(a)
 Plant and plant products harvested, picked or gathered there;
(b)
 Live animals 2 born and raised there;
(c)
 Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
(d)
 Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;
(e)
 Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;
(f) Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;
(g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;
(h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above;
(i) Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes; and
(j) Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above;

bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
b) Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang;
c) Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;
d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum”;

bahwa Form E Nomor: E143305037710027 tanggal 30 September 2014 telah dicap/stempel dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang;

bahwa Terbanding melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4729/KPU.01/2014 tanggal 31 Desember 2014, meminta konfirmasi keabsahan Form E Nomor: E143305037710027 tanggal 30 September 2014 kepada FGH of The People’s Republic of China selaku penerbit Form E;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Surat FGH of The People's Republic of China Nomor 3806001411 tanggal 05 Februari 2015 Re: Confirmation on Certificate of Origin No. E143305037710027, yang pada pokoknya menyatakan “For verification, we carried out a retroactive check against our files and confirm that the above mentioned certificate was issued by this bureau with its item contained being authentic and accurate. The certificate was signed by the authorised signatory. We noticed the reason you stated on your letter. In fact, there are eighteen different size of items. When the Form E was applied for, the applicant declared all the product separately”;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Form E Nomor: E143305037710027 tanggal 30 September 2014 adalah sah dan dapat diterima. Oleh karenanya, atas importasi Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lainlain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), yang diberitahukan dalam PIB Nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014, mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 0%;



Menimbang :
 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor Pos 3 s.d. 16 PIB berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk Pos 3 s.d. 16 PIB atas PIB Nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00, mendapat preferensi tarif skema ACFTA sebesar 0%;



Mengingat :
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;      



Memutuskan :
 Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-8451/KPU.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-018568/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 17 Oktober 2014, atas nama XXX, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk Pos 3 s.d. 16 PIB atas PIB Nomor 418254 tanggal 16 Oktober 2014, jenis barang berupa Valve-DAV 01 DCota ½”, dan lain-lain (18 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8481.80.91.00, mendapat preferensi tarif skema ACFTA sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

AA S., SH, MH    
Drs. BB, MM, MH    
Drs. CC, MM    
DD 		sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding