Artikel

Share :



Transfer Pricing dan Pemegang Saham Minoritas

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center, 6 Maret 2008

pricing_123Transfer Pricing dan Pemegang Saham Minoritas[1]

Ternyata, praktik abuse of transfer pricing tidak saja merugikan otoritas pajak suatu negara, tetapi juga merugikan para pemegang saham minoritas. Mau tahu argumentasinya? Silahkan ikuti tulisan dibawah ini yang penulis sarikan dari kasus abuse of transfer pricing yang disidangkan di Pengadilan Tinggi (The High Court of Sindh) di Karachi.

 

Kasus

 

A Ltd adalah sebuah anak perusahaan (subsidiary) yang berdomisili di Pakistan dan bergerak dalam bidang farmasi. Pemegang saham mayoritas adalah B Inc. yang berdomisili di Amerika Serikat. Sedangkan pemegang saham lainnya, yaitu pemegang saham minoritas (minority shareholder’s), hanya memiliki kurang dari 0,5% dari jumlah saham A Ltd. Dalam laporan keuangannya, A Ltd menunjukkan kinerja keuangan yang jelek, sehingga menderita kerugian yang mengakibatkan modal pemegang saham menjadi berkurang. Atas dasar hal tersebut, pemegang saham minoritas komplain ke Pengadilan Tinggi di Karachi dengan alasan bahwa kondisi kinerja keuangan yang jelek tersebut disebabkan karena A Ltd melakukan praktik transfer pricing dengan membebankan biaya pembelian bahan baku obat yang dibeli dari B Inc. dengan harga yang tinggi (artificially high price). Pemegang saham minoritas tersebut berpendapat bahwa mark-up harga beli bahan baku obat yang sangat tinggi tersebut menyebabkan A Ltd menderita kerugian.

Pihak Pengadilan juga berpendapat sama dengan pemegang saham minoritas. Pengadilan mengutip Laporan Audit (auditor’s report) tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

” ..... Laporan Keuangan A Ltd adalah merupakan konsekuensi langsung dari keputusan manajemen..., dan keputusan manajemen tersebut adalah untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, yang merupakan pemasok utama bahan baku obat.”

Laporan Audit juga memberikan catatan bahwa 60% dari bahan baku obat yang dibeli oleh A Ltd adalah berasal dari B Inc. Laporan tersebut juga menyajikan perbandingan harga yang dibebankan oleh B Inc dan pemasok lainnya yang independen. Salah satu bahan baku obat yang dibeli dari B Inc adalah USD 30.000/Kg, sedangkan harga dari pihak lain yang independen adalah USD 500/Kg. Bahan baku lainnya yang dibeli dari B Inc. adalah USD 8.750/Kg, sedangkan harga dari pihak lain yang independen adalah USD 125/Kg.

Pengadilan berkesimpulan bahwa meskipun akuntan publik ”telah bekerja dengan baik dan menghasilkan pendapat yang fair, akan tetapi akuntan publik tidak mempertimbangkan dampak dari praktik transfer pricing yang dilakukan oleh B Inc. terhadap laporan keuangan A Ltd dan nilai saham dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas sudah sewajarnya mendapatkan kompensasi atas tindakan yang telah dilakukan B Inc yang tidak fair. Atas dasar argumentasi tersebut, pengadilan memerintahkan kepada akuntan publik untuk menghitung ulang nilai saham A Ltd dengan asumsi tidak ada manipulasi harga.

 

Kesimpulan

 

Dari paparan kasus tersebut di atas, pelajaran penting yang dapat kita petik adalah bahwa:

  1. Ternyata tidak hanya otoritas pajak suatu negara saja yang dirugikan atas praktik abuse of transfer pricing, pemegang saham minoritas juga sangat dirugikan dengan adanya praktik ini.
  2. Akuntan publik dituntut kemampuannya untuk dapat mendeteksi adanya abuse of transfer pricing dalam laporan keuangan perusahaan publik untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.


[1] Kristen A. Parillo, “ …. Transfer Pricing Devalued Shares, Pakistani Court Rules,” dalam Tax Notes International, 2007, hal. 886-887. Artikel ini juga diterbitkan dalam Inside Tax Edisi Maret 2008.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

mastar
Newbie

26 Oktober 2009


kalo ada standarisasi aturan dan tarif pajak di semua negara, gak bakalan ada masalah kek gini..

angelina
Newbie

9 Juli 2009


Dear Sdr Endang Rasyid, serta Danny Darrusalam Tax Center,
Kalo membaca UU PPh No.36 Th 2008 pasal 18, apakah dapat diartikan sbb:
Hubungan istimewa dianggap ada apabila:
1. Kepemilikan/penyertaan modal WP Badan/OP di suatu WP Badan minimal 25% dari total Modal disetor. Jadi kalo kurang dari 25%, maka tidak dapat dikatakan terdapat hubungan istimewa.

2. terdapat penguasaan manajemen dan tehnologi
Jadi misal :
A hanya sbg pemegang saham minoritas (24%) di PT ABC.
A tidak masuk dalam jajaran pengurus/manajemen PT ABC.
A bekerja sbg Direktur di PT DEF.

Apakah dg demikian bisa dikatakan bahwa antara A, PT ABC dan PT DEF terdapat hubungan istimewa ?

norkundut
Newbie

18 Juni 2009


saya sangat senang dengan artikel ini, menambah wawasan saya mengenai masalah transfer pricing

Noel
Genuine

2 Juni 2009


Memang di negara kita belum ada ketentuan yang mengatur transfer pricing dalam UU kita sehingga dalam prakteknya baik fiskus maupun akuntan publik sulit mendeteksi praktek seperti ini.Dalam perpajakan, sebenarnya sudah diatur dalam UU PPh yang baru, bahwa untuk mencegah transfer pricing, dilakukan metode seperti cost plus, resale, dan fair value market methode.Metode lain sebenarnya sudah ada dikembangkan dan diatur dalam Model tax treaty OECD atau UN Model.Sekarang adalah cara penganalisisan praktek ini yang cukup sulit.Karena kalau kita lihat syarat kepemilikan saham mayoritas (>50 %) tidak selalu menunjukkan praktek transfer pricing dengan perusahaan afiliasi.Mungkin bisa mengindikasikan tetapi belum pasti, oleh karena itu perlu dicari bukti-bukti yang sah.Sebagai contoh apabila ada pembebanan biaya akibat kerusakan barang yang dikirim perusahaan penjual ke perusahaan pembeli.Biaya ini bisa saja dikompensasikan pada saat perusahaan yang sebelumnya membeli melakukan penjualan ke perusahaan pembeli yang sebelumnya menjual, maka biaya tersebut dibebankan sehingga tampak lebih besar.Harga beli seperti ini kan tidak ada transfer pricing, begitulah, tetapi menurut saya sudah saatnya Indonesia membuat UU transfer pricing agar risiko tersebut bisa dicegah

hendr4
Newbie

29 April 2009


Setelah membaca artikel "Transfer Pricing" by Mas Darussalam dan Mas Danny, sedikitnya saya mendapat pengetahuan mengenai transfer pricing yang terjadi antara Anak dan Induk Perusahaan. Kalau kita telaah sedikit lebih jauh...terungkapnya adanya praktik transfer pricing adalah jika :
1. Ada pihak dalam perusahaan itu sendiri yang mengungkapnya
2. Ada harga pembanding / harga pasar untuk suatu produk tertentu yang sejenis
3. Ada Benchmark untuk setiap jenis usaha jika harga pembanding / harga pasar tidak diketahui
dan jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak ada maka adanya praktik transfer pricing akan gelap...dan untuk seterusnya bagaimana "Institusi Pajak" dapat menyikapi dan mengungkapnya ? sepertinya aga' susah.
Tetapi bukan tidak mungkin institusi pajak pun sebenarnya sudah bisa mengetahui praktik ini jauh-jauh hari, hanya saja tidak / belum di ekspos...
Saya untuk saat ini belum mengetahui apakah di dunia usaha sana sudah dilarang atau masih diperbolehkan atau memang tidak ada larangan untuk praktik seperti ini ?
Pengungkapan transfer pricing jika dilakukan dinegara yang berbeda mungkin akan lebih susah dibandingkan jika transfer pricing itu dilakukan dalam satu negara, apalagi jika yang melakukan transfer pricingnya tempat kedudukan usahanya ada di Cayman Island....wah gimana itu ?

ini pendapat saya secara pribadi, mohon maaf jika ada yang salah dan tolong untuk dikoreksi...terima kasih

esco
Newbie

20 Januari 2009


untuk praktik seperti ini, adakah suatu hal yang bisa dilakukan dirjen pajak?? dan seberapa besar kemungkinannya praktik seperti ini akan tercium serta terungkap?

tito
Newbie

27 Desember 2008


Saya mendapat banyak ilmu dari artikel ini. Cuma saya juga pingin tahu juga action otoritas pajak setempat terhadap kasus ini ada nggak bung darussalam & bung danny. Maklum biar lebih seruu critanya heee...heee...

dewandiva
Newbie

19 Nopember 2008


Transfer pricing bisa juga dilakukan antar perusahaan dalam negeri. Biasanya dilakukan oleh dua perusahaan afialiasi, misal PT A dan PT B. Saat PT A mengalami kerugian, dan PT B mengalami keuntungan, maka PT A mentransfer pricing ke PT B dengan tujuan mengecilkan keuntungan B, namun PT A tetap mengalami kerugian.
Hal ini banyak terjadi di Indonesia, tapi jarang menjadi temuan pajak.
Ya begitulah.

nora hendriyeni
Newbie

12 Nopember 2008


Kenapa kejadian ini bisa lolos di US ya? bukannya sudah ada badan yang bernama APA-Advance Pricing Agreement, or otherwise jika mereka melanggar arm's length price, maka akan dikenakan denda. Kemudian, kok mau beli bahan dari B-US dengan harga tinggi, bukannya B malah kena pajak tinggi di US, sehingga tax efficiency yang mau dicapai ngga bisa dong? Please kalau ada yang bisa jelasin, siapa tau saya yang salah menangkap maksudnya. Terima kasih.

ferdi_n
Newbie

30 Oktober 2008


Transfer pricing disini yang dimaksud saudara rohendy disini adalah transfer pricing yang dilakukan sesama perusahaan dalam negeri?
Kalau diantara perusahaan dalam negeri buat apa ada transfer pricing karena meskipun memiliki hubungan istimewa toh pajak yang dikenakan sama. Setahu saya transfer pricing itu dapat terjadi pada perusahaan yang berada dinegara berbeda, bila pada negara yang sama maka hal tersebut tidak akan dilarang.
Dan bila yang dimaksud anda PT.A dan PT.B tersebut berada pada negara yang berbeda maka hal tersebut adalah transfer pricing dan ilegal meskipun alasannya untuk menghindari jumlah karyawan yang menganggur jika PT.B bangkrut tetapi bila ditinjau kembali maka transfer pricing tersebut juga merugikan pendapatan negara tempat diberlakukannya transfer pricing tersebut dan "pendapatan tersebut bukankah penting unutk rakyat negara tersebut?"
Mohon dikoreksi bila ada kesalahan
terima kasih

rohendy
Junior

17 Oktober 2008


Kalau transfer pricing terjadi untuk memenangkan persaingan dalam negeri, apakah tidak diperbolehkan juga ??

Contoh
PT A & PT B memiliki hubungan istimewa, PT A memproduksi Barang dan seharga Rp.100 dan menjual ke PT B seharga Rp.100, PT B Menjual ke pasar Rp.105, harga pasaran Rp.110.
Tujuannya agar PT B tetap exist mengingat jumlah karyawan yang banyak akan menganggur jika PT B bangkrut.
Apakah hal tersebut tidak dapat ditolerir, mengingat dampak ekonomi yang terjadi jika hal tersebut tidak diperbolehkan.

RITZKY FIRDAUS
Genuine

24 September 2008


Dear All Friends Darussalam dan Danny S

Kami tunggu tulisan lainnya

Thank's

RITZKY FIRDAUS

RITZKY FIRDAUS
Genuine

16 September 2008


Dear all friends Attn: Endang Rasyid & Koostadi.

Aku setuju pendapat dan tulisan all friends juga tak lupa apresiasi kita sampaikan kepada pemrakarsa yaitu Darussalam dan Danny.

Aku jadi tambah ilmu, enggak rugi jadi komunitas Ortax, Viva Ortax.

Warm and best regard's

RITZKY FIRDAUS.

Koostadi S
Genuine

10 September 2008


Jadi memang sudah selayaknya untuk mendapat perhatian yang lebih apabila suatu perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan yg mempunyai hubungan istimewa hal ini sebagai salah satu cara utk menghindari adanya transfer pricing

ENDANG RASYID
Newbie

19 Agustus 2008


Dear Sobat, Sdr. Hasian.
Berdasarkan "pengalaman" / "empiris" contoh soal ekstrim tidak pernah menghadapi jalan buntu akibat tida ada "faktor pembanding", dalam kenyataan selalu ada faktor pembanding.
Karena itu bagi Fihak terkait a.l. Pemegang Saham Minoritas atau Otoritas Pajak sebaiknya mempelajari atau belajar sepanjang hayat (long life education) untuk menghadapi dinamisasi berbagai kegiatan usaha di ngara kita Indonesia dengan terlebih dahulu mempelajari ihwal Tranfer Pricing dan SE-04/PJ/1993 sebagai berikut:

A. TRANSFER PRICING

I. PENGERTIAN

Transfer Pricing (Intracompany Pricing / Intercorporate Pricing / Interdivisional Pricing / Internal Pricing) adalah “Determinasi Harga untuk Barang, Imbalan Jasa dan Royalti, Pinjaman, Sewa, Pembayaran dan Remitasi” yang diperhitungkan sebagai “Transfer” “antar Unit” “Dalam Satu Perusahaan” atau “antar Perusahaan dalam Satu Group” untuk “Pengendalian Manajemen”.

II. REKAYASA

Transfer Pricing secara “pejoratif” sering dikaitkan dengan suatu “rekayasa manipulasi harga secara sistematis” dengan maksud “mengurangi Laba Artificial”, memproduksi “kerugian”, menghindari “Pajak dan Bea” di suatu Negara.

III. B A S I S

Secara umum terdapat 4 (empat) Basis penentuan “Harga Transfer” :

1. Cost Basis:

1.1. Harga Transfer atas barang dan jasa ditentukan oleh “cost” dengan “menambah sejumlah mark up tertentu”.
1.2. Variasi Harga Transfer termasuk Actual Variable Costs, Actual Fixed Costs, Standar Variable Costs, Standar Full Costs, Average Costs dan Full Costs Plus Mark Up.
1.3. Digunakan Intercompany Transfer dengan Konsep Responsibility dan Cost Center.
1.4. Digunakan apabila harga Pasar tidak tersedia atau kurang tepat.
1.5. Performance Manager di ukur dari responsibility pengendalian biaya.

2. Market Basis

2.1. Harga Transfer atas barang dan jasa ditentukan berdasarkan Harga Pasar Barang dan Jasa;
2.2. Variasi harga Transfer berkisar antara “Current Market Price” dan “Market Price Minus Discount”
2.3. Digunakan untuk mengukur performance Manager Divisi Anggota Group Perusahaan, karena Divisi merefleksikan profitabilitas produk dan menstimulir divisi untuk bekerja secara kompetitif.
2.4. Digunakan dalam kondisi intermediate market cukup kompetitif dan interdependensi anatar unit sangat minimal.

3. Negosiasi

3.1. Harga Transfer ditentukan berdasarkan Negosiasi kedua belah fihak yang bertransaksi.
3.2. Tingkat Otoritas dan Pengendalian Laba diberikan kepada Divisi sesuai penentuan Harga Transfer Negosiasi.
3.3. Masing-masing Divisi yang bernegosiasi memiliki “bargaining position” yang sama.
3.4. Penyelesaian Harga Transfer Negosiasi sering memakan waktu dan memerlukan reeksaminasi dan revisi.

4. Arbitrasi

4.1. Harga Transfer ditentukan berdasarkan Interaksi antar Divisi pada tingkat yang terbaik bagi kepentingan Perusahaan.
4.2. Keputusan akhir mengenai Harga Transfer tidak memerlukan banyak pengawasan dari Pusat Responbsibility Laba.

IV. METODE PENENTUAN HARGA PASAR WAJAR

Metode yang digunakan untuk meneliti kasus Transfer Pricing kepada Harga Pasar Wajar oleh Fihak yang terkait (al. Pemegang Saham Minoritas, Otoritas Pajak dan Bea Cukai dll):

1. Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method / CUP Method)
“Harga Pasar Wajar ditentukan berdasarkan perbandingan antara Harga Transaksi antar Fihak yang memiliki Hubungan Istimewa (Related Parties) dengan Harga Transaksi yang diperhitungkan Fihak Hubungan Istimewa dengan Fihak Lain yang tidak memiliki Hubungan Istimewa untuk barang sejenis”.

2. Metode Nilai Jual Kembali / Harga Jual Minus (Resale Price Method / RPM Method)
“Harga Pasar wajar ditentukan berdasarkan perbandingan prosentase keuntungan kotor dari transaksi antar Fihak yang memiliki Hubungan Istimewa dengan prosentase keuntungan kotor dari transaksi antar Fihak yang bebas dari Hubungan Istimewa”

3. Metode Harag Pokok Plus (Cost Plus Method / C Plus Method )
“Harga Pasar Wajar antar Fihak yang memiliki Hubungan Istimewa ditentukan berdasarkan cara menambahkan suatu presentase mark-up yang wajar atas biaya produksi, dihitung berdasrakan data dari usaha sejenis di luar Fihak yang memiliki Hubungan Istimewa (independen) “

4. Metode Laba Sebanding (Comparable Profit Method / CP Method)
“Harga Pasar Wajar antar Fihak yang memiliki Hubungan Istimewa ditentukan melalui cara membandingkan Laporan Keuangan dari Fihak yang memiliki Hubungann Istimewa dengan Laporan Keuangan Fihak lain dan Fihak independen menggunakan interval Laba / arm’s length range approach)”.

5. Metode Return of Investment (ROI Method)
“Harga Pasar wajar ditentukan berdasarkan hasil pengujian Kewajaran Laba dari Fihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dengan mengukur perolehan Laba untuk setiap investasi dan membagi Laba Bersih Operasi (Net Operating Income) dengan aktiva Neto yang digunakan untuk operasi usaha”

NOI NS NOI
ROI = ------- X ------- = ------
NS NOA NOA

NOI = Net Operatintg Income (Laba Bersih Operasi);
NS = Net Sales (Hasil Penjualan Neto)
NOA = Net Operating Assets (Aktiva Neto Yang Digunakan Usaha)

B. SURAT EDARAN SE-04/PJ.7/1993 Ditetapkan tanggal 9 Maret 1993

PETUNJUK PENANGANAN KASUS-KASUS TRANSFER PRICING
(SERI TP - 1)

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU PPh 1984 beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN 1984 beserta penjelasannya diatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 1984.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau kesamping satu derajat.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Perseorangan dianggap terjadi misalnya antara ayah, ibu, anak, saudara (kandung), mertua, anak tiri dan ipar. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kekurang-wajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada :
(1) Harga penjualan;
(2) Harga pembelian;
(3) Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);
(4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan)
(5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
(6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
(7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau reinvoicing center).

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas.

Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/penyelundupan pajak dengan rekayasa transfer pricing tersebut.

Perlu ditegaskan pula bahwa Transfer Pricing dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di Tax Haven Countries (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yangmempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas mate-riil (substance over form rule).

Untuk memudahkan bagi Saudara dalam menangani kasus-kasus Transfer Pricing atau yang mengandung indikasi adanya Transfer Pricing, di bawah ini disampaikan beberapa contoh dari kasus dimaksud beserta perlakuan perpajakannya.

(1) Kekurang-wajaran harga penjualan

Contoh 1 :
PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang PT. A ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 160,- per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 200,- per unit.

Perlakuan Perpajakan
Dalam contoh tersebut, harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT. X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 200,- per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/ atau pengenaan pajak. Kalau PT. A adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ia harus menyetor kekurangan PPN-nya (dan PPn BM kalau terutang). Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT. A tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidak merupakan kredit pajak bagi PT. B.

Contoh 2 :
PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 160,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Perlakuan Perpajakan

Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok plus (cost plus method) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A.

Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 150,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable mark up) adalah 40% dari harga pokok.

Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 210 {Rp. 150 + (40% x Rp. 150)}.

Contoh 3 :
PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A pada contoh 2 di atas ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 250,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya.

Perlakuan Perpajakan :

(1) Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, selain pendekatan harga pokok plus, dapat pula diterapkan pendekatan harga jual minus (sales minus/ resale price method). Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 200,- {Rp. 250,- - (20% x Rp. 250,-)}.

(2) Apabila ternyata terdapat kesulitan dalam memperoleh harga pasar sebanding dan juga sulit menerapkan metode harga jual minus maupun harga pokok plus maka dapat digunakan metode lainnya, misalnya dengan pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding ( comparable profits) atau tingkat hasil investasi (return on investment) dari usaha yang sama, serupa atau sejenis. Misalkan diketahui bahwa persentase laba kotor jenis usaha yang sama dengan usaha PT. A dari data dunia bisnis adalah 30%.

Selanjutnya ternyata bahwa laba kotor yang dilaporkan PT. A adalah 15%. Karena terdapat deviasi tingkat laba PT. A dari tingkat laba rata-rata tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa ada penggeseran laba melalui penjualan dengan harga yang kurang wajar dari PT. A ke PT. B. Kalau misalnya PT. B merupakan pembeli tunggal (monopsoni) barang yang dijual PT. A tersebut, laba kotor PT. A atas barang tersebut untuk tujuan penghitungan pajak terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar 30%.

(2) Kekurang-wajaran harga pembelian

Contoh :
H Ltd Hongkong memiliki 25 % saham PT. B. PT. B mengimpor barang produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijual kembali kepada PT. Y (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp. 3500 per unit.

Perlakuan perpajakan
Pada contoh tersebut di atas, pertama-tama dicari harga pasar sebanding untuk barang yang sama, sejenis atau serupa atas pembelian/impor dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa (sama halnya dengan kasus harga penjualan). Apabila ditemui kesulitan, maka pendekatan harga jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangkan laba kotor (mark up) yang wajar ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan Wajib Pajak dari harga jual barang kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa.
Apabila laba yang wajar diperoleh adalah Rp. 750,- maka harga yang wajar untuk perpajakan atas pembelian barang dari H Ltd di Hongkong adalah Rp. 2.750 (Rp. 3.500 - Rp.750). Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. B dan selisih Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkong dengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung.

(3) Kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost)

Contoh :
Pusat perusahaan (Head Office) di luar negeri dari BUT di Indonesia sering mengalokasikan biaya administrasi dan umum (overhead cost) kepada BUT tersebut. Biaya yang dialokasikan tersebut antara lain adalah :
Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang diselenggarakan kantor pusat di luar negeri;
Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing-masing BUT;
Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan;
Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat.

(4) Perlakuan perpajakan :

Alokasi biaya-biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan manfaat yang diperoleh masing-masing BUT dan bukan merupakan duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan kepada BUT tidak termasuk bunga atas penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk jenis usaha perbankan, dan royalti/sewa atas harta kantor pusat. Dalam hal berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda maka pengalokasian biaya kantor pusat, kepada BUT adalah seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan membandingkan jumlah biaya training yang sama atau sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yang dapat dialokasikan dihitung berdasar faktor-faktor tertentu yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya perbandingan jumlah peredaran.
Kekurang-wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham

Contoh :
H Ltd di Hongkong memiliki 80% saham PT. C dengan modal yang belum disetor sebesar Rp. 200 juta. H Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 500 juta dengan bunga 25% atau Rp. 125 juta setahun. Tingkat bunga setempat yang berlaku adalah 20%.

Perlakuan perpajakan :
(a) Penentuan kembali jumlah utang PT. C. Pinjaman sebesar Rp. 200 juta dianggap sebagai penyetoran modal terselubung, sehingga besarnya hutang PT. C yang dapat diakui adalah sebesar Rp. 300 juta ( RP. 500 juta - Rp. 200 juta ).
(b) Perhitungan Pajak Penghasilan. Bagi PT. C pengurangan biaya bunga yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta (20% x Rp. 300 juta) yang berarti koreksi positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta (Rp. 125 juta - Rp. 60 juta) dianggap sebagai pembayaran dividen ke luar negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atau dengan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

(5) Kekurang-wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa lainnya
Contoh kasus Pembayaran lisensi, franchise dan royalti :

Contoh 1
:
PT. A, perusahaan komputer, memberikan lisensi kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal di negara X untuk memasarkan program komputernya dengan membayar royalti 20% dari penjualan bersih. Selain itu PT. A juga memasarkan program komputernya melalui PT. B di negara B (ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal dan membayar royalti 15% dari penjualan bersih.

Perlakuan perpajakan
Oleh karena program komputer yang dipasarkan PT. B sama dengan yang dipasarkan PT. X, atas dasar matching transaction method untuk tujuan perpajakan maka royalti di PT. B juga harus 20%. Kalau kondisi yang sama tidak diperoleh maka perlu diadakan penyesuaian. Pendekatan demikian disebut comparable adjustable method (metode sebanding yang disesuaikan). Contoh tersebut dapat juga digunakan untuk menguji kewajaran franchise atau imbalan lain yang serupa dengan itu.

Contoh 2 :
G GmbH Jerman, perusahaan farmasi, memiliki 50% saham PT. B (Indonesia) yang beroperasi di bidang usaha yang sama. G GmbH mensuplai bahan baku dan pembantu kepada PT. B dengan harga DM 120 per unit. Selanjutnya didapat informasi, misalnya dari SGS di Jerman, bahwa harga internasional untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit.

Perlakuan perpajakan
Harga sebanding untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit. Untuk bahan farmasi umumnya terdapat paten atas penemuan ramuannya. Kemungkinan tidak terdapat kontrak lisensi yang ditutup antara G GmbH dengan PT. B. Kalau dalam praktek perdagangan ternyata pada umumnya terdapat imbalan royalti (tanpa diketahui berapa jumlahnya), maka jumlah sebesar DM 20 dianggap sebagai pembayaran royalti.

Di lain pihak kalau diperoleh data bahwa royalti umumnya adalah 10% dari harga, maka dapat disimpulkan bahwa royaltinya sebesar DM 10, sedang selisihnya dianggap pembagian dividen.

Contoh kasus imbalan atau jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa sejenis lainnya
:
PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. A memberikan bantuan teknik kepada PT. B dengan imbalan sebesar Rp. 500. Imbalan jasa yang sama dengan keadaan yang sama atau serupa adalah Rp. 250.



Perlakuan Perpajakan :

Dalam kasus di atas, maka imbalan jasa yang wajar adalah Rp 250.

Contoh kasus komisi
PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. B juga merupakan distributor PT. A dengan komisi 5% dari harga jual. Disamping itu PT. B juga sebagai distributor produk perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan komisi 9%.untuk memasarkan produk PT. A, diperlukan biaya-biaya promosi dan sebagainya yang menjadi beban PT. B.

Perlakuan perpajakan :

Berdasarkan analisis fungsi, maka besarnya komisi dari PT. A sebesar 5% adalah kurang wajar karena sebagai distributor PT. B masih menanggung biaya promosi, dsb yang dapat melebihi jumlah komisinya.
Di lain pihak diketahui bahwa komisi dari pihak ketiga yang tidak dibebani biaya promosi adalah 9%.
Oleh karena itu maka komisi dari PT. B yang wajar adalah minimal sebesar 9% ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan.

(6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Contoh
:
A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

Perlakuan perpajakan :

Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PT. B harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.




(7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (letter box company).

Contoh :
PT. I Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT. I mengekspor barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat atas permintaan H Ltd Hongkong. Harga pokok barang tersebut adalah Rp. 100. PT. I Indonesia selalu menagih H Ltd dengan jumlah Rp. 110. Sedang H Ltd Hongkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari Amerika
Serikat menunjukan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 175. Keterangan lebih lanjut menunjukan bahwa H Ltd Hongkong hanya berupa Letter Box Company (reinvoicing center), tanpa substansi bisnis.

Perlakuan perpajakan
:
Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari Indonesia, maka terdapat petunjuk adanya usaha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong agar di peroleh penghematan pajak.
Dengan memperhatikan fungsi (substansi bisnis) dari H Ltd, maka perantaraan transaksi demikian (untuk penghitungan pajak) dianggap tidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I dikoreksi sebesar Rp. 65 (Rp. 175 - Rp. 110). Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen yang pada umumnya mendapat laba kotor (komisi) 10%, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan laba sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut :
untuk H Ltd = Rp.17,50 (10% x Rp. 175),
untuk PT. I = Rp. 57,50 (Rp. 75 - Rp. 17,50).
Harga jual oleh PT. I yang wajar adalah Rp. 157,50 (Rp. 175 - Rp. 17,50).
Agar supaya para pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dengan efektif terhadap kasus Transfer Pricing, akan segera diterbitkan Petunjuk Pemeriksa an Pajak Pada Kasus Transfer Pricing. Jika dalam pelaksanaan sehari-hari Saudara menghadapi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada instansi pertama, hendaknya Saudara konsultasikan dengan Kanwil setempat. Kalau dibutuhkan data pembanding dari luar negeri maka permintaan hendaknya ditujukan ke Direktorat Peraturan Perpajakan.
Selanjutnya Direktorat tersebut akan melaksanakan permintaan data dimaksud ke Negara yang bersangkutan. Prosedur permintaan data dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD

idmadean
Newbie

13 Agustus 2008


Memang benar bahwa transfer pricing pasti hanya akan menguntungkan pemegang saham mayoritas karena ia adalah pemegang hak suara terbanyak. Pemegang saham minoritas yang independen (tidak memiliki kepentingan yang sama) pasti akan merasa dirugikan apabila terjadi penurunan keuntungan akibat transfer pricing abuse. Namun dari pengalaman saya, perusahaan yang melakukan transfer pricing abuse dimiliki oleh hanya dua pemegang saham dimana salah satunya hanya bertindak selaku nominee shareholder atau para pemegang saham perusahaan (termasuk minoritas) adalah pihak2 yang memiliki hubungan istimewa. Tidak pernah saya menemukan perusahaan di Indonesia yang melakukan transfer pricing abuse terdiri dari pemegang saham minoritas yang benar2 independen dari pemegang saham mayoritas.

hasian
Newbie

13 Agustus 2008


bagaimana kalau tidak ada harga pembandingnya dari perusahaan sejenis yang tidak memiliki hubungan istimewa? harga apa yang bisa digunakan?

ENDANG RASYID
Newbie

12 Agustus 2008


Dear Sobat.
1. Praktek "abuse of transfer pricing" di dalam UU PPh dapat di "tangkal" dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 3a melalui Advance Pricing Agreement hanya sampai saat ini Aturan Pelaksanaannya belum berlanjut.
2. Otoritas Pajak di Indonesia memiliki Panduan Tehnik Pemeriksaan Pajak atas kegiatan Multi National Company yang melakukan Praktek Transfer Pricing al. Metode Cost Plus dan sejenisnya.
Dianjurkan kepada Otoritas Pajak Indonesia sebaiknya selalu menimba Ilmu Pengetahuan secara berkesinambungan sehingga tidak mudah dibohongi dengan Praktek Transfer Pricing atau sejenisnya

Regard's

ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.

YeYe
Newbie

30 Juli 2008


Kasus di Indonesia ada ngga pak?

bastian
Groupie

25 Juli 2008


Yth. Pak Eddy

Menentukan harga pasar juga susah diera globalisasi , mohon pencerahannya cara mengetahui harga pasar yang wajar ?

EDDYPRASETYO
Senior

10 Juli 2008


transfer pricing memang susah. paling-paling acuan yang dipakai adalah harga pasar.

alextjia
Newbie

5 Juni 2008


Sebaiknya setiap negara harus memiliki standar baku dalam menentukan transfer pricing yang tentu saja harus lebih fleksible karena berdasarkan keadaan pasar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Keterlibatan pihak ketiga untuk melakukan review terhadap penetapan transfer pricing tetap dibutuhkan menjaga fairness.

baracimmaster
Newbie

31 Mei 2008


Persoalan di atas menunjukan bahwa dampak dari agresive/Unmoderate TaxPlanning yang berimbas kepada pihak selain pemerintah. Hal tersebut sebaiknya dijadikan input bagi administrasi pajak untuk mempunyai GAAR dan SAAR yang adil dan friendly for bussiness and economic activity.

ical
Newbie

23 Mei 2008


kalo dalam pajak, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menguji transasksi transfer pricing ini.. salah satunya adalahdengan metode harga pasar wajar.
dilakukan dengan cara membandingkan harga transaksi dari pihak
yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
(pembanding independen)

Kapan dipakainya?
Ada penjualan/pembelian ke pihak
hubungan istimewa? Maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa;
Jenis produk sebagai obyek transaksi relative sama.
http://hitungpajak.wordpress.com

deddysetyo
Newbie

8 Mei 2008


Transfer Pricing memang sulit dilacak kebenaran dan pembenarannya. Hanya bisa dibuktikan dengan perusahaan dan produk dari pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 3 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 24 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel