Artikel

Share :



Pajak dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center, 23 Februari 2009

peran_1231.      Pendahuluan


Dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, pajak selalu terkait di dalamnya. Pernyataan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Di mana keterkaitannya? Inilah faktanya, tidak cukup hanya sekali kata “pajak” disisipkan dalam UU BHP, kata “pajak” muncul sebanyak tiga kali yaitu di Pasal 38 ayat (4), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (3).

Banyak pihak menganggap bahwa dengan lahirnya UU BHP tersebut biaya pendidikan semakin mahal dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Negara dituding menghindar dari kewajiban konstitusional di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Kekuatiran dan tudingan tersebut muncul karena negara mempersilahkan penyelenggara pendidikan untuk mendanai kegiatannya secara mandiri melalui pendirian badan hukum pendidikan.

Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa badan hukum pendidikan dimaksud harus didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu tidak didasarkan atas motivasi untuk mencari keuntungan bagi pemilik modal. Hal ini dikarenakan, laba yang diperoleh harus diinvestasikan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU BHP.

Ditengah perdebatan yang mempertanyakan peran negara dalam mengucurkan anggarannya di bidang pendidikan (yang anggarannya juga berasal dari pajak), bagaimana instrumen pajak dapat ikut memberikan iklim kondusif dalam dunia pendidikan agar biaya pendidikan dapat relatif lebih murah dan terjangkau, serta mengingat badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, maka topik yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

  1. Apa logika pemikiran untuk memajaki badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba tersebut? Apakah memang harus dipajaki atau tidak?
  2. Bagaimana ketentuan perpajakan dalam bidang pendidikan di negara lain?
  3. Bagaimana pula dengan ketentuan hukum positif perpajakan Indonesia saat ini, apakah sudah mendukung untuk memajukan sistem pendidikan nasional kita?
  4. Perlukah sistem pajak kita yang terkait dengan dunia pendidikan direformasi seperti yang dinyatakan oleh Benjamin Franklin di atas bahwa reformasi pajak adalah sesuatu hal yang pasti untuk dilakukan?

2.      Pemajakan atas Organisasi Nirlaba

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, berbagai teori atau pendekatan telah dikembangkan untuk menjelaskan keberadaan dan fungsi organisasi nirlaba, sehingga dapat dipakai sebagai kerangka teoritis apakah suatu organisasi nirlaba memang layak dipajaki atau tidak, serta bagaimana seharusnya mendesain dan mereformasi sistem perpajakan atas organisasi nirlaba tersebut.

Pada dasarnya, organisasi nirlaba dapat diklasifikasikan berdasarkan dua model, yaitu (i) tidak diperkenankan untuk membagikan laba yang diperolehnya (the prohibition of profit distribution model), dan (ii) bertujuan untuk kepentingan publik atau sosial (the public purpose model).[2] Pendirian organisasi nirlaba dimaksudkan untuk menjalankan fungsi sosial atau memproduksi barang dan jasa publik yang sifatnya tidak memberikan keuntungan secara finansial.

Oleh karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan maka tidak mungkin sektor swasta, yang berorientasi mencari keuntungan, mau menyediakan barang publik. Oleh karena itu, pemerintahlah yang harus menyediakannya. Akan tetapi, dapat saja terjadi pemerintah tidak mampu menyediakan seluruh atau sebagian barang atau jasa publik yang diperlukan masyarakat, sehingga sektor swasta dapat menggantikan peran pemerintah. Tentu saja sektor swasta bersedia menyediakan barang atau jasa publik jika mendapatkan keuntungan yang layak.  


Terkait dengan badan penyelenggara pendidikan di Indonesia yang harus didasarkan kepada prinsip nirlaba, menjadi menarik untuk dipertanyakan:

  1. Apakah sektor swasta sebagai penyandang modal tertarik menanamkan uangnya pada badan hukum pendidikan yang berbasis nirlaba, yang pada dasarnya tidak diperkenankan untuk mendistribusikan labanya kepada pemilik modal (Pasal 4 UU BHP).
  2. Lantas untuk menarik minat mereka untuk melakukan investasi dalam badan hukum pendidikan, apakah instrumen pajak dapat berperan?
  3. Sebaliknya, dengan memperhatikan poin 1 di atas, apabila sektor swasta tetap tertarik untuk menanamkan modalnya di badan hukum pendidikan tentu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan. Faktor-faktor tersebut bisa saja antara lain sebagai berikut:
  • Benar-benar ingin menjalankan fungsi sosial.
  • Ingin mendapatkan keuntungan dari investasi modal yang ditanamkan walaupun ditribusi laba terhadapnya akan dikenakan pajak (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) -87/PJ./1995, Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh, dan ditegaskan oleh Pasal 38 ayat (4) UU BHP). Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa badan hukum pendidikan memberikan keuntungan yang besar, sehingga beban pajak tidak menjadi penghalang bagi para investor untuk tetap melakukan inventasi pada bidang pendidikan.

Dalam tulisan ini, pertanyaan yang hendak dibahas adalah apakah mungkin pemilik modal  bersedia menginvestasikan dananya di badan hukum pendidikan yang berbasis nirlaba, tanpa motivasi untuk mencari keuntungan? Motivasi inilah sebagai pijakan berpikir, apakah suatu badan hukum pendidikan nirlaba memang harus dikenakan pajak atau tidak.

Menjadi permasalahan, bagaimana caranya mengukur motivasi tersebut? Motivasi untuk mencari laba atau tidak mencari laba dapat ditentukan dari perlakuan atas laba itu sendiri, yaitu apakah diinvestasikan kembali dalam badan hukum pendidikan, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, atau laba tersebut didistribusikan kepada pemilik modal. Jika laba diinvestasikan lagi ke dalam badan hukum pendidikan maka tidak ada alasan untuk mengenakan pajak atas badan hukum pendidikan nirlaba tersebut. Akan tetapi, jika didistribusikan kepada pemilik modal maka badan hukum pendidikan tersebut sangat layak untuk dikenakan pajak.

 

3.      Pemajakan atas Institusi Pendidikan Nirlaba di Beberapa Negara

Terdapat tiga model sistem perpajakan atas organisasi nirlaba yang dikembangkan di beberapa negara, yaitu:[3]

  1. Organisasi nirlaba akan dikenakan pajak sama dengan organisasi yang berorientasi laba (full taxation model).
  2. Penghasilan yang diperoleh oleh organisasi nirlaba dikecualikan dari pengenaan pajak (full exemption model).
  3. Pengenaan pajak secara parsial (partial exemption model) yang dapat dilakukan seperti dengan cara:
  • Pengurangan tarif pajak (misalnya dianut oleh Italia yang memberikan pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif normal).
  • Atas penghasilan tertentu dikecualikan dari pengenaan pajak.
Model partial exemption inilah yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia.

Sebagai perbandingan, di India, berdasarkan Income Tax Act 1961, memberikan pembebasan pajak secara otomatis atas penghasilan yang diterima dari universitas atau institusi pendidikan yang tidak bertujuan untuk mencari laba sepanjang organisasi tersebut mengakumulasi laba sesuai dengan tujuan semula didirikannya organisasi tersebut.[4]
 

 

4.      Isu Penghindaran Pajak dalam Organisasi Nirlaba[5]

 

Saat ini, India sedang gencar-gencarnya melakukan pemeriksaan pajak atas berbagai organisasi pendidikan nirlaba, karena diindikasi banyak di antara mereka melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara mendistribusikan sisa hasil usaha melalui cara tidak langsung (indirect distribution). Hal ini dapat terjadi jika, misalnya organisasi nirlaba tersebut melakukan pembelian barang atau pembayaran jasa dalam jumlah yang melebihi kewajaran, di mana pembayaran tersebut sebenarnya ditujukan kepada pemilik modal.

Sedangkan di Italia, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh organisasi nirlaba, yaitu dengan cara memperlakukan transaksi-transaksi di bawah ini, sebagai pembagian laba (deemed profit) yang dikenakan pajak:

  1. Pembelian barang dan jasa di atas harga pasar.
  2. Pembayaran kepada anggota, pengurus, atau pihak yang berkepentingan terhadap organisasi laba melebihi jumlah yang tercantum dalam Keputusan Presiden atau Undang-undang
  3. Pembayaran gaji kepada karyawan melebihi 20% di atas kewajaran standar  industri.
  4. Pembayaran bunga kepada pihak tertentu, selain kepada bank atau institusi keuangan yang terdaftar, di atas 4% dari suku bunga normal yang berlaku.

5.      Perpajakan atas Institusi Pendidikan di Indonesia

Secara garis besar, ketentuan perpajakan atas organisasi pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut ini:

1.      Dari sisi badan hukum pendidikan:
a.       Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Laba yang diperoleh oleh organisasi yang menyelenggarakan pendidikan formal, yang diinvestasikan kembali dalam bentuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, tidak dikenakan PPh. Akan tetapi, apabila laba tersebut setelah lewat dari 4 (empat) tahun, tidak digunakan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan maka akan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut (Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-87/PJ./1995, Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh, serta ditegaskan juga dalam Pasal 38 ayat (4) UU BHP).


b.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  • Atas jasa pendidikan yang diberikan tidak dikenakan PPN (Pasal 5 PP No. 144 tahun 2000). Akan tetapi, untuk pembangunan gedung untuk proses belajar mengajar, baik yang dibangun sendiri (Pasal 16C UU PPN), atau melalui kontraktor tetap dikenakan PPN  (PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2003).
  • Atas impor dan penyerahan buku pelajaran, dibebaskan dari pengenaan PPN (PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2003).

2.      Dari sisi donatur

Sumbangan fasilitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf j UU PPh), serta pendidikan (Pasal 6 ayat (1) huruf l UU PPh) dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi si pemberi sumbangan.

Dari beberapa contoh peraturan pajak di atas, tampak bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas keringanan pajak atas badan hukum pendidikan. Dalam kaitannya dengan pemajakan atas laba dari badan hukum pendidikan, pengenaan pajak atas laba tersebut hanya akan dikenakan pajak jika tidak dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Akan tetapi, terkait dengan PPN, berdasarkan ketentuan di atas, apabila badan hukum pendidikan melakukan pembangunan gedung pendidikan, akan terkena PPN yang tidak dapat direstitusi. Tentu PPN yang tidak dapat direstitusi ini akan menjadi biaya, yang pembebanannya dapat saja digeser kepada para peserta didik.


6.      Kesimpulan

Di tengah perdebatan atas kekuatiran semakin tidak terjangkaunya biaya pendidikan dengan munculnya UU BHP ini, sebenarnya negara melalui pemerintah dapat memberikan keringanan pajak (PPh, PPN, dan PBB) lebih besar lagi kepada badan hukum pendidikan yang berbasis nirlaba. Hal ini dapat dilakukan mengingat: (i) pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, (ii) masih terbatasnya kucuran anggaran negara kita kepada bidang pendidikan, serta (iii) status dari badan hukum pendidikan yang berbasis nirlaba, maka sudah sewajarnya pemerintah tidak mengenakan pajak kepada badan hukum pendidikan.

Dengan tidak dikenakannya pajak atas badan hukum pendidikan, diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaran pendidikan yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik.


[1] Penulis adalah Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center, S2 dalam bidang Hukum Pajak Internasional dan Eropa dari Tilburg University Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven Belgia. Serta S2 dalam bidang Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia.

[2] David Gliksberg, General Report of the Taxation of Non-Profit Organizations, International Fiscal Association (IFA), 1999, hal. 27.

[3] David Gliksberg, General Report of the Taxation of Non-Profit Organizations, International Fiscal Association (IFA), 1999, hal. 35.

[4] Milton Cerny & Marva J Rowan, Indian Tax Law Create Potential for Nonprofits, Tax Notes International, 2004, hal. 725.

[5] Eugenio Pinto, Taxation of Not Profits Organization, IFA Congress 1999, Italy.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

verlya
Newbie

25 Nopember 2009


sebenarnya saya sebagai mahasiswa sangat kecewa sekali dengan dikeluarkannya UU ini. karna benar2 telah mengkomersialkan pendidikan. pendidikan seperti sudah menjadi barang mahal. namun karna sudah di sah kan ada baiknya kita mencari cara lain agar penerapan uu ini benar2 sesuai dengan harapan dan tujuan awalnya yang "cukup mulia". saya sepakat dengan cara italya menerpkan peraturannya dengan memberikan pajak pada transaksi2 tertentu yang berkemungkinan besar terjadi kecurangan didalmnya. apa yang dilakukan di italya tidak berbeda jauh dengan pengenaan pajak untuk transaksi2 hubungan istimewa di indonesia. sepertinya ini bisa menjadi satu solusi alternatif untuk meminimalisir penyimpangan2 pada BHP.

jazzymaeda
Junior

13 Oktober 2009


Jika dilihat dari sisi input (penerimaan pajak), saya sih setuju-setuju saja. Tapi kalau dilihat dari output (penggunaan anggaran) di lapangan, terjadi banyak sekali banyak penyelewengan, terlebih dengan adanya otonomi daerah ini. Mari bayar pajaknya dan AWASI penggunaannya.

clovy79
Newbie

25 Agustus 2009


1. Pemerintah sebagai penyelengara negara seharusnya lebih memperhatikan pendidikan di Indonesia sehingga pemerataan pendidikan di wilayah Indonesia dapat lebh baik lagi.
2. Dengan di sahkannya UU BHP harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelengara pendidikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implementasi UU BHP tersebut.
3. berkenaan dengan pajak sebaiknya penyelengara pendidikan nirlaba tidak di kenakan pajak sehinggan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi. Kalaupun akan di kenakan pajak, pajak tersebut dikebalikan untuk di manfaatkan kembali bagi pengembangan pendidikan.

dermawan
Newbie

21 Juli 2009


Atas pengenaan pajak terhadap BHP. Bila terdapat keuntungan dalam kegiatannya maka sewajarnya di kenakan pajak tapi dengan syarat pengenaan pajak tersebut menambah kualitas dari pendidikan itu sendiri dan kontroling terhadap proses pemungutannya transparan dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi moral maupun dari sisi peraturan perundang undangan yang berlaku.

ardiaja
Newbie

19 Juni 2009


1. tentunya sudah bukan rahasia lagi bagi kita smua , bahwa pendidikan di indonesia sangat mahal,, karena yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan profit yang sebesar-besarnya.
bukam memberikan ilmu
2. pajak ini semakin meluas, apapun yang kita lakukan dan kita perbuat pasti dikenai pajak sebaiknya buat para anggota DPR itu bukan ahanya mengesahkan tapi juga dipikirkan efek dan dampak dari peraturan itu dibuat .
3. jangan hanya pajak saja yang dijadikan tulang punggung penerimaan APBN kita masih punya sumber kekayaan alam yang belum kita manfaatkan dan dikelola dengan benar
"APAJADINYA JIKAPENDIDIKAN ITU DIKENAKAN PAJAK"
seharusnya para anggota DPR intropeksi diri jangganlah anda menyekolahkan anak anda diluar negara indonesia.
jika anda telah membuar peraturan
4. pajak di indonesia menganut sistem self assmnt, artinya, menghitung, menyetor, melapor kita sendiri"" jadi knapa harus diperiksa,, ini ynag menyebabkan para wajib pajak tidak taat, karena implementasi pajak tidak jelas,,target penerimaan pajak semakin meningkat>>>. kmana duitnya???????
ini yang perlu kita mawas diri'' keterbukaan lah kuncinya
jangan ada yang tersinggung ini cuma guyon

prasastini
Newbie

9 Juni 2009


Sangat setuju dengan pengenaan pajak terhada BHP. Bila terdapat keuntungan dalam kegiatannya maka sewajarnya di kenakan pajak, tetapi bila keuntungan tersebut di pergunakan kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pendidikan maka hal tersebut tidak di kenakan pajak. Sehingga pendidikan negara kita dapat lebih maju lagi.

Noel
Genuine

27 Mei 2009


Menurut saya bukan atas penerimaan dari BHP yang rutin terebut seperti penerimaan uang sekolah dan biaya-biaya pembangunan lain yang harus dikenakan pajak tetapi pihak-pihak yang memang menginvestasikan ke dalam BHP tersebut, yang dikenakan pajak, tetapi sekali lagi sebaiknya bentuk BHP ini sendiri perlu dipikirkan lagi karena keadaan pendidikan di Indonesia yang masih memprihatinkan

suhadi
Newbie

15 Mei 2009


Pendidikan memang harus menjadi perhatian semua kalangan, karena saat ini masih banyak anak-anak yang belum bisa menikmati pendidikan yang layak.

joepajek
Newbie

5 Mei 2009


tujuan diberikannya keringanan pajak mungkin untuk membantu mahasiswa/siswa agar dpt melanjutkan studynya. Tapi jika institusi tersebut tetap menaikan biaya pendidikan, bagaimana peran dari pajak tersebut?

yacobyahya
Newbie

1 Mei 2009


Isu ini sebenarnya bisa melebar lagi, bagaimana "prospek" tax excemption bagi lembaga nirlaba lainnya semisal organisasi profesi?

kaka_1587
Newbie

25 April 2009


artikel bapak Darussalam tulis ini cukup menarik banget......
Apalagi saat penolakan atas UU BHP terutama dari kalangan mahasiswa.......
Namun saya memiliki pendapat untuk masalah ini..
1) Saya melihat UU BHP itu sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas untuk rakyatnya.
2)Saya masih agak-agak bingung domain dari penerapan UU ini. Apakah UU ini hanya untuk PT saja ato Untuk segala lapisan Pendidikan mulai SD, SMP n SMA???
3)Saya melihat UU BHP ini sebagai tindak lanjut dari penerapan BHMN terhadap beberapa PTN di Indonesia. Padahal penerapan BHMN tersebut menurut saya relatif gagal dimana 60% biaya pendidikan di PTN yang berstatus BHMN di tanggung oleh mahasiswa.
4)Pajak yang salah satu sebagai regulerend seharusnya mampu membuat biaya pendidikan di Indonesia tidak terlalu tinggi dengan fasilitas-fasilitas dalam hal perpajakan. Tapi hingga saat ini pajak belum mampu memberikan hal tersebut.

Haritsyah
Newbie

18 April 2009


Para pemilik modal BHP lah yang harus dikenakan pajak secara pribadi. tapi jangan sampai membawa dampak bagi para pesrta didik. Pemberlakuan BHP diramalkan akan menaikkan biaya pendidikan. Maka, jangan sampai pajak membuat biaya pendidikan semakin tinggi.

mata
Senior

13 April 2009


Pajak tetap dikenakan, jangan sampai subsidi bagi yang kaya dengan mendompleng badan hukum nirlaba. Toh hasil pajak akan ke pendidikan juga.

reizagerrard
Junior

8 April 2009


sudah ada penelitian belum pak?? seberapa besar pengaruh nya penurunan PPh terhadap biaya pendidikan?? studi di Negara lain mungkin??

miersana
Newbie

7 April 2009


saya setuju dengan pak danny..
bahwa seharusnya pemerintah dapat mengurangkan lebih besar atau kalau bisa dibebaskan pajak,.mengingat saat ini kondisi ekonomi kita sedang tidak stabil.sejak dilanda krisis moneter tahun 1998 sekarang ditambah negara kita ikut terimbas akibat krisis keuangan global,banyak orang kehilangan pekerjaan,harga sembako naik jadi jangankan memikirkan bagaimana sekolah,memikirkan gimana caranya makan aja susah.
kita semua pasti sudah tahu,negara ini bisa maju dan berkembang jika memiliki anak-anak bangsa yang berkualitas,berpendidikan,beragama.
lagipula masih banyak pajak-pajak lain yang dapat dipungut dan dipotong pemerintah?dan jumlahnya mungkin lebih besar dari pajak atas badan hukum pendidikan.

rustam_pajak
Newbie

2 April 2009


akhir-akhir ini lembaga pendidikan swasta juga mendapat subsidi dana yang berasal dari Pemerintah yang dinamakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang didistribusikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi malahan di salah satu Pemerintahan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, lembaga pendidikan swasta juga mendapat dana dari APBD Kota melalui program sekolah gratis. Apakah bantuan dana pendidikan tersebut dianggap segabai tambahan penghasilan bagi lembaga pendidikan swasta selaku penerima dana ? Apakah tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan atas dua sumber dana tersebut malah mungkin ada juga dana bantuan langsung dari pemerintah pusat.

handycipto
Groupie

25 Maret 2009


untuk instansi pendidikan sepertinya keringanan pajak malah membuat suatu keuntungan bagi para pelaku dan pemilik instansi pendidikan ini, hal ini bisa diliat banyaknya keuntungan dari instansi pendidikan yang tidak dikenakan pajak masuk kepada pemilik yayasan tanpa terkena pajak untuk kekayaan diri sendiri.
So keringanan pajak ini malah merugikan pemerintah semata karena hasilnya hanya dinikmati oleh para pelaku atau pemilik yayasan semata

arur_unix
Newbie

25 Maret 2009


Suatu badan hukum pendidikan nirlaba terutama pihak swasta, pasti berorientasi pada keuntungan. Entah, keuntungan tersebut akan didistribusikan kembali ke dalam bidang sosial atau demi mementingkan pihak pemilik modal. Yang pasti, pihak yang menderita atas kepentingan pendidikan nirlaba tersebut adalah rakyat yang sangat menginginkan pendidikan murah dan terjangkau.

jadi, kalau perlu, pemerintah harus lebih selektif lagi jika harus memberikan fasilitas atau pengenaan pajak kepada pendidikan nirlaba tersebut. apakah keuntungan yang diperoleh untuk didistribusikan ke bidang sosial kembali atau bukan.

jadi, tergantung pemerintah dalam mengambil kebijakan.

ayrus_alfayed
Groupie

24 Maret 2009


Khan sudah biasa respon itu datangnya terlambat ketimbang kejadiannya.

Mungkin UU BHP ini pada awalnya memang tidak mengenakan pajak tapi mungkin suatu hari setelah banyak yang memanfaatkan "lubang pajak" ini PASTI AKAN DIPAJAKIN...

Kaya gak tau aza tuan fiskus contoh : Surplus BI dulu tidak dikenakan pajak tapi ujung-ujung nya kena pajak juga.. ya khan ?

ivantinjak
Newbie

24 Maret 2009


Saya setuju dengan pemajakan terhadap BHP
Karena sangatlah kecil kemungkinan pihak swasta menyelenggarakan pendidikan tanpa ada motivasi meraih keuntungan.
Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila atas keuntungan tersebut dikenai pajak, yang nantinya bisa dipergunakan lagi untuk mendanai pendidikan. Namun apabila atas keuntungan yang diperoleh, nyata-nyata digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berupa penyediaan sarana dan prasarana, maka sudah sewajarnya atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak.

Menurut saya, salah satu cara mengurangi biaya pendidikan dari segi pajak adalah dengan menjadikan BKP/JKP yang benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi non-BKP/JKP.
Contohnya adalah buku-buku pelajaran.
Walaupun buku-buku pelajaran telah dibebaskan dari pemungutan PPN, tetapi sesuai mekanisme pemungutan PPN, atas PPN yang dibebaskan, maka atas Pajak Masukannya tidak bisa dikreditkan. Hal ini tentu berakibat pada PPN yang dikeluarkan untuk memproduksi buku tersebut oleh produsen buku akan dijadikan sebagai tambahan biaya, yang akan meningkatkan harga jual dari buku.
Jadi walaupun atas buku pelajaran sudah dibebaskan, tetapi unsur PPN sebenarnya masi ada didalamnya.
Lain halnya apabila atas buku-buku pelajaran dikecualikan dari BKP, dimana unsur PPN nya akan benar2 habis.

Ini hanyalah sekedar pendapat dengan keterbatasan ilmu perpajakan yang saya miliki. Jadi apabila salah, tolong dikoreksi.

iroy_7
Groupie

17 Maret 2009


Masyarakat Indonesia menginginkan Pendidikan Murah....apakah ini hanya sekedar angan2 dan mimpi belaka?? apalagi dengan lahirnya UU BHP, seharusnya pemerintah lebih bijak dengan kata lain meringankan pungutan pajak untuk dunia pendidikan plus menambah prosentase anggaran lebih untuk bidang pendidikan....

joshua
Newbie

15 Maret 2009


Oia saya lupa...
UU BHP sekarang meninggalkan banyak lubang untuk melakukan penghindaran pajak, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa bapak mengusulikan BHP tidak dikenakan pajak?
seharusnya BHP diperlakukan sama dengan badan lain, hal ini guna mencegah mekanisme penghindaran pajak.

joshua
Newbie

15 Maret 2009


Mungkin saja suatu universitas memiliki gedung-gedung yang megah, mewah dan lengkap, namun kembali, siapa yang menikmati hal tersebut? apalagi tersembunyi suatu mekanisme penghindaran pajak, yang hanya menguntungkan pihak pemilik modal, namun tidak memberikan sumbangsih yang lebih menyentuh kepada peserta didik, seperti misalkan uang kuliah yang lebih ringan.

joshua
Newbie

15 Maret 2009


Saya setuju dengan Pak. Harry

harry_logic
Genuine

5 Maret 2009


Berkaitan dgn pajak memajaki, saya berpendapat bahwa negara tetap perlu memungut pajak atas badan hukum pendidikan tsb.
Selanjutnya, mengalokasikan anggaran yg lebih besar kepada bidang pendidikan, memperketat pengawasan atas penggunaan dana tsb, dan menambah pula prosentase minimum (20% menurut UU BHP skrg) jumlah anak didik kurang mampu secara ekonomi yg mendapat 'subsidi silang' yg harus diadopsi setiap badan hukum pendidikan.

Harapan yg disampaikan penulis agar biaya pendidikan peserta didik bisa berkurang adalah harapan seluruh bangsa. Tidak mengenakan pajak atas badan hukum pendidikan adalah salah satu cara dari sekian banyak jalan, yang saya fikir relatif kecil efeknya, tidak sebesar jika pengawasan penggunaan dana dilaksanakan dgn lebih ketat, misalnya.

irko
Newbie

5 Maret 2009


Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan dukungannya dengan memberikan fasilitas bebas PPN terutama pada kegiatan membangun gedung untuk proses belajar mengajar.

harry_logic
Genuine

5 Maret 2009


Peran negara dalam pendidikan dewasa ini lebih cenderung bertujuan utk menyamaratakan (dgn pemaksaan secara konstitusional) proses pendidikan formal yg dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) dgn yg dilaksanakan oleh pemerintah.

Saya rasa hal tsb tidak fair.
Biarlah swasta melakukan dgn cara mereka sendiri, toh pasarlah yg akan membuktikan mana yg diterima mana yg tidak. Yang terpenting, bangsa ini menjadi bangsa yg lebih terdidik.
Sedangkan pemerintah harus lebih cermat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendidikan yg memenuhi standar yg diperlukan dan yg mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan - terutama - pengawasan atas penggunaan anggaran yg digunakan oleh lembaga pendidikan yg didanai dgn uang pajak bangsa ini.

Pendapat ini adalah pendapat pribadi atas pengamatan dan perbandingan sistem pendidikan (dan terutama berhubungan dgn beban keuangan) antara generasi saya dgn generasi anak saya...

antona
Junior

2 Maret 2009


Menurut saya pribadi, penyelenggara pendidikan dipajakin sah2 aje, karena dewasa ini banyak banget pengusaha yg membuka usaha dgn kedok pendidikan nirlaba, pada hal di dalamnya terdapat keuntungan yg seraba wah.....
Salam

lah093
Junior

1 Maret 2009


Kalu saya melihat, fenomena seputar UUBHP ini mencerminkan bahwa pendidikan sudah menjadi suatu industri yang dapat mendatangkan keuntungan. Terjadi pergeseran tujuan, pada awalnya tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan lahirnya UU BHP, lengkaplah sudah bahwa tujuan awal telah bergeser.
Buat Pa Darussalam, sukses Pa!

supomo
Newbie

28 Februari 2009


pajak untuk penyelenggara pendidikan menarik untuk dipahami, pak bagaimana saya bisa download artikel ybs.
terima kasih

mardiansyah
Junior

27 Februari 2009


Pak Daruss & Pak Dany yth,,,

Informasi yang saya dapat selama ini menyebutkan kalau UU BHP itu sebagai produk "lepas tangan " pemerintah dalam urusan pendidikan tinggi.

Masa universitas seperti UI akan dijadikan ladang investasi seperti layaknya perusahaan. Kalo sampai terjadi pailit gimana ??? Mahasiswa UI mo dikemanakan ????

Wah,kalo smpai pemerintah juga akan mengenakan pajak kepada BHP seperti yang diutarakan Pak Daruss & Pak Dany, hal tersebut akan semakin memberatkan mahasiswa dong !!!

sambudi
Newbie

26 Februari 2009


Yth Pak Darussalam,
Tulisan-tulisan Bapak bersama Pak Danny sangat mewarnai dunia perpajakan Indonesia. Kita selalu menunggu tulisan lainnya.
Bravo!

Husin
Junior

24 Februari 2009


Pak darmawan, mungkin ini tugasnya pak Anggito Abimanyu - Kepala badan Kebijakan Fiskal.

myrashantie
Newbie

24 Februari 2009


Kep 87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan masih berlaku? Bagaimana aturan pelaksanaannya?

Darmawan
Senior

23 Februari 2009


Peran negara adalah menghimpun pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Peran negara juga untuk mencerdaskan kehidupan rakyat melalui pendidikan (sekolah).

Mau tanya : Peran negara dalam hal ini sebenarnya ada di mana ?

Sony
Groupie

23 Februari 2009


Artikel yang menarik karena sedang diperbincangkan oleh masyarakat pendidikan. Bravo ORTax !!!

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 4 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 24 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel