Artikel

Share :



Mempertanyakan kembali ketentuan penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Asing

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
Managing Partner CITASCO - Registered Tax Consultants , 26 Agustus 2008

mempertanyakan kembaliPada akhir Juli lalu Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-2/PJ.03/2008 tentang Penegasan Atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) Di Indonesia. SE ini diterbitkan untuk merespon pertanyaan yang sering muncul sekitar ketentuan terdahulu yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 yang merupakan aturan pelaksanaan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994. Alih-alih memberikan penegasan, SE tersebut malah menimbulkan pertanyaan mendasar karena tidak mengakomodasi ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah efektif berlaku, khususnya pasal tentang pemajakan Laba Usaha (Pasal 7) dan definisi Bentuk Usaha Tetap (Pasal 5).

Norma Penghitungan Khusus

Kewenangan Menteri Keuangan dalam menetapkan Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 16 ayat (1) sendiri mengatur cara menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, sedangkan Pasal 16 ayat (3) mengatur cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia dalam suatu tahun pajak. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif dihitung dengan cara mengurangkan biaya-biaya yang diperkenankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal terkait dalam UU PPh.

Salah satu golongan Wajib Pajak tertentu yang penghasilan netonya ditetapkan dengan Norma Penghitungan Khusus dan secara eksplisit tercantum dalam penjelasan Pasal 15 UU PPh adalah perusahaan dagang asing. Secara singkat KEP-667/PJ./2001 mengatur penerapan Norma Penghitungan Khusus penghasilan neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia sebagai berikut:

  • Penghasilan neto ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto
  • Pelunasan PPh adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final, yang diperoleh dari perhitungan:
    - PPh atas penghasilan kena pajak terutang     30% x 1%            = 0,30%
    - Branch Profit Tax                                         20% x (1-0,30)%  = 0,14%
                                                         Total                                   = 0,44%

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Kemudian dalam SE-2/PJ.03/2008 butir 2 ditegaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office) di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai P3B dengan Indonesia. Hal ini lebih untuk menjelaskan bahwa karena tidak adanya P3B, penerapan tarif Branch Profit Tax (BPT) dalam menghitung pajak yang terutang sepenuhnya mengacu pada tarif BPT menurut ketentuan domestik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 (4 ) UU PPh yaitu 20%.

Selanjutnya butir 3 SE tersebut menegaskan bahwa besarnya tarif pajak yang terutang untuk Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dari negara-negara mitra P3B disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap yang tercantum dalam P3B dimaksud. SE ini lalu memberikan contoh perhitungan tarif pajak terutang bagi KPD yang berasal dari negara treaty partner seperti Spanyol dan Australia untuk menunjukkan bahwa besaran tarif BPT dalam P3B (Tax Treaty) akan menghasilkan tarif pajak terutang yang berbeda atau lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak terutang bagi KPD yang berasal dari negara non-treaty partner. Dalam contoh tersebut, dengan tarif BPT untuk KPD yang berasal dari Spanyol sebesar 10% maka tarif pajak terutang adalah 0,37%, sedangkan untuk KPD yang berasal dari Australia dengan tarif BPT 15% dihasilkan tarif pajak terutang sebesar 0,405%.

SE tidak mengakomodasi ketentuan P3B

Pemajakan atas laba usaha umumnya diatur dalam Pasal 5 dan 7 dari P3B Indonesia dengan negara-negara lainnya. Pasal 7 mengatur mengenai Laba Usaha di mana laba suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap (permanent establishment). Dengan kata lain Negara Sumber (Source Country) tidak berhak memajaki laba usaha dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh penduduk Negara Domisili (Residence Country) jika kegiatan tersebut dilakukan tidak melalui suatu BUT.

Definisi dan cakupan Bentuk Usaha Tetap (BUT) itu sendiri umumnya diatur dalam Pasal 5 dari suatu P3B Indonesia dengan negara-negara lain yang menjadi treaty partner. Hal ini selaras dengan susunan pasal-pasal dalam model treaty OECD maupun UN. Dalam pasal 5 ayat (4) diatur pula beberapa aktivitas bersifat preparatory atau auxiliary yang tidak termasuk dalam definisi BUT (pengecualian) yakni:

  1. penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;
  2. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau untuk pameran.
  3. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
  4. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata maksud untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk pengumpulan keterangan bagi keperluan perusahaan.
  5. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk pemberian keterangan-keterangan, untuk penelitian ilmiah atau kegiatan kegiatan serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi perusahaan.
  6. pengurusan tempat usaha tertentu semata-mata untuk setiap kegiatan-kegiatan gabungan dari yang disebut dalam sub ayat (a) sampai (c), asal saja keseluruhan kegiatan ditempat usaha tertentu itu bersifat persiapan atau penunjang.


Mengacu pada ketentuan P3B di atas, maka apabila Kantor Perwakilan Dagang Asing dari negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan a) sampai dengan e) tersebut di Indonesia, maka tidak akan menimbulkan adanya BUT. Dengan demikian Indonesia tidak berhak memajaki laba usaha yang diperoleh dari kegiatan ekspor barang ke Indonesia yang dilakukan oleh Kantor Pusatnya atau perusahaan luar negeri yang menunjuknya apabila dilakukan tidak melalui suatu BUT di Indonesia. Secara regulasi pun pada dasarnya suatu Kantor Perwakilan Dagang Indonesia dilarang melakukan aktivitas usaha berupa transaksi perdagangan atau penjualan di Indonesia (Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006). Kegiatan yang diperkenankan antara lain adalah kegiatan promosi dan pemasaran produk barang-barang yang dihasilkan perusahaan yang menunjuknya di luar negeri dan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan luar negeri.

Bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing yang berasal dari negara-negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia, maka penerapan Norma Penghitungan Khusus penghasilan neto (Pasal 15 UU PPh) yang di atur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 dan kemudian ditegaskan dengan Surat Edaran Nomor SE-2/PJ.03/2008 dapat dipahami karena dengan tidak adanya P3B, ketentuan perpajakan domestik Indonesia sebagai negara berdaulat (sovereign state) dapat di berlakukan sepenuhnya. Pasal 2 ayat (5) UU PPh huruf c mencantumkan Kantor Perwakilan termasuk dalam pengertian BUT. Namun tidak demikian halnya untuk Kantor Perwakilan Dagang yang berasal dari negara-negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia karena dilindungi oleh P3B (treaty protection) di mana seperti telah dikemukakan sebelumnya, jika laba perusahaan luar negeri diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan tidak melalui BUT di Indonesia, maka Indonesia tidak berhak memajaki laba usaha tersebut. Seandainya pun secara nyata-nyata KPD Asing melakukan kegiatan penjualan di Indonesia (meski dari sisi regulasi/perizinan tidak diperkenankan), sehingga berdasarkan pasal 5 dari P3B menimbulkan adanya BUT di Indonesia, maka tentu cara penghitungan penghasilan kena pajaknya mengacu pada Pasal 16 ayat (3) UU PPh sebagaimana lazimnya untuk BUT dan diterapkan tarif pajak progesif Pasal 17 UU PPh, bukan dengan Pasal 15 yaitu dengan Norma Penghitungan Khusus penghasilan neto dan bersifat final.

SE-2/PJ.03/2008 tampaknya tidak mengakomodasi ketentuan P3B dan seolah-olah menginterpretasikan bahwa setiap KPD merupakan BUT sehingga dianggap perlu untuk menegaskan pembedaan dalam cara menghitung pajak terutang dengan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto antara KPD yang berasal dari negara Treaty Partner dengan KPD yang berasal dari negara non-Treaty Partner, khususnya karena pengaruh perbedaan tarif Branch Profit Tax. Surat Edaran (SE) yang diharapkan memberikan penegasan sekaligus meluruskan sejumlah surat-surat sebelumnya yang diterbitkan Dirjen Pajak sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para Wajib Pajak ternyata masih menyisakan pertanyaan yang sangat mendasar.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

surjono
Senior

20 Nopember 2008


maklum kan sekarang uda akhir november, bulan depan uda bulan desember dimana para praktisi sibuk untuk closing book hehe

reizagerrard
Junior

18 Nopember 2008


sah2 aja selama artikel yang ditulis memberikan nilai tambah....

RITZKY FIRDAUS
Genuine

13 Nopember 2008


Dear Friend Rike

Waktu untuk menulis artikel yang dimiliki Praktisi Pajak sudah tidak ada, mereka sibuk menggeluti pekerjaannya sehari-hari dari hari ke hari.

Maka kita bersyukur jika masih memiliki penulis artikel perpajakan dari kalangan di luar praktisi pajak di forum ini.

Di luar para Praktisi Pajak justru kita semakin hari semakin cerdas, sehingga praktisi sendiri akan ketinggalan dan tinggal memiliki full power.

Sekedar pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Rike
Junior

7 Nopember 2008


aku lebih seneng kalo artikel pajak ditulis oleh praktisi pajak sebab kandungan praktek dilapangan lebih dominan dalam tulisan mereka, bukan seperti text book

ocj788
Junior

6 Nopember 2008


Ada Gak artikel mengenai sunset policy?

Sony
Groupie

5 Nopember 2008


lho, ini artikel lama amat nongol di sini, kenapa ngak ganti yang baru ? ?

dien
Newbie

27 Oktober 2008


Menambahkan......lagi..

Terdapat perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan atas Kantor Perwakilan Dagang Asing menurut Undang-Undang PPh dengan tax treaty. Cakupan pemajakan atas penghasilan yang berada di wilayah jurisdiksi pemajakan Indonesia yang diperoleh perusahaan luar negeri memungkinkan untuk dipajaki secara penuh. Yang dimaksud dengan hak pemajakan penuh yaitu kewenangan suatu negara sumber untuk memajaki penghasilan yang timbul dari wilayah jurisdiksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Contoh bentuk hak pemajakan penuh yaitu pemajakan atas laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap. Namun demikian, dalam ketentuan P3B diatur mengenai pembatasan hak pemajakan negara sumber atas penghasilan yang berasal dari wilayah jurisdiksinya. Pembatasan tersebut dapat terlihat pada pemberian definisi BUT dan pengecualiannya
Berdasarkan ketentuan tax treaty baik OECD model maupun UN model memberikan batasan atas aktivitas yang tidak menimbulkan adanya BUT di suatu Negara yang dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari Negara lain pihak persetujuan. Aktivitas tersebut adalah :

1. Aktivitas yang dilakukan terkait dengan :
a. Penggunaan fasilitas semata-mata untuk menyimpan, memamerkan barang atau barang dagangan milik perusahaan;
b. Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan perusahaan yang semata-mata untuk disimpan, atau dipamerkan;
c. Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan perusahaan yang semata-mata untuk diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain;
d. Pengurusan tempat usaha tetap semata-mata untuk pembelian barang-barang atau barang dagang atau pengumpulan informasi untuk perusahaan.
e. Pengurusan tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan menjalankan, untuk kegiatan-kegiatan yang yang bersifat persiapan atau penunjang untuk kepentingan perusahaan.
2. Aktivitas perusahaan suatu negara pada persetujuan tidak dianggap mempunyai BUT di negara lain pada persetujuan karena menjalankan usahanya di negara lain pada persetujuan melalui suatu agen yang bertindak bebas.
3. Apabila suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu negara pada persetujuan menguasi atau dikuasi oleh perusahaan lain oleh perusahaan lain yang berkedudukan di negara lain pada persetujuan ataupun menjalankan usaha di negara lain pada persetujuan (baik melalui BUT maupun dengan cara lain), maka ini tidak mengakibatkan perusahaan itu menjadi BUT-nya perusahaan yang lain.

Pengenaan Pajak Penghasilan final dalam Undang-Undang PPh diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan Surat Edaran (SE), dan pasal 4 ayat (2) tersebut hanya dinyatakan bahwa yang termasuk dalam penghasilan final adalah bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya untuk penghasilan yang tidak dapat dihitung secara normal sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (3) menggunakan norma penghitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh. Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa :
” Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak digitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasa 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.”

Selanjutnya bunyi Pasal 16 ayat (3) adalah sebagai berikut :
”Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Menurut hemat penulis Pasal 15 Undang-Undang PPh juga merupakan pelaksanaan PPh Badan (bukan jenis pajak tersendiri) yang penghasilan netonya tidak dapat dihitung dengan Pasal 16 di mana aturan pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Dalam KMK No.634/KMK/04/1994 tanggal 29 Desember 1994 disebutkan bahwa besarnya penghasilan neto atas Kantor Perwakilan Dagang Asing ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto dan besarnya pelunasan pajak tersebut sebesar 0.44% dari nilai ekspor bruto. Menurut Sugianto, besarnya tarif 0,44% diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
Norma Penghitungan atas PPh Badan (CIT) =30% x 1% = 0,30%
Branch Profit Tax (BPT) =20% x (1% - 0,3%) = 0,14%
0,44%

Dalam perhitungan tarif 0,44% tersebut di atas terdapat unsur penghasilan neto wajib pajak luar negeri yang besarnya ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto kantor pusat. Tarif tertinggi PPh badan pasal 17 sebesar 30% dan tarif branch profit tax pasal 26 ayat (4) sebesar 20% merupakan dasar penghitungan tarif norma 0,44%.
Pada prinsipnya dikeluarkannya KMK No.634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 adalah mengambil suatu analogi ketika sebuah perusahaan luar negeri berada di Indonesia, sementara ada pihak yang mewakili (rep.off) dari perusahaan luar negeri. sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenaan PPh final 0,44% merupakan pelaksanaan dari asas domisili yang dianut oleh Indonesia.
Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPh diatur mengenai penghasilan BUT yang menjadi Obyek Pajak yaitu :
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
Apabila dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1) di atas maka atas pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh kantor pusat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh kantor pusat dapat dikenakan pajak di Indonesia apabila kantor pusat tersebut melakukan penjualan sejenis dengan BUT yang ada di Indonesia, sedangkan keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia pada dasarmya tidak untuk menjalankan usaha melainkan lebih bersifat untuk menunjang aktivitas bisnis kantor pusat seperti mempromosikan produk kantor pusat, mengumpulkan informasi untuk kepentingan kantor pusat seperti market survey yang bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan melakukan investasi di Indonesia. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006, Kantor Perwakilan Dagang Asing tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan dan penjualan di Indonesia baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya. Dengan demikian, keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia secara hukum tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan dan atas keberadaannya tidak menghasilkan penghasilan.
(sumber: karya pribadi dalam rangka memenuhi syarat kelulusan di ADM Fiskal FISIP UI....."ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KANTOR PERWAKILAN DAGANG ASING" pembimbing : Bapak Ruston Tambunan.....)

Onrik
Newbie

22 Oktober 2008


Sekedar ikut berbagi...
Dalam artikel pak Rutston T yang mencuplik bunyi Dalam pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan adanya pengecualian BUT yang memberi embel-embel "bersifat preparatory atau auxiliary". kalau mengacu pada titik ini, maka seberapa jauh kegiatan dikategorikan sebagai "preparatory" juga masih bisa diperdebatkan. Kalau kegiatan sudah menghasilkan kegiatan ekspor dari H/O ke Indonesia mungkin sudah keluar dari pengertian "preparatory".

RITZKY FIRDAUS
Genuine

20 Oktober 2008


Dear Dik Dien

Filosofi atau logika pengenaan PPh Pasal 15 atas KPDA adalah:

1. "Berdasarkan keberadaan KPDA maka Head Office (KP) di LN dapat meng Ekspor Barang Pesanan ke Indonesia"

2. Atas Partisipasi KPDA dalam wujud Sales Promotion di Indonesia maka HO / KP di LN memperoleh Turn Over and Profit.

3. Profit KPDA sebagai bagian dari Profit HO/KP yang dikenakan PPh Pasal 15 sebesar 0,44% dari Ekspor HO/KP ke Indonesia.

Demikianpendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

ari_suhendro
Newbie

18 Oktober 2008


dalam hal ini mungkin terjadi ketidak pastian pemisahan antara BUT dengan kantor perwakilan dagang. dalam hal ini kantor perwakilan dagang kan tidak melakukan transaksi penjualan dan tidak perlu melapor PPh 25/29 tapi di SKT termasuk didalamnya ada kewajiban pph 25/29...? sehingga kantor perwakilan dagang hanya dikenai pph pasal 21.

dien
Newbie

16 Oktober 2008


Mas Ritzky Firdaus,

Atas aktivitas yang dilakukan oleh KPDA diindonesia tidak dalam rangka melaksanakan penjualan, pertanyaannnya masa iya sih atas biaya2 yang dikeluarkan oleh KPDA diasumsikan dengan Exsport? berarti atas beban gaji juga dikenakan pasal 15 dunk?

saya kira atas KPDA yang merupakan tax treaty partner tidak bisa serta merta tunduk pada SE ini harus terlebih dahulu disandarkan pada ketentuan tax treaty yang bersifat lex specialis....meskipun demiakian penerapan treaty tetap harus didukung oleh SKD/COR memang untuk negara non treaty partner akan tunduk pada ketentuan domestik indonesia sehingga bisa saja orang pajak berasumsi sperti itu. tapi secara formil kan tetap harus lihat tax`treaty apabila kita akan mengenakan pemajakan atas arus transaksi internasional.......kalo pun mau menguntungkan Indonesia berrati treatynya yang perlu dirubah.........

RITZKY FIRDAUS
Genuine

13 Oktober 2008


Dear Mr. Ruston T, Attn: Nurdiansyah.

Bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) yang Penghasilannya berupa Reimbursement Biaya dari Kantor Pusatnya untuk Kegiatan KPDA Indonesia menjadi Obyek PPh Pasal 15 dengan Tarif PPh Final 0,44% dari Nilai Eksport KP di LN (Head Office) ke Indonesia sehubungan kegiatannya al. Sales Promotion. Mengingat Kegiatan Perdagangan Biasa "dilarang" oleh Deperdag.

Disinyalir banyak di antara KPDA karena dilarang di bidang Perdagangan maka kegiatan di imbangi / dilengkapi dengan Memberi Pinjaman Uang (Kreditur) kepada Perusahaan di Indonesia dengan imbalan Bunga yang lebih rendah dibanding Bunga yang diminta BankBank di Indonesia.

Menurut pendapatku pengenaan PPh Pasal 15 bersifat Final sebesar 0,44% merupakan solusi terbaik yang dapat ditempuh Otoritas Pajak sehubungan kegiatan mereka di luar Sales Promotion yang sulit dibuktikan dan ditelusuri.

Jika mereka berkeberatan untuk dikenakan PPh Pasal 15 maka sebaiknya KPDA dari Negara Non Treaty Partner mengubah kegiatannya menjadi BUT.

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

antona
Junior

9 Oktober 2008


Mudah2an dirjen pajak dpt merevisi SE nya... Amin

nurdiansyah
Newbie

25 September 2008


Selamat pagi Pak ruston,

saya sependapat dengan opini yang dikemukan oleh Pak ruston mengingat aktivitas yang dilakukan oleh kantor perwakilan dagang salah satunya adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk kepentingan kantor pusat yang mana atas aktivitas tersebut tidak termasuk dalam pengertian BUT sebagaimana dimaksud dalam Tax Treaty.
Menurut hemat saya, keluanya SE tersebut berkaitan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan atas aktivitas ekspor perusahaan LN yang mempunyai kanto perwakilan dagang di Indonesia, akan tetapi perlu diingat bahwa sifat dari tax treaty adalah lex specialis derogate lex generalis.(ketentuan yang khusus mengalahkan ketentuan yang umum.
Kemudian dalam praktek dilapangan, masih terdapat ketidakpastian dalam sistem administrasi KPP Badora. ketidakpastian tersebut berupa tidak ada pemisahaan antara BUT dengan kantor perwakilan dagang asing karena sistem yang ada sekarang ini mengakomodasi ketentuan undang-undang PPh domestik Indonesia walhasil kalau kita lihat dan perhatikan dalam surat keterangan terdaftar (SKT) kantor perwailan dagang dicantumkan kata BUT dan terdapat kewajiban angsuran PPh pasal 25/29 padahal kantor perwakilan dagang tidak melakukan aktivitas penjualan dan memperoleh penghasilan seperti BUT (attributable, Force attraction dan effectively connected income) sehingga dalam hal ini belum terdapat harmonisasi sistem administrasi perpajakan di KPP. apalagi sekarang KPP Badora/PMA tidak menreima lagi pendaftaran Wajib Pajak baru sehingga KPDA baru harus daftar ke kPP domisli yang mungkin pengetahuan dan pemahaman pegawai pajak lebih sedikit dibandingkan dnegan yang di Badora. sebagai contoh saja, SSP yang dibayar atau di print out lewat fasilitas internet banking masih sempet dipertanyakan dan ditolak hingga akhirnya WP-lah yang mondar mandir memberika penjelasan.....(INI NYATA HANYA di Indonesia) ...lucu sekali yah...padahal kan DIrjen Pajak sudah mempunyai sistem YANG ONLINE DENGAN BANK..

RITZKY FIRDAUS
Genuine

24 September 2008


Dear All Friends Attn: Diskonaksi

Setuju pendapat friend Endang dan pendapat Diskonaksi hanya saja suatu Peraturan sudah barang tentu tidak mungkin memuaskan semua Fihak termasuk Para Penyelenggara Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia.

KPDA yang kegiatan Promosinya sedikit sehingga reimburse Biaya dari KP nya di LN otomatis sedikit maka meminta keringanan tarif di bawah 0,44% kelihatnnya sulit.

Bersama ini disampaikan tambahan pengetahuan yaitu ketentuan:
Pasal 1 Per Men Per Dag Ri No-10/M-DAG/PER/3/2006 sbb:

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

2.Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang disingkat SIUP3A adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Pasal 2
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia dapat berbentuk Agen Penjualan (Selling Agent) dan/atau Agen Pabrik (Manufactures Agent) dan/atau Agen Pembelian (Buying Agent).
Pasal 3

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat :
a. melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya, serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
b. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;
c. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengeksporan barang kepada perusahaan di dalam negeri;
d. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Pasal 4
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.

Pasal 5
(1) Kegiatan impor usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib dilakukan oleh perusahaan nasional yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau Perusahaan dalam rangka penanaman modal yang memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
(2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen untuk produk-produk yang dipromosikan.
(3) Penunjukan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing selaku produsen atau pabrik yang memproduksi barang di luar negeri.

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

diskonaksi
Newbie

20 September 2008


Maaf, saya baru di bidang pajak, tapi mo ikut nanggepin....
Seperti kata Pak Endang :
"Di Indonesia KPDA dikenakan PPh Final sebesar 0,44% dengan pertimbangan bahwa walaupun kegiatannya "terbatas" dalam "sales promotion" tetapi "Head Office" memperoleh manfaat dan Laba dengan Ekspor langsung kepada Pembeli di Indonesia, Laba diperoleh karena bantuan Sales Promotion."
Menurut saya sudah menjadi pembenaran yang bisa diterima, namun menurut saya alangkah baiknya jika diberikan klasifikasi promosi dan pemasaran, sehingga KDP yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari promosi dan pemasarannya tidak terkena tarif pajak sama dengan KDP yang hanya sedikit melakukan promosi dan pemasaran (dengan profit yang kecil tentunya), sehingga terjadi keadilan.
Mungkin saja SE ini dibuat untuk menggenjot pendapatan pajak yang memang lagi terus digalakkan, namun belum dikaji lebih jauh lagi, sehingga menjadikan pihak yang berkepentingan kadang bertanya-tanya.

Salam
DiskonaksiBanget

gialloblu97
Senior

19 September 2008


wah...wah...ternyata makin rumit jg ya pajaknya

Koostadi S
Genuine

9 September 2008


dengan bergabung di ORTAX membaca artikel dan komentarnya maka wawasan pepajakan saya semakin luas...akibatnya semakin pusing...karena semakin sadar banyak hal yg ternyata tidak saya ketahui.

Sugeng
Newbie

2 September 2008


artikel ini terlalu berat untuk dicerna oleh pegawai bagian pajak, mungkin cocok utk para tenaga pendidik...

RITZKY FIRDAUS
Genuine

2 September 2008


Yth. Mitra Ruston Tambunan.

Menurut hemat saya untuk KPD seyogyanya tidak dibebani PPh karena mereka di Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sehingga mereka melakukan Sales Promotion atau Reprsentative Office dan menciptakan Lapangan kerja bagi pegawai yang membantunya di bidang sales promotion (Obyek PPh Pasal 21 Karyawan).
Demikian pendapat saya.

Wassallam

RITZKY FIRDAUS, R.

RITZKY FIRDAUS
Genuine

28 Agustus 2008


Dear Mira,
Aku setuju apresiasi dan penghargaan perlu kita sampaikan kepada Bpk RUSTON TAMBUNAN dan Bpk. ENDANG RASYID karena telah berbagi Ilmu Pengetahuan Perpajakan yang sulit selama ini kita dapatkan. Jika melalui Seminar ternyata Materi tidak seberapa dan cenderung kurang berbobot tapi biayanya jutaan rupiah.
Mari kita manfaatkan ORTax Org. untuk berinteraksi di bidang Pengetahuan Perpajakan yang terbuka, akuntabel, adil, pasti, bernilai tambah, pemberdayaan.

Wassallam

RITZKY FIRDAUS.

mira
Newbie

27 Agustus 2008


Pak Ruston dan Pak Endang,

Terima Kasih atas Pencerahannya.

Yon Rizal
Newbie

27 Agustus 2008


Pak Ruston

Mau tanya apakah logika penghitungan Branch Profit Tax (BPT)berdasarkan SE-2 ini bisa dipakai untuk menghitung BPT Usaha Jasa Konstruksi mengingat Psl 4 PP 51/2008 dan Psl 5 SKEP MENKEU No. 113/KMK.03/2002

Salam
Yon

ENDANG RASYID
Newbie

27 Agustus 2008


Dear Sobat Ruston Tambunan Ak, MSi, M.Intl.Tax.
Dan Para Sahabat di Ortax

Perihal Perlakuan Perpajakan Indonesia terhadap Kegiatan Usaha Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia walaupun tidak melakukan Perdagangan sesuai Peraturan Menteri Perdangan Nomor : 10 /M-DAG/PER/3/2006.

1. Kantor Perwakilan Dagang Asing dikenakan Pajak di Indonesia sebesar 1% dari Nilai Ekspor Bruto (Semua Nilai Pengganti / Imbalan) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dari Penyerahan Barang kepada Oramg Pribadi atau Badan yang berada atau bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia(KMK-634/KMK.04/1994 dan KEP-667/PJ/2001);

2. PPh Terutang wajib dilunasi sebesar 0,44% daripada Peredaran Bruto sbb:
PPh : Tarip Lapisan Tertinggi dari Perkiraan Penghasilan Neto
30% x 1% X Penghasilan = 0,30% X Penghasilan
Bagian Pajak Cabang (Branch Profit Tax):
20% X (1 -/- 0,30%) X Penghasilan = 0,14% X Penghasilan
T o t a l = 0,44% X Penghasilan.

3.Dalam praktek seharusnya tidak semua Kantor Perwakilan Dagang Asing tidak secara serta merta Bentuk Usaha Tetap (Permannet Establishment), seyogyanya dibedakan perlakuannya antara KPD dari Negara Non Treaty Partner dengan KPD dari Treaty Partner.

4. Perwakilan Dagang Asing yang melakukan kegiatan Sales Promotion di beberapa Negara diperlakukan sebagai Subyek Pajak tetapi tidak dikenakan Pajak karena Non Obyek (Sales Promotion seluruhnya dibiayai Head Office-nya).
Di Indonesia KPDA dikenakan PPh Final sebesar 0,44% dengan pertimbangan bahwa walaupun kegiatannya "terbatas" dalam "sales promotion" tetapi "Head Office" memperoleh manfaat dan Laba dengan Ekspor langsung kepada Pembeli di Indonesia, Laba diperoleh karena bantuan Sales Promotion.
5. Pemajakan terhadap KPDA di INDONESIA di tatausahakan dan dilakukan oleh KPP Badan Dan Orang Asing (BADORA) kecuali mereka meminta dan mendapat NPWP pada KPP di Daerah.

Demikian informasi yang dapat diberikan

Regard's
ENDANG RASYID, R, Drs. MBA.

Sony
Groupie

26 Agustus 2008


di pajak, aturan yg berlaku surut sudah biasa, ya jadinya kebiasaan ... kebiasaan yg tidak benar.... Akibatnya dapat merugikan WP.

ENDANG RASYID
Newbie

26 Agustus 2008


Dear Sobat Ruston Tambunan, Ak, MSi, M.Int'l Tax.

PP No. 51 Tahun 2008 Tentantg PPh Atas Penghasilan Jasa Konstruksi dikeluarkan dengan Tujuan, Alasan dan Pertimbangan untuk memberikan Kemudahan, Kesederhanaan, Mengurangi beban Administrasi adalah TIDak benar, JUSTRU SEBALIKNYA KARENA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. PP No. 51 Th. 2008 sebaiknya berlaku sejak 1 Januari 2009 dalam rangka memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mempelajari, mempersiapkan diri malahan kok berlaku surut sejak 1 Januari 2008;
2. Mengganti PP No. 140 Th. 2000 tanpa memberika definisi dan pengertian yang penting untuk diketahui supaya tidak terjadi salah tafsir bagi jenis-jenis Jasa Konstruksi;
3. Memperluas jenis Tarif dari 2(dua) jenis menjadi 5 (lima) jenis Tarif;
4. Masih belum terdapat kejelasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak bagi Jasa Konstruksi yang bersifat Integrated / Gabungan;
5. Memperluas PPh yang bersifat FINAL dari Obyek PPh Pasal 23 PER-70/PJ/2007 sehingga unsur KEADILAN ditinggalkan.

Demikian informasi untuk diketahui seperlunya

Thank's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 6 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 27 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel