Artikel

Share :



Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak

Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
Praktisi Perpajakan, 21 April 2008

ppn atas_123PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
(Tinjauan atas SE-08/PJ.52/1996 tentang Jasa Perdagangan)

Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.

 

Semakin meningkatnya transaksi perdagangan international oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri ke Indonesia, telah mendorong perusahaan tersebut untuk menggunakan jasa perdagangan dari perusahaan yang berlokasi / berkedudukan di Indonesia untuk melakukan kegiatan pemasaran, pencarian pembeli, dan penghubung/perantara antara perusahaan di luar negeri tersebut dengan pembeli di Indonesia. Hal ini mendorong pula tumbuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang jasa perdagangan.

Jasa Perdagangan merupakan jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Kegiatan jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencarikan pembeli/penjual. Berdasarkan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM stdd. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPN) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, Jasa Perdagangan merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga atas penyerahannya terutang PPN. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan penegasan mengenai jasa perdagangan dengan Surat Edarannya Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996, yang menentukan bahwa pengenaan PPN atas jasa perdagangan didasarkan kepada tempat kedudukan / domisili pihak yang memanfaatkan jasa (Penerima Jasa). Menurut Surat Edaran ini, jasa perdagangan dikenakan PPN apabila Penerima Jasa berada di dalam Daerah Pabean. Dalam hal penerima jasa berada di luar Daerah Pabean, tidak dikenakan PPN.

Berkaitan dengan penegasan Direktur Jenderal Pajak dalam SE-08/PJ.52/1996 tersebut, dalam tulisan ini Penulis mencoba untuk membahas secara singkat mengenai pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak, khususnya Jasa Perdagangan, sesuai dengan konsep teori dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPN.

Sesuai dengan Legal Character-nya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas “konsumsi barang atau jasa” (General Indirect Tax On Consumption). Selanjutnya, sesuai dengan prinsip tujuan (Destination Principle) yang digunakan oleh Undang-undang PPN Indonesia, konsumsi barang atau jasa yang dapat dikenakan PPN hanyalah konsumsi yang terjadi di dalam Daerah Pabean Indonesia. Dengan demikian, dalam menentukan suatu konsumsi barang atau jasa dapat dikenakan PPN, harus dilihat/diperhatikan tempat terjadinya konsumsi, apakah di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean.

Dalam membahas mengenai pengenaan PPN atas penyerahan jasa, harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ’Jasa’. Definisi ’Jasa’ sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Berdasarkan definisi ’Jasa’ tersebut, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan, sehingga Jasa merupakan suatu proses kegiatan / aktivitas / pengerjaan. Penyerahan jasa oleh pemberi jasa sudah terjadi ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan tersebut dilakukan oleh pemberi jasa. Apabila dilihat dari sisi penerima jasa, konsumsi jasa dimulai ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan tersebut dilakukan oleh pemberi jasa dan konsumsi berakhir ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan tersebut selesai dilakukan oleh pemberi jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsumsi jasa terjadi ketika penyerahan jasa dilakukan oleh Pemberi Jasa atau ketika kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan (jasa) dilakukan oleh Pemberi Jasa. Lebih lanjut, dapat dikatakan pula bahwa tempat konsumsi / penyerahan jasa adalah di tempat kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan (jasa) tersebut dilakukan oleh pemberi jasa.

Selanjutnya, Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN, menentukan bahwa konsumsi/penyerahan jasa yang dapat dikenakan PPN adalah “Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.” Dalam memori penjelasannya dinyatakan bahwa Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
  2. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
  3. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 tersebut, penentuan suatu penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah didasarkan kepada tempat terjadinya / dilakukannya penyerahan jasa atau berdasarkan kepada tempat kegiatan / aktivitas / pengerjaan pelayanan (jasa) tersebut dilakukan oleh pemberi jasa, dan tidak didasarkan kepada tempat kedudukan / domisili dari penerima jasa. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN tersebut, PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan yang berada di luar Daerah Pabean).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa penegasan Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edarannya Nomor SE-08/PJ.52/1996 mengenai jasa perdagangan yang menentukan bahwa pengenaan PPN atas jasa perdagangan didasarkan kepada tempat kedudukan / domisili pihak yang memanfaatkan jasa (Penerima Jasa), tidak sejalan dengan ketentuan pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak (termasuk Jasa Perdagangan) berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang PPN, jasa perdagangan baik berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencarikan pembeli/penjual, sepanjang kegiatan/aktivitas pengerjaannya dilakukan di dalam Daerah Pabean, kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan yang berada di luar Daerah Pabean), terutang PPN.

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :

  1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang PPN, penyerahan Jasa Kena Pajak (termasuk Jasa Perdagangan) yang dilakukan di dalam daerah pabean atas perintah/permintaan pihak manapun (termasuk orang / badan di luar negeri), terutang PPN dengan tarif 10%.
  2. Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas Jasa Perdagangan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang PPN

 

*) Penulis adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak
dan Dosen pada program Ekstension (S-1) Fiskal, FISIP UI
serta Instruktur program pelatihan perpajakan (Brevet), FISIP UI

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

cahyoindraswono
Newbie

9 Nopember 2009


Ingat SE-08/PJ.52/1996...
Maka jangan lupakan PP No. 144 Tahun 2000
Makasih Bang Tunas....

surdiyono
Newbie

5 Juni 2009


Setuju bung Tunas....

begawan5060
Genuine

13 Maret 2009


Dengan pemahaman yang sederhana saja, seharusnya :
Ekspor BKP, terutang PPN = 0% maka ekspor JKP, terutang PPN = 0%

irko
Newbie

9 Maret 2009


Saya memandang artikel ini secara sederhana saja,
SE-08/PJ.52/1996 tertanggal 29 Mar 1996 sudah seharusnya tidak dapat berlaku sebagai aturan/acuan hukum yang berlaku karena sudah terbitnya UU No.18 tahun 2008 yang berlaku pada 1 jan 2001,sudah seharusnya secara hiearki Hukum pun SE tersebut tidak dapat dipakai lagi, seharusnya penulis lebih cermat dalam hal ini, terlebih penulis merupakan pegawai Pajak. Tetapi ada hikmahnya juga dengan adanya atikel ini, sebaiknya UU PPn dikaji kembali, apakah masih sesuai dengan keadaan seperti sekarang, dan juga untuk mendorong perekonomian di Indonesia, terutama ekonomi syariah, salah satunya sistem Murabahah (jual beli), tidak dapat bersaing dengan sistem konvensional jika UU PPN masih seperti sekarang.

lutfan1708
Genuine

18 Desember 2008


Bukankah pengertian PPN sendiri adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa didalam negri. jadi jelas kalo konsumsi diluar negri tidak terutang PPN. Bagi saya SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 sejalan dengan pengertian PPN itu sendiri. Sedangkan pasal 4 huruf c UU PPN tidak sejalan dengan pengertian PPN itu sendiri. Maap kalo pernyataan saya tidak berkenan dihati.

ocj788
Junior

10 Desember 2008


setuju sama bung sakul....untung di uu pph baru diberi sedikit penurunan tarif.....

sakul
Newbie

4 Desember 2008


tahun 2009 tahunnya krisis global.
Jangankan ekspor mau dipungut pajak PPN 10%
Lha wong ekspor aja sdh susah.
Bisa ekspor aja sdh syukur.... coba cermati lagi, ekspor kita meningkat atau menurun?
Ayo donk jangan bikin peraturan/SE/per-pu,dll yg cuma memungut PPn aja, tapi buat peraturan yg menyehatkan perekonomian rakyat.

surjono
Senior

17 Nopember 2008


bukannya kalo kita ekspor barang ke luar negeri itu tidak kena PPn..
kesimpulan dari pak tunas diatas yang point A cukup menarik untuk dibahas karena bila kita mengirim barang atas permintaan konsumen yang ada di dalam/luar negeri wajib terutang PPn 10%..

aneh, padahal bapak adalah pegawai DJP.. apa mungkin saya yang salah mengingat ya kalo untuk ekspor itu tidak terutang PPn.. kalo saya yang salah mohon koreksi..

lutfan1708
Genuine

13 Nopember 2008


Pasal 4 huruf c UU PPN 2000 "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha".
Saya menolak pendapat ini karena bertentangan dengan asas destinasi. Pendapat tersebut justru kebalikan dari asas destinasi. Original principles (asas asal) mengenakan PPN atas semua barang dan jasa yang diproduksi di DN. Ciri asas ini : impor bukan objek PPN dan sebaliknya ekspor tetap dikenakan PPN (bukan dengan tarif 0%). PPN dikenakan atas barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri, tidak peduli dimana dikonsumsi.

Kalo menurut saya UU PPN 2000 dibuat harus dikembalikan pada asasnya. Bila di baca pada "Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Indonesia Tentan PPN dan PPnBM (Peraturan Pelaksanaan:PP-24/2002, PP-143/2000), pasal 4 huruf c. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (pengelolaan tempat parkir: SE-31/PJ.53/2003), jelas disana disebutkan PPN terutang jika ada penyerahan JKP di dlm daerah pabean,dan dimanfaatkan di daerah pabean (sesuai asas destinasi), bukan untuk JKP yang dimanfaatkan keluar negri. Begitu juga pada pasal 7, angka 2. Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0 % (Ekspor jasa: S-74/PJ.312/1991, KMK-302/KMK.0/1089, SE-25/PJ.3/1989). dalam penjelasan ayat 2 " PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP didalam daerah pabean. Oleh karena itu BKP yang diekspor atau dikonsumsi diluar pabean dikenakan PPN dengan tarif 0%.


Dasarnya adalah Pasal 4 huruf e UU PPN 1984. Bunyi lengkapnya sebagai berikut "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean" .

yandrizal
Newbie

28 Oktober 2008


Yth Pak Tunas

Kalau semua petugas pajak punya opini seperti anda,
Akan banyak perusahaan yang bangkrut di Indonesia atau pindah ke Negara lain.
Akibanya: 1. Pengaguran bertambah banyak
2. Pendapatan Negara dari Pajak PPh.21 berkurang
3. Pendapatan Negara dari Pajak PPh Ps.29/25 berkurang
4. Pendapatan Negara dari Pajak PPh Ps.23, dan pasal 4 ayat 2 berkurang.

ari_suhendro
Newbie

18 Oktober 2008


ya inilah perpajakan kita, .....peraturan dibuat abu2 biar semua orang bisa ber argumen masing-masing. dan inilah yang menjadi perpajakan kita harus banyak diperbaiki.

RITZKY FIRDAUS
Genuine

24 September 2008


Dear Friend, Mas Tunas Hariyulianto, SE, Msi.

Mana tulisan lainnya, kami tunggu untuk pencerahannya.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

offpeak.itb
Newbie

19 Agustus 2008


mas Tunas, apa kabar, untuk tax learningnya kayaknya perlu di update yah hehehe maaf nih misalnya aja di http://www.ortax.org/ortax/?mod=learning# itu dah ganti jadi point 29 UU KUP no. 28/2007 lho hehehe... maaf ya... tapi aku salut dah ada ini jadi semangat ngecas peraturan dan dasar hukum yang ada. tengkyu ya.

ENDANG RASYID
Newbie

12 Agustus 2008


Dear Sobat: Sdr. TUNAS HARIYULIANTO, SE, MSi. Pegawai DJP dan Dosen FISIF UI.

Sesuai informasi yang Sdr. kemukakan bahwa Legal Character PPN adalah "General Indirect Tax Consumption" yang mengantut "Destination Principle" adalah sejalan dengan Ketentuan Pasal 4 Huruf c UU PPN maka atas Jasa Perdagangan sebagai Jasa Kena Pajak yang digunakan atau di Ekspor kepada WP LN terkena tarif PPN sebesar 0%.
dengan demikian maka SE-08/PJ.52/1996 sudah benar.
Demikian informasi yang dapat disampaikan dalam kapasitas sebagai Wajib Pajak.

Thank's
ENDANG RASYID,R, Drs, MBA.

EDDYPRASETYO
Senior

19 Juli 2008


Mungkin ada baiknya pembuat Undang-undang merevisi SE-08/PJ.52/1996. Masalhanya berani atau tidak ???

Puspa_syafriani
Newbie

2 Juli 2008


memang benar bahwa benar ini tidak sesuai dengan SE DJP Nomor SE-08/pj.52/1996.
dan konsep peraturan ini kacau.
dan mudah-mudahan orang - orang yang di beri tugas untuk membuat peraturan dapat memperbaiki peraturan ini

jayz
Newbie

28 Juni 2008


SE-08/PJ.52/1996 ini mnurut saya membuat konsep pemanfaatan dan penyerahan jadi agak kacau, selain itu fakta dilapangan bahwa karena tidak aturan main yang berlaku, kerap kali ketika ada transaksi JKP dari daerah pabean keluar daerah pabean maka fiskus anggap terutang PPN, dikarena adanya transfer manfaat, seharusnya SE-08 ini dicabut

alextjia
Newbie

4 Juni 2008


Menurut saya SE-08/PJ.52/1996 kontradiksi dengan pasal 4 UU PPN karena dalam SE-08/PJ.52/1996 lebih menjelaskan dimana penerima jasa berada bukan dimana pemanfaatan jasa dilakukan. Jadi sangat tidak relevan dengan Pasal 4 UU PPN. Tapi saya tidak tahu mengapa dalam SE tersebut tidak menjelaskan dasar hukum SE tersebut. Padah al seharusnya SE tersebut memberikan penjelasan undang undang yang melatarbelakanginya.

wiguna
Senior

29 Mei 2008


Ada yang aneh tapi nyata. seorang pemeriksa pajak mengatakan apabila jasa sewa ruangan dari non PKP dikenakan pajak. bagaimana sih oran pajak tidak mengerti pajak?

adyudha
Junior

29 Mei 2008


maaf out of topic sedikit, Pak Tunas masih ada hubungan saudara kah dengan Pak Iman Santoso? ko mirip ya..

Saya setuju UU lebih tinggi dari SE...

mardi
Groupie

9 Mei 2008


Salah satu karakteristik PPN adalah PPN bersifat netral.
Netralitas PPN dibentuk oleh 2 faktor:
a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip destination principle.

Salah satu bentuk penafsiran karakteristik poin b dalam UU PPN tercermin dalam Pasal 4 huruf e (pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean)
yang dalam penjelasannya :
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh ôsiapapun di dalam Daerah Pabean" dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Dari pasal 4(e) UU PPN ini jasa perdagangan yang dimanfaatkan oleh siapapun di Indonesia dikenakan PPN, dalam hal ini hanya mengacu pada subjek siapapun yang berada di Indonesia, tanpa memandang hakikat jasa perdagangan yang diserahkan dimana dilakukan.

Dalam pasal 4(c) karena masih menimbulkan perbedaan penafsiran maka dalam SE tersebut ditentukan bagaimana penafsiran yang seharusnya, yang penafsiran ini sejalan dengan penerapan pasal 4(e) UU PPN, yang pada dasarnya untuk mencapai netralitas PPN dalam perdagangan internasional.

Selain itu, dengan penafsiran sebagaimana di sebut dalam SE-08/PJ.52/1996 pengenaan PPN berganda di Indonesia dan tempat kedudukan penerima JKP dapat dihindari.

Oleh karena itu, menurut hemat saya PP ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan UU PPN, hanya saja memberikan pembatasan penafsiran agar tidak terjadi perbedaan penafsiran UU dan mempertahankan netralitas PPN dalam perdagangan internasional.

Demikian, jika pendapat saya ini kurang tepat, mohon untuk diluruskan.
Terima kasih atas tambahan pengetahuan dari tulisan Bapak

deddysetyo
Newbie

8 Mei 2008


Perlu disikapi secara mendalam tentang Jasa Expor tersebut. Acapkali pihak fiskus selain mengenakan PPN atas jasa tersebut juga mengenakan atas penyerahan expor barang kita karena dianggap penyerahan dalam negeri. Sehingga perlu di cermati secara mendalam tentang dokumen dokumen expor baik mengenai SI dan PO, PEB, BL dan dokumen lainnya. sehingga Expor wajib pajak tidak dianggap penyerahan yang terutang PPN. Apalagi exportir harus berhati-hati apabila buyer di LN memiliki perwakilan di Indonesia (BUT).

Fazli
Newbie

8 Mei 2008


menurut saya ketentuan tersebut sudah betul karena mengapresiasi dua jenis jasa yakni satu sisi kalau pihak yang menyerahkan jasa dan yang memanfaatkan sama-sama di DPI, maka bisa termasuk Penyerahan jasa sebagaimana di maksud memori penjelasan dan kedua adanya unsur pemanfaatan jasa kalo yang menyerahkan ada di DPI yang menyerahkan ada di DPI.

rizky
Newbie

7 Mei 2008


Dari kasus2 yang sudah ada memang Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN sepanjang Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada diluar Daerah Pabean dan penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia kemudian pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan.

Namun jika saya cermati sekali lagi saya sepakat dengan Pak Tunas Hariyulianto bahwa SE ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang PPN.

Nurdin
Groupie

7 Mei 2008


Jika saya Trace, SE ini masih berlaku. Seharusnya Otoritas kita tanggap terhadap kasus ini.

rizka
Newbie

7 Mei 2008


Asas pembentukan peraturan yang baik, diantaranya yaitu "Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi" (Lex inferiori derogat legi a posteriori), "Undang-Undang yang dibuat secara khusus mengeyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum" (lex specialist derogat lex generalist). Ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sesuai dengan asas-asas hukum yang baik harus dilaksanakan secara konsekuen.

Peraturan diatas dapat melahirkan argumentasi; oleh karena itu, SE ini hanya akan membuka pintu pertentangan pendapat.

jhon
Newbie

7 Mei 2008


Dengan adanya prinsip "Lex Specialist derogat lex generalist" bukankah SE-08/PJ.52/1996 dapat dijadikan sebagai argumentasi bahwa kasus di atas bukanlah objek PPN. Mohon pencerahannya dari Bapak.

Others Artikel


Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 19 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 15 Kali

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban
Hendy Setiawan, 28 Juli 2013

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban

Pendahuluan Menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap (karyawan) bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Subjektif melibatkan kondisi dari karyawan terkait dengan berbagai status yang melekat kepadanya, antara lain : Status Kepegawaian ...

Ditanggapi Sebanyak : 39 Kali

show all Artikel