Artikel

  • 8 Mei 2008

Peran Karyawan Pajak sebagai Mitra Ditjen Pajak yang Paling Strategis dalam Membantu Penerimaan Negara

Bastian Handrawan
Praktisi Pajak

peran_123Sebuah Pesan dari Karyawan Divisi Pajak

Saya adalah karyawan divisi pajak. Saat ini saya sulit sekali berkonsentrasi saat melakukan pekerjaan akibat diterbitkannya PMK 22/2008. Karena perusahaan tempat saya bekerja mempunyai omset lebih dari Rp 2.4 miliar/tahun, maka untuk “Urusan Tertentu” saya tidak dapat lagi mewakili perusahaan, misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan pajak.

Tugas saya sebagai karyawan divisi pajak sangat menyita waktu, pikiran dan tenaga. Tugas dan tanggung jawab yang saya lakukan adalah sebagai berikut, (i) memberikan pengertian kepada karyawan perusahaan tentang penting-nya dan kewajiban untuk memiliki NPWP, (ii) memberikan pengertian kepada rekanan perusahaan mengenai masalah pemotongan PPh dan lain lain kewajiban pajak yang harus dilakukan perusahaan  agar sesuai dengan ketentuan pajak, serta (iii) melakukan rekonsiliasi antara laporan pajak dengan laporan akuntansi. Kemudian, kami juga menghitung, menyetorkan, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menjadi kewajiban perusahaan. Saya juga aktif berinteraksi dengan Account Representative (AR) dalam memberikan data-data untuk penyusunan profile Wajib Pajak dan lain sebagainya. Dengan kata lain, saya sebagai karyawan divisi pajak sebenarnya telah memberikan kontribusi yang besar sebagai mitra dari Ditjen Pajak agar perusahaan menjalankan usaha dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Akan tetapi, berdasarkan PMK 22/2008, jika perusahaan tempat saya bekerja diperiksa pajak, maka saya hanya dapat bertindak sebagai kurir alias hanya bisa mengantar data saja. Peraturan ini sungguh aneh tapi nyata. Kenapa? Apakah bisa masuk ke dalam logika para pembaca? Saya yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan SPM dan SPT, serta yang melakukan rekonsiliasi antara laporan pajak dan laporan akuntansi, tapi yang bisa mewakili perusahaan untuk menjelaskan atau berargumentasi ke Ditjen Pajak adalah konsultan pajak, yang notabene tidak terlibat langsung dalam penyusunan laporan pajak yang diperiksa!

Hal ini tentu saja akan menimbulkan biaya tinggi untuk membayar konsultan pajak dan dapat menimbulkan distorsi informasi jika saya harus menjelaskan dahulu kepada konsultan pajak mengenai laporan pajak yang sedang diperiksa, kemudian konsultan pajak memberikan penjelasan kepada fiskus. Distorsi informasi tersebut bisa saja informasi yang disampaikan ke pihak fiskus ada kemungkinan bertambah atau berkurang dari fakta yang sebenarnya. Bukankah kalau hal ini yang terjadi, maka konsultan pajak tersebut justru yang hanya bertindak sebagai “kurir informasi”?.

Saya teringat di hari pertama masuk kerja, Direktur Keuangan perusahaan mengingatkan saya bahwa saya diangkat sebagai karyawan agar bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menghitung dan membayar pajak yang merupakan kewajiban perusahaan, dan jangan sampai membayar pajak yang bukan merupakan kewajiban perusahaan. Dan yang paling penting adalah bahwa untuk mengurangi beban operasional, saya hanya boleh berkonsultasi masalah pajak kepada konsultan pajak hanya jika sangat diperlukan, dan sifatnya hanya untuk konfirmasi atau mendapatkan second opinion. Sebagai karyawan saya sangat paham sekali mengenai hal ini, karena dengan merekrut karyawan divisi pajak, maka cukup dengan membayar gaji tetap setiap bulan karyawan dapat dimintakan pertolongan setiap saat. Di lain pihak, konsultan pajak untuk memberikan jasa pada umumnya mengenakan tarif berdasarkan jam yang digunakan atau per kasus tentu dapat menimbulkan beban operasional yang tinggi. Oleh karena itu, salah satu dasar penilaian untuk kenaikan gaji yang dilakukan setiap satu tahun sekali adalah seberapa besar beban konsultan pajak yang dapat saya minimalkan pembayarannya dalam setahun yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memastikan kewajiban pajak perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dengan semakin mudahnya dan murahnya untuk mendapatkan informasi peraturan perpajakan yang terkini dan sudah adanya AR, sebenarnya peran konsultan pajak memang hanya dibutuhkan untuk mendapatkan konfirmasi atas transaksi-transaksi yang bersifat khusus. Akan tetapi dengan diterbitkannya PMK 22/2008, tentu ini akan meningkatkan biaya konsultan pajak jika perusahaan tempat saya bekerja dilakukan pemeriksaan. Jika biaya tersebut meningkat secara significant, maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu,: gaji saya akan sulit naik, dan yang paling buruk adalah saya harus siap-siap angkat koper untuk ganti profesi. Hal yang paling utama yang menyebabkan saya harus siap angkat koper untuk ganti profesi adalah karena substansi dari PMK tersebut telah membawa harga diri saya sebagai karyawan divisi pajak yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak ke “titik terendah”, yaitu hanya dapat mengantarkan data atau hanya sebagai “kurir data”. Saya berharap pembuat kebijakan, dapat meninjau kembali peraturan tersebut. Jika tidak, maka saya harus mengganti jabatan saya di kartu nama dari Tax Specialist menjadi Courier Tax Data Specialist.

Memang ada alternatif agar saya tidak menjadi “kurir data” yaitu dengan mengambil ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh profesi. Akan tetapi, ada hal mendasar yang menyebabkan saya dan rekan-rekan karyawan lain enggan untuk mengambil sertifikasi tersebut adalah karena kami ini sudah mempunyai ijazah dari perguruan tinggi dengan konsentrasi Akuntansi atau Perpajakan, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar pengetahuan perpajakan kami. Dengan demikian, tidak seharusnya kami diwajibkan untuk ikut ujian sertifikasi pajak lagi.

Saya bersama rekan-rekan karyawan pajak sadar, bahwa dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan perpajakan, kami memang harus mengikuti berbagai kursus perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan kami, tetapi bukan untuk ikut ujian sertifikasi pajak seperti yang diselenggarakan saat ini, karena ujian sertifikasi tersebut  memang bukan kebutuhan kami. Kebutuhan karyawan pajak adalah pelatihan pajak yang terkait dengan bidang usaha perusahaan di mana kami kerja. Sedangkan ujian sertifikasi yang diselenggarakan sekarang ini, menggunakan sistem closed book dan perhitungan teknis dengan menggunakan alat bantu hanya kalkulator untuk pengisian SPT secara manual. Padahal, dalam praktik sehari-hari kami bisa buka peraturan pajak kapan saja dan di mana saja serta menggunakan fasilitas komputer untuk mempermudah pemahaman peraturan perpajakan dan pengisian SPT. Apalagi sekarang DJP sudah menerapkan e-SPT dan banyaknya tawaran software perhitungan pajak, kenapa kami para karyawan pajak diharuskan ikut ujian yang memang seharusnya bukan ditujukan kepada kami? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?

Terakhir, menurut saya yang penting yang harus dipikirkan oleh pembuat kebijakan adalah jumlah karyawan pajak lebih banyak dari pada jumlah konsultan pajak, sehingga peran serta para karyawan pajak membantu pemerintah dalam hal penerimaan APBN lebih besar dari pada peran konsultan pajak. Dan yang paling penting adalah Kualitas para karyawan divisi pajak tidak kalah dengan kualitas konsultan pajak!

  • 8 Mei 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


Wily
 10 Okt 2009
Orang yang paling berperan membantu pembayaran pajak WP adalah karyawan perusahaan, kenapa karyawan mau dipersulit dengan peraturan seperti PMK.22 ini ?
rosikin
 2 Sept 2009
yang terakhir setuju om....klo kita tidak/kurang paham akan peraturan pajak kan bisa tanya AR.untuk itu mending om bastian ga usah pake konsultan aja ...(aku juga setuju kaya gitu)lebih baik ditangani sendiri jadi lebih mudah untuk pemberian keputusannya...
FaizLyla
 25 Agust 2009
PMK. 22 untuk mengindarkan adanya kuasa WP/konsultan yang tidak mempunyai kemampuan bidang perpajakan, karena banyak yang ngaku sebagai konsultan malah banyak bertanya mslh pajak. Sedangkan untuk karyawan sudah jelas syaratnya:kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah.
DaniWowor
 16 Agust 2009
PMK.22 sepertinya berbaik hati dengan Akademisi Pajak yang mau menjadi Kuasa WP padahal yang diberikannya adalah PEPESAN KOSONG belaka.
Darmawan
 6 Jul 2009
yang jadi masalah ketika berhadapan dengan pemeriksa pajak, maka karyawan tidak berwenang lagi padahal karyawan lah yang mengetahui masalah akuntansi/perpajakan dalam perusahaan, bukan Konsultan pajak. jadi bukan masalah tanda tangan SPT.
abumiqdad
 24 Jun 2009
PMK 22 melindungi karyawan bagian pajak ketika ada tindak pidana perpajakan, juga PMK 80 yang juga mengatur siapa yang boleh ttd di SPT. Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pengurus (ada di akta perusahaan) atau minimal karyawan yang ttd cek dan kontrak denga pihak ketiga (jadi kalau karyawab divisi pajak diberi kewenangan ttd cek dianggap pengurus), namun konsekuensi "pengurus" yang bertanggung jawab juga ketika SPT diperiksa dan ada "SKP".
Ketika "SKP" jadi tunggakan, pengurus bertanggung jawab pula atas pembayarannya, ketika karyawan bagian pajak memposisikan jadi pengurus ya siap2 juga dikejar jurusita sampai kerumah.
juga ttg yang berhak ttd di SPT, untuk badan yang ttd di SPT ya pengurus, tidak bisa dikuasakan ke karyawan yang bukan pengurus. Kuasa yang boleh adalah kuasa konsultan yangbisa menunjukan dirinya konsultan resmi dan lapor SPT Tahunan OP (Pribadi konsultan).
ini juga untuk melindungi karyawan pajak ketika ttd di spt namun sptnya "bermasalah" maka yang ttd di SPT duluan yang akan diproses bukan direksi apalagi pengurus.
dalam kasus podana perpajakan, maka yang dipanggil jadi saksi atau yang mula2 ditetapkan sebagai tersangka ya yang ttd di SPT.
cmiiw
Sugito
 16 Jun 2009
Sdr.Huisn : Jadi harus menunggu sampai kapan perubahan PMK.22 ??
Husin
 11 Jun 2009
Semuanya sudah jelas, tinggal menunggu PMK perubahan saja ...
suhadi
 7 Mei 2009
Jadi bagian Pajak di perusahaan hanya sebatas sebagai pelengkap saja dan tidak ada fungsi yang spesifik dan mempunyai nilai jual
harry_logic
 9 Mar 2009
@rizkafajri:
jadi isi PMK 22 ini sebenarnya WP yg omzetnya melebih 2.4M harus menggunakan konsultan pajak atau boleh menggunakan konsultan pajak boleh tidak?

Tidak ada aturan yg menHARUSkan WP utk menggunakan konsultan pajak, termasuk pula PMK 22 ini.

Di pasal 2 (1) "Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak DAPAT menunjuk seorang kuasa."

Atau, aturan yg lebih atas lagi, yaitu PP 80 thn 2007, pasal 28 (1) "Wajib Pajak DAPAT menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban ..."

PP tsb adalah aturan pelaksanaan dari UU KUP No. 28 thn 2007. Di dalam UU 28 /2007 (KUP), pasal 32 (3) "Orang pribadi atau badan DAPAT menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ...".

Penjelasan pasal 32 ayat 3 tsb adalah "Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan daiam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai..."

Jadi, pilihan kata yg digunakan adalah "DAPAT" , bukan WAJIB, dan bukan pula HARUS !
(...banyak orang kurang tepat menginteprestasikan, dan beberapa orang memelintirnya dengan berbagai alasan...)

KONSULTAN PAJAK YG PALING BAIK ADALAH DIRI SENDIRI !

Salam ORTax...
gialloblu97
 7 Mar 2009
sebenarnya DJP mo menertibkan konsultan ilegal aja
Ridwan.S
 8 Feb 2009
Mungkin juga munculnya PMK 22 dikarenakan adanya bisikan kalo banyaknya pegawai pajak yang menjadi 'konsultan bayangan' suatu perusahaan, kali ya ? Kita mah orang awam...jadi nggak tau tuh !! Kita ngikut aja. Kan biasa.. kalo suatu kebijakan itu keliru... bisa seru nih PMK 22 ini, ya ? Apalagi kalo sudah berhubungan dengan perut dan dapur ?
rizkafajri
 5 Feb 2009
jadi isi PMK 22 ini sebenarnya WP yg omzetnya melebih 2.4M harus menggunakan konsultan pajak atau boleh menggunakan konsultan pajak boleh tidak?
Sihombing
 18 Jan 2009
Yang diperiksa oleh fiskus adalah laporan keuangan yang menjadi dasar pengisian SPT sedangkan Laporan Keuangan dibuat oleh karyawan, mulai dari pencatatan transaksi harian (jurnal) , posting ke buku besar, Neraca Lajur hingga menghasilkan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba yang diteruskan dengan pengisian SPT.

Sekarang karyawan perusahaan dilarang untuk menjelaskan kepada pemeriksa pajak, lantas kalo pihak pemeriksa mau minta penjelasan apabila ada hal2 yang tidak dimengertinya, mau tanya dengan siapa ?
Nanti dulu , jangan dilibatkan Konsultan Pajak dulu sebab Konsultan Pajak berada diluar garis perusahaan, jadi apakah pihak pemeriksa mau menunggu dan menunggu perusahaan menunjuk seorang Konsultan Pajak ? Apakah pungusaha / pimpinan perusahaan yang disuruh "nego" dengan pemeriksa ?

Ini aturan yang tidak efektif & efisien
Ini aturan yang aneh

Yang mulai adalah karyawan tapi yang mengakhiri adalah Konsultan Pajak, bener-bener ini aturan yang aneh ...!!
quinn allman
 17 Jan 2009
Saya Setuju Dengan Semua Pendapat TemanTeman...
Semoga ada peraturan yg membatalkan esensi dari PMK 22 ini bahwa Karyawan Pajak Hendaknya tidak hanya menjadi kurir data namun bisa dijadikan sebagai seseorang yg bisa dilibatkan secara langsung dalam pemeriksaan pajak...
Hendaknya Para Pembuat Kebijakan Jadilah Orang yang Bijak...
Hargai Kontribusi Para Karyawan Divisi Pajak Dalam rangka memenuhi Kewajiban Perpajakan Suatu Perusahaan...
Konsultan Pajak Hanya Seorang Ahli Pajak yg Terkadang Punya Niat menguntungkan diri sendiri...No Offense

PMK 22 , Ada Apa dibalik Pengesahanmu??
surjono
 9 Jan 2009
kalo benar biaya untuk mengolkan sebesar 6M seperti kata rekan darmawan, terus dari mana uang itu?
AdeR
 30 Des 2008
Tugas terselubung dari AR adalah menggali potensi membayar pajak dari WP.
Tugas terselubung dari Konsultan Pajak adalah menggali potensi kepentingan bisnis jasa untuk mencari keuntungan pribadi.

Disarankan kepada WP lebih baik memakai karyawan sendiri dan bila diperlukan memakai Kuasa WP dari Lulusan PT studi pajak, tugas mereka ini murni sesuai dengan aturan perpajakan dan kaidah ilmu akuntasi/perpajakan ( tidak mempunyai maksud yang terselubung)

Diharapkan otoritas pajak menggali potensi yang terselubung dari Lulusan PT Studi Pajak yang selama ini terabaikan (dimunafikan) oleh PMK.22.
Darmawan
 19 Des 2008
biaya utk menggolkan PMK.22 yang pernah diisukan = 6 M
siregar
 18 Des 2008
Artikel yang bagus, semoga ibu menteri keuangan membaca artikel ini. Ngemeng-ngemeng berapa biaya untuk menggolkan PMK 22/2008 ini ya?
zulpadli
 17 Des 2008
Yah ini adalah kebijakan yang tidak bijak PMK 22/2008, karyawan pajak yang charge in dengan Perpajakan perusahaan, koq konsultan yang maju, sebaiknya konsultan hanya jadi advisor saja.
surjono
 7 Des 2008
pak darmin mah sayang banget ama para konsultan pajak, buktinya sampai mengumpulkan para konsultan pajak untuk di brifing menyukseskan sunset policy.. padahal jelas2 konsultan pajak lah yang banyak menyaran kan WP agar tidak menggunakan sunset policy..

para karyawan pajak di perusahaan lah yang banyak mencari info tentang sunset policy karena kebijakn dari direksi untuk memanfaatkan sunset policy ini..

pak darmin, buka mata dan buka telinga...
David
 5 Des 2008
mengikuti perkembangan cerita PMK.22, sepertinya pak Darmin masih enggan untuk memihak kepada para karyawan dan alumni perpajakan
Sugito
 2 Des 2008
Ada berita akan diterbitkan segera peraturan baru mengenai Konsultan Pajak, akankah PMK.22 dicabut ps.4 nya ?
surjono
 15 Nop 2008
mengikuti USKP tentu UUD ( ujung2nya duit lagi ) dan tingkat kelulusan USKP yang memprihatinkan dan tidak adanya transparansi dalam pemeriksaan ujian yang kita sebagai peserta juga tidak tau sama sekali, tau2nya kita sudah dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang..
kalo ada transparansi dari IKPI saya rasa para praktisi pajak tidak akan keberatan untuk mengikuti USKP
Darmawan
 13 Nop 2008
pak Bastian seorang praktisi pajak kelihatannya sudah berpengalaman dibidang pajak dengan latar belakang sarjana perpajakan memang tidak perlu lagi ikut ujian USKP, kita tunggukan saja perjuangan mereka untuk merevisi PMK.22 dengan mencabut pasal 4 (1) .
anselmus_ali
 12 Nop 2008
kenapa bapak tidak ikut ujian brevet saja dari IKPI sehingga punya izin, sehingga bisa mewakili Perusahaan.
iwan_setiawann@yahoo.com
 12 Nop 2008
Apa yang Bapak sampaikan benar sekali pak, beberapa hari yang lalu saya sempat bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang notabene adalah fiskus, sekedar iseng saya melempar pertanyaan mengenai PMK 22 tersebut, salah seorang kawan saya nyeletuk keliatannya peraturan tersebut lahir karena "titipan Sponsor", walau tidak bermaksud menuduh ataupun menyudutkan, namun secara material PMK tersebut condong kearah sana,ya... Bapak Bastian, saya dan rekan rekan lain yang memiliki profesi yang sama tentu meng-amini pendapat tersebut.
surjono
 12 Nop 2008
ya ironis emang di negara ini. karyawan pajak di PT lah yang menghitung pajak dan melakukan koordinasi setengah mati dengan kantor cabang untuk memungut dan memotong PPN atau PPh, tapi begitu ada pemeriksaan langsung tidak dianggap..
Guntoro
 11 Nop 2008
ide tulisan ini baik, sayang otoritas pajak ngak mau ngerti ...
AdeR
 25 Okt 2008
Yang "DAPAT" menjadi Kuasa WP adalah Konsultan Pajak sedangkan Lulusan PT Pajak 'TIDAK DAPAT" menjadi Kuasa WP. Ini yang dari awal menjadi pemicu polemik PMK.22. Sementara menurut PP.80/2007 baik Lulusan PT Pajak ( Bukan Konsultan Pajak ) maupun Konsultan Pajak DAPAT menjadi Kuasa WP, tragisnya PMK.22 menyamakan KARYAWAN dengan "Bukan Konsultan Pajak".

Permasalahan "Bukan Konsultan Pajak" sampai detik ini belum dapat diselesaikan oleh Otoritas Pajak hingga membuat kalangan akademisi prodi pajak ( pak Darussalam ) mengajukan "protes" , tapi apa daya ? protes tidak diacukan oleh otoritas pajak ....
harry_logic
 24 Okt 2008
@Yuni : "buat Bapak harry, Gimana donk jika nilai penjualan WP badan diatas 2,4 M/th ? mereka itu wajib pake konsultan pajak..."

Pada pertama kali saya baca PMK 22 tsb - sekitar Maret 2008 - saya cenderung mengartikan sama dgn yg rekan-rekan artikan pula. Apalagi pada kisaran waktu itu banyak blow-up di media masa yg berpendapat sama.... bahwa WP badan yg omzetnya lebih dari 2,4 M WAJIB / HARUS pakai konsultan pajak.

Tetapi sayangnya, ternyata di UU KUP dan penjelasannya, di PP, di PMK, dan di SE yg mengatur kuasa ini, saya tidak menemukan "WAJIB" maupun "HARUS".... yg ada adalah "DAPAT" (lihat tanggapan saya sebelumnya).

Jadi, bagi WP (badan) yg omzetnya > 2,4 M, untuk mengurus hak dan kewajiban perpajakannya TIDAK WAJIB pakai konsultan. WP ini berhak menggunakan SDM-nya - pemegang saham, direktur, pengurus, karyawan (manajer, kepala bagian, staf) pajak yang nyata² di dalam job-description nya memiliki wewenang utk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan, tentu saja karyawan bagian pajak ya wewenang dan keputusannya berhubungan dgn hak dan kewajiban perpajakan.

Jadi jangan menempatkan diri sbg kurir data dongg....
Yuni
 24 Okt 2008
buat Bapak harry, Gimana donk jika nilai penjualan WP badan diatas 2,4 M/th ? mereka itu wajib pake konsultan pajak...

untuk temenku Sdri.Wendah, koq gak ada koment lagi ? Ayo semangat lagi !!! Bu Menteri, Aku tidak mau jadi kurir data !!!
harry_logic
 24 Okt 2008
Maaf Sdr Sugeng, di PMK 22 sy tidak menemukan kewajiban pemilik persh yg omzetnya > 2.4 M /thn harus memakai konsultan pajak.

Yang saya temukan adalah pasal 2 (1) "Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak DAPAT menunjuk seorang kuasa."

Lalu kalau saya menengok ke PP 80 /2007-nya akan ditemukan pula pasal 28 (1) "Wajib Pajak DAPAT menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban ..."

Termasuk pula di dalam UU 28 /2007 (KUP), pasal 32 (3) "Orang pribadi atau badan DAPAT menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ...".
Penjelasan pasal 32 ayat 3 tsb adalah "Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan daiam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai..."

Menurut saya, kata "DAPAT" yg tersebut berulang-ulang itu hendaknya diartikan sebagai PILIHAN bagi WP, BUKAN KEWAJIBAN, dan BUKAN KEHARUSAN !
Jadi, jika WP sudah memiliki pemahaman ttg pajak, baik WP OP (diri sendiri) maupun WP Badan (dgn memiliki SDM yg paham pajak), tidak perlu mengambil opsi kuasa WP tsb, sehingga tidak perlu mendasarkan diri kpd PMK 22.

Demikian pandangan saya....
Sugeng
 23 Okt 2008
Pak Harry Logic, anda itu sudah mengerti kalo PMK.22 itu mewajibkan pemilik perusahaan yang nilai penjualannya diatas 2,4 M/tahun harus memakai Konsultan Pajak, jadi kami tidak bisa lagi menfaatkan karyawan divisi pajak untuk mewakili perusahaan kalo ada pemeriksaan pajak.
harry_logic
 23 Okt 2008
Penunjukan kuasa WP adalah hak bagi WP, yang bisa dimanfaatkan pada keadaan di mana WP memerlukan bantuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks yang ditulis Sdr Bastian Handrawan, perusahaan yg mempekerjakan karyawan² perpajakan dan memberi mereka wewenang untuk membuat kebijakan yang menentukan jalannya perusahaan lewat bidang (department) perpajakan, tentu saja tidak memerlukan bantuan dari pihak lain, kuasa WP.
Sehingga dalam hal ini, karyawan tidak perlu mengambil pilihan menumbuhkembangkan pemikiran negatif - kegeraman, kekhawatiran, kehilangan konsentrasi, dsb - atas terbitnya PMK 22.

Bukan bermaksud menggurui, tapi mencari sisi baik dari pemikiran positif tentu lebih bermanfaat bagi semuanya.
Guntoro
 22 Okt 2008
Pajak banyak dihimpun dari hasil karya para karyawan perusahaan, janganlah dilupakan mereka.
rohendy
 20 Okt 2008
setuju sekali dengan kalimat
"distorsi informasi"
Karena kita yang membuat dan megelola perpajakan perusahaan tetapi konsultan yang menjelaskan.
Sebagai karyawan di divisi perpajakan untuk mengikuti ujian USKP makan waktu dan biaya karena materi yang diuji sangatlah luas mencakup seluruh aspek perpajakan sementara karyawan divisi perpajakan hanya menangani aspek pajak perusahaan dari industri tertentu.
ari_suhendro
 18 Okt 2008
ya kalu ada keputusan seperti PMK 22 apa perusahaan yang kecil2 bisa menggunakan jasa konsultan bersertifikasi? dan sampai sejauh mana peran AR?
surjono
 18 Okt 2008
DJP, sudah banyak coment....... masa nga ada responnya?
yang punya sertifikat Konsultan Pajak sih sedang senang2, karena menunggu masa panen mereka
Pri Achadi
 17 Okt 2008
Tax Specialist dalam suatu perusahaan bisa dikategorikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu perusahaan, PMK 22 harus di revisi karena akan membuat perusahaan mengeluarkan ekstra biaya yang seharusnya bisa kita efisiensi..keahlian lebih penting dari sekedar satu lembar ijasah kelulusan USKP.
Rike
 15 Okt 2008
Nilai pembatasan harus dinaikan, angka 1,8 M/th dan 2,4 M/th tidak realistis dengan kondisi sekarang.
AdeR
 10 Okt 2008
Seorang yang sudah lulus dari PT Perpajakan tidak perlu ikut ujian lagi sesuai PP.80/2007, yang perlu ikut ujian adalah lulusan PT non Perpajakan dan ini diisyartkan oleh PP.80/2007 kepada Menteri Keuangan untuk diatur lebih lanjut.

Apalagi seorang lulusan PT Perpajakan yang sudah kaya pengalaman sebagai praktisi pajak, waktu kuliah mereka sudah lulus semua matakuliah perpajakan dan sehari-harinya berkecimpung dengan urusan pajak, jadi sebagai praktisi pajak yang lulusan PT Perpajakan sudah KENYANG dengan berbagai "Ujian". Kenapa harus ikut ujian USKP lagi ?

Tidak mustahil suatu saat nanti katakanlah berganti Dirjen Pajak, seorang Konsultan Pajak diharuskan ikut ujian lagi. Mungkin matakuliah Akuntansi atau mungkin matakuliah Ilmu Hukum ?

Jadi apakah seumur hidup kita harus ikut ujian terus menerus ?
antona
 9 Okt 2008
Buat Pak Bastian : kenapa Bpk tidak mencoba ikut USKP? mana tahu Bpk juga bisa menjadi seorang konsultan pajak.
Ini kesempatan buat para karyawan pajak untuk ikut sertifikasi konsultan pajak......
Ikut USKP juga akh....

Salam Peace
Sony
 24 Sept 2008
to gialloblu97 : Dalam satu divisi pajak ada karyawan pelaksana, koordinator dan kepala divisi. Mungkin karyawan pelaksananya ada yg ditugasi urusan pajak masa, ada yg bagian rekonsiliasi laporan keuangan, ada yg bagian pengawasan dan seterusnya...
Makanya PMK.22 dapat mematikan karyawan divisi pajak yang besar jumlahnya, bisa dibayangkan penggangguran akan bertambah ...
RITZKY FIRDAUS
 24 Sept 2008
Dear Friend Bastian Handrawan

Mana tulisan lainnya, kami tunggu untuk pencerahan.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.
gialloblu97
 24 Sept 2008
tp msh ada divisi pajak yg asal2an juga loh...byk skl contohnya karena mereka hny bisa mengisi SPT Masa saja tetapi tidak bisa mengisi SPT Tahunan...dan biasanya divisi pajak hny tau itung2annya saja loh
Sony
 21 Sept 2008
to gialloblu97 : sudah pasti karyawan yang direkrut dibagian pajak dari orang yang mengerti tentang pajak, begitu juga karyawan yg direkrut dibagian teknik sudah pasti yg mengerti tentang teknik.
PMK.22 mempunyai maksud yang lain lagi ....
gialloblu97
 20 Sept 2008
Loh apakah orang yg bekerja di divisi pajak mengerti semua ttg pajak???mknya diterbitkan PMK No. 22 agar fiskus dapat menjelaskan dgn gamplang permasalahannya
Koostadi S
 15 Sept 2008
Yang saya sesalkan apakah para otoritas pengambila kebijakan dikeluarkannya PMK 22 apakah tidak berpikir di Indonesia ada berapa universitas yang membuka jurusan Perpajakan dan berapa mahasiswa yang mengambil jurusan tsb........yang akan dilanda stress
allfatih
 2 Sept 2008
Saya angkat jempol atas tulisan Saudara. Saya sangat yakin dan tahu bahwa karyawan divisi pajak juga banyak yang paham tentang perpajakan. Saya setuju PMK 22 direvisi.
rina37
 29 Agust 2008
Artikel bapak mewakili suara hati kita divisi perpajakan, apalagi PKP kita tidak tinggal di Indonesia tp di luar negeri, jadi tambah ongkos kirim untuk sekedar ttd dari PKP. Setuju bangetttt kalau PMK22 direvisi.
Tedy
 20 Agust 2008
Rekan-rekan pembaca ORTax,

Komentar dari asma, dozzer, hasian dan Endang Rasyid dibawah ini telah ditanggapi oleh komentator-komentator lainnya pada artikel PMK.22 di hot issue dengan judul " PMK.22/PMK.03/2008 : Tax Community Friendly atau Tax Profession Friendly ". Silahkan rekan-rekan membacanya. Dengan demikian rekan-rekan akan memperoleh pengertian yang benar mengenai permasalahan sebenarnya dari PMK.22.
asma
 15 Agust 2008
Membaca komentar rekan Dozzer tgl 12 Agustus, saya setuju banget tuch dengan saran nya, karena hal itu juga yang akan saya lakukan untuk perusahaan saya ( in processing nich...)

Salam Damor Mas Dozzer

Dari Asma-Medan
dozzer
 14 Agust 2008
Maaf mas tedy, dengan adanya PMK 22/2008 dan dipertegas dengan SE 16/PJ/2008, saya kira bidang studi perpajakan akan semakin menjadi pavorit, karena apabila pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas tidak punya waktu untuk menghadapi pemeriksaan pajak, sedangkan untuk pakai konsultan pajak tentu enggan karena konsultan pajak tidak memahami betul permasalahan pajak di perusahaan. Sehingga dengan SE 16/2008 ini peranan devisi pajak dalam pengambilan keputusan di perusahaan diperluas, sehingga Kepala Devisi Pajak dapat mewakili perusahaan tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus.
Sehingga kedudukan kepala devisi pajak dapat disejajarkan dengan Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham mayoritas. Sehingga nantinya saya pribadi berharap bidang studi perpajakan ini menjadi salah satu bidang studi pavorit.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih
Salam,
Paulus
hasian
 13 Agust 2008
usul saya, agar pak bastian tidak kecewa terus-menerus, dan agar biaya perusahaan bisa ditekan dengan tidak menggunakan konsultan pajak, ya lain kali setiap urusan pemeriksaan yang dilakukan, harus turut serta direktur perusahaan anda. karena direktur adalah wakil wajib pajak, maka tidak diperlukan lagi seorang kuasa wajib pajak (dalam hal ini konsultan pajak). nah, pak bastian bisa mendampingi direktur anda selaku pegawai wajib pajak karena tidak melanggar aturan lagi kan? perusahaan hemat, pak bastian gak sewot... cocok?
dozzer
 12 Agust 2008
Pak Bastian jangan kecewa gitu dong, enjoy aja. Saya pikir ada baiknya Bapak ikut ujian Sertifikasi saja, dari pada perusahaan bayar konsultan yang biayanya juga cukup besar dan konsultan tidak tahu masalah diperusahaan, tapi dengan modal sertifikat USKP dan cuap-cuap dapat fee, menyebalkan juga.
Tapi ibarat kita punya mobil, kita sudah jago mengemudi dan sudah belajar di sekolah mengemudi, tapi kita melum memiliki SIM, dengan peraturan yang ada tentu kita belum diijinkan untuk mengemudi.
Demikian halnya dengan adanya PMK 22/2008 ini, saya kira sebaiknya Bapak ikut saja ujian Sertifikasi yang diadakan bulan November nanti, dan apabila lulus sekalian ajukan ijin untuk menjadi konsultan pajak ke DJP. Dengan demikian sudah tidak sebal lagi dengan konsultan pajak tersebut dan juga dapat menghemat pengeluaran perusahaan untuk membayar konsultan pajak, ya kan pak. Dan PMK 22/2008 ini kita lihat dari sisi positifnya saja pak.
Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.
Salam
Paulus
ENDANG RASYID
 12 Agust 2008
Dear Sobat BASTIAN HANDRAWAN
Berkenaan dengan PMK-22/PMK.04/2008 maka tidak perlu Sdr. sedih, kecil hati, hilang konsentrasi karena Pemerintah / Menteri Keuangan / Dir. Jen. Pajak TIDAK / BELUM menganggap Sdr. sebagai Mitra Strategis.
Sebagai pengganti terimalah Penghargaan dan Apresiasi tersebut dari Kami segenap Wajib Pajak kepada Sdr. dengan permintaan agar Sdr. tetap bekerja sebaik-baiknya, laksanakan Kegiatan Menghitung, Memperhitungkan, Menyetor dan Melaporkan Pajak Terutang "Sendiri" dengan JUJUR berdasar Ketentuan Peraturan per UU Perpajakan yang berlaku sesuai Sistem Self Assessment.
Pajak merupakan Kewajiban Kenegaraan yang wajib dilaksanakan dengan penuh kepatuhan secara Sukarela (Voluntary Compliance).
Berfikir dan bertekad dengan cara "Apa yang dapat diberikan kepada Negara kita yang sedang Terpuruk, bukan berfikir dan bertekad sebaliknya yaitu Apa yang dapat di Curi atau di Rampok dari Negara".
Ikuti cara berfikir Kaum Petani mengamalkan Amanat "Rahasia Meraih Hidup Sejahtera dan Bahagia dengan cara MEMBERI terlebih dahulu atau The Secret of Living is Giving"
Para Petani akan memberi Pupuk dahulu kepada Sawahnya baru kemudian mengharap hasil Padinya akan berlimpah ruah karena pemberian Pupuk".
Demikian disampaikan untuk diketahui

Best Regard's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA
EDDYPRASETYO
 6 Agust 2008
Bosan kayaknya denger komentar PMK 22. Kenapa KARENA SUDAH PASTI TIDAK DIRUBAH. Mana mau DJP kehilangan LAHAN ?
Tedy
 14 Jul 2008
Terbitnya PMK 22 berdampak buruk terhadap Program Studi Perpajakan tetapi sampai dengan sekarang belum ada tanda-tanda pihak otoritas perguruan tinggi mau mengupayakan PMK22 direvisi, bila perlu membawa PMK22 kejalur hukum. Apabila PMK 22 tidak direvisi maka program studi perpajakan terancam kelangsungannya.

Mungkin perguruan tinggi penyelenggara program studi perpajakan tidak punya keberanian ? Apabila benar demikian maka malapetaka akan menimpa dunia perpajakan kita...
Husin
 13 Jul 2008
Janganlah kita mengharapkan KESADARAN otoritas pajak untuk merevisi PMK 22. Lebih JANTAN dan ELEGANT apabila kita membawanya ke Mahkamah Agung karena negara kita adalah negara hukum.
EDDYPRASETYO
 12 Jul 2008
kalau yg buat pmk 22 bisa membaca dan punya naluri pasti direvisi jangan kuatir
Yuni
 12 Jul 2008
Pak Hendro, Wendah bukannya mau nulis artikel, tapi itu adalah statemen kita2 yang menolak PMK22.

" Aku dukung REVISI PMK 22 , Aku tidak mau jadi KURIR "
hendro
 11 Jul 2008
Wendah, berapa lama waktu yang kamu punya untuk menulis artikel tersebut?

Kenapa tidak langsung action saja? Sekarang sudah bukan saatnya lagi untuk menulis. Tulisan Pak Bastian saja tidak ditanggapi koq,

Salam,

Hendro
wendah
 11 Jul 2008
MARI KITA MENULIS:

Aku dukung REVISI PMK22 , Aku tidak mau jadi KURIR

AdeR
 11 Jul 2008
Aku dukung REVISI PMK 22 , Aku tidak mau jadi KURIR
hendro
 10 Jul 2008

PMK 22 menurut pendapat saya adalah peraturan yang irasional ditinjau dari semua sisi. Kasihan Menkeu yang menandatangani PMK tersebut.

Siapa yach di balik penerbitan PMK 22 tsb, sampai ancur seperti itu? Beranikah dia bertanggung jawab? Menjadikan karyawan divisi pajak dan lulusan PT Fiskal di bawah ketiak organisasi profesi pajak?

Salam,

Hendro Bukan Konsultan Pajak (BKP)

wiguna
 10 Jul 2008
mudah-mudahan ada titik terang dari pengajuan revisi PMK22
EDDYPRASETYO
 10 Jul 2008
Pak Tedy salah kalau bilang semua insan perpajakan mengatakan PMK 22 salah. PMK 22 itu sangat benar TAPI buat anggota IKPI. Coba Pak Tedy renungkan untuk menggolkan PMK 22 butuh apa saja. Yah, sebagai korban PMK 22 kita hanya bisa berdoa untuk MEREKA!!!
Tedy
 9 Jul 2008
Setelah berjalan lima bulan, semua insan perpajakan telah mengetahui bahwa PMK 22 adalah peraturan pajak yang salah. Seharusnya otoritas pajak segera meralatnya, janganlah kita menghalalkan sesuatu yang telah diketahui oleh umum itu salah. Dosa !!!
Sony
 8 Jul 2008
Sdri.Wendah,

Maksud pak Sambudi agar dibuat Surat Pernyataan Sikap dari Mahasiswa Fiskal terhadap PMK22 yg ditandatangani oleh mahasiswanya, intinya adalah. : 1. Menolak PMK22 2. Minta Menkeu merevisinya, dgn disertai alasannya.
surat tsb diberikan kepada Universitas agar pihak Universitas menindak lanjutinya kepada otoritas pajak agar satu minggu sebelum tgl.6/8-2008 Menkeu sdh merevisinya, apabila ternyata PMK22 belum juga direvisi maka pihak Universitas diminta menempuh jalur hukum ke MA ( ditulis juga dalam Surat Pernyataannya ). Surat Pernyataan kalau bisa ditandatangani oleh seluruh mahasiswa kalau tidak ya kira2 setengahnya asal sdh mewakili.
Saran kami pakai aja cara tsb untuk menyelamatkan masa depan kalian, karena suara mahasiswa adalah murni dari kaum intelektual.
wendah
 7 Jul 2008
< dari sebulan lagi...
wendah
 7 Jul 2008
saya juga ga tau mba...

tidak ada balasan juga dari pak sambudi...

bias...
Yuni
 7 Jul 2008
Wendah, jd gmt tuh caranya mengatakan dukungan kt utk uji materi k MA ? atau kt minta tmn2x yg mw ikutan dukungan utk kirim ke hot issue dg ketik : " Aku dukung revisi PMK22 , Aku tidak mau jadi Kurir "
AdeR
 6 Jul 2008
Maksud pak Husin, berapa lama proses uji materi di MA ?
Husin
 6 Jul 2008
Yth.Pak Farid,
Katanya PMK22 sedang digodok untuk dimajukan ke MA, berapa lama prosesnya hingga PMK22 bisa dinyatakan gugur ?
Yudi09
 4 Jul 2008
Dengan terbitnya PMK22 ternyata membuat penyelenggara ujian USKP mendapatkan banyak keuntungan finansial, jadi pernyataan Ketua Umum IKPI bahwa tidak mengetahui dengan akan diterbitkannya PMK22 adalah pernyataan BOHONG.
wendah
 3 Jul 2008
saya mau ikutan. tapi ini BARU mulai atau SUDAH mulai..

masih tahap perencanaan mba??
Yuni
 3 Jul 2008
mbak wendah , ikutan ya
pak abinzz, ajak pak dikdik, beliau bisa koordinir
Semangaaaattt !!!
wendah
 2 Jul 2008
tersisa waktu 1 bulan 4 hari, kalau tidak salah...
sebelum tgl 6 agustus..

pak sambudi, tlg cepet dibalas y, kasih info yg jelas...
mendesak bgt ni kayaknya... bukankah: lebih cepat, lebih baik.
besdy
 2 Jul 2008
tulisan Bapak mewakili suara hati kita semua selaku karyawan divisi pajak. :) Tapi sampai dengan saat ini kita belum menemui kesulitan dalam berdiskusi dengan AR dan pihak fungsional (untuk lokasi Medan), dan mereka tidak mempeributkan masalah PMK 22 ini, tapi mungkin akan jadi masalah apabila ketemu yang nakal atau di MPP
abinzz
 2 Jul 2008
Setuju dengan mbak wendah!!...
akhiri Forum ini dengan langkah nyata...

adakah yang berkenan mengurusi polemik ini??..
bastian
 2 Jul 2008
" Akan ada pengecualian besarnya tarif untuk industri kecil, ukuran industri kecil akan MENGACU kepada UU tentang UMKM" kata Dirjen Pajak, demikian berita media masa tgl.26/6-2008.

Kalau pak Dirjen sudah mengatakan demikian, harusnya PMK22 juga MENGACU kepada PP 80/2007, MENGACU kepada UU tentang Ketenagakerjaan dan MENGACU kepada tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut hemat saya , suatu peraturan perundangan yang baru memang harus MENGACU kepada peraturan perundangan yang telah ada, satu dan lainya harus SINKRON.
wendah
 1 Jul 2008
pak sambudi,

btw kemana nih kita tanda tangannya?
tolong ksh tau yg jelas agar temen2 ortax bisa berpartisipasi.. ok?
saya mau tanda tangan nih..

makasih
Tedy
 1 Jul 2008
Tujuan PMK22 sebenarnya adalah untuk MENINGKATKAN pendapatan finansial dari mereka yang selama ini memang sudah mendapatkannya.

Mengenai asumsi biaya LISENSI untuk DJP seharusnya Auditor External , PPATK dan KPK segera turun tangan.
AdeR
 30 Jun 2008
Kalo motif terbitnya PMK22 adalah untuk mencari keuntungan finansial , saya juga pesimis PMK22 akan dirubah oleh DJP/DEPKEU.
Sebaiknya digugat ke Mahkamah Agung.
sambudi
 29 Jun 2008
Buat teman2 yang kontra PMK 22,
Bulan Agustus 2008 nanti adalah batas waktu terakhir untuk melakukan uji materi PMK 22 ke MA. Untuk itu, mari kita galang temen-temen yang kontra PMK 22 untuk bersama-sama mengajukan PMK 22 tersebut ke MA dengan cara memberikan dukungan melalui penandatanganan secara bersama-sama surat uji materi PMK 22. Dukungan dari temen-temen sangat ditunggu. Yakinlah "KEBENARAN AKAN DATANG"
terimakasih
Sony
 28 Jun 2008
Pak Hendro, hitungan saya dgn metode rata-rata saja, emang benar ujian brevet B & C lebih mahal lagi, biaya ujian utk brevet B 3 jut + 300.000 brevet C 6 jut + 300 ribu , belon lagi dihitung biaya ujian ulangan.

Pak Hendro belon tau kalau setelah terbitnya PMK22 , IKPI dgn sigap membuka pendaftaran di banyak kota diluar jakarta, ada 10 kota lebih.

Saya ingin membuka mata rekan2 agar tau inilah sebenarnya yang terjadi kenapa PMK22 terbit.

Kalau ilustrasinya seperti ini, saya berani MENJAMIN dengan GARANSI , PMK22 tidak bakalan direvisi lagi, kecuali oleh MA.

Orang makan nangkanya kita-kita ini yang terkenah getahnya.

S.E.& O
Kalau Salah Hitung Boleh Dikoreksi
hendro
 27 Jun 2008
Pak Sony,

usul bagaimana kalau per periode pakai asumsi kalau level A peserta ujian membludak sampai 300. Kemudian level B hanya 200, dan level C karena makin spesifik hitung sekitar 100 orang.

BTW, kajian yang dilakukan oleh Pak Sony sangat brilian, mungkin banyak yang terlupakan masalah ini. Alangkah indahnya jika pihak-pihak yang berwenang dapat menelusuri lebih jauh masalah ini untuk menghindari dugaan-dugaan negative ke mana larinya-keuntungan tersebut? Kemudian, jika memang ada keuntungan, apakah telah dibayar pajaknya?

Jangan-jangan PMK 22 lahir untuk semakin memperbesar jumlah peserta ujian. Serakahnya timbul ketika membatasi karyawan perusahaan. Karena terlalu gamblang serakahnya, oleh karena itu PMK ini banyak yang menentang. Untung di depan mata sedikit terhalang.......

Akankah PMK 22 menjadi beda waktu (timing difference) atau beda tetap (permanent difference) bagi karyawan dan lulusan PT Fiskal? Hanya mereka sendiri yang bisa menjawab!

Salam,

Hendro
hendro
 27 Jun 2008
Pak Sony,

Tolong di breakdown lagi asumsi untuk Brevet B dan Brevet C karena jumlah untuk ujian lebih besar lagi. Tolong asumsi-nya ditambah, sehingga keuntungan dari penyelenggaraan bertambah.

Untuk asumsi jumlah peserta ujian per tahun, mungkin harus ada revisi sedikit karena sekarang ada pembatasan 300 pendaftar pertama (first come first serve-mungkin tujuannya supaya tidak banyak yang mendaftar untuk mengurangi persaingan) sehingga jika semua mendaftar paling banyak per periode ujian 900. Tapi menurut saya mungkin tidak sampai begitu banyak. Ambil saja setengahnya kemudian di kalikan 2 dalam setahun. Tetap besar. Ada yang bilang bahwa untuk lulus A, B, dan C serta mengulang beberapa mata ujian diestimasikan akan menghabiskan biaya sekitar 15 juta-an rupiah dalam waktu paling cepat 1,5 tahun. :0)

Tapi harus dimasukkan asumsi tambahan dari yang tidak lulus harus mengulang beberapa mata ujian yg merupakan tambahan penghasilan.

Mengenai masalah adanya dugaan pembayaran lisensi atau tidak ke DJP, mungkin ada pihak yang lebih berkompeten untuk menangani masalah ini. External Auditor, PPATK, atau Komisi Internal DJP perlu menelusuri masalah ini. Semoga rekan-rekan muda PT Fiskal, karyawan divisi pajak, dan calon peserta ujian yang dihambat kelulusannya untuk berprofesi di bidang pajak dapat segera menguak tabir selubung ini.

Salam,

Hendro
Sony
 27 Jun 2008
Dengan terbitnya PMK22 Panitia Ujian Brevet USKP bakal kebanjiran peserta ujian, coba kita hitung keuntungan dari penyelenggaraan ujian brevet USKP untuk 1 orang peserta ujian brevet A saja :

1. Biaya pendaftaran nama = 300.000.-
2. Biaya Ujian = 2.000.000.- Jumlah 2.300.000.-

Biaya Penyelenggaraan 1 org peserta brevet A :
1. Biaya ATK = 50.000.-
2. Biaya Cetakan = 200.000.-
3. Biaya Sewa Ruangan = 200.000.-
4. Biaya Pengawas = 200.000.-
5. Biaya Tenaga Kerja lain = 100.000.-
6. Biaya Akomodasi = 250.000.- Jumlah 1.000.000.-

Jadi keuntungan 1 orang = 1.300.000.-

Peserta ujian brevet A + B + C diseluruh cabang IKPI diperkirakan ada 2.000 orang

Jadi keuntungan 2.000 peserta sekali ujian saja = Rp. 2.600.000.000.-
1 tahun diadakan 2 kali ujian, keuntungannya = Rp. 5.200.000.000.-

Perhitungan diatas dengan asumsi tidak ada BIAYA LISENSI untuk DJP.

Wa wa wa , angkanya fantastis sekali, dengan ilustrasi begini DIJAMIN PMK22 tidak akan direvisi, kecuali oleh Mahkamah Agung.
Kami mendukung upaya pak Farid dkk untuk membawa masalah PMK22 ke MA, kalo PMK22 tidak direvisi yang terkena getahnya adalah Lulusan PT Fiskal dan Karyawan Divisi Pajak.

S.E.& O
Mohon dikoreksi

Yuni
 27 Jun 2008
pak Farid salah ketik ya, maksudnya utk rekan2 yg kontra PMK22, ada khabar baik, PMK22 sudah digodok mau dibawa ke MA.
Wendah, akhirnya khabar yg kita tunggu2x datang juga, a ha .... semangat !!!
farid
 27 Jun 2008
rekan-rekan pro PMK 22/2008
ada kabar baik, menurut sumber yang terpercaya PMK 22 sedang digodok untuk diajukan ke MA mohon doa dan dukungannya salam
hendro
 27 Jun 2008
Sekali lagi,

Jangan takut sama yang tua-tua. Mereka sebenarnya tidak ada gigi-nya.

Karena memang mereka tidak perlu ditakuti karena sudah tidak punya kekuasaan, dan karena mereka memang sudah tidak punya gigi lagi dalam arti sebenarnya :0)

Salam,

hendro
hendro
 27 Jun 2008
Untuk rekan2 Muda Ortax dan Organisasi Profesi yang ingin perubahan,

Jangan takut sama yang tua yang anti perubahan atau senang dengan status quo. Mereka tidak berani bersaing dengan yang muda, yang secara phisik dan pengetahuan pasti lebih segar dari yang sudah out of date.

Sekali lagi, saya dukung kalian untuk bergerak. Saya yang sudah berumur tahu diri, memberikan jalan kepada yang memang lebih mampu.

Selamat berjuang!!

Salam,

Hendro
abinzz
 27 Jun 2008
kan ada iklannya mbak wendah..
kalo yang muda kurang di dengar..
jadi harus pasang muke toku (tua) gitu...
haha!!..
hari gini SENIORITAS!!!... BASI!!!...
SKILL MODE ON!!!...
wendah
 27 Jun 2008
beruntunglah masih ada org2 seperti pak hendro dn teman2 ortax yg konsisten mengikuti perkembangan polemik pmk22...

teman2 mahasiswa, tidakkah kalian malu.. sampai perlu diingatkan seperti itu??

kita ga beda jauh sama ank2 sekolah yg masih harus diarahkan, masih harus disuapin hny utk SADAR, BANGUN dan BERANI BICARA..

jng sampai kita jd penerus dr generasi2 atas yg zalim donk!!

MALU !!! (itu kata yg paling tepat)

wendah
 27 Jun 2008
yth. pak hendro,

saya setuju dng pendapat bapak. yg muda yg harus maju, harus berani melawan mereka2 yg sudah "tua" namun masih saja haus akn kekuasaan dn uang dng jalan yg salah..

namun kenyataanny pak, saya rasa mhsw sudah kehilangan taringnya,
mereka ga berani hanya dengan alasan tidak mengerti, "ketinggian" topik bahasannya lah, takut salah lah... takut inilah.. takut itulah.. kebanyakan TAKUT !!!

mungkin bapak bisa melihat koment saya tempo hari, itu gambaran kecil kondisi mhsw fiskal thd pmk 22pak.. TAKUT, GA KONSISTEN, MANDEK, JAGO TEORI drp PRAKTIK !!

doakan kami pak, kami (mhsw2 fiskal) yg pro REVISI PMK 22 insya Allah akn berusaha mengajak teman2 utk bergerak, smoga rencana ini bisa terealisasikan.. amin..

maaf jika ada kata yg kurang berkenan, ini hanya sedikit gambaran kekecewaan saya.

"kalau ad niat yg kuat dng langkah yg benar dn demi tujuan yg baik, insyaAllah kita tidak perlu TAKUT utk PERUBAHAN !! BERGERAK !!"
hendro
 27 Jun 2008
Pak Sony,

Ada 2 hal menanggapi komentar Bapak,
1. Pengalaman 40 tahun-50 tahun tanpa belajar terus menerus mengikuti perkembangan terkini dan tanpa punya pengetahuan konsep pajak yang baik dapat menyebabkan praktik yang salah yang dijalankan.

2. Mengenai pemalsuan umur supaya lebih muda, mirip seperti pemain bola yg sering memalsukan umur agar bisa ikut kompetisi dengan yg di bawah umur.

3. Memang old generation yg seperti ini ini harus diberantas, karena anti-modernisasi administrasi pajak.

4. Segera bersihkan organisasi profesi dari yang anti terhadap generasi muda di bidang perpajakan.

Regards,

Hendro
Sony
 27 Jun 2008
Pak Hendro, mohon info nya mengenai " old generation " , mereka dapat menjadi konsultan pajak dasarnya apa ya ? saya denger pendidikan mereka non PT Fiskal dan tidak melewati ujian USKP lagi ?
Katanya mereka seperti karbit yang matang sendiri oleh pengalaman aja ? Mereka hanya "mendaftar saja" untuk menjadi konsultan pajak ?
Peraturan membolehkan mereka menjadi konsultan pajak sampai umur 70 th tapi banyak diantara mereka yang memalsukan tanggal lahirnya menjadi lebih muda supaya bisa lebih lama lagi menjadi konsultan pajak , wah wah SERAKAH sekali. Malah sekarang tidak mau merestui kalo PMK22 direvisi, keenakan ya ... kejam sekali tega melihat karyawan menjerit ... orang tua tidak tahu diri, payah ...
Seingat saya "old generation" yang ini yang belon direformasi dinegeri kita .
hendro
 26 Jun 2008
Pak Sony,

Harus-nya rekan-rekan Ortax yang baru lulus atau belum lulus PT Fiskal yang lebih berkepentingan terhadap masa depan mereka. Kalau sama masa depan mereka sendiri mereka tidak perduli, buat apa masuk PT Fiskal? Kenapa harus mereka? Karena sepertinya petinggi PT Fiskal tidak peduli terhadap masalah ini, padahal mereka bisa dapat gaji/honor kalau ada mahasiswa/i. Bagaimana mau dapat mahasiswa/i kalau PMK 22 dijalankan dengan konsekuen?

Buat rekan-rekan muda Ortax yang tidak setuju dengan PMK 22, segeralah konsolidasi mengingat adanya jatuh tempo pengajuan uji materi ke MA.

Meskipun saya sudah berumur, tapi saya mendukung generasi muda untuk maju. Hal ini juga saya sampaikan agar generasi muda organisasi profesi agar jangan sampai terus berada di bawah ketiak orang-orang tua! Sudah saat-nya generasi muda diberikan kesempatan untuk maju, yang tua alias "old generation" yang tidak melalui seleksi test harap minggir! Jangan menyusahkan orang muda untuk maju!!!

Salam,

Hendro

wendah
 26 Jun 2008
makasih pak hendro udah ingetin kita2..
insya Allah, BISA!!
Sony
 26 Jun 2008
Pak Hendro, Sudah sejauh mana persiapan Uji Materi ke MA ?
Berdasarkan hasil analisa para advokad, mereka berkesimpulan : PMK22 bertentangan dengan PP.80/2007 dan peraturan perundangan yang terkait.
Ayo, buruan pak Hendro segera ajukan ke MA, temen2 sudah ngak sabaran nich !!
hendro
 25 Jun 2008
Rekan-rekan OrTax,

Sekedar mengingatkan, batas waktu uji materi ke MA adalah 6 bulan sejak PMK 22/2008 terbit tanggal 6 Februari 2008. Jangan lupa yach!

Salam,

Hendro
theodora
 25 Jun 2008
dear wuriant,
akuntan publik sama konsultan pajak berbeda. kalau akuntan publik melakukan audit concernnya kepenyajian dari laporan keuangan perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK apa belum dan tidak 100 % transaksi yang dicek hanya angka yang materialnya mencakup 50 % dari jumlah di tiap-tiap account.
sedangkan konsultan pajak mengaudit untuk menyatakan kebenaran apakah transaksi tersebut memang benar2 ada dan sudah dibukukan sesuai dengan essensinya, tapi bagaimanapun juga untuk mengetahui apakah yang dibukukan sudah benar dan sesuai dengan essensinya yah yang tahu ya hanya org perusahaan jadi betapa pentingnya divisi tax di perusahaan untuk mengindentifikasi setiap transaksi di perusahaan apakah sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. kata pak sugeng yang leboh percaya dengan karyawan akuntansi dan perpajakan saya setuju.
Sugeng
 25 Jun 2008
Akuntan tugasnya menyusun Neraca & Laba Rugi sedangkan Konsultan Pajak tugasnya membuat Koreksi Fiskal. Lebih sulit dan nyelimet menyusun Neraca dan Laba Rugi dari pada membuat Koreksi Fiskal.
Tuas Konsultan Pajak yang membuat Koreksi Fiskal saja Koq sekarang diributkan ya ? bisa jadi heboh gini... Sampai - sampai Menteri Keuangan merasa perlu untuk " mengamankannya ".
Saya lebih percaya dengan karyawan bagian akuntansi dan perpajakan.
Sony
 24 Jun 2008
Akuntan Publik tidak dapat berperan sebagai Konsultan Pajak / Tidak dapat menjadi Kuasa WP, sebaliknya kalau Konsultan Pajak dapat berperan sebagai Akuntan (Publik) , boleh menangani WP untuk semua urusan (borongan) dari laporan Keuangan sampai koreksi fiskal.
Rekan2 tolong jelaskan , bagaimana ini ?
wuriant
 24 Jun 2008
peran dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan juga harus diperhitungkan, karena bila laporan keuangan sudah teraudit dengan hasil yang fairly, perusahaan tidak membutuhkan konsultan pajak lagi kan.
Yuni
 23 Jun 2008
Wendah, iya sampai sekarang belon ada khabar dari senior2x kita apa PMK22 udah diajukan ke MA ? apa ya hambatannya ? gimana ceritanya FE ? kita harus tetap sabar menanti... tetap ikuti ortax ... semangat !!!
David
 23 Jun 2008
Untuk mendapatkan pekerjaan, emang butuh uang , IKPI melihat peluang ini ...
abinzz
 22 Jun 2008
terimakasih pak AdeR,,

mudah2xan rekan2x Ortax yang mendukung PMK 22 Paham dan dapat brpikir Jernih.. apa alasan kami2x ini yang tidak sependapat dengan PMK 22..
AdeR
 22 Jun 2008
Ini jawaban buat pertanyaan pak Abinzz,

1. Landasan hukum USKP : KMK No.485/KMK.03/2003
2. Yang wajib ikut ujian USKP : bukan lulusan PT Perpajakan
3. IKPI : belum independent
4. IKPI : belum merangkul lulusan PT Perpajakan atau instansi yang lainnya
5. IKPI : hanya diakui oleh DJP / Dep Keu
6. Peranan IKPI dalam penyusunan UU Perpajakan : tidak tahu
7. Kalau sudah lulus PT Perpajakan tidak perlu lagi ujian USKP
8. Konsultan Pajak Yang Belum S 1 : diwajibkan menempuh S 1 dan ujian USKP lagi.

Pak abinzz perlu data apa lagi supaya PMK22 dapat segera direvisi ?
Tedy
 21 Jun 2008
Pendaftaran ujian USKP yg full banget, bukanlah hal yang istimewa karena dinegeri ini pengangguran kian banyak, yang ada dibenak para pelamar ujian USKP adalah mendapatkan pekerjaan, bukannya kompetensi untuk menjadi seorang Konsultan Pajak.

Pemerintah hendaknya kembali lagi ke fitrah nya , yang sebenarnya berkompeten untuk menjadi seorang Konsultan Pajak adalah mereka yang berasal dari Lulusan PT Program Studi Perpajakan. Jadi sejak awalnya mereka yang memilih PS Perpajakan sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang Konsultan Pajak ( Kuasa WP ).

Dalam perkembangannya, kebutuhan Kuasa WP tidak berimbang dengan permintaannya, maka diberikanlah kesempatan kepada lulusan PT lain untuk menjadi seorang Kuasa WP dengan syarat harus menempuh matakuliah tertentu dari program studi perpajakan.

Terbitnya PP.80/2007 mungkin adalah niat dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut diatas, tetapi sayang dicederai oleh PMK.22/2008.


theodora
 20 Jun 2008
abinzz saya juga tidak bisa jawab pertanyaan anda terlalu berat. mungkin menurut pak Sugito ada benarnya karena tidak biasanya Pendaftaran Baru Ujian USKP full banget. Wah jadinya bagaimana ini kita kalau PMK 22 masih belum dicabut juga.
poernama
 20 Jun 2008
abinzz yang baik,
maaf, dari pertanyaan yg anda lemparkan kpd rekan2 , sy melihat tidak seperti orang yg awam ya? he2
sy hanya menanggapi saja, tdk kuasa untuk menjawab satu per satu pertanyaan sdr.
terimakasih juga utk pak guru Bastian, atas ilmunya.
salam
maju terus komunitas pajak indonesia!!
abinzz
 20 Jun 2008
saya ingin bertanya nih ke rekan2x Ortax:
kalau berkenan tolong di jawab yah.. (anggap saya orang awam perpajakan :D)
1. Apa Landasan Hukum Ujian USKP??.. (misal seperti Akuntan ---> akt, di dunia sudah terkenal seperti AICPA,dsb. apakah ada kaitan Perpajakan Internasional dgn IKPI??.. atau IKPI statis dengan Pedoman penilaian sendiri??)
2. Siapa saja yang pantas menurut rekan2x yang wajib USKP??
Lulusan PT. Fiskal/Pajak, Lulusan Akuntansi, Lulusan Fak. Hukum, Sarjana Teknik (mungkin) atau Jurusan2x lain??..
apakah adil Lulusan PT. Fiskal (konsentrasi pajak) harus mengambil kembali Sertifikat konsultan pajak (Brevet)??.. kuliah bertahun2x tak ada pengakuan sedikitpun??.. lalu untuk yang sudah berpengalaman kerja??.. misal seseorang sudah berkecimpung selama 10tahun dibidang pajak tanpa mengantongi sertifikat brevet harus ujian brevet??
3. Se-Independent apakah IKPI??..
4. Sudahkah IKPI merangkul rekan2x,pemerhati dan aktivis (tax staff dan konsultan) dibidang pajak??.. (dalam hal ini menyeluruh atau parsial??)) kalau sudah saya minta contoh langkah nyata!!..
5. Sejauh mana pengakuan Negara, instansi pemerintah, instansi swasta dan instansi2x terkait dengan IKPI??.. (saya berharap ada pengakuan beberapa Negara Lain)
6. Apa PERANAN IKPI dalam perumusan UU Perpajakan Indonesia?? (all Taxes atau cuma sebatas KUP bagian Kuasa Pajak saja?)
7. Apakah perpajakan sama seperti Advokat yang harus mengambil spesialisasi??..
8. Untuk yang sudah memiliki sertifikat brevet A-B tapi masih mengikuti aturan lama (belum lulus S1) bagaimana perlakuannya??..

(maaf yah kalau terlalu panjang "harap maklum" saya sedang menempatkan diri sebagai orang awam di.bid.perpajakan)
mohon jawaban dan tanggapanya -thx-
Sugito
 20 Jun 2008
Yth.Theodara
Benar apa yang dikatakan oleh pak Hendro, Ujian USKP merupakan bagian dari skenario terbitnya PMK22 untuk mengisi pundi kas penyelenggara ujian.
Kasihan dengan mereka yang sudah lulus PT Perpajakan menjadi sia-sia...
Tedy
 20 Jun 2008
Theodara, yang berminat dengan ujian sertifikasi IKPI bukan lulusan PT Fiskal, lain dengan mereka yang lulusan PT Fiskal atau mereka yang sudah bekerja sbg karyawan divisi pajak atau yang sudah berprofesi sebagai Kuasa WP, dgn terbitnya PP 80/2007 sebenarnya kembali membawa harapan tetapi dgn terbitnya PMK22/2008 harapan tersebut menjadi sirna, betapa kecewanya mereka ....
wendah
 19 Jun 2008
mba yuni...

pertanyaan saya belum terjawab nih..
wendah
 19 Jun 2008
daftar ujian kok dijadikan ladang uang..

gimana bangsa kita mau maju??? ada celah sedikit langsung sergap..

waduh...waduh...

kapan semua ini berakhir??
sakiiiiitttt... saaaakiiiiit...
hendro
 19 Jun 2008
Theodora,

Berarti tujuan dari PMK 22 tercapai, yaitu pundi-pundi organisasi profesi bertambah dengan adanya pendaftaran ujian.

Setelah pundi-pundi terisi, digunakan untuk apa yach? Sudah bisa ditebak lach :0)

Herman
 19 Jun 2008
Saya sependapat dengan pak Bastian, intinya adalah substansi suatu peraturan perundangan yang baru terbit harus sinkron dengan substansi peraturan perundangan sejenis yang terlebih dulu sudah ada.

Prinsipnya suatu peraturan perundangan yang baru terbit tidak boleh diberlakukan surut karena akan merugikan pihak-pihak yang sebelumnya "memenuhi persyaratan" menjadi "tidak memenuhi persyaratan" lagi dengan segala akibatnya karena terbitnya peraturan perundangan yang baru tersebut.
theodora
 19 Jun 2008
teman-teman,

saya lihat banyak dari pegawai perusahaan (tidak hanya para pegawai di konsultan pajak) ambil ujian sertifikasi konsultan pajak IKPI dan di forum pajak banyak sekali yang menanyakan UJIAN USKP tersebut. wahhh...wahhh...
bastian
 19 Jun 2008
Teman - Teman,

Apabila ditinjau dari UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PMK22, pasal yg mengatur mengenai Karyawan sebenarnya tidak sejalan dengan UU 13/2003 tersebut.

Bab III Pasal 5 UU 13/2003 : Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

PMK 22 membatasi pekerjaan karyawan, hanya boleh bekerja dibagian perpajakan sebuah perusahaan dengan omzet maksimal 2,4 M/tahun. Bukankah ini bertentangan dengan UU No.13/2003 Bab III Pasal 5 ?

Bab I pasal 1 angka 15 UU No.13/2003 : Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Ini berarti tanggung jawab seorang karyawan divisi pajak adalah kepada perusahaan tempatnya bekerja, bukan kepada pihak lainnya. Mengapa Menteri Keuangan yang mengarahkan persyaratan kerja seorang karyawan ?

PMK 22, pasal yang mengatur Karyawan bertentangan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hirarki UU lebih tinggi dari PMK , maka PMK 22 batal demi hukum.

Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang sempurna , tolong teman-teman membantu mengoreksinya.

Salam,
Bastian Handrawan
David
 18 Jun 2008
Urusan Pemeriksaan Pajak merupakan "Ladang Subur" buat Konsultan Pajak, Karyawan Divisi Pajak siap-siaplah angkat koper.-
Yuni
 17 Jun 2008
pak Abinzz, pak Sony, Mira, olive , Wendah , temen2x lainnya , kita lanjutkan diskusi kita ya, pak bastian mau kan menanggapi pertanyaan kami2x ini ? Semangat !!!
Yudi09
 16 Jun 2008
Karyawan sebagai contact person, sama juga dengan KURIR DATA, ngak mau ah !
AdeR
 14 Jun 2008
Karyawan divisi pajak sudah menghabisi banyak tenaga, waktu dan uang menyelesaikan kuliah Administrasi Fiskal menjadi sia -sia tidak dapat mewakili perusahaan pada waktu pemeriksaan pajak, apakah kurikulum Administrasi Fiskal yang dibuat oleh Perguruan Tinggi itu salah sehingga masih diperlukan brevet lain lagi ? Apakah pendidikan brevet pajak IKPI memang dirancang khusus untuk menghadapi fiskus pada waktu pemeriksaan pajak ?
bastian
 13 Jun 2008
Yth. pak Wiguna

Memang belum semuanya mengetahui ada PMK22, mulai dari WP/Perusahaan, Karyawan, lulusan PT Fiskal sampai ke Fiskus sendiri, terkecuali Konsultan Pajak, mereka semua sudah mengetahuinya karena konsultan pajak diuntungkan oleh adanya PMK22 tersebut.

Kemungkinan juga Menteri Keuangan belum mengetahui persis permasalahan PMK22 dan dampaknya karena adanya hambatan birokrasi di Departemen Keuangan sehingga sampai sekarang PMK22 belum direvisi, tapi mudah-mudahan kita berharap tidak lama lagi PMK22 akan direvisi. semoga.
wiguna
 12 Jun 2008
pak bastian.. perusahaan saya saat ini sedang mengalami pemeriksaan LB. kebetulan KPP di setempat belum modern sehingga perusahaan saya diperiksa oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). entah mereka belum mengetahui atau apa, mereka tidak meminta konsultan pajak untuk menangani pemeriksaan ini. mereka justru meminta karyawan dibagian pajak perusahaan yang menangani pemeriksaan ini yang kebetulan di bagian saya. apakah karena KPP belum modern sehingga PMK 22 tidak berlaku?
bastian
 12 Jun 2008
Yth. Poernama & Mira

Kuasa kepada karyawan dalam hal urusan apa ?

Pengalaman saya dibeberapa KPP dan informasi dari temen-teman praktisi pajak bahwa untuk urusan rutin misalnya penandatanganan faktur pajak & SPT masih boleh oleh karyawan. AR juga sering minta informasi dan koreksi apabila ada kesalahan / kekurangan data perusahaan kepada karyawan. Dalam hal ini karyawan hanya sebagai "contact person" perusahaan.

Lain halnya dengan "urusan tertentu" misalnya pemeriksaan pajak maka fiskus akan minta brevet IKPI, apabila karyawan tidak mempunyai brevet IKPI, fiskus akan minta karyawan tsb didampingi oleh direktur perusahaan pada waktu karyawan memberikan keterangan.

Ada direktur perusahaan yang bertanya kepada fiskus kenapa harus begini ? diberi informasi bahwa sekarang ada peraturan baru ( ..maksudnya PMK22), apabila tidak mempunyai waktu maka perusahaan dapat menunjuk seorang Konsultan Pajak untuk mewakilinya memberi keterangan kepada fiskus.

Demikian, mohon teman-teman dapat aktif di ORTax, kita bisa berbagi pengalaman diforum ini, ok ?

Salam
mira
 11 Jun 2008
Very Nice Article...

Saya juga sama seperti Pak poernama, sampai saat ini aturan tersebut belum berpengaruh di kantor saya. Apakah dikemudian hari hal ini membahayakan ? mohon bimbingan teman2
poernama
 11 Jun 2008
Pak Bastian,
Terimakasih artikelnya, sdh lama sy tdk bkunjung ke ortax, wah sekarang sudah semakin byk ya membernya, selamat dech bwt ortax,
pak Bastian, kalo boleh saya kasi komentar, sebetulnya dalam praktiknya, kuasa oleh karyawan hingga saat ini kok masih bisa yah pak? apakah belum merata seluruh kpp, dan jika masih berlanjut, urusan pajak yg dilakukan oleh kary pajak, apakah sanksinya pak? bagi rekan2 lain mohon tanggapan, dan maaf kalo tatabahasa saya kurang berkenan, :) tks.
AdeR
 11 Jun 2008
Kepiawaian Konsultan Pajak telah teruji dalam hal melobi hingga dapat menelorkan PMK 22 dan mempertahankannya sampai dengan sekarang, tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkannya kecuali Mahkamah Agung.
Yudi09
 10 Jun 2008
Yth.Pak Abinzz,
Gmn tuh kelanjutan cerita tentang upaya hukum yang dilakukan oleh pak Darussalam ? Gmn tuh cerita pak dikdik ? Ceritain donk
Yuni
 10 Jun 2008
Pak Abinzz, ma kasih ya, tanggapannya aspiratif n realitis, tanggapan yg kaya gini yg kita butuhkan, info yg realitis ini jadinya kita2 ini tau ada apa di KPP n di fakultas, aku juga denger dari temen yg karyawan kalo AR lebih seneng dg tax staff, abis konsultannya ngak nguasai data pers sih, masih mau nyontex dg tax staff juga, emang ngak perlu turun ke jalanan.

Wendah, kalo gitu kita belum ketemu temen2 senior yg punya idealis mau bawa PMK22 ke MA ya, dicobain aja apa yg dibilangin pak Abinzz.... semangat !
wendah
 9 Jun 2008
sulit mas abinzzz, tp nanti saya akn coba...

terima kasih atas sarannya... semangat!!
abinzz
 9 Jun 2008
Bukan maxud membantah Tulisan Mba` Yuni,, Sejujurnya saya memang tidak bisa apa2x, makanya di tulisan saya terdahulu saya tulis
adalah forum untuk menyuarakan Aspirasi ini, misalnya dalam pengumpulan tanda tangan atau semacamnya.. saya kira tidak perlu sampai Demonstrasi ke Jalan lah,
minggu lalu saya ke KPP dan bertemu AR disana, Mereka bilang Perusahaan Lebih baik menggunakan Tax Staff Ketimbang menggunakan konsultan (bukan kata saya loh)..
mungkin ada rekan2x Ortax yang lain yang ingin Memfasilitasi??

untuk mba Wendah,, sabar yah.. mungkin bisa bertanya pada KAJUR atau kepala departemen Administrasi.. Mungkin Mereka Tidak Terlalu peduli lagi dengan JURUSAN FISKAL karena berita yang saya dengar FISKAL 2008 atau 2009 akan Pindah Fakultas KE Fakultas Ekonomi Mba Wendah.. coba lah anda kumpulkan teman2x anda dan bilang ini Masalah "Masa Depan Mahasiswa FISKAL"
wendah
 8 Jun 2008
Begini mba yuni,
Pernah sekali diadakan seminar “kupas tuntas PP 80 dan PMK 22” yg diadakan oleeh KOSTAF FISIP UI ( kelompok studi adm. Fiskal), ada kok beritanya di INSIDE TAX edisi 06 april 2008 hlmn 28, dengan narasumber pak darus, ibu ning rahayu (dosen fisip kalau tdk salah), ibu anita apriyanti selaku lulusan fiskal, bapak widi widodo, dn pak sriadi setyanto (dari depkeu kalau tidak salah). Seminar itu dihadiri baik oleh mhsw d3 maupun s1. Di seminar itu, mereka MENCECAR pmk 22 dng argumntasi2 mrk. pak darus, bu ning, serta bu anita pun mengajukn pendapat mrk bhw pmk 22 MEMBATASI HAK LULUSAN PT. Lain halnya dng pak sriadi (secara beliau dari Depkeu gitu loh!). Namun, sy pikir... semua GAUNG ARGUMENTASI mhsw berakhir di seminar itu, MENTOK !! setelah itu, setiap saya bertanya ke teman2 seangkatan atau senior ttg polemik ini, mereka terkesan acuh, bhkn saya rasa REALISASI mereka kurang dalam memperjuangkan direvisinya pmk 22 ini.
JUJUR mba yuni, saya di jur. Fiskal ibarat “bayi baru lahir”. Dengan posisi sy sebagai mhsw angkatan 2007, sy saja baru sekali diajar oleh dosen “pajak” yakni bapak safri nurmantu. dalam perkuliahan pun, beliau tidak pernah mmbahas mengenai polemik ini.. (mungkin beliau pikir, kami “belum cukup umur” kali ya?? Sy juga tidak tahu). Apalagi dengan dosen2 fiskal lainnya, yg notabene sy tidak pernah bertatap muka dengan beliau2...
JUJUR lagi mba... untuk mengingatkan teman2 satu angkatan mengenai PMK 22 rasanya SANGAT SULIT. Saya berusaha dengan segenap tenaga utk memacu SEMANGAT dn KONSISTENSI mereka mengenai pmk 22, namun mereka cenderung acuh. Apalagi dengan senior saya, yg notabene akses komunikasi sy ke mereka sgtlah jarang dn terbatas, paling tidak..hny senior2 tertentu yg bisa sy ajak berdiskusi ttg pmk 22. Saya pun berusaha mengajak teman2 untuk aktif di forum ortax, setidaknya mereka bisa mengajukan saran dn pendapat mereka di sini, TAPI ada saja alasan2 mereka yg menurut saya hal itu tidak bisa menghalangi mereka utk aktif di forum ini. padahal ini erat kaitannya dengan MASA DEPAN mereka ?!!
BAHKAN teman2 sy seangkatan saja, mereka baru tahu kalau ada POLEMIK PMK 22 melalui seminar itu, BAYANGKAN!!! Sungguh terlalu.. (atau karena mereka maba kali ya?)
Sekali lagi, JUJUR, di sini saya hanya sebatas mahasiswa baru fiskal yng pengetahuan dn pengalaman saya tidak sebanding dn sehebat teman2 ortax. Tapi hal itu tidak membuat sy patah arang mengingat posisi saya sebagai MAHASISWA FISKAL dn polemik ini berkaitan dengan NASIB JURUSAN saya. Jd setidaknya saya bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap polemik ini dng aktif di forum ortax. Saya mohon maaf sebesar2nya atas keterbatasan ini.
Intinya, saya kurang tahu dengan kebijakan univeristas ttg polemik ini, tapi nanti sy akan coba mencari tahu ATAU ada teman2 ortax yg bisa mmberikan jawabannya?
Untuk PAK DARUS dn PAK DANNY, bisakah bapak menjawab pertanyaan saya, mba yuni, atau pak david, ttg PENGAJUAN PMK 22 ke MA? Langkah konkrit apa yg bisa kita lakukan? Sebegitu hebatkah pengaruh IKPI?? Sungguh terlalu !!
Bagaimana dengan PAK BASTIAN?
Apakah perlu kita turun ke jalan utk mengaspirasikan TUNTUTAN kita?
Mohon jawabannya.
Maaf jika ada kata yg kurang berkenan, terima kasih.
David
 8 Jun 2008
Kami kira semua komponen Kuasa WP yang berasal dari "Bukan Konsultan Pajak" harus bersatu padu memperjuangkan perubahan PMK22 karena jelas tidak sejalan dengan PP.80/2007.

Baca kembali tanggapan pak dikdik07 tgl.15 Mei dibawah ini yang mengutip dari hukumonline.com dengan judul "Para Konsultan Pajak Keki Lantaran Terbatasi PMK Kuasa Hukum Pajak" , ahli pajak yang terkemuka dinegeri ini berpendapat PMK22 keliru harus direvisi. Silahkan membaca.
Sony
 7 Jun 2008
Yth.Wendah & Yuni

Kalau saya pikir yang lebih tepat harusnya pihak Universitas yang diajak tampil dimuka untuk mengatasi polemik PMK22, karena universitas punya otoritas. Kalau pak Danny dan pak darussalam hanya memberikan pencerahan kepada kita apa sebenarnya yang terjadi seputar Kuasa WP, mereka tidak punya otoritas dan kepentingannya.
David
 7 Jun 2008
Saya juga prihatin, PMK22 sudah berlaku 4 bulan tapi belum juga direvisi, padahal argumen pak Danny dan pak Darussalam sudah tepat. Mengapa beliau berdua enggan mengangkat PMK22 ke MA ?

Jangan sampai terjadi seperti lagu : " kau yang mulai, kau yang mengakhiri "
Semoga saja TIDAK !
Yuni
 7 Jun 2008
Wendah, kelihatan belum dibawa ke MA, senior2x kita yg suaranya lantang seperti pak Hendro, pak Sambudi, pak Nurdin, pak Farid, pak abinzz, pak didkdik tidak bisa berbuat apa2, coba dibawa ke MA ya mbah wendah, aku pikir sekali langkah aja udah selesai. dan orang ahli seperti pak Danny dan pak Darussalam juga ngak berani ngambil langkah ke MA, mungkin ada yang ditakuti oleh mereka berdua ya, mungkin mereka takut ama seniornya ya. pengaruh IKPI emang kuat, IKPI pasti pakai strategi , org pintar aja seperti pak Danny dan pak Darussalam dibuat tak berdaya ya. kita tunggukan aja mba wendah, kalo dosen2x wendah gimana komentarnya ?
wendah
 6 Jun 2008
mba yuni.... ajak sih ajak... tapi gimana caranya mba? sudah ada yg menghadap MA?

mohon dijawab ya mba, saya butuh pencerahan.
Sugito
 6 Jun 2008
Yth.Jeffry,

Jangan menghina Lulusan PT Perpajakan dan karyawan, keahlian mereka melebihi konsultan pajak, kalau PMK22 tidak membatasi omzet perusahaan, mereka justru lebih berperan dari pada konsultan pajak yg kerjaannya hanya lobi melobi saja.

Kalau ada pemeriksaan pajak , karyawan dapat menjelaskan sendiri dgn pemeriksa dan BILA DIPERLUKAN dapat didampingi oleh Lulusan PT Fiskal yang memang punya keahlian mendesain sistem akuntansi/pajak perusahaan, tidak seperti konsultan pajak yang hanya melobi saja.
Yuni
 6 Jun 2008
Yth. Wiguna,

Pak, jangan patah semangat, ayoo bangkit , bangkit , kita harus optimis. lawan itu PMK 22. Jangan ngajak temen2x ikut loyo, mari kita tatap masa depan tanpa dihalangi oleh PMK22, ajak temen2x bawa PMK22 kehadapan pengadilan Mahkamah Agung, Ayo bangkit, bangkit,bangkit..... hapus PMK22 !!!
hendro
 5 Jun 2008
Yth Jeffry,

Bisa tolong lebih spesifik dari sisi mana PMK 22 dapat menjadi cambuk profesionalisme petugas pajak? Saya belum jelas. Tapi mohon jangan pakai perumpamaan yach.

Thanks

Hendro
jeffry
 5 Jun 2008
dengan terbitnya PMK 22 dapat dijadikan cambuk bagi petugas pajak agar lebih profesional
Sony
 5 Jun 2008
Bapak/Ibu Wiguna,

Nasehatnya saya terima, baik sekali.
Terimakasih atas pencerahannya.
wiguna
 5 Jun 2008
Pak Sony... sebenarnya pendapat saya disini bukanlah untuk mencari benar atau salah. adanya PMK 22 sudah pasti mempunyai dampak buruk bagi karyawan pajak. Namun apakah dengan kita protes mati-matian Pemerintah langsung merevisi PMK tersebut ? usaha protes tersebut bagus, tapi kenyataannya suara kita tidak didengar sama sekali. maksud saya kita jangan hanya berdiam diri merenungi nasib kita, tapi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk akibat pelaksanaan PMK 22 ini. ada pepatah "jangan menaruh telur hanya dalam satu keranjang". menjadi seorang ahli pajak itu profesi luar biasa pak. dia tidak hanya ahli dalam pajak. tapi juga dibidang akuntansi, manajemen, bahkan perencanaan. itu maksud saya pak bahwa kekuatan keahlian kita bukan hanya di pajak. jadi kembangkanlah diri kita. mudah-mudahan pendapat saya bisa diterima rekan-rekan semua.
Sony
 5 Jun 2008
Bapak/Ibu Wiguna

Anda salah lagi, justru dengan adanya PMK22, lulusan PT Fiskal dan karyawan divisi pajak perannya diganti oleh konsultan pajak. Untuk urusan tertentu misalnya pemeriksaan pajak, maka perusahaan yang omzetnya diatas 2,4M/tahun diharuskan memakai jasa konsultan pajak.

Coba dibaca tulisan pak Danny dan pak Darussalam pada halaman lainnya Hot Issue , 1. Ada Apa Dibalik Kuasa Wajib Pajak 2. PP 80 VS PMK 22. Ada sejarah Peraturan mengenai Kuasa WP dan analisanya hingga terbitlah PMK22 yg diskriminatif.
wiguna
 5 Jun 2008
saya sependapat dengan pak Sugito. mana mungkin konsultan pajak bisa menjalankan semua fungsi perpajakan pada suatu perusahaan. menurut saya bagaimana pun dampak terbit PMK 22, tetap tidak bisa menggantikan fungsi karyawan dan lulusan PT pajak.
Sugito
 5 Jun 2008
Usulan Pembagian Tugas Kuasa WP :

I. Lulusan PT Pajak : Bagian Tax Planning, Tugas 1. mendesain sistem akuntansi/pajak suatu perusahaan 2. Mendampingi karyawan bagian perpajakan bila diperlukan.

II. Karyawan : Bagian Perpajakan, tugas 1. Mengerjakan tugas sehari-hari yaitu mulai dari jurnal pembukan sampai laporan keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan, membuat SPT Masa dan SPT Tahunan 2. Memberi keterangan kepada fiskus dan bila diperlukan didampingi oleh Bagian Tax Planning.

III. Konsultan Pajak : Bagian Pusat Informasi dan Dinas Luar, Tugas : 1. Urusan Lobi Melobi 2. Menyampaikan SPT ke KPP 3. Memberi penjelasan kepada bagian Tax Planning dan Karyawan Perpajakan tentang suatu peraturan/perundangan perpajakan.

Dengan pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing2 tsb. mudah-mudan tidak akan ada lagi ribut2 diantara mereka.
Sony
 5 Jun 2008
Wiguna, dengan adanya PMK22 mana mungkin lulusan PT Fiskal dan karyawan bisa bersaing dengan konsultan pajak, orang bergerak aja udah ngak bisa, kita-kita ini sudah dibelengu , kita diarahkan jadi kurir, jangan ngaco ah ..

PMK 22 ingin mematikan Lulusan PT Fiskal dan Karyawan.
wiguna
 4 Jun 2008
tidak pak sony. saya menghargai konsultan karena memang tidak mudah untuk menjadi seorang konsultan. saya pun lulusan PT Fiskal. Maksud saya dengan adanya PMK 22 ini kita sebagai karyawan Divisi Pajak untuk lebih mematangkan diri. buktikan bahwa kita tidak kalah dengan Konsultan. kalau bisa kita berpersepsi seperti ini, ' perusahaan tidak akan jalan tanpa ada saya ". :)
wendah
 4 Jun 2008
tenang mba yuni,,,
saya mah ga dapet BLT atuh,
kalopun dapet..BLT mah ga mempan utk mengubah PRINSIP saya untuk MENGHUJAT pmk22... prinsip saya itu tidak akan berubah!!! sampai pmk22 DIREVISI !!
katakan TIDAK pada PMK 22 !!


wendah, mahasiswa fiskal yg tidak mau menjadi KURIR.
Sony
 3 Jun 2008
Pak Wiguna, tolong hargai juga donk lulusan PT Fiskal, jagan hanya menghargai Konsultan Pajak aja, apa pak Wiguna sikapnya telah mendua ? Sikap kami tidak berubah, tetap menolak monopoli IKPI.
David
 3 Jun 2008
Saya juga tidak mengerti apa pertimbangan Ibu Men Keu membuat PMK22 yang melarang karyawan untuk mewakili perusahaan tempatnya bekerja ?

Andaikata perusahaan itu membayar pajak lebih dari ketentuan akibat kurangnya pengetahuan karyawan perpajakan, ya kan perusahaan yang menanggungnya , kenapa sampai pihak Fiskus yang jadi repot sehingga mereferensi Men Keu membuat PMK22 ?

Saya rasa ada udang dibalik PMK22 ? Ada temen yang tahu pertimbangan Ibu Men Keu ? Please tell me ...
idar1387
 3 Jun 2008
Saya rasa kemampuan seseorang tidaklah dilihat dari sertifikat apa yang ia sandang, yang penting implementasi ilmu yang ia mampu walaupun tanpa harus melalui pendidikan formal atau ujian sertifikasi. PMK 22/2008 sangat membelenggu kreatifitas dan kemampuan seseorang. Karyawan pajak sebuah perusahaan jauh lebih mengerti detail transaksi perusahaan ketimbang konsultan pajak. Hapus PMK 22/2008....
bastian
 3 Jun 2008
Yth. wiguna

Kita tidak boleh melupakan :

- Selain Konsultan Pajak, Kuasa WP adalah juga Lulusan PT
Perpajakan.

Barisan Pendukung DJP : 1. Konsultan Pajak 2. Lulusan PT Perpajakan 3. Karyawan 4. LBH Pajak

Salam
wiguna
 2 Jun 2008
Mudah-mudahan para anggota DPR kita punya hati nurani.. tanpa persetujuan anggota DPR tentunya PMK 22 tidak akan disahkan.
farid
 2 Jun 2008
pak raden
...lebih baik membaca dengan teliti sebuah tulisan /Artikel baru berkomentar, ketimbang komentar tapi sebelumnya tidak membaca , atau sudah membaca tapi tetap TIDAK MENGERTI... jangan mempermalukan diri sendiri pak...
wiguna
 2 Jun 2008
Filosofi Pajak sebenarnya adalah mudah namun disulit-sulitkan oleh Pemerintah. Apalagi pajak di indonesia mengusung Self assesment yang artinya WP menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Semestinya dengan self assesment, aturan pajak sederhana saja sehingga setiap WP tahu cara menghitung pajak.. tidak seperti sekarang. karena ketidaktahuan WP terpaksa menggunakan jasa Konsultan. Sebenarnya konsultan pun tidak salah, mereka hanya mempergunakan peluang ini untuk mencari nafkah. Saya setuju dengan rekan2 Ortax bahwa karyawan Divisi Pajak lah yang mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya. Ngapain diwajibkan harus menggunakan Konsultan. Belum tentu konsultan tersebut setahu kita yang notabene sebagai karyawan perusahaan. Menurut saya Pemerintah hanya kurang tepat dalam mengeluarkan PMK 22. Konsultan pajak semestinya ditujukan hanya kepada perusahaan yang memang tidak memiliki pegawai yang menguasai perpajakan. atau untuk memberikan pendapat dalam penilaian Lapkeu suatu perusahaan seperti Akuntan Publik. Menjadi Konsultan pajak pun tidak salah, karena itu salah satu profesi yang hebat menurut saya. saya menghargai profesi konsultan. Mudah-mudahan tulisan saya berkenan untuk semua rekan2 Ortax. assalamualaikum... :>
sambudi
 2 Jun 2008
Saya membaca pendapat pak Raden kok gak jelas ya???? Ada yang bisa bantu saya?????
bastian
 2 Jun 2008
Teman - Teman ORTax,

Berikut ini saya kutipkan tentang TIDAK GAGAP TEKNOLOGI dari harian KOMPAS terbitan tgl.1/6-2008 :

" Tidak gagap teknologi. Dizaman yang serba canggih ini, ada baiknya jika anda menguasai teknologi internet, penggunaan SOFTWARE tertentu dalam proses bisnis di perusahaan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi khusus "

Tidak gagap teknologi merupakan salah satu langkah untuk menuju sukses meniti karir. Selanjutnya silahkan baca harian Kompas tersebut.
abinzz
 2 Jun 2008
Maap nih Pak Raden
saya kok gk bisa mengkonsumsi tulisan anda dengan sempurna yah..
tanggapan anda itu maksudnya apa??..

kalo anda merasa soft-ware2x pajak dan akuntansi lebih hebat dari manusianya, saya kira anda menghina TUHAN!...

anda sedang membandingkan ciptaan tuhan dengan ciptaan manusia,,
coba renungkan pak raden (bteulkah ucapan saya)

untuk temen2x smua saya kira untuk menghitung PPh Pasal 21 dan PPN atau PPh 23 dll itu tinggal di training 1minggu BERES!...

masalahnya disini kuasa WP ini sudah masuk kedalam tingkat perpajakan yang lebih tinggi...

1 lagi yang harus anda camkan!...
PAJAK tidak = MENGHITUNG

kalau anda pelajari FISKAL (KEBIJAKAN) / POLITIK!...

sama seperti jurusan anda PEMBUKUAN tidak = ACCOUNTING!...

saya kira, kalo cuma ngitung2x doang mah CEMEN pak!...
pekerjakan anak SMEA aja gk usah lulusan perguruan tinggi!...
(maaf kalau rada kerasa tutur bahasanya, karena menurut saya tulisan pak raden menghina harga diri kita sebagai karyawan divisi pajak dan sebagai manusia). thx
AdeR
 2 Jun 2008
Yth.Pak Raden

Harap pak Raden meralat statementnya, yang betul adalah :

1. Dasar hukum PMK22 adalah PP.80/2007 dan UU KUP, dasar hukum PP.80/2007 adalah UU KUP, oleh karena PP.80 hirarkinya lebih tinggi dari PMK.22, prinsipnya yg berlaku adalah PP.80.
2. WP dapat menunjuk Kuasanya bukan berarti HARUS mewakilkan kepada Kuasa WP.

Pak Raden jangan menunjukan kebodohannya, malu ah .....
Sugeng
 1 Jun 2008
Pak Raden,

Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, sejak awal saya tidak menyetujui kalau dalam peraturan perpajakan MEMAKSA perusahaan memakai jasa konsultan pajak.

Oh ya, jangan lupa alamatnya atau no HP juga boleh, nanti kalau komputer dikantor saya rusak, saya akan menghubungi pak Raden.
Sugeng
 1 Jun 2008
Pak Raden,

Mungkin maksud pak Sony dgn GAPTEK adalah tidak bisa menggunakan komputer didalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, memang disamping ilmu komputer masih diperlukan pengetahuan dibidangnya masing2.

Dikantor, saya dibantu oleh banyak karyawan yang menggunakan komputer sesuai dgn bidang tugasnya. kalau bagian perpajakan harus seorang yang mengerti akuntansi & perpajakan yang bisa menggunakan komputer, begitu juga seorang teknisi bangunan harus seorang sarjana teknik yg mahir menggunakan komputer.

Oh ya, kalau komputer dikantor saya rusak, bisa menghubungi pak Raden dimana ?
Sony
 1 Jun 2008
Pantesan, pak raden seorang MONTIR toh. Montir itu tidak sama dengan karyawan perpajakan. Sudah saya katakan didunia ini banyak sekali bidang ilmunya. Rajin2x ya belajar di ORTax.

Saya bukannya mau membela, tapi lain kali jangan menunjukan kebodohannya, pengetahuan KUP nya ok , tapi komputer no.

Zaman gini masih GAPTEK, apa kata dunia ?
radenmaswannya
 1 Jun 2008
Profesi saya hanya seorang rendahan saja kok, tapi saya ngerti kok masalah komputer, wong sekarang komputer saya yang paling baru, built up lagi, dan saya tukang benerin jaringan di kantor lho jadi saya rasa saya gak gaptek ama deh
Sony
 1 Jun 2008
Yth.Pak radenmaswannya,

Kalau boleh tahu profesi bapak apa ? Karyawan, pengusaha, pendidik atau apa , Ya ?

Kalo membaca suatu tulisan harus tahu dulu temanya, karena didalam suatu tulisan tidak dapat diungkap semua hal yang ada didunia ini.

Adapun tema tulisan pak Bastian adalah peran karyawan divisi pajak yang sehari-harinya bekerja dikantor yang menggunakan komputer sebagai alat bantu utamanya, sudah tentu lebih berguna komputer dari pada kalkulator.

Apakah pak radenmaswannya sehari-harinya menggunakan komputer ? jangan nanti dikatakan GAPTEK, ketinggalan zaman ni ye ...

Zaman gini masih GAPTEK, apa kata dunia ?
radenmaswannya
 31 Mei 2008
oiya, menambahi lagi, saya jadi senyum2 sendiri meneganai tulisan Pak Bastian Hendrawan, yang menyatakan "mengapa ujian sertifikasi menggunakan alat bantu kantor & banyak software perpajakan yang mudah membantu dalam penghitungan pajak".
Sekarang saya akan bertanya, apakah putra bapak yang sekarang duduk di bangku sekolah menggunakan kalkulator untuk palajaran matematika atau masih menggunakan cara coret2 di kertas??
menurut saya, yang pernah sekolah dan alhamdulillah lulus dari jurusan akuntansi, metode belajar yang menggunakan hanya kalkulator dan rumus yang ada di awang2 sangat membantu saya dalam menganalisa perpajakan dan lap keuangan dan membantu saya dalam memeriksa lap keuangan wajib pajak dan menyatakan apakah metode elektronika WP dalam menghasilkan data telah sesuai dengan peraturan yang ada baik dari IAI maupun dari PEraturan Perpajakan yang ada.
Semoga menjadi bahan renuangan anda semuanya, bahwa tidak semua hal yang canggih mampu mengalahkan otak kita karena dengan semakin kita percaya denga elktronika dapat melemahkan daya analisa kita!!
semoga bermanfaat dan saya sangat minta maaf kalo ada yang tidak berkenan atas pernyataan saya, karena kita semua di sini dalam rangka diskusi.
Terima kasih
radenmaswannya
 31 Mei 2008
kalo boleh saya berkomentar:
Didalam UU No 28 Tahun 2007 (UU KUP) yang merupakan dasar hukum dari PMK 22, menyatakan kuasa wajib pajak badan adalah pengurus.
Di dalam penjelasannya, Pengurus adalah karyawan yang berwenang mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam menjalankan perusahaan, walaupun tidak tercantum dalam akte pendirian maupun perubahan dari perusahaan tersebut. arti dari karyawan yang berwenang mengambil kebijakan dan/atau keputusan adalah pegawai yang boleh menandatangani cek atau menandatangani persetujuan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kerja dengan pihak ke tiga.
Tetapi di undang2 tersebut ayat ke 3 (kalo tidak salah) memberikan keringan kepada WP, dengan memberikan pernyataan " WP dapat menunjuk kuasa".
saay tidak perlu panjang lebar tentang syarat kuasa tersebut tapi coba kita lihat, kenapa perusahaan harus mewakilkan kepada kuasa?? kenapa tidak kepada pegawai yang yang memenuhi syarat seperti yang saya sebutkan di atas??
hendro
 30 Mei 2008
Pembatasan yang diatur dalam PMK 22 = Pelecehan terhadap Karyawan Divisi Pajak dan Lulusan PT Fiskal.
Yuni
 30 Mei 2008
mba Wendah, apa sudah dapet BLT, jangan berubah sikap ya, rekan mahasiswa harusnya ikut juga atuh urun rembug masalah PMK22 , ya tu masa depan kita2x nanti tergantung juga ama revisi PMK2 itu.

Hallo, pak Nurdin koq ngak kirim tanggapan lagi, sekarang diskusi kita udah sampai ke pokok perkara, ayo donk kirim tanggapannya.

Ayo temen2x kita buat ikrar bersama : " Ibu menteri, saya tidak mau jadi KURIR ! "
wendah
 30 Mei 2008
sebuah pesan dari mahasiswa fiskal...

ibu menteri, saya tidak mau menjadi KURIR...
wendah
 30 Mei 2008
jadi, kelanjutan keluarnya "putusan MA yg membolehkan Karyawan menjadi Kuasa Hukum perusahaan tempatnya bekerja di Pengadilan Pajak" gimana tuh? ada yg bisa ngasih penjelasan?

apakah kita perlu DEMO seperti yg pak yasin bilang?
apa ya jadinya kalau karyawan pajak dkk, pokoknya pihak2 yg dirugiin ma pmk ini TURUN KE JALAN..???? apa kata ibu menteri y??
gmn ni temen2 ortax?

oiya, mana nih koment2 dri mahasiswa pajak atau fiskal, ayo dong!!! sumbangkan saran kalian di forum ini!! masa depan kita juga bergantung lho dng di"REVISI" atau tidaknya PMK ini...

udah selese UAS kan...!!
abinzz
 30 Mei 2008
Pak AdeR "sangar" bener,,
tar di teriakin orang DJP ama konsultan loh:P
hoho!!..

kasiaan juga yah kita2x yang ada di tax division
jadi kurir (mirip2x kerjaan OB gitu)
kayaknya OB kantor bisa deh kalo cuma jadi kurir mah !...

coba deh para pembuat dan perumus kebijakan beserta pengambil keputusan bisa lebih bijak!!... kayaknya gk ada deh aturan di Indonesia yang gk jadi polemik!!.. sekali2x lah menyenangkan gitu..
(ditunggu nih aturan perbaikannya jgn di peti es-in tar beku)
AdeR
 30 Mei 2008
Pak Abinzz

Mungkin DJP pikir para pengusaha itu bodoh - bodoh ya , kolo urusan lobi melobi mereka paling jogo lho ! yang jelas pengusaha itu bukan kurir, tidak seperti konsultan pajak itu KURIR INFORMASI.
abinzz
 30 Mei 2008
Sengaja itu Pak Sugeng,
biar dibilang Menteri Keuangan "Kerja"
kan katanya pekerjaan paling sulit itu "membuat aturan"
seperti pekerjaan anggota dewan (tapi kerjanya gk sambil bikin foto" porno.. hihi)

Adakah Forum untuk menyuarakan mengenai PMK 22 ini??..
seperti pengumpulan tanda tangan u/ surat Protes ke IKPI,DJP,DepKeu,Presiden ato lemba2x lain??..
(mau ikutan nih, biar jadi langkah nyata)
Sugeng
 30 Mei 2008
Saya kira urusan pajak perusahaan dapat diselesaikan sendiri oleh owner bersama karyawannya.

Perusahaan merekrut karyawan melalui seleksi diantara sekian banyak pelamar dan akan memilih lulusan perguruan tinggi yang mengerti akuntansi dan perpajakan, lagi pula ownernya tidak bodoh - bodoh amat tentang perpajakan.

Kenapa sekarang perusahaan dipaksa untuk memakai jasa konsultan pajak dari luar ?

Apa sih sebenarnya yang dijual oleh para konsultan pajak sehingga mereka sampai berebut rezeki ?

Apa sih maunya pejabat pajak kita ini ? buat kerok aja ....
hendro
 29 Mei 2008

Yth Yang terkena dampak negative diterbitkannya PMK 22,

Ada atau tidaknya Revisi Pembatasan terhadap karyawan dan PT Fiskal terhadap PMK 22 akan menjadi studi kasus bagi internal pemerintah sendiri:

Administrasi Pajak Modern atau Administrasi Pajak Jaman Batu?

Dari sisi administrasi pajak, terbitnya PMK 22 dapat diartikan sebagai slogan pemerintah yang baru: Kalau bisa mempersulit wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya, kenapa harus dipermudah?

Semoga Dirjen dan Menkeu mau mendengar masukan-masukan dari banyak pihak, jangan hanya mendengar opini dari bawahan-nya yang sebenarnya dengan terbitnya PMK 22 secara tidak langsung mempermalukan atasan-nya (Dirjen dan Menkeu) karena terbitnya PMK 22 menuai banyak kritik.

Salam,

Hendro
hendro
 29 Mei 2008
Buat Karyawan Divisi Pajak,

Tolong berikan komentar apakah pendapat saya di bawah ini benar atau salah?

Yang paling tahu kualifikasi dan kompentensi karyawan divisi pajak adalah Direktur Keuangan perusahaan BUKAN sertifikasi IKPI atau DJP.

Salam,

Hendro (Bukan Konsultan Pajak)

POERBA
 29 Mei 2008
Bener tuh pak adyudha.. kita dah muter otak reconcile, trz muter otak gimana buat manajemen pajak yang bagus dan bener. Tiba2x ada peraturan yg menyatakan kita cuma bisa jd kurir dikantor pajaknya... urusan selanjutnya kita hanya menunggu pertanyaan dari mereka2x yg menjadi kuasa... Mereka yg tambah pinter, kita yg dikantor ilmunya yg tau cuma reconcile doang...
abinzz
 29 Mei 2008
Mas dikdik, gmn tuh kelanjutan cerita tentang upaya hukum yang dilakukan oleh pak Darussalam??...

Saya kira sudah clear masalah ini :D
ternyata masih berpolemik

hehe!...
Ayolah dicari solusi yang terbaik!...

Pihak akademika juga Seharusnya ikut menyuarakan!...
fernandez
 29 Mei 2008
Yah..saya sangat sependapat..Apa artinya Ijasah S1 Administrasi Fiskal UI kalo ahirnya cuma jadi Kurur Data aja ke kantor pajak?????????????? Peraturan yang KONYOL!!!
adyudha
 29 Mei 2008
Saya sependapat dengan Pak Bastian. Masa sebagai orang yang kerja di bagian pajak yang harus muter otak reconcile tax dan accounting cuma dianggap sebagai kurir (hanya mengantarkan data)...
yasin
 29 Mei 2008
KITA PERLU DEMO KALI YA, LONG MARCH SEPANJANG JLN DI JKT
Sony
 29 Mei 2008
Pada tahun 2005 dengan terbitnya PMK.97 yang menghilangkan hak dari lulusan PT perpajakan untuk menjadi Kuasa WP dan diberlakukan surut maka IKPI yang memegang hak monopoli, IKPI sangat gembira dengan memasang pengumuman di media masa dan juga dipapan pengumuman disemua kanwil & KPP.

Dengan terbitnya PP 80/2007 yang kembali memberi kesempatan kepada lulusan PT perpajakan untuk menjadi Kuasa WP. IKPI tidak senang dan protes, hingga terbitlah PMK 22 yang bukan saja mau mematikan lulusan PT perpajakan tapi LEBIH KEJAM lagi mau mematikan karyawan bagian perpajakan.

IKPI mau hidup sendiri saja, kapan ya PMK 22 mau direhabilitasi lagi ?
bahtiar
 28 Mei 2008
PMK 22 ini memang dari awalnya diterbitkan dengan maksud tidak baik. Ini terbutkti dengan dasar pijakan hukumnya yang sangat lemah.
wiguna
 28 Mei 2008
Menurut saya PMK 22 ini tidak relevan dengan realita yang ada. Belum tentu konsultan memahami perusahaan secara keseluruhan. itupun kalau manajemen perusahaan mau untuk memakai jasa konsultan.
peraturan pajak di indonesia memang menyulitkan...
tidak seperti peraturan pajak di LN yang mudah penerapannya.
hendro
 28 Mei 2008
Yth Yuni,

Seharusnya petinggi University departemen yang terkait atau mahasiswa yg dirugikan atas terbitnya PMK 22 ini yg melakukan uji materi ke MA, karena mereka yg paling terkena dampaknya.

Tapi apakah petinggi university atau mahasiswa peduli mengenai hal ini?

Menurut pendapat saya, kalau sama nasibnya saja sudah tidak peduli, mereka lebih baik jadi patung saja!!

Hendro
Yuni
 28 Mei 2008
Yth.Pak Hendro

Ayo donk ! buruan, ajukan PMK 22 ke Mahkamah Agung , biar masalah ini cepat diselesaikan, pasti deh banyak yang mendukung pak Hendro, ya kan temen - temen ?
deddysetyo
 27 Mei 2008
Masih saja terjadi peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan pesanan.
Sangat jelas bahwa PMK 22/PMK.03/2008 ini ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. hanya untuk melindungi beberapa kepentingan saja. kita semau tahu itu.
David
 27 Mei 2008
Apabila telah ada indikasi PMK 22/PMK.03/2008 dapat merugikan negara, maka seharusnya KPK segera turun tangan memeriksa oknum - oknum yang diduga terlibat hingga terbitnya PMK tersebut.

Banyak MISTERI yang dapat diungkap oleh KPK menjadi sebuah FAKTA.
Herman
 26 Mei 2008
catatan : istilah " Judicial Review " biasa dipakai oleh Mahkamah Kostitusi
Herman
 26 Mei 2008
Yth. Pak budimafajar dan pak Hendro,

PMK 22/2008 tidak dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) atau ke Mahkamah Konstitusi ( MK ).

PMK 22 merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat umum , tidak ditujukan kepada seseorang atau badan hukum secara individual, jadi bukan merupakan kewenangan PTUN.-

Mahkamah Konstitusi tugasnya antara lain 1. Pengujian UU terhadap UUD 1945 2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

PMK 22 : 1. Hirarkinya dibawah PP dan UU 2. apabila Menteri Keuangan melawan Presiden, adalah tidak mungkin. Jadi PMK 22 tidak dapat diajukan ke MK.-

Kesimpulan : PMK 22 hanya bisa dibawa ke Pengadilan Negeri apabila ada yang merasakan dirugikan dan ke Mahkamah Agung untuk Uji Materi.

hendro
 26 Mei 2008
Pak Budiman Fajar,

Terimakasih untuk supportnya. Sekedar informasi, jangka waktu pengajuan judicial review adalah paling lambat 6 bulan sejak peraturan yang akan diuji diterbitkan. Dalam kasus PMK 22/2008 sebelum 6 Agustus 2008.

Hendro
David
 26 Mei 2008
Polemik PMK 22/2008, harusnya rektor universitas yg mempunyai program studi perpajakan yg action, menempuh jalur hukum agar dpt diselesaikan dg cepat.

Bukan hanya menteri keuangan yg mempunyai otoritas dinegeri ini, para rektor pun punya otoritas.

Lain halnya dg kami - kami ini, bisanya hanya menulis, menulis ..... tanpa bisa berbuat apa - apa.

Hai, Rektor, tunjukanlah OTORITAS mu !
budimafajar
 25 Mei 2008
Kelemahan yang ditunjukkan oleh PMK 22 Tahun 2008 bukan hanya menyulitkan WPn, namun juga mempersulit para petugas pajak di lapangan terutama di Front Line level. Sebenarnya peluang untuk membatalkan PMK ini ada, yaitu lewat PTUN, karena produk hukum ini adalah keputusan administratif, bukan UU. Jadi saya sangat mendukung bila ada temen2 yang akan melakukan gugatan pembatalan PMK 22 ini. Thanks.
Sugito
 25 Mei 2008
Onorus, anda benar, PMK 22 mematikan karyawan dan dapat merugikan negara, lihat tuh para konsultan pajak hidupnya sangat mewah dan glamor, gedung kantornya megah, sementara hidup karyawan sangat sederhana dan semakin terjepit dgn kenaikan BBM. Ironis sekali....
Sony
 24 Mei 2008
Yth. onorus

Apalagi kalo konsultan pajaknya over acting, bisa panjang deh urusannya.

ya memang seharusnya PMK 22 ini segera dicabut..
onorus
 23 Mei 2008
PMK-22/2008 di samping mematikan karyawan divisi pajak, Ditjen Pajak (KPP) sepertinya dirugikan juga. AR kesulitan dlm menjalin hubungan dgn WP krn hrs melalui konsultan pajak. Jadi karyawan (divisi pajak) sbg mitra Ditjen Pajak jadi tdk berfungsi.

Semoga PMK 22 ini segera dicabut..
Harahap
 23 Mei 2008
Salam,
Setiap peraturan yang dikeluarkan memang memiliki kelebihan dan kekurangan rekan-rekan senior.
Seperti hal nya PMK 22/2008 ini, dengan banyaknya tanggapan dan pendapat yang di aspirasikan dari berbagai pihak,
saya yakin pihak yang berwenang, pemerintah RI, pasti akan mendengarkan dan berusaha memberikan solusi yang terbaik.
Kita doakan saja, maaf jika tidak berkenan...
prastono
 23 Mei 2008
Kayak bu menteri masih pusing mikirin BLT dan naiknya BBM. jadi ya peraturan2 pajak masih di nomor sekiankan dulu. Seharusnya dengan banyaknya tanggapan seperti ini, aturan PMK 22 seharusnya direvisi
AdeR
 23 Mei 2008
Wah wah wah.... !! Otoritas pajak kita otaknya betul - betul lagi tulalit, organisasi profesi yang ngak punya standard kerja dikasi hak monopoli.

Malah hak monopoli diabadikan lagi dengan PMK 22.

Apa ngak bisa dirubah lagi, pak dirjen ?
Sony
 22 Mei 2008
Yth.Pak Ical

Harap pak Ical mencabut statement nya bahwa terdapat standard kerja untuk Konsultan Pajak.

Kode Etik IKPI yang dibuat tgl.30 Juni 2005 tidak terdapat pasal yang mengatur tentang Standard Kerja lazimnya kode etik organisasi profesi lainnya.


wijana
 22 Mei 2008
Memang PMK 22/2008 harus di revisi, kalau karyawan sebagai wakil/kuasa dari WP tidak boleh ada pembatasan-pembatasan. Karyawan yang sudah bekerja selama puluhan tahun pada divisi pajak di suatu perusahaan lebih dipercaya dari pada konsultan pajak.
ical
 22 Mei 2008
pendapat saya adalah:
1. mungkin dengan diberlakukannya PMK 22 tersebut Ditjen Pajak berharap agar mutu dari self assessment yang dilakukan oleh perusahaan itu memang betul-betul berkualitas. Tentunya dengan menggunakan jasa konsultan pajak hal ini bisa tercapai mengingat terdapat standar kerja dan kode etik untuk konsultan pajak. Dengan demikian diharapkan kepatuahan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meningkat.
2. mungkin untuk memudahkan ditjen pajak dalam mengawasi sepak terjang para konsultan pajak.
namun di lain pihak memang peraturan ini mematikan kesempatan para karyawan pajak di perusahaan yang memang mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang cukup dalam bidang perpajakan untuk mengembangkan karir mereka.
<url> http://www.hitungpajak.wordpress.com </url>
Sony
 21 Mei 2008
Sependapat dengan gusanhar, para pengambil kebijakan pajak sudah tulalit, Kuasa WP dari luar baru diperlukan apabila SDM didalam perusahaan sudah kurang mampu, kenapa lewat PMK 22 WP dipaksakan memakai Konsultan Pajak ?

Sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi kepada karyawan divisi pajak yang telah berperan membantu perusahaan dalam menjalankan usahanya dan membantu DJP dalam menghimpun pajak dalam penerimaan APBN.

gusanhar
 20 Mei 2008
Negara ini memang negara BBM (Benar Benar Mabok) seperti judul acara di salah satu tv swasta. Logikanya sudah terbalik dan otak para pengambil kebijakan sudah tulalit.
Saya sebagai wiraswasta menganggap bahwa seharusnya konsultan pajak (registered/unregistered) hanya merupakan suatu alternatif bagi WP apabila WP memang menganggap bahwa SDM nya dirasa kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pajak.
Masalahnya yang membuat atau yang terlibat dalam penerbitan peraturan ini dapat dipastikan memiliki kepentingan atau keuntungan dengan diterbitkannya PMK 22 ini.
Satu hal lagi apabila ada yang mengasumsikan bahwa konsultan (berevet) pajak adalah setara dengan akuntan publik saya pikir yang bersangkutan jelas tidak layak menjadi kuasa WP karena pernyataannya merupakan suatu pernyataan yang sangat bodoh. Trims.
Yuni
 20 Mei 2008
mbak Wendah,

bener lho, pak dirjen pajak dan ibu menteri keuangan tutup mata, tutup telinga, bener-bener TIDAK PERDULI dgn masalah kita ini, padahal PMK 22 banyak sekali kesalahannya al. 1. tidak memberi hak hidup kpd SEMUA warganegara 2. tidak menciptakan lapangan pekerjaan 3.tidak mendukung dunia pendidikan kita 4.tidak peduli PP 80/2007 5. KKN

Presiden SBY orangnya baik ya, mau peduli dgn kita-kita ini, cuma aparat dibawahnya masih KKN...

Hari gini masih KKN, apa kata dunia ?
wendah
 19 Mei 2008
mba yuni, ditambahin nih:

semoga Menteri Keuangan CEPAT menyadarinya dan CEPAT mau merubah PMK 22....

dari kemarin ga sadar2 juga sih... tidak mendengar, tidak melihat....
atau pura2 tidak mendengar, tidak melihat?? hanya beliau dan Tuhan yang tahu.......
Yuni
 19 Mei 2008
Putusan MA tersebut merupakan PUKULAN TELAK buat PMK 22.

Semoga Menteri Keuangan menyadarinya dan mau merubah PMK 22.
theodora
 19 Mei 2008
Yth bapak bastian,
sangat menarik artikel Pak Bastian, saya turut prihatin juga atas PMK 22 yang semena-mena, memang lebih baik PMK 22 ini dicabut. Teman-teman kasih pendapat dan tanggapan sangat menarik atas artikel ini, saya sangat senang membacanya. hitung2 hiburan atas suntuknya pekerjaan. salam
wendah
 18 Mei 2008
yth. pak bastian

pertama saya mw bilang, waktu saya bc tulisn bapak di inside tax edisi april, sungguh miris dan menyentuh hati, karena ternyata usaha belajar bertahun2 mengenai pajak hanya berbuah profesi "KURIR" data dng adanya pmk22,,, sungguh ironis.. SUNGGUH TERLALU !!!

namun, apa yg bapak katakan tempo hari benar... "yakinlah bahwa KEBENARAN akan menjadi PEMENANG..." dan itu terbukti dengan adanya putusan MA yg membolehkan Karyawan menjadi Kuasa Hukum perusahaan tempatnya bekerja di Pengadilan Pajak. semoga hal tersebut bisa membuka celah untuk "menggulingkan" pmk 22 yg sungguh terlalu itu!

memang doa orang "teraniaya" pasti didengar tuhan...
mudah2an sebentar lagi saya bisa say good bye sama pmk 22, rasakan!!

selamat utk teman2 ortax dan pajak yg tidak setuju dengan pmk 22..
terima kasih ^^
Sugito
 17 Mei 2008
Apabila substansi suatu peraturan perundangan telah kehilangan legitimasinya maka pasal - pasal tertentu dari peraturan tsb sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal ini tidak diperlukan putusan MA, sekalipun eksistensinya tetap ada.

Sekarang kita tunggukan aja otoritas pajak untuk merevisi PMK 22/2008 dalam waktu yang tidak lama.
Herman
 16 Mei 2008
Memang benar, dengan dikeluarkannya Putusan MA yang membolehkan karyawan menjadi kuasa perusahaannya di pengadilan pajak maka Substansi PMK No.22/PMK.03/2008 sudah kehilangan legitimasinya, tetapi harus melalui putusan MA.

Kami sarankan segera ke MA untuk Uji Materi.

Selamat !
sambudi
 16 Mei 2008
yth Pak Bastian,
Setelah membaca putusan MA tentang diperbolehkannya karyawan menjadi kuasa hukum, sekarang kita tunggu NIAT BAIK otoritas pajak untuk MEREVISI PMK 22/2008. Saya yakin KEBENARAN akan datang.
bastian
 16 Mei 2008
Teman - Teman ORTax,

Sdh ada putusan MA yg membolehkan Karyawan menjadi Kuasa Hukum perusahaan tempatnya bekerja di Pengadilan Pajak.

Jadi sebenarnya sekarang secara subtansi PMK 22 sudah kehilangan.
legitimasinya.

Berikut ini saya kutipkan berita hukumonline.com tgl.15/5-2008 untuk kita diskusikan bersama.
------
MA Nyatakan Karyawan Bisa Menjadi Kuasa di Pengadilan Pajak
[15/5/08]
Peraturan Menteri Keuangan terbaru menegaskan untuk menjadi kuasa hukum wajib pajak, seseorang harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
PT Landmark patut berbahagia. Perusahaan pengelola Menara Landmark kawasan Setiabudi Jakarta Selatan itu baru saja memenangkan perkara melawan Dirjen Pajak. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) bernomor 49/C/PK/Pjk/2007, majelis hakim agung beranggotakan Widayatno Sastrohardjono, Imam Soebechi, dan Titi Nurmala Siagian mengabulkan PK yang diajukan Landmark. MA memerintahkan agar Pengadilan Pajak membuka kembali sengketa Landmark melawan Dirjen Pajak, dan melakukan pemeriksaan materi pokok perkara.
Salah satu dalil yang dijadikan MA mengabulkan PK Landmark adalah perihal kuasa. Hal ini berkaitan dengan penunjukan Herawati Kawijan (manajer akunting PT Landmark) sebagai kuasa oleh Johnny Ongko (wajib pajak yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Landmark). Sekalipun pernyataan banding diteken Herawati, pernyataan itu mestinya sah, sebab penunjukannya oleh Johnny Ongko selaku wajib pajak juga sah.
Dalam pertimbangannya, MA mengutip pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 yang menyebutkan: &#8220;Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperlukan&#8221;. Pasal 37 ayat (1) juga menyebutkan &#8216;banding dapat diajukan wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya&#8217;.
Dari ketentuan tersebut MA lantas membuat kaedah bahwa banding oleh wajib pajak dapat diajukan oleh pegawai dari wajib pajak. &#8220;Dengan demikian, Herawati Kawijan, jabatan akunting manager sebagai karyawan dapat mewakili/kuasa PT Landmark dalam perkara ini&#8221;.
Kasus Kaisar Motorindo
Landmark bukan satu-satunya perusahaan yang mempersoalkan &#8216;kuasa&#8217; di Pengadilan Pajak. Majelis yang sama juga pernah memutus perkara lain yang menegaskan posisi seorang kuasa yang berasal dari karyawan WP. Perkara dimaksud adalah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Kaisar Motorindo Industri (Kaisar) melawan Dirjen Pajak (perkara No. 52/C/PK/PJK/2007.
Ceritanya, ketika Kaisar mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, berkas gugatan diteken oleh Rustam Efendi Harahap. Rustam tak lain adalah karyawan di perusahaan yang beralamat di Sunter Podomoro, Jakarta Utara itu. Ia mendapat surat kuasa dari Herman Jaya, Dirut PT Kaisar. Gugatan Kaisar akhirnya tidak dapat diterima.
Kaisar tidak terima putusan demikian, dan menempuh upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung. Kaisar menilai majelis Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum, khususnya berkaitan dengan posisi Rustam Efendi Harahap. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Pajak menganggap Rustam tidak masuk kategori kuasa hukum yang termaktub dalam pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Menurut pasal ini, &#8216;gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas&#8217;. Dalam pandangan majelis Pengadilan Pajak, kalau mau menggugat WP harus menunjuk seorang kuasa hukum untuk menandatangani gugatan, dan bukan dengan menunjuk seorang kuasa biasa yang berkedudukan sebagai karyawan perusahaan.
Ditegaskan oleh majelis, kuasa hukum berbeda pengertiannya dengan kuasa biasa. Intinya, Rustam Efendi tak punya kewenangan menjadi kuasa hukum. Seperti tertera dalam bagian pertimbangan berikut. &#8220;Mengingat kedudukan Sdr Rustam Efendi Harahap sebagai penanda tangan surat gugatan tersebut bukan sebagai pengurus maupun kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Majelis berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak berwenang menandatangani surat gugatan dimaksud&#8221;.
Tetapi putusan Pengadilan Pajak itu akhirnya dibatalkan MA. Menurut Mahkamah, &#8220;pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat&#8221;. Dengan kata lain, Rustam dapat menjadi kuasa dari PT Kaisar. Sebelum sampai pada kesimpulan demikian, Mahkamah merujuk pada pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Berdasarkan pasal ini, &#8220;dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Pemohon Banding atau Penggugat adalah keluarganya sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan&#8221;.
Wibowo Mukti, seorang konsultan pajak, mengingatkan adanya perbedaan pengertian antara &#8216;seorang kuasa&#8217; dan &#8216;seorang kuasa hukum&#8217; dalam konteks Pengadilan Pajak. Regulasi yang diterbitkan Departemen Keuangan juga membedakannya. Kuasa hukum di Pengadilan Pajak diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 06/PMK.01/2007. Berdasarkan aturan ini, kuasa hukum diartikan sebagai orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa kuasa hukum dari Ketua (Pengadilan Pajak &#8211;red) dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.
Sebaliknya, berdasarkan PMK No. 22/PMK/03/2008, seorang kuasa adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang memberikan kuasa.
(Mys/Ycb)


dikdik07
 15 Mei 2008
Hukumonline.com :

Para Konsultan Keki Lantaran Terbatasi
PMK Kuasa Hukum Pajak:
[9/5/08]

Karyawan tetap sebuah perusahan divisi legal tak boleh menjadi kuasa hukum untuk perusahaan yang beromzet di atas Rp2,4 miliar setahun. Gerah, para praktisi hukum pajak merasa terpasung.

Para konsultan pajak tengah jengah. Mereka tak lapang dada menerima beleid dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru saja kelar 6 Februari lalu. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa hukum di bidang perpajakan.



PMK 22/2008 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 80/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Kalau mau ditelusuri lebih jauh, induk beleid ini adalah Undang-Undang No. 28/2007, yang dikenal mengatur Ketentuan Umum Perpajakan. Aturan soal kuasa ini tentu menjadi penting kalau sudah masuk ke ranah peradilan pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak juga sudah menyinggung kuasa hukum perpajakan.



Di lapangan, yang sering disorot adalah aturan teknis, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan di atas. PMK 22 menyebutkan, seorang kuasa adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa. Prinsip dasar yang dianut adalah penunjukan seorang kuasa bagi Wajib Pajak (WP) adalah hak.



Sebagian praktisi hukum perpajakan bergejolak menyambut ketentuan tersebut. Mereka menganggap PMK itu mereduksi peran kuasa hukum pajak yang berasal dari dunia akademika maupun karyawan internal perusahaan. Sebaliknya, ketentuan ini memberi porsi besar kepada kantor konsultan pajak alias kuasa hukum eksternal.



Begini ceritanya. Agar menjadi kuasa hukum, Anda dapat menempuh dua jalur pilihan. Pertama, lewat kuliah jurusan perpajakan di perguruan tinggi negeri atau swasta minimal Diploma 3 yang terakreditasi A. Atau kedua, via jalur sertifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak -alias brevet. Jalur brevet ini sendiri ada dua cabang pilihan. Satu, sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Atau dua, brevet “otomatis” bagi para pensiunan pegawai Ditjen Pajak.



Sayang, kuasa hukum asal jalur pertama -pendidikan jurusan perpajakan, menurut PMK ini, hanya boleh menjadi kuasa hukum bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kotor setahun kurang dari Rp1,8 miliar. Atau, cuma bagi wajib pajak badan yang punya omzet tahunan di bawah Rp2,4 miliar.



“Ijazah sekolah S2 saya di Belanda maupun Belgia tidak berlaku,” teriak Darussalam. Pria ini merupakan Direktur Utama PT Dimensi Internasional Tax, perusahaan penerbit majalah bulanan Inside Tax. Darussalam mengaku mulai PMK itu berlaku, dia tak bisa buka jasa menjadi kuasa hukum bagi wajib pajak. Soalnya, dia hanya mengantongi ijazah pendidikan formal. Sedangkan sertifikat dari Ditjen Pajak belum ada.



Kuasa hukum pajak juga terdiri dari dua golongan. Pertama, kantor konsultan pajak alias jasa eksternal. Jenis pertama ini layaknya jasa sebuah kantor akuntan publik. Kedua, karyawan sebuah perusahaan di bidang legal -alias kuasa dari internal perusahaan.



Nah, kuasa internal ini pun bernasib sama dengan kuasa hukum via ijazah formal pendidikan jurusan perpajakan. Mereka hanya boleh menangani klien wajib pajak badan yang beromzet di bawah Rp2,4 miliar setahun. Atau, wajib pajak perorangan yang berpenghasilan kurang dari Rp1,8 miliar.



Menurut Darussalam, PMK 22/2008 ini tiada lain dari praktek monopoli kuasa hukum pada konsultan pajak. Padahal, pada praktek terbaik lazimnya, “yang diutamakan dari lulusan jurusan pajak tapi tidak boleh monopoli. Yang lulusan non-pajak harus disertifikasi,” sambungnya. Menurut Darussalam, jika jasa konsultasi pajak menganut monopoli, akan menimbulkan biaya tinggi. Maklum, jamak konsultan yang memasang tarif mahal.



Kuasa hukum memang sebaiknya bukan ranah monopoli. Di pengadilan perburuhan, misalnya. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dapat menerima pengurus serikat pekerja sebagai kuasa hukum kaum buruh yang berperkara. Dengan catatan, pekerja yang dibela adalah anggota serikat karyawan tersebut. Walhasil, kuasa hukum bukan jatah para pengacara semata.



Salah kaprah

Pendiri sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) Tubagus Eddy Mangkuprawira menegaskan PMK 22/2008 tak boleh mereduksi ruang lingkup kuasa hukum dari golongan tertentu. Soalnya, menurut Eddy, PP 80/2007 maupun UU 28/2007 tak membatasi gerak kuasa hukum jenis tertentu. “Prinsipnya, jangan ada ketentuan yang bertentangan dengan induknya,” ujar mantan hakim pengadilan pajak ini, ketika ditemui di kantornya, Gedung Dharmapala, kompleks Depkeu, Selasa (6/5).



Eddy memahami acapkali pasal dalam sebuah peraturan berbunyi “hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana”. Namun, premis tersebut, bagi Eddy, bukan berarti peraturan pelaksana boleh menambah maupun mengurangi kewenangan pemerintah selaku pelaksana UU. “Banyak yang mengartikan PP itu adalah pasal keranjang sampah. Artinya pasal cadangan. Kalau belum diatur maka akan diatur PP. Itu salah besar. Yang boleh diatur PP itu adalah hal-hal yang belum cukup diatur,” timpalnya panjang lebar.



Karena itu, Eddy menyarankan PMK 22/2008 direvisi. Menurut Eddy, pembatasan omzet wajib pajak bagi kuasa hukum tertentu adalah hal yang tak perlu. Terpisah, konsultan pajak dari APS Consulting Hendra Wijana sepakat dengan Eddy. “Ketentuan ini keliru dan harus direvisi,” ujar Hendra.



Hendra menganggap karyawan sebuah perusahaan wajib pajak badan juga punya hak yang setara dengan konsultan pajak. “Ahli pajak yang jadi karyawan internal sebuah perusahaan harusnya tidak perlu dibatasi. Mereka direkrut oleh perusahaan, tentunya dianggap punya kualifikasi di bidang perpajakan,” ujarnya lewat sambungan telepon, Rabu (7/5).



Tertibkan registrasi

Hendra yang juga anggota IKPI ini justru menginginkan Ditjen Pajak menertibkan konsultan pajak eksternal. Hendra memandang, banyak konsultan pajak yang tidak mengantongi register. Anehnya, mereka justru memperoleh izin dari Ditjen Pajak guna memberikan layanan konsultasi. “Banyak dari mereka yang sudah tak beralamat jelas,” selorohnya.



Begitu gampangnya perolehan izin dari Ditjen Pajak bagi Hendra berdampak buruk. Menjamurnya praktek kantor konsultan pajak ini tidak ditopang oleh kualitas si konsultan. Akibatnya, “yang laku hanya kalangan tertentu,” ungkap Hendra.



Baik Darussalam, Hendra, maupun Eddy ujung-ujungnya sepakat. Untuk mengakhiri polemik PMK 22/2008 ini, “harus uji materi ke Mahkamah Agung,” seru mereka.



Hingga berita ini ditulis, pihak Depkeu maupun Ditjen Pajak belum memberikan keterangan. Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro tidak mengangkat hape ketika berkali-kali dihubungi. Demikian halnya Pak Dirjen, Darmin Nasution.



(Ycb/Sut/CRD)
abinzz
 15 Mei 2008
Yth: rekan-rekan Ortax

Saya ingin menganggapi komentar rekan2x Ortax
Bukan bermaxud mengajari apalagi menggurui rekan2x Ortax
Menurut saya, topik ini bagus sekali dan sangat krusial karena menyangkut
Pekerjaan dan jurusan kita semua, jadi jgn sampai bahasan ini PANAS dan
Kita ikut2x menjadi Emosi, dengan Forum ini kita harus belajar lebih
dewasa dalam menyikapi pendapat rekan2x Ortax lain yang berbeda dengan kita
Jangan sampai mereka malas meng-Akses situs karena merasa Aspirasi dan pendapatnya
(merasa) dilecehkan oleh kita. Yah saya mohon dari rekan2x semua untuk Saling menghargai.

Memang sangat tidak adil KMK ini,
Sejak awal diangkatnya topik ini oleh pak Darussalam SE, Ak, MSi, LLM, Int. Tax
Sudah sangat menarik.
Sejak awal saya mengikuti Kuliah Pak Darussalam saya merasa kagum dan bangga memiliki Dosen seperti dia (secara pengalaman).
Coba rekan – rekan Ortax Perhatikan!!... Gelar yang dimiliki Oleh Pak Darussalam, Gelarnya Lebih panjang dari namanya. Pastinya tidak mudah untuk mendapatkan Gelar2x tersebut, Apakah rekan2x Ortax ada yang Merasa tidak setuju??.. dan apakah rekan2x ada yang kurang percaya terhadap gelar dan kemampuan yang dimiliki Oleh Pak Darussalam??.. Haruskah Orang Seperti Pak Darussalam mengikuti Ujian Brevet??... sementara Gelar dan pengalamnya melebihi Ujian Brevet itu sendiri (coba tolong teman2x pikirkan dan bantu jawab dengan alasan yang logis dan edukatif dengan alasan apa Orang dengan pengalaman seperti pak Daruss harus ikut Brevet)

Kembali ke bahasan: apabila KMK ini terus dipakai “saya” merasa ada yang harus di benahi
1. Karyawan Pajak (Tax Staff) berbeda dengan konsultan Pajak (Jelas)
Karyawan = Pekerjaan sedangkan Konsultan = Spesialisasi (Profesi), Seharusnya kedua hal tersebut menjadi 1 kesatuan. Agar salah satunya tidak merasa di anak tiri – kan.
2. Masalah Sertifikasi, saya rasa itu juga penting TAPI, harus ada trobosan, antara lain:
Seperti meng – independent-kan Lembaga yang melakukan Sertifikasi (IKPI) termasuk praktisi2x di dalam IKPI dan ada TRANSPARANSI dalam penilaian Sertifikasi, Publikasi atas Sertifikasi ini, dan harus ada pemisahan (u/ karyawan dan u/konsultan) karena saya rasa untuk menjadi seorang karyawan pajak tidak harus menjadi seorang konsultan pajak bukan?!...
terakhir masalah BIAYA!.... (klo bisa murah BO!...). Saya kira gk Seorangpun Praktisi Pajak yang tak ingin memiliki sertifikasi Brevet A – B – C ( saya Harap Semua setuju ^_^ )
3. Pengakuan Terhadap Lulusan Perguruan konsentrasi Pajak & Fiskal. (jangan Cuma boleh mengelola pajak s/d 2,4M aja)

Jangan termakan ucapan “takut” REZEKI DIAMBIL ORANG, itu semua urusan Allah S.W.T (TUHAN)…

Pesan: Ayo dong Dosen2x Pajak & Fiskal Suarakan Aspirasi Jurusannya!...
“Kami” belajar dan kuliah bertahun2x masak Cuma jadi pegawai rendahan saja!...
Tolong lah kami diperhatikan!.... (ayo bu’ Haula, bu ning, pak iman , dll) suarakan!....
Hehe (thanks)

Saya kira Cukup dari saya, kalau ada Rekan2x yang ingin menambahkan atau mengkoreksi tulisan ini, saya ucapkan terima kasih
farid
 15 Mei 2008
Buat Pak Nurdin dan Olive
kami para Korban PMK 22/2008 HANYA BISA bicara lewat forum ini saja karena kami gak punya dana untuk melakukan lobi tingkat atas seperti yang biasa dilakukan oleh PIHAK-PIHAK TERTENTU untuk meng-goalkan suatu KEPENTINGAN. Dan jika memang saudara tidak setuju dengan pendapat kita yang Kontra PMK 22/2008 akan lebih bijaksana kita diskusikan topik ini dalam suatu seminar terbuka. Mungkin bagi teman-teman yang Pro PMK 22/2008 bisa diwakili oleh sdr. NURDIN. sedangkan yang kontra PMK 22/2008 bisa diwakili oleh Pak Darussalam/Pak Danny/Pak Bastian bagaimana pak NURDIN????
Olive
 15 Mei 2008
Saya adalah member yang tidak aktif. Bahkan bisanya cuma nanya di forum ortax. Kali ini saya ingin memberikan tanggapan, tapi sebelumnya saya mohon maaf jika tata bahasa saya tidak bagus.

Saya kok melihat bahasan forum kali ini (mengenai kuasa wajib pajak) didominasi oleh kelompok tertentu ya, yang mungkin punya kepentingan tertentu pula. Saya menyarankan kepada Bapak Nurdin untuk tidak lagi merespon tanggapan kelompok ini, karena sedikit saja bapak berbeda pendapat maka Bapak akan disambut dengan kalimat2 yg tidak menyenangkan. Mungkin topik ini tidak cocok dengan Bapak dan tentunya member2 ortax yang lain yang tujuan utamanya melihat ortax adalah mencari informasi dan belajar pajak.

Jadi mari Pak Nurdiin kita kembali ke habitat kita Pak, di forum diskusi orang2 yang ingin belajar pajak. komentar Bapak Nurdin mungkin menjadi lebih berguna di sana.
sambudi
 15 Mei 2008
ralat: komentar saya ini ditujukan kepada YTH BPK NURDIN
sambudi
 15 Mei 2008
buat Sdr Sambudi,
PMK 22/2008 ditinjau dari aspek KEBIJAKAN dan YURIDIS FORMAL adalah produk yang CACAT. Pak darus dan pak danny dalam tulisan yang berjudul "ada apa dibalik ketentuan kuasa wajib pajak" telah menyoroti bagaimana PMK 22 ini tidak didukung dengan konsep2 teori kebijakan. Sedangkan dalam tulisan beliau berdua yang berjudul "PMK 22 vs PP 80: sebuah tinjauan hukum" dikupas bagaimana PMK 22 ini menabrak ketentuan yang ada. Sedangkan pak Bastian menulis dampak PMK 22 ini terhadap karyawan pajak. Saya pikir ketiga tulisan di atas sudah cukup jelas bagi SIAPA SAJA yang membaca dengan HATI JERNIH & BERPIKIR SECARA AKADEMIS untuk berkesimpulan bahwa PMK 22 ini BERMASALAH! Nah kalau pak Nurdin punya pendapat lain silahkan saja TULIS pendapat bapak dalam forum oratx ini dalam bentuk ARTIKEL. Kita akan lihat semua bagaimana pendapat bapak, tapi jangan pakai marah2. salam
bastian
 15 Mei 2008
Yth. rekan Nurdin

Pak Nurdin keliru memberikan tanggapan sehingga banyak mendapat respon dari rekan-rekan ORTax.

Agaknya pak Nurdin lupa bahwa yg dimaksudkan dgn KUASA WP diforum ORTax ini adalah seseorang yg boleh mewakili WP utk urusan tertentu dan juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak.

Akibat kekeliruan PMK 22 menyebabkan semuanya menjadi keliru.

Diskusi kita ini sangat bermenfaat untuk mencari kebenaran yg hakiki.

Saya tahu pak Nurdin adalah peserta ORTax yg aktif, pak Nurdin kaya dgn informasi dan idenya cemerlang.

Salam kompak selalu,
Bastian Handrawan
nurdin
 14 Mei 2008
Pak Sambudi Yth,

Saya rasa Anda sudah keterlaluan. Biar saya perjelas Pak,

Saya sependapat sekali dan mendukung sepenuhnya dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Bastian. Menurut hemat saya, yang kita bahas disini adalah Karyawan Divisi Pajak yang bekerja pada satu perusahaan. Akan terjadi Distorsi Informasi jika PMK ini tidak direvisi (harap dibaca kembali tulisan Pak Bastian).

Coba Bapak telusuri. Berikut Saya kutip pernyataan Pak Firman menanggapi tulisan Pak bastian ;

Sangat menarik tulisan dari pak Bastian, sungguh mengesankan hingga membuat komentar-komentar yang juga cukup menarik.. menurut hemat saya, memang untuk sekedar berkomunikasi / berhubungan dengan pihak pajak seharusnya tidak dituntut prosedur yg terlalu menyulitkan WP. Dalam hal ini WP merupakan mitra bagi negara dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga seyogianya diberikan faslitas dari KPP sebagai salah satu institusi pemerintah. Mengenai USKP melalui IKPI saya kira juga dipandang perlu bagi karyawan yg ingin memberikan jasa konsultasi pajak. Sehingga karyawan yg sudah bosan menjadi karyawan dan ingin beralih penjadi pengusaha pajak dalam hal ini mendirikan konsultan pajak tentu bisa dengan mudah karena telah memiliki nomor ijin praktek. Mari kita bangun Indonesia Emas, Indonesia Jaya !

Pak Bastian sendiri menanggapi Pernyataan Pak Firman dengan bijaksana. Berikut petikannya ;

Terimakasih atas tanggapannya.
Kami informasikan kembali bahwa seharusnya yang dapat menjadi Kuasa WP selain Konsultan Pajak IKPI adalah Lulusan Perguruan Tinggi Jurusan Perpajakan sebagaimana yg diberikan oleh PP 80/2007 utk semua WP tanpa dibatasi omzetnya, sehingga BARISAN PENDUKUNG DJP menjadi :
Konsultan Pajak IKPI, Lulusan PT jurusan Perpajakan, Karyawan Divisi Pajak dan LBH Pajak.

Atas pernyataan tersebut saya memberikan tanggapan ;
"Saya sependapat dengan Pak Firman bahwa untuk memberikan Jasa Konsultasi hendaknya kita memiliki License". dst ....

Jelas Sekali Pak, "KARYAWAN DIVISI PAJAK".. Itu yang tengah kita bahas. Masalah License yang saya (dan saya rasa juga Pak Firman) maksud adalah Jika Anda ingin memberikan Jasa Konsultasi Pajak atau membuka usaha Jasa Profesional di bidang Perpajakan.

Saya tidak mengaitkannya pula dengan Tulisan Pak Darusallam dan Pak Danny S sebelumnya dalam memberikan tanggapan ini.

Saya Pikir Anda harus belajar tata krama dan mulai belajar menganalisa suatu masalah. Jangan sembarangan berbicara dan menuduh orang lain NGAWUR ATAU NGACO. Jangan sampai Anda mempermalukan Akademisi di bidang Perpajakan. Dan satu hal lagi Pak, jangan Merasa Pintar karena Anda akan tenggelam menjadi orang yang Arogan. Belajarlah dari Pak Bastian.
sambudi
 14 Mei 2008
buat Sdr Jhon,
saya sependapat dengan saudara, sah2 saja setiap anggota memberikan pendapat menurut kapasitasnya masing2. Jadi kita tahu mana pendapat yang NGAWUR dan TIDAK NGAWUR. salam
Jhon
 14 Mei 2008
Sepertinya Netiket di Forum Pendapat ini harus diperbaiki agar kita tidak terbawa pada situasi yang tidak sehat. Menurut saya sah2 saja setiap anggota disini memberikan pendapat menurut kapasitasnya masing2. Mereka yang memberikan pendapat (even the stupid one) tidak layak untuk dikucilkan apalagi sampai dibilang DANGKAL PENGETAHUANNYA.

Bukankah ortax ini untuk semua orang ???
nurdin
 14 Mei 2008
Satu lagi untuk Mbak/Ibu Yuni

Saya tidak berubah sikap, tidak mendukung IKPI. Mungkin Anda hanya salah menilai.
nurdin
 14 Mei 2008
Tidak apa2 memang saya tidak merasa pintar makanya saya banyak belajar dari sini. Saya tidak malu mengakui bahwa saya memang DANGKAL, tidak seperti teman2 yang lain yang pengetahuan pajaknya sangat mendalam. Mohon maaf jika saya salah memberikan pendapat yang menurut kapasitas kalian pendapat saya ini sangat bodoh. Mohon bimbingannya...
sambudi
 14 Mei 2008
Buat pak Nurdin,
Ibarat perjalanan, diskusi kita sudah hampir menuju finish ternyata komentar pak Nurdin kembali lagi ke awal kita start diskusi ini. Sudah jelas para mahasiswa dan dosen2nya TIDAK ADA PILIHAN untuk tidak mengambil ujian sertifikasi karena ketentuan yang ada sekarang mengharuskan mereka untuk ambil ujian brevet. Justru karena MONOPOLI ketentuan tsb dan TIDAK SESUAI dengan praktik yang lazim di dunia internasional yang memberikan PRIORITAS kepada jurusan pajak, maka pak darus dan danny nulis artikel bagaimana seharusnya pengaturan tentang konsultan pajak. Jadi, dari komentar pak NURDIN ini saya setuju dengan pendapat pak Bahtiar bahwa pendapat Saudara TIDAK DIDUKUNG dengan konsep teoritis. ini menunjukan Saudara JARANG MEMBACA literatur perbandingan hukum pajak internasional. Dengan demikian, Saudara hanya asal berpendapat TANPA ARGUMENTASI alias ASAL OMONG! Sorry ya...
bahtiar
 14 Mei 2008
buat Sdr NURDIN,
Bapak adalah contoh orang yang sangat MINIM pengetahuan perpajakannya. Sudah jelas dikatakan oleh Pak darus dan pak danny dengan mengutip pendapatnya Victor Thurony dan Frans Vanistendael bahwa PRIORITAS untuk menjalankan PROFESI pajak adalah dari Program pajak. Sedangkan IKPI adalah tidak lebih hanya lembaga TUKANG STEMPEL. Kalau di Indonesia tidak ada IKPI tidak menjadi masalah, Indonesia tidak akan rugi karena IKPI hanya tukang stempel aja. Tetapi kalau tidak ada program perpajakan mau dibawa kemana pendidikan perpajakan Indonesia. Lebih baik Mas Nurdin belajar lagi.... Komentar Mas menunjukan KEDANGKALAN berpikir Saudara.
Yuni
 14 Mei 2008
buat pak Nurdin :

Pak Nurdin boleh berubah sikap .

Sikap kami tidak pernah berubah, tetap MENOLAK monopoli IKPI.
AdeR
 14 Mei 2008
Yth.Pak Nurdin

Pak Nurdin adalah anggota ORTax yg sdh lama ikut diskusi diforum ini, sepertinya sekarang pak Nurdin set back kembali lagi ke tulisan topik pertama oleh pak Danny dan pak Darussalam.

Yang paling bijak menurut saya adalah tanggapan dari pak Bastian bahwa selain konsultan pajak IKPI maka kuasa WP adalah juga dari Lulusan PT fiskal, karyawan divisi pajak dan LBH pajak. Mereka berempat mempunyai hak dan kewajiban yg sama mewakili WP , ok ?
nurdin
 14 Mei 2008
Temen-temen ortax

Saya rasa masalahnya harus kita kotakan bahwa yang kita bahas disini adalah masalah kuasa WP terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan apa yang dikemukakan Pak Firman adalah JIKA KARYAWAN INGIN MEMBERIKAN JASA KONSULTASI PAJAK .... (silahkan membaca kembali dengan cermat).

Saya lulusan Adm Fiskal, tapi dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Firman bahwa untuk memberikan JASA KONSULTASI hendaknya kita memiliki License. Saya rasa kita harus fair melihat permasalahan ini. Tidak dapat dipungkiri temen2 dari Adm Fiskal dan D3 Perpajakan bahkan sampai dosen2-nya sendiri mengambil sertifikasi dari IKPI. Dengan demikian jika mereka ingin memilii usaha sendiri mereka dapat mendirikan KKP. Saya rasa apa yang dikemukakan Pak Firman sudah cukup bijak, seyogianya kita pun harus menanggapinya dengan bijak.
Sugito
 14 Mei 2008
Yth : Pak Firman

Daripada pak Firman PROMOSI IKPI disini, lebih baik membuat artikel " Mengapa Konsultan Pajak Layak Mendapatkan Keistimewaan Sebagai Kuasa WP ? " seperti yg ditawarkan oleh pak dikdik.

Kalau tidak mampu tulis artikel yg panjang , cukup artikel pendek yg pas dimuat disini, untuk kita diskusi bersama .
AdeR
 14 Mei 2008
Selama ini yang diributkan adalah Konsultan Pajak Liar. Sekarang ada Konsultan Pajak Over Acting.

Konsultan Pajak Over Acting adalah Konsultan Pajak Liar ? ataukah Konsultan Pajak Liar adalah Konsultan Pajak Over Acting ? mana yang bener ...

Sony
 13 Mei 2008
to : Firman555

Sepertinya pak Firman ini orang IKPI , ya ?
bastian
 13 Mei 2008
Yth.Pak Firman555

Terimakasih atas tanggapannya.

Kami informasikan kembali bahwa seharusnya yang dapat menjadi Kuasa WP selain Konsultan Pajak IKPI adalah Lulusan Perguruan Tinggi Jurusan Perpajakan sebagaimana yg diberikan oleh PP 80/2007 utk semua WP tanpa dibatasi omzetnya, sehingga BARISAN PENDUKUNG DJP menjadi :

Konsultan Pajak IKPI, Lulusan PT jurusan Perpajakan, Karyawan Divisi Pajak dan LBH Pajak.

Salam ...
firman555
 13 Mei 2008
Sangat menarik tulisan dari pak Bastian, sungguh mengesankan hingga membuat komentar-komentar yang juga cukup menarik.. menurut hemat saya, memang untuk sekedar berkomunikasi / berhubungan dengan pihak pajak seharusnya tidak dituntut prosedur yg terlalu menyulitkan WP. Dalam hal ini WP merupakan mitra bagi negara dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga seyogianya diberikan faslitas dari KPP sebagai salah satu institusi pemerintah. Mengenai USKP melalui IKPI saya kira juga dipandang perlu bagi karyawan yg ingin memberikan jasa konsultasi pajak. Sehingga karyawan yg sudah bosan menjadi karyawan dan ingin beralih penjadi pengusaha pajak dalam hal ini mendirikan konsultan pajak tentu bisa dengan mudah karena telah memiliki nomor ijin praktek. Mari kita bangun Indonesia Emas, Indonesia Jaya !
Salam..
nurdin
 13 Mei 2008
Sepertinya topik ini memang sangat menarik karena menyangkut hajat hidup kita2 lulusan PT Perpajakan/Fiskal, mungkin dari ortax mau menyalurkan aspirasi kita2 dengan membuat seminar terkait dengan KUASA WAJIB PAJAK..., saya rasa akan banyak yang support.
Sugito
 13 Mei 2008
Masalah PMK 22 VS PP 80 lebih baik diajukan ke MA utk uji materi karena MA merupakan lembaga peradilan yg indipenden dan bisa langsung diselesaikan.

Apabila dibawa ke Komite Pengawas Perpajakan yg nota bene adalah bagian struktur organisasi Dep Keu, pertimbangan yg disampaikan ke Men Keu bisa dibayangkan cenderung membenarkan Men Keu, belum lagi masalah birokrasi yg akan memakan waktu lama, ujung - ujungnya PMK 22 tetap dipertahankan.
Acong77
 12 Mei 2008
wah saya unjuk jempol dah setelah membaca artikel nya bapak bastian
karena saya termasuk salah satu karyawan divisi pajak yg nanti bakalan ganti profesi jika peraturan tersebut sudah benar2x di terapkan
tp bener loh gaya bicara bapak seperti pak Kwik ( lugas dan enak di baca)
sukses trus pak bastian dan ORTax
danny septriadi
 12 Mei 2008
Yth Rekan Rizky,

Untuk mengklarifikasi pernyataan Bapak bahwa artikel Bapak Bastian di Ortax sekedar CURHAT dan kurang informatif dan edukatif, bersama ini saya informasikan bahwa artikel Pak Bastian juga telah diterbitkan di Inside Tax dengan saya sebagai Pemimpin Redaksi-nya.

Perlu diinformasikan juga bahwa hanya yg berkompeten di bidang akademis dan praktis yang layak untuk dipublikasikan di media kami. Setelah kami seleksi, tulisan tersebut memang sangat layak diterbitkan karena kami juga banyak menerima masukan-masukan dari pelaku bisnis dan kondisi-nya adalah seperti yg diutarakan oleh Bapak Bastian.

Untuk Bapak Rizky, kreativitas perumpamaan-perumpamaan yg Bapak utarakan yg dikaitkan dengan kontroversi PP 80 dan PMK 22 dari Perguruan Shaolin dan Dewi Persik memberikan saya ide.

Apakah Bapak bersedia untuk memberikan lagi beberapa perumpamaan yg dikaitkan dengan PMK 22 untuk saya pertimbangkan dipublikasikan dalam Inside Humor?

Untuk Ortax administrator, sekedar usulan agar saudara Rizky jangan di kartu merah-kan dari keanggotaan.

Salam,

Danny Septriadi

hendro
 11 Mei 2008
Yth Rekan-rekan Ortax-Karyawan, Pimpinan Perusahaan, dan PT Fiskal,

Sepertinya masalah PP 80 dan PMK 22 dapat diajukan ke Komite Pengawas Perpajakan berdasarkan Pasal 3 point 2 b, c, dan d.


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.09/2008

TENTANG

KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Komite Pengawas Perpajakan;

Mengingat :


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN.



Pasal 1


(1) Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non struktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat.
(3) Instansi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang, baik instansi pada pemerintah pusat maupun instansi pada pemerintah daerah.
(4) Dalam melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pengawas Perpajakan juga melakukan pengkajian dan memberikan saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.
(5) Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.




Pasal 2


(1) Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(3) Komite Pengawas Perpajakan terdiri dari Inspektur Jenderal Departemen Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 4 (empat) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bukan berasal dari pegawai negeri.
(4) Anggota Komite Pengawas Perpajakan selain Inspektur Jenderal Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat ditunjuk kembali.



Pasal 3


(1) Dalam melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Komite Pengawas Perpajakan berwenang :

menampung masukan dan/atau pengaduan masyarakat atau pihak lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Instansi Perpajakan serta menetapkan prioritas yang memerlukan proses lebih lanjut;
meminta informasi secara tertulis kepada pihak-pihak terkait selain Instansi Perpajakan dalam rangka klarifikasi mengenai masukan dan/atau pengaduan masyarakat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
meminta keterangan kepada petugas Instansi Perpajakan sehubungan dengan masukan dan/atau pengaduan masyarakat atau pihak lain dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
memberi rekomendasi dan/atau saran kepada Menteri Keuangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.

(2) Dalam melaksanakan tugas melakukan pengkajian dan memberikan saran dan/atau masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Komite Pengawas Perpajakan berwenang :

meminta keterangan kepada pihak terkait tentang prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan;
mengkaji masukan dari pihak lain mengenai prosedur, sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan;
menghimpun masukan dari masyarakat atau pihak lain dan mengkaji ketentuan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan;
memberi rekomendasi atau saran untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap prosedur, sistem, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan di bidang perpajakan.




Pasal 4


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komite Pengawas Perpajakan wajib :

mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
menjaga kerahasiaan keterangan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.



Pasal 5


Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.



Pasal 6


(1) Komite pengawas Perpajakan dibantu oleh suatu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(2) Komite Pengawas Perpajakan dapat membentuk Tim Kerja sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Pengawas Perpajakan.
(3) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komite Pengawas Perpajakan menyusun tata cara pengawasan dan pengkajian.
(4) Anggaran dalam rangka pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.



Pasal 7


Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Keuangan.



Pasal 8


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Sony
 11 Mei 2008
Apa yg dikatakan oleh pak Syarief benar, pada waktu pemeriksaan pajak, karyawan divisi pajak dibuat repot, harus menjelaskan kpd konsultan pajak, adakalanya konsultan pajak minta data akuntansi yg sebenarnya tidak dibutuhkan oleh fiskus. Terkesan konsultan pajak mengada - ada supaya kelihatan seolah - olah WP punya masalah besar dgn pajaknya.

Tampaknya konsultan pajak sering OVER ACTING. Mungkin maunya agar bayaran consultan fee bisa menjadi mahal ? Atau memang konsultan pajak kurang mengerti Ilmu Akuntansi atau Ilmu Perpajakan ?
Herman
 11 Mei 2008
Syarief dan Wendah,

Makkamah Konstitusi (MK) tugasnya menguji suatu UU apakah sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

PMK 22/PMK.03/2008 VS PP 80/2007, karena hirarki hukumnya dibawah UU maka tidak dapat diajukan ke MK, tapi bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri , juga ke MA untuk uji materi.

Memang PMK 22/PMK.03/2008 bertentangan dengan PP 80/2007 dan peraturan perundangan yang terkait.
Sony
 10 Mei 2008
Membaca tulisan dgn tema "Sebuah Pesan Dari Karyawan Divisi Pajak" oleh pak Bastian, saya terkesan sekali, isinya memang berupa fakta yg sebenarnya yg dialami oleh karyawan divisi pajak kini, urutannya sistimatis, pada alinea tertentu ada saran dan solusinya dan diakhir tulisan ditutup dgn kesimpulan. Saya pribadi menilai tulisan ini sudah memenuhi syarat sebuah KARYA ILMIAH.

Kok aneh ada rekan yg mengatakan tulisan ini adalah curhatan dan tidak edukatif , memang ada benarnya rekan Yuni bilang gaya bahasanya seperti gaya bahasa tulisan pak Kwik, mungkin maunya tulisan itu harus dari dosen - dosen yg nulis seperti pak Danny dan pak Darussalam, tapi orang kan punya gayanya sendiri - sendiri .

Terlepas dari itu semua, tulisan ini dapat dijadikan pokok bahasan buat kita - kita yang dari staf administrasi pajak perusahaan. Terimakasih pak bastian, terimakasih ORTax.
syarief
 10 Mei 2008
Yang jadi pertanyaan apakah dengan menyerahkan pemeriksaan pajak kita kepada konsultan pajak dapat meminimalisir hasil pemeriksaan. yang ada malah kita sebagai staf pajak harus bekerja dua kali karena kita masih harus memberi penjelasan kepada para konsultan pajak itu, yang sebenarnya mereka tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam suatu perusahaan jika kita diperiksa.
Mengapa kita tidak membuat judicial review saja ke mahkamah konstitusi mengenai PMK 22 yang sangat merugikan wajib pajak ini.
AdeR
 10 Mei 2008
BARISAN PENDUKUNG DJP yg terdiri dari Konsultan Pajak IKPI, Lulusan PT Bidang Pajak, Karyawan dan YLBH Pajak, dapat menghilangkan praktek MONOPOLI Konsultann Pajak IKPI.

IKPI tidak boleh EGOIS, lihatlah dibelakangmu BARISAN PENGANGGURAN bertambah hari bertambah panjang, berilah kepada mereka PENGHIDUPAN !
farid
 9 Mei 2008
HAYO JAWAB DONK...JAWAB..JAWAB...., tapi perumpaannya YANG ILMIAH ya..JANGAN ANALOGI YANG TIDAK EDUKATIF..!!!!
sambudi
 9 Mei 2008
Saya setuju dengan mas bahtiar,
Kita juga perlu tahu argument tema-teman pendukung PMK 22/2008, tolong buat tulisan argument saudara tentang PMK 22/2008 terkait dengan pertanyaan kami sebagai berikut:

1. Kenapa kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak harus DIMONOPOLI oleh suatu asosiasi tertentu. Padahalkan hak setiap wajib pajak untuk memilih kuasa-nya tanpa harus berasal dari asosiasi tertentu tersebut?

2. Kenapa pula hak karyawan wajib pajak juga dibatasi untuk dapat menjadi kuasa dari perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Apa ini bukan pemborosan namanya? dan ini-kan juga akan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi? padahal ditengah krisis ini perusahaan harus efisiensi. Jadi kalau bisa dikerjakan oleh karyawan kenapa harus DIPAKSA pakai konsultan pajak dari asosiasi tertentu tersebut?

3. Kenapa PMK 97/2005 (yang digantikan oleh PMK 22/2008) diberlakukan surut? Apa motivasinya?

4. Kenapa PMK 22 yang tidak diberi delegasi oleh PP 80 untuk mengatur kuasa wajib pajak yang berasal dari bukan konsultan pajak DIPAKSAKAN diterbitkan untuk MEMBATASI kuasa wajib pajak yang berasal dari bukan konsultan pajak?

5. kalau alasannya dapat delegasi dari Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, kenapa ketentuannya bertentangan dengan PP 80/2007? padahal PP 80 juga dapat delegasi dari Pasal 48 UU KUP.

6. Nah ketika PMK 22/2008 dan PP 80/2007 saling bertentangan, kenapa dalam praktik dilapangan PMK 22/2008 yang justru dipakai? Bukan PP 80/2007 yang kedudukannya lebih tinggi dari PMK 22/2008?

Kita tunggu tulisan temen-temen pendukung PMK 22/2008 terkait dengan pertanyaan tersebut di atas.
Salam hormat
bahtiar
 9 Mei 2008
Saya setuju kalau media ortax ini dipakai sebagai tempat adu argumentasi. Nah, bagi teman-teman yang tidak setuju dengan tulisan Pak Bastian, Pak Daruss dan Pa Danny silahkan saja bikin tulisan untuk menanggapinya. Kita akan lihat argumentasi teoritis dan yuridis formal tulisan Anda, tapi jangan pakai perumpamaan yang tidak nyambung seperti yang ditulis oleh Rizky. Bravo buat Pak Bastian, Pak Daruss dan Pak Danny yang sudah kasih pencerahan.
satyabudhi
 9 Mei 2008
Yth ORTax'ers,

Kebetulan saya newbie yang baru bertaraf sebagai pengamat. Tapi saya kemudian tergelitik untuk ikut mengomentari.

Terus terang saya setuju dengan pak Ichwan, bahwa media ORTax ini hendaknya dijadikan sarana untuk sharing. Menurut saya, ORTax sudah memberikan "ruang gerak" yang berimbang bagi setiap masalah yang diangkat.

Dan sebagai sekelompok profesi yang special ini, hendaknya kita jangan menggunakan kata2 yang mengandung unsur2 provokasi. Namun kita juga jangan mudah terprovokasi, hingga postingan rekan-rekan bisa nyaman untuk dinikmati. Peace ....

Salam,
Satyabudhi
hendro
 9 Mei 2008
Yth, Rekan-rekan Ortax,

Komentar Dikdik adalah komentar orang TER-DIDIK.

Salam,

Hendro
farid
 9 Mei 2008
kami adalah kaum YANG TERPINGGIRKAN oleh PMK 22/2008, kami hanya bisa menyuarakan aspirasi kami hanya lewat forum ini sebagaimana KAUM MARGINAL lainnya yang dipinggirkan yang hanya bisa protes di JALAN-JALAN, ketika kami sudah tidak bisa berekspresi lewat forum ini, tidak ada jalan lain bagi kami untuk TURUN ke JALAN-JALAN melakukan protes seperti KAUM MARGINAL lain tersebut!!!!!!!!
dikdik07
 9 Mei 2008
Rekan Rizky,

Jika memang Anda MERASA komentar rekan-rekan lain cenderung memojokkan konsultan pajak, alangkah ELEGANNYA (meminjam istilah Anda) bila Anda memberikan argumentasi : MENGAPA KONSULTAN PAJAK LAYAK MENDAPATKAN KEISTIMEWAAN SEBAGAI KUASA WP?

Melihat perumpamaan yang Anda sampaikan, sebagai orang awam, saya jadi berpikir: jangan-jangan dalam memecahkan masalah perpajakan, konsultan pajak selalu memakai perumpamaan.

IRONIS SEKALI.
ichwan
 9 Mei 2008
Rekan-Rekan ORTax yth,

Saya mewakili Tim Management ORTax merasa perlu untuk mengingatkan kepada rekan-rekan semua sehubungan dengan tanggapan rekan-rekan atas tulisan para kontributor ORTax mengenai kebijakan yang menuai kontroversi ini.

Rekan-rekan ORTax mari kita sepakati, meskipun rekan-rekan berbeda pandangan hendaknya rasa saling menghargai harus tetap terpelihara. ORTax menyediakan fasilitas forum dan fasilitas untuk memberikan tanggapan terhadap artikel/hot issues yang dapat Anda gunakan untuk mengemukakan pandangan pribadi Anda secara bebas namun gunakanlah tutur kata yang baik dan bijaksana. Jangan sampai ada pihak lain yang merasa dipojokan.

Perlu kami tegaskan bahwa Artikel/Hot issues yang ditampilkan di ORTax harus melalui proses editing. Tulisan Pak Bastian kami anggap layak untuk ditampilkan karena kami memandang tulisan ini sebagai sebuah refleksi dari suatu kebijakan. Kami tidak melihat kalimat-kalimat yang terkandung di dalam tulisan Pak Bastian yang bersifat memojokan pihak-pihak tertentu.

Kami menghimbau Pak Rizky untuk bisa menghargai, karena jika hal ini terulang kembali, dengan berat hati kami akan menonaktifkan keanggotaan Anda. Mohon maaf sebelumnya.

Untuk rekan-rekan lain, kami menghimbau agar tidak terprovokasi dan mengemukakan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya bahkan terkesan memojokan pihak lain apalagi sampai menyebutkan nama instansi atau organisasi tertentu. Hendaknya rasa saling menghargai harus tetap terpelihara.

Perlu kita sadari bersama-sama bahwa ORTax adalah Media Komunitas Pajak Indonesia yang memerlukan dukungan semua pihak agar eksistensinya sebagai media yang dapat diakses semua pihak tetap dapat terjaga.

Demikian himbauan kami, semoga rekan-rekan dapat memahami.

Salam
AdeR
 9 Mei 2008
Mau tau pernyataan Konsultan Pajak IKPI :

Baca halaman berita pajak ortax tgl.8/5-08 tentang " Konsultan Pajak Menilai Penyisiran Pajak PBB Tidak Adil "

Pernyataan konsultan pajak IKPI - HENDRA WIJANA yg mengatakan peraturan DJP ( Perdirjen ) kurang kuat sebaiknya menggunakan peraturan yg lebih tinggi, misalnya PP.

Analog : hendaknya yg diberlakukan adalah PP 80/2007 , bukan PMK 22 , kasihan kan karyawan jadi kena dampaknya.
Sugito
 9 Mei 2008
mas Rizky,

Tentu aja mas, konsultan pajak IKPI diam, mereka yg diuntungkan oleh PMK 22, kalo buat statment pakai logika , tidak apa apa, mas Rizky perlu banyak belajar, forum ortax tempat yg baik buat belajar, banyak orang ahli lho di ortax, tidak perlu cari konsultan lagi ...
bahtiar
 8 Mei 2008
buat pembela IKPI, mas Rizky
saya tertarik menanggapi perumpamaan yang dibuat Rizky dengan perumpamaan walikota Tangerang dan dewi persik. saya juga akan membuat perumpamaan yaitu sbb: pihak2 yang dipinggirkan dengan PMK 22 ini saya umpamakan sebagai mahasiswa yang protes pada saat jatuhnya ORBA dan IKPI sebagai ORBA. perumpamaan ini agak mirip karena yang dipinggirkan ini adalah program pendidikan perpajakan yang penghuninya mahasiswa sedangkan IKPI pengurusnya adalah sebagian besar Bapak-bapak kita yang berasal dari pensiunan pajak yang ingin terus menjadi pengusa pajak di Indonesia. saya perkirakan hasil perseteruan PMK 22 ini hasilnya tidak berbeda jauh dengan protes mahasiswa dulu ketika menggulingkan ORBA
hendro
 8 Mei 2008
Buat Rizky,

Seperti-nya logika atau IQ anda di bawah dasar. Bagaimana mungkin menganalogikan masalah ini dengan Dewi Persik dan Walikota Tangerang. Di mana hubungannya?

Diam itu bukan berarti elegan. Diam-nya organisasi profesi sama dengan kebijakan diam-nya mereka oleh teriakan-teriakan protes peserta ujian brevet yg tidak lulus dan bertanya, kenapa mereka tidak lulus? Jadi diam-nya itu adalah ketertutupan alias tidak ada transparansi.

Kebijakan ketertutupan ini juga dapat dilihat dari web site-nya sampai sekarang under construction.

Organisasi profesi hanya terbuka tiap 2 tahun sekali, yaitu pada saat ujian. Yang pasti, tidak murah hanya untuk ikut ujian. Kuliah lebih murah karena dapat ilmu, tidak hanya sekedar sertifikat.

Kalau saya pengurus organisasi profesi, saya akan bayar Rizky untuk segera diam, karena akan semakin mempermalukan organsasi profesi dengan komentar-komentar-nya.

Komentar Pak Bastian, adalah komentar oleh orang yg sangat berpengalaman dalam praktik perpajakan. Bagi yg memberi komentar negative atas artikel Pak Bastian, dapat dipastikan pengalaman dan pengetahuan dia di bidang pajak pasti 'sangat dangkal'.

Semakin banyak berkomentar, semakin ketahuan kebodohan-nya.

Terus berkomentar Pak Rizky, komentar anda membuat hidup menjadi lebih hidup!

Buat Yuni, anda dapat menjadi change agent untuk perubahan. Two thumps up untuk anda!

Hendro BKP(Bukan Konsultan Pajak)
sambudi
 8 Mei 2008
sekali lagi buat Rizky
Perumpaan saudara sangat TIDAK TEPAT, saudara sudah kehilangan kata-kata untuk MEMBELA IKPI, saudara bilang tidak membela IKPI tetapi saudara sanjung IKPI dengan elegan. kita tidak pernah memperupamakan kasus PMK 22 ini dengan kasus walikota Tangerang dengan Dewi Persik karena SANGAT BEDA, orang awam pun pasti paham. DIAM tidak berarti BENAR. lihatlah kasus ketika para peserta brevet menanyakan kepada IKPI kenapa sebagian besar dari mereka tidak lulus, dimana salahnya jawaban mereka? apa IKPI pernah menanggapi? IKPI tidak pernah menanggapi alias DIAM SERIBU BAHASA. Jadi, DIAM tidak berarti ELEGAN. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya, lebih jahat siapa antara kami yang sekedar protes dengan aktor dibelakang PMK 22 ini yang telah membuat aturan dalam PMK 22 dengan cara membatasi peran karyawan pajak dan lulusan program pajak? Perlu juga diketahui, sekali lagi kami hanya bisa protes melalui media ini karena kami TIDAK PUNYA UANG untuk lobi sana sini untuk meminta MONOPOLI menjadi kuasa wajib pajak!
bastian
 8 Mei 2008
Rekan - Rekan Anggota Ortax,

Tulisan saya tentang Peran Karyawan Divisi Pajak ini terinspirasi dari dampak PMK 22 yang dialami oleh lulusan perguruan tinggi bidang pajak dan karyawan divisi pajak.

Sudah ada dua edisi tulisan tentang hal tersebut , namun khusus mengenai dampak kepada karyawan divisi pajak belum sepenuhnya tersentuh. Oleh karena itu saya merasa berkewajiban mempersembahkan tulisan ini kepada rekan-rekan anggota ORTAX, kepada simpatisan dan juga kepada pembuat kebijakan.

Tulisan ini bukan CURHAT, bukan pula NOVEL atau FRIKSI, tetapi merupakan KENYATAAN yang dialami oleh karyawan divisi pajak sejak diterbitkannya PMK 22 oleh Menteri Keuangan.

Harapan saya semoga tulisan ini dapat menjadi titik tolak bahasan kita mengenai dampak PMK 22 khusus yang dialami oleh karyawan divisi pajak.

Mari kita kupas tuntas untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki

Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Yuni
 8 Mei 2008
Tulisan pak Bastian ini merupakan berita terkini yang pantas dimuat dihalaman muka Hot Issue.

Membaca tulisan tsb saya teringat dengan tulisan pak Kwik Kian Gie, tutur bahasanya lembut, penuh makna dan tetap menggunakan alur-alur kaidah ilmiah.

Seperti kita ketahui pak Kwik adalah seorang akademisi, praktisi, penulis yg produktif dan mantan menteri.

Pak Bastian sepertinya mengikuti gaya bahasa pak Kwik, mungkin pak Bastian muridnya pak Kwik ?

Hai, pak RIZKY, anda jangan sombong, anda masih muda, belajarlah dengan senior kita, Ok ?
rizky
 8 Mei 2008
BUKAN BERMAKSUD MEMBELA KONSULTAN PAJAK...
Saya kok melihat kasus ini seperti Kasus Dewi Persik dengan Walikota Tanggerang ya. Walikota Tanggerang berbicara satu kata, dewi persik menyerang dengan 1000 kata. Konsultan Pajak tidak berbicara apa2, Anda terus menghujat dan membanding-bandingkan Anda dengan mereka. Sementara PMK ini tidak bergeming sedikitpun. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan konsultan pajak.. (semoga perumpamaan ini tidak menjadi bahan hujatan baru)

Sekali lagi, bukan BERMAKSUD MEMBELA KONSULTAN PAJAK. Tapi lihatlah mereka tidak melawan Anda dengan membalas semua hujatan Anda. Mereka lebih elegan.

Marilah kita bicarakan hal yang baru, seperti Pak Jhone bilang, "Kasus Asian Agri" mungkin lebih menarik untuk dibahas.
Ferry07
 8 Mei 2008
ini merupakan bentuk nyata atas sanggahan terbitnya PMK 22... bahwa memang benar karyawan divisi pajak lah yang tau isi "dapur" perusahaan tersebut...
bravo buat pa' Bastian
farid
 8 Mei 2008
buat Rizky
Coba rizky menulis sebuah artikel , terserah mas Rizky topiknya apa.. ,apakah bisa sebaik yang telah pak bastian buat...hayooo???
farid
 8 Mei 2008
pesan yang disampaikan pak Bastian merupakan realita yang terjadi dilapangan, ini membuktikan kajian yang dibuat oleh Pak Darussalam dan Pak Danny bahwa PMK 22/2008 merupakan MASALAH BESAR .......
jhon
 8 Mei 2008
Saya tidak mengatakan tulisan ini tidak edukatif loh Pak...., hanya terkesan Curhatan. Boleh kan saya berkomentar.. tulisan ini tidak di dasarkan pada kajian hukum seperti tulisan Pak Darusslam dan Pak Dany Septriadi sebelumnya. Saya pun tidak setuju dengan PMK 22/2008. Maaf jika tidak berkenan.
sambudi
 8 Mei 2008
saya mau tanya sama RIZKY dan JHON, kalau tulisan pak Bastian ini tidak edukatif, lantas PMK 22/2008 yang JELAS-JELAS berlaku TIDAK ADIL, MONOPOLI, dan MENABRAK KETENTUAN HUKUM YANG ADA harus dibilang apa????????????
sambudi
 8 Mei 2008
komentar buat RIZKY
Tulisan yang dibuat Pak Bastian ini merupakan artikel yang mengandung PESAN MORAL dan SANGAT EDUKATIF karena MENGINGATKAN para pembuat kebijakan perpajakan agar TIDAK DISKRIMINATIF dalam membuat suatu kebijakan perpajakan. hanya orang yang TIDAK JERNIH PIKIRAN-nya seperti Saudara RIZKI ini yang menganggap tulisan Pak Bastian ini tidak edukatif. Bravo atas tulisan pak Bastian.
jhon
 8 Mei 2008
Sepertinya WP/Perusahaan jadi komoditi baru sejak kemunculan PMK 22/2008. Mungkin Bapak rizky ada benarnya, tulisan ini terkesan "Curhatan", tidak di dasarkan pada kajian hukum seperti tulisan Pak Darusslam dan Pak Dany Septriadi sebelumnya. Maaf jika tidak berkenan. Mungkin masalah Asian Agri lebih menarik untuk dibahas.
farid
 8 Mei 2008
Sependapat dengan Bp. Sambudi PMK 22/2008 merupakan sebuah produk cacat hukum yang tidak hanya mengesampingkan hati nurani tapi juga mengesampingkan AKAL SEHAT , atau boleh jadi merupakan pesanan dari "orang-orang" yang TIDAK MEMPUNYAI AKAL karena TAKUT bersaing dengan orang-orang yang memiliki akal....


rizky
 8 Mei 2008
INI ARTIKEL PAJAK ATAU SEKEDAR CURHAT YA...

SAYA SARANKAN KEPADA PENGELOLA ORTAX untuk membuat halaman khusus "CURHAT" untuk menampung tulisan-tulisan seperti ini....
SEMOGA ARTIKEL ORTAX BERIKUTNYA LEBIH INFORMATIF DAN EDUKATIF. Salam

abinzz
 8 Mei 2008
PMK 22/2008 Diskriminatif!..
dan tidak membangun!..
Masalah Sertifikasi Seharusnya
diperhatikan biaya juga, memang Sertifikasi BREVET / Sertifikasi dari Ditjen itu GRATIS??... (mohon info)
Masalah kualitas Karyawan jgn saling menyalahkan, itu kan hak Perusahaan, apakah HRD perlu sertifikasi??.. atau menjanjikankah bila seseorang lulus dari test HRD bisa bekerja dengan baik??..
kita semua pun lahir tidak dapat membaca
jadi butuh pengalaman dan pendidikan,
kesalahan itu hal kecil seharusnya buat DJP masalah besar itu PENYELEWENGAN (kesalahan yang disengaja)!....
sebenarnya apa alasan dan tujuan keluarnya PMK 22/2008??...
Mempermudah atau mempersulit??...
sambudi
 8 Mei 2008
Dari tulisan ini kita tahu kalau PMK 22/2008 sangat dipaksakan untuk diterbitkan. Mana mungkin pemerintah turut campur tangan untuk membatasi karyawan pajak dari suatu perusahaan. Akal sehat sudah dikesampingkan oleh PMK 22 ini!!
back to top