Artikel

  • 11 Jul 2012

Diskriminasi Pemajakan atas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
Managing Partner CITASCO - Registered Tax Consultants

diskrimiasi_123Pendahuluan

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Hal ini diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah  Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Untuk badan usaha nasional, izin usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya tetapi berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia. SIUJK diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sedangkan izin usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum (PU) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang mencabut Peraturan Menteri PU sebelumnya yaitu Nomor: 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing.

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) didefinisikan dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PU di atas yaitu badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Sehubungan dengan izin perwakilan BUJKA, pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2011 mengatur beberapa hal sebagai berikut:
  • izin Perwakilan hanya diberikan kepada BUJKA yang memiliki kualifikasi besar
  • izin Perwakilan dapat diberikan setelah BUJKA mendapatkan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam bentuk sertifikat dari LPJK.
  • BUJKA yang telah memiliki Izin Perwakilan dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia
Faktanya hingga saat penulisan artikel ini LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA (penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi untuk BUJKA). Namun demikian, pasal 17 Peraturan Menteri PU diatas mengatur bahwa dalam hal Lembaga tingkat Nasional (dalam hal ini LPJK) belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA, Menteri PU dapat menerbitkan Izin Perwakilan kepada BUJKA.

Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Usaha Jasa Konstruksi

Pemajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif tersendiri dan bersifat final yang berarti bahwa setelah pengenaan PPh Final  maka penghasilan tersebut tidak perlu digabungkan lagi dengan jenis penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final atau dengan tarif umum menurut pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh), karena kewajiban pajaknya dianggap sudah selesai dan final. Besaran tarif PPh Final menurut Peraturan Pemerintah di atas untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:
  1. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi kecil
  2. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
  3. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  4. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
  5. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Tarif tersebut juga berlaku bagi BUJKA yang memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Adapun mekanisme pelunasan PPh Final dilakukan melalui pemotongan oleh Pengguna Jasa (project owner) pada saat pembayaran dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa (kontraktor) dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak, misalnya badan internasional dan perwakilan negara asing. Dasar pengenaan PPh Final adalah jumlah pembayaran yang diterima dari Pengguna Jasa tidak termasuk PPN.

Diskriminasi Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas BUJKA

 
Berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2011, BUJKA hanya diizinkan mengerjakan proyek konstruksi yang kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi. Selain itu untuk setiap pekerjaan konstruksi, BUJKA wajib membentuk ikatan kerjasama operasi (joint operation) dengan BUJK (badan usaha jasa konstruksi nasional). Umumnya proyek konstruksi yang dilakukan oleh Joint Operation di mana salah satu anggotanya adalah BUJKA merupakan proyek berdurasi lebih dari 6 (enam) bulan bahkan seringkali berupa proyek tahun jamak (multi-years project). Berdasarkan UU PPh ataupun Tax Treaty antara Indonesia dengan negara mitra, aktivitas BUJKA umumnya akan menimbulkan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment (PE). Eksistensi dari BUT konstruksi tersebut memberikan hak pemajakan kepada Indonesia atas penghasilan yang diperoleh oleh BUJKA (BUT) yang bersangkutan.  Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tarif PPh Final menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 adalah berlaku juga untuk BUT. Selain itu sesuai pasal 26 ayat (4) UU PPh atau ketentuan Tax Treaty Indonesia dengan negara di mana BUT terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (resident taxpayer), maka BUT tersebut dikenakan lagi PPh atas sisa laba setelah PPh yang bersifat final (branch profit tax) yang tarifnya adalah 20% atau tarif yang lebih rendah menurut Tax Treaty.

Mengacu pada tarif PPh Final menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 di atas, maka berhubung izin perwakilan diberikan hanya kepada BUJKA yang memiliki kualifikasi besar maka kemungkinan tarif PPh PPh Final untuk yang berlaku bagi BUJKA berupa BUT adalah:
  • 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi jika BUJKA memiliki kualifikasi usaha
  • 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi jika BUJKA tidak memiliki kualifikasi usaha
  • 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi jika BUJKA memiliki kualifikasi usaha
  • 6% untuk jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi jika BUJKA tidak memiliki kualifikasi usaha

Menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 yang dimaksud dengan ”kualifikasi usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Masalahnya adalah bahwa hingga saat ini LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA (penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi untuk BUJKA). Hal ini menimbulkan adanya diskriminasi pemajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi antara BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional) dengan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing), karena selama LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA, maka BUJKA selalu dikenakan tarif yang lebih tinggi. Perbandingan beban pajak BUJKA jika memiliki kualifikasi usaha (tarif 3%) dengan tanpa kualifikasi usaha (tarif 4%) untuk kontrak pelaksanaan konstruksi dapat dilihat dari illustrasi berikut ini.
    
Dalam Rupiah
BPT
DPP = Dasar Pengenaan Pajak
Branch Profit Tax (BPT) dengan asumsi tarif menurut Tax Treaty 10%
Penghasilan Kena Pajak = angka asumsi Penghasilan Neto setelah koreksi fiskal

Dari illustrasi di atas, tampak jelas bahwa BUJKA akan menanggung beban pajak yang lebih besar Rp.900.000.000 = 1% - (10% x1%) x Nilai Kontrak = 0,9% x Rp. 100.000.000.000 apabila tidak memiliki kualifikasi usaha.

Terkait masalah ini Kepala Pusat Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan pada Badan Pembinaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum melalui suratnya Nomor UM.01.03-KU/32 tanggal 31 Januari 2012 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menghimbau agar Izin Perwakilan BUJKA yang diterbitkan oleh Menteri PU dapat dipertimbangkan sebagai pengganti Sertifikat BUJKA yang belum dapat diterbitkan oleh LPJK sehingga BUJKA dapat menerapkan tarif PPh Final 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. Mengutip kembali pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2011, dalam hal LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA, Menteri dapat menerbitkan izin Perwakilan. Hingga saat ini himbauan tersebut belum diakomodasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kesimpulan

Belum dapatnya LPJK dalam menerbitkan Sertifikasi BUJKA menimbulkan diskriminasi pemajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi antara BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) dengan BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional) di mana BUJKA selalu terkena tarif PPh Final yang lebih tinggi yaitu 4%  (untuk jasa pelaksanaan konstruksi) atau 6% (untuk jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi) dan tidak dapat menikmati tarif yang lebih rendah sebagaimana halnya BUJK yang mempunyai kualifikasi usaha.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian  Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak  perlu mempertimbangkan Izin Usaha Perwakilan BUJKA sebagai pengganti Sertifikat BUJKA agar BUJKA dapat menerapkan tarif PPh Final 3% untuk jasa  pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi selama LPJK belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA (penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi untuk BUJKA). Perlu dipertimbangkan bahwa pasal 1 Peraturan Menteri PU Nomor :05/PRT/M/2011 menyatakan BUJKA yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia dipersamakan dengan badan hukum Perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Di lain pihak, LPJK perlu segera menyusun  mekanisme sertifikasi BUJKA untuk menghindari adanya diskriminasi pemajakan.
  • 11 Jul 2012

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


dionel
 1 Agust 2013
terima kasih infonya pak..
baik sekali...
iroy_7
 13 Jun 2013
terimakasih atas informasinya..
Untuk memiliki Sertifikasi memang tidak mudah.
Kimsen
 23 Mei 2013
Kuar biasa Pak,
Bermanfaat...terima kasih infonya ^_^
menrizal
 23 Mei 2013
Bapak R. Tambunan yang baik, kalau boleh saya tanggapi, tindakan pemerintah sudah cukup baik dalam memberikan tarip lebih kecil untuk BUJK, dengan harapan Badan Usaha Jasa Kontruksi dalam negri lebih berusaha baik dan benar, baik dalam hal kontruksi dan laporan perpajakannya.
d312
 14 Mei 2013
makasi pak, atas infonya. lebih tingginya pajak yg dikenakan untuk pengusaha asing, dari pada pengusaha asal indonesia akan menguntungkan bagi pengusaha indonesia.
danuprasetya
 2 Mei 2013
Mau tanya dong, ada yg udah pernah melakukan penelitian dgn topik tax treaty ngga? Mohon informasinya ya... Artikel ini juga menambah referenai baca saya utk memahami tax treaty
priadiar4
 15 Mar 2013
terimas kasih atas informasinya..
ichika
 20 Feb 2013
Terima kasih pak atas informasinya... tapi saya mau tanya: total pajak (A+B) yang dimaksud diatas itu apakah penjumlahan dari PPH Pasal 4 (2) dan BPT ?

dan mengenai tarif pph final diatas apakah berlaku juga bagi yang bukan BUJKA?
Advent
 23 Jan 2013
Terima Kasih pak atas infonya...
Informasi ini penting bagi saya sebagai seorang mahasiswa semester akhir...
makrelapuji
 18 Jan 2013
terima kasih infonya
ardhiperdana
 4 Jan 2013
again thanks for the knowledge Sir.
iroy_7
 24 Des 2012
Sangat informatif, terimaksih.
chilmi
 23 Des 2012
keren banget om ^_^
di2t
 4 Des 2012
tx, pak. tambahan pengetahuan dan pencerahan salam
ankrino21
 28 Nop 2012
Dear Pak Ruston Tambunan
sungguh artikel singkat namun sangat bermanfaat baik bagi akademisi,praktisi maupun birokrasi dan legislatif karena jika sy tidak salah tangkap berdasarkan kesimpulan bapak jelas terdapat missing link antar lembaga pemerintahan dan seharusnya para pembuat peraturan dapan mengakomodir kebutuhan tsb sehingga tidak ada diskriminasi pemajakan pada BLUJK.
terima kasih pak..

salam.
ipong
 27 Nop 2012
Terima kasih pak atas infonya...
ahlinya
 26 Nop 2012
dapet ilmu tambahan ......
sehwahyulestari
 25 Nop 2012
terima kasih penjelasannya
bramansyah
 9 Nop 2012
Sebagai orang awam, saya lebih setuju kalo semua pengusaha asing itu dikenai pajak lebih tinggi daripada pengusaha asli Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan pengusaha asli Indonesia
yoekha
 30 Okt 2012
terima kasih atas informasinya, yang sangat informative
edosiyok
 25 Okt 2012
memberi wawasan baru.. makasih.. :)
ajidedy
 25 Okt 2012
sangat bermanfaat dan ulasan yg sangat baik dalam perkembangan industri
fitry
 22 Okt 2012
Ulasan yang sangat informatif, terima kasih Pak Ruston.
ponti
 21 Sept 2012
terima kasih ulasanya
ishak09
 17 Sept 2012
sangat mencerahkan sekali postingan bapak.
terima kasih pencerahannya pak.
hanif
 5 Sept 2012
Yth. Pak Ruston

Walau masih ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati tentang hal ini, namun ijinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas pencerahan yang telah bapak berikan.

Saya berharap bahwa suatu hari nanti saya punya kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung tentang hal ini dengan Pak Ruston. Semoga


Salam hormat


Hanif
RustonTambunan
 4 Sept 2012
Yth. Pak Hanif,

Berikut ini tanggapan saya atas 4 (empat) poin komentar / pemikiran Bapak.

1.Tentang apakah Permenkeu No. 14 /PMK.03/2011 tidak “menabrak” ketentuan dalam PP No.94 Tahun 2010

Pasal 13 huruf a) angka 2 PP No.94 Tahun 2010 mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak adalah dalam konteks menghitung Penghasilan kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang terkena tarif umum (non-final) sebagai dasar penghitungan besarnya PPh terutang, bukan dalam rangka menghitung dasar pengenaan PPh pasal 26 ayat (4) UU PPh (branch profit tax) yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Permenkeu No. 14/PMK.03/2011. Dengan demikian tidak ada “tabrakan” antar keduanya.

Dasar pengenaan PPh pasal 26 ayat (4) UU PPh adalah Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT. Pajak dari BUT disini adalah terlepas dari apakah bersifat final atau tidak final. Selanjutnya Penghasilan Kena Pajak dalam pasal 26 ayat (4) diterjemahkan oleh Permenkeu No.14/PMK.03/2011 sebagai berasal dari pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal. Jadi dasar pengertian Penghasilan Kena Pajak dalam rangka menghitung PPh pasal 26 ayat (4) cukup jelas yaitu dihitung layaknya Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan PPh dengan tarif umum (tidak bersifat final). Hendaknya hal ini tidak dicampuradukkan dengan ketentuan pengenaan PPh Final yang dihitung dari penghasilan bruto atau nilai pembayaran diluar PPN dalam hal penghasilan dari usaha jasa konstruksi (tanpa ada koreksi fiskal).

2.Tentang apakah THR yang dibayarkan kepada karyawan BUT yang penghasilannya dikenakan PPh bersifat final boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak

Konsisten dengan pengertian Penghasilan Kena Pajak menurut Permenkeu No.14/PMK.03/2011 dalam kaitannya dengan dasar pengenaan PPh Pasal 26 (4) UU PPh di atas, maka menurut saya biaya THR tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya pengurang. Sekali lagi, ini adalah dalam rangka penghitungan PPh pasal 26 ayat (4),

3.Tentang apakah sisa laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 PP No. 51 Tahun 2008 identik atau sama artinya dengan Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh Final sebagaimana ditetapkan dalam Permenkeu No. 14/PMK.03/2011 maupun Permenkeu No.187/PMK.03/2008

Iya , pengertiannya sama, karena konteksnya satu atau sama yaitu dalam rangka menghitung PPh pasal 26 ayat (4).

4.Tentang terjadinya inkonsistensi dan kebingungan bagi BUT yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final dalam mengisi Form 1771-I dan lampiran khusus 6A

Jika kita secara jelas dapat membedakan bahwa Form 1771-1 adalah lampiran untuk penghitungan penghasilan neto fiskal dalam rangka penghitungan PPh Badan sedangkan Lampiran Khusus 6A adalah dalam rangka penghitungan PPh pasal 26 ayat (4), maka hal ini akan mudah dipahami dan tidak membingungkan.

Demikian jawaban dan pendapat saya dan terima kasih atas atensinya pak Arif.

Salam ,

RST
RustonTambunan
 28 Agust 2012
Yth. Ibu Cecillia,

Belum ada ketentuan perpajakan yang spesifik hingga kini yang dapat dijadikan sebagai referensi langsung dalam menjawab pertanyaan Ibu. Namun demikian saya akan memberikan pendapat atas hal tersebut sebagai berikut:

1 .Mengingat Joint Operation (JO) bukan merupakan subjek PPh Badan, maka pihak yang menanggung beban pajak PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah masing-masing anggota JO, dalam hal ini BUJKA dan BUJK.

2. Besarnya beban PPh Final oleh masing-masing anggota JO seyogianya mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu PP 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah dirubah dengan PP 40 Tahun 2009, di mana tarif untuk pelaksanaan konstruksi adalah 3% bagi penyedia jasa yang memiliki kualifikasi menengah dan besar serta 4% bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan, maka sepatutnya BUJKA dipotong PPh Final dengan tarif 4% dan BUJK dengan tarif 3% (asumsi bahwa BUJK memiliki kualifikasi menengah atau besar) sesuai beban pajak yang seharusnya dipikul oleh masing-masing sebagai anggota JO.

Terkait dengan hal tersebut, satu-satunya ketentuan mengenai mekanisme pemecahan bukti potong PPh atas penghasilan yang diterima JO hingga saat ini adalah SE-44/PJ./1994 tentang Pemecahan Bukti Potong PPh pasal 23. SE ini sebenarnya sudah out of date dan harusnya dirubah, khususnya karena ketentuan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah sepenuhnya bersifat final. Dalam praktek, SE ini masih dijadikan rujukan dalam pemecahan bukti potong atas penghasilan yang diterima oleh JO.

Seandainya Project Owner atau pengguna jasa misalnya melakukan pemotongan PPh Final 3% atas seluruh pembayaran kepada JO, maka akan terdapat risiko di mana Project Owner dianggap kurang memotong PPh Final sebesar 1% atas porsinya BUJKA mengingat beban PPh Final BUJKA seharusnya adalah 4%. Di lain pihak, berdasarkan pasal 6 ayat (1) PP 51 tahun 2008, pihak BUJKA diminta untuk melakukan penyetoran sendiri atas kekurangan pemotongan 1% oleh Project Owner .

Sebaliknya apabila Project Owner atau pengguna jasa misalnya melakukan pemotongan PPh Final 4% atas seluruh pembayaran kepada JO, maka akan terdapat kelebihan pemotongan PPh Final 1% atas BUJK yang seharusnya dipotong 3%. Meskipun kelebihan pemotongan ini dapat dimintakan pengembaliannya berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2011, tentu saja hal ini menjadi suatu beban administrasi yang cukup merepotkan.


kRif
 27 Agust 2012
Dear Pak Ruston Tambunan
sungguh artikel singkat namun sangat bermanfaat baik bagi akademisi,praktisi maupun birokrasi dan legislatif karena jika sy tidak salah tangkap berdasarkan kesimpulan bapak jelas terdapat missing link antar lembaga pemerintahan dan seharusnya para pembuat peraturan dapan mengakomodir kebutuhan tsb sehingga tidak ada diskriminasi pemajakan pada BLUJK.
terima kasih pak..

salam.
hanif
 24 Agust 2012
Terima Kasih atas tanggapan Pak Ruston yang sangat menyejukkan.

Benar sekali apa yang Bapak sampaikan bahwa Pasal 6 PMK No. 14 Tahun 2011 telah mengatur hal ini. Namun demikian, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya perlu dicermati sehubungan dengan adanya ketentuan PMK tersebut.

Pertama, sebagaimana kita pahami bersama, item-item yang dikoreksi fiskal untuk menentukan penghasilan kena pajak diantaranya adalah penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Selanjutnya, Pasal 14 huruf a) angka 2 PP No. 94 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, termasuk: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final

Pertanyaannya sekarang adalah, dengan mengharuskan BUT yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan cara normal sebagai dasar untuk menentukan dasar pengenaan PPh Pasal 26, apakah ketentuan di dalam PMK ini tidak "menabrak" ketentuan yang lebih tinggi (PP)?

Kedua, anggaplah kita bisa menerima ketentuan yang ada di dalam PMK tersebut karena telah ditetapkan begitu, kita bisa bilang apa?.
Namun demikian, ketentuan di dalam PMK tersebut sangat berpotensi menciptakan kebingungan dalam menentukan pengeluaran-pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) secara fiskal?.
Contoh, normalnya pemberian THR kepada karyawan dalam bentuk natura (paket lebaran) bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal bagi perusahaan (prinsip taxability-deductibility). Sebaliknya, bila natura (paket lebaran) tersebut diberikan oleh WP yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final, bagi penerimanya, THR tersebut merupakan penghasilan. Pengeluaran untuk THR tersebut bagi pemberi tidak diperhitungkan dalam menentukan dasar pengenaan pajak atas penghasilan mereka. Sebab, pajak atas penghasilan mereka di dasarkan pada penghasilan bruto.

Pertanyaannya, karena THR yang diberikan dalam bentuk natura (paket lebaran) oleh WP yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final merupakan penghasilan bagi penerimanya, apakah pengeluaran untuk THR bagi BUT yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dalam menentukan penghasilan kena pajaknya?

Ketiga, Pasal 4 PP No. 51 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut :
" Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda".

Berdasarkan PP tersebut, dasar pengenaan PPh Pasal 26 bagi BUT yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final adalah sisa laba.

Pertanyaannya, apakah sisa laba sebagaimana dimaksud di dalam PP tersebut identik atau sama artinya dengan penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh final sebagaimana ditetapkan dalam PMK No. 14 Tahun 2011 maupun PMK No. 187 Tahun 2008?

Keempat, akan terjadi inkonsistensi dan kebingungan bagi BUT yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final dalam mengisi Form 1771-I dan Form Lampiran khusus 6 A SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan. Apalagi bagi BUT yang disamping memiliki penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final juga memiliki penghasilan yang dikenakan PPh tidak bersifat final.

Demikian Pak Ruston.
Itulah sekelumit latar belakang pemikiran yang mendasari kenapa saya bertanya tentang penggunaan istilah Penghasilan kena Pajak pada Wajib Pajak yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

Mohon opini dan pencerahannya atas hal ini.
Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih


Salam
cecillia
 16 Agust 2012
Apabila BUJKA membentuk ikatan kerjasama operasi (joint operation) dengan BUJK (badan usaha jasa konstruksi nasional) yang memiliki kualifikasi usaha dari LPJK, berapa tarif PPh yang dikenakan pada JO tersebut pak? Apakah ada dasar hukumnya? Terimakasih.
RustonTambunan
 16 Agust 2012
Yth. Pak Hanif,

Kecuali ditanamkan kembali di Indonesia berdasarkan Permenkeu No.14/PMK.03/2011, maka Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenai PPh pasal 26 (4) sebesar 20% atau tarif lebih rendah menurut Tax Treaty Indonesia dengan negara residence. Ini disebut dengan Branch Profit Tax (BPT).

Dalam hal penghasilan dari BUT dikenai PPh Final, maka dasar pengenaan BPT adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal. Ini diatur dalam pasal 6 Permenkeu No.14/PMK.03/2011.

Jadi, kewajiban PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi oleh BUT dilakukan dari gross revenue (jumlah pembayaran di luar PPN), sementara dasar perhitungan kewajiban BPT adalah dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh Final yang dipotong oleh Project Owner (pengguna jasa) dan/ atau yang disetor sendiri oleh BUT konstruksi tersebut. Penghailan Kena Pajak disini adalah setelah koreksi fiskal atau penghasilan bruto dikurangi dengan deductible expenses, layaknya menghitung penghasilan kena pajak atas penghasilan yang terkena tarif umum (non-final)

Semoga penjelasan ini menjawab pertanyaan Bapak.

Terima kasih.

Salam.

MrAndri
 6 Agust 2012
Suatu telaahan yang baik..
Memang aturan perpajakan sebaiknya mengakomodir perkembangan ekonomi dan bisnis yang ada sehingga tidak menimbulkan kepincangan perlakukan pajak bagi para wajib pajak.
hanif
 21 Jul 2012
Apakah Usaha yang semata-mata memiliki penghasilan dari jasa konstruksi yang pengenaan pajaknya bersifat final memiliki yang disebut dengan penghasilan kena pajak?

Mohon pencerahannya...

Salam

dinno
 19 Jul 2012
Dear Mr. Tambunan,
membaca tulisan Saudara sungguh menambah pengetahuan saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dalam pekerjaan saya..cuma ada sedikit yang menjadi ganjalan saya...bahwa amanat peraturan untuk membuat/menerbitkan sertifikat BUJKA kan LPJK, namun kenapa yang proses yang seharusnya bisa dilaksanakan lembaga lain menjadi dilaksanakan oleh kementerian keuangan(dalam hal ini DJP) kok rasanya tidak adil...belum lagi kalau ada kasus hukum terutama aparat kita nanti jangan-jangan di anggap sebagai pihak yang dapat memperkaya pihak lain...mohon maaf kalau salah...
back to top