Artikel

Share :



Perhitungan PPh Pasal 21

Aditya T. Handoko Bwoga
Prime Consulting, 18 Juli 2007

perhit_123Kita berjumpa lagi dalam Artikel Tips and Trik. Dalam edisi bulan yang lalu telah dibahas tentang Shortcut perhitungan tarif progressive pajak. Penulis berharap artikel tersebut bermanfaat terutama untuk mereka yang baru belajar perpajakan. Dalam tulisan yang kedua ini penulis akan membahas mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode ”gross-up”. Apakah gross up itu, kita lihat bahasannya dalam tulisan berikut ini.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Metode Pemotongannya

Seperti kita ketahui bersama, formula penghitungan pasal 21 secara umum adalah sebagai berikut :

Penghasilan bruto

= xxxxx

Pengurang :

a. Biaya jabatan

b. Iuran pensiun

c. Jamsostek

= (xxxxx)

Penghasilan netto

= xxxxxx

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

= (xxxxx)

Penghasilan kena pajak (PKP)

= xxxxxx

Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang

= xxxxxx

   Dalam tax payroll method, kita ketahui terdapat 3 macam metode pemotongan pajak, yaitu :

  1. Net method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
  2. Gross Method, merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
  3. Gross-up method, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

   Dalam artikel ini, penulis tidak akan membahas lebih jauh, point a dan b di atas, akan tetapi lebih menitikberatkan pada point c yaitu Gross-up method.

 

Gross Up Method

   Sejalan dengan pengertian gross up itu sendiri, pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode "gross up" hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjungan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Secara sederhana "gross up" dapat digambarkan sebagai berikut :

Penghasilan

= Y

Tunjangan Pajak (misalkan)

= 5,000

Total penghasilan bruto

= Y+ 5,000

Pengurang :

a. Biaya jabatan

b. Iuran pensiun

c. Jamsostek

= (xxxxx)

Penghasilan netto

= xxxxxx

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

= (xxxxx)

Penghasilan kena pajak (PKP)

= xxxxxx

Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang

= 5,000

   Dengan demikian ”gross up” dapat diartikan : jumlah tunjangan pajak sama besar dengan jumlah pajak yang akan terhutang.

 

Formula/Rumus Gross up PPh Pasal 21

Formula gross up PPh pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressive).

Lapisan I : untuk PKP antara Rp. 23,750,000 hingga Rp. 1

Tunjangan PPh = PKP setahun (–) Rp. 0 x 5/95 (+) 0

Lapisan II : untuk PKP antara Rp. 46,250,000 hingga >Rp. 23,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (–) Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000

Lapisan III : untuk PKP antara Rp. 88,750,000 hingga >Rp. 46,250,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (–) Rp. 46,250,000 x 15/85 (+) 3,750,000

Lapisan IV : untuk PKP antara Rp.163,750,000 hingga >Rp. 88,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (–) Rp. 88,750,000 x 25/75 (+) 11,250,000

Lapisan IV : untuk PKP diatas Rp.163,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (–) Rp. 163,750,000 x 35/65 (+) 36,250,000

 

Aplikasi Formula Gross up dalam Penghitungan Pasal 21

   Jerry, seorang pegawai dengan penghasilan sebesar Rp. 5,000,000 sebulan (take home pay). Status Jerry adalah K/0 (kawin belum memiliki anak). Berapa tunjangan pajak yang harus diberikan, sehingga take home pay yang diberikan tetap Rp. 5,000,000.

 

Aplikasi rumus gross up (jamsostek ditiadakan agar lebih mudah)

Penghasilan Bruto setahun

= Rp. 60,000,000

Biaya jabatan (setahun)

= Rp. 1,296,000

Penghasilan netto

= Rp. 58,704,000

PTKP

= Rp. 14,400,000

PKP

= Rp. 44,304,000

Tunjangan pajak /PPh pasal 21 terutang (gross up formula lapisan ke II):

Rp. 44,304,000 (–) Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000 = Rp. 3,533,777.

 

Penghitungan Ulang untuk menguji

Penghasilan (sebelum tunjangan pajak)

= Rp. 44,304,000

Tunjangan Pajak

= Rp. 3,533,777

Total PKP

= Rp. 47,837,777

PPh terhutang (tarif pasal 17)

= Rp. 3,533,777

(dengan rumus shortcut : PKP x 10% -1,250,000)

 

Susunan Ulang dalam Perhitungan pasal 21 akan menjadi :

Penghasilan setahun

= Rp. 60,000,000

Tunjangan Pajak

= Rp. 3,533,777

Total penghasilan bruto

= Rp. 63,533,777

Biaya jabatan (setahun)

= Rp. 1,296,000

Penghasilan netto

= Rp. 62,237,777

PTKP

= Rp. 14,400,000

PKP

= Rp. 47,837,777

PPh terutang :

5% x Rp. 25,000,000 = Rp. 1,250,000

10% x Rp. 22,837,777 = Rp. 2,283,777

 

Total PPh terutang setahun

= Rp. 3,533,777

PPh terutang sebulan

= Rp. 294,481

 

   Dari uraian di atas, secara simple dapat dikatakan bahwa tujuan dari gross up di dalam perhitungan pasal 21 adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Dengan menggunakan rumus ini maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible expenses, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan, selama di dukung adanya perjurnalan biaya tunjangan pajak di dalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.

   Demikian penggunaan rumus gross up serta uraian singkat-nya, penulis berharap dapat bermanfaat. Selamat mencoba.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

dodod
Newbie

10 Nopember 2009


Bp. Aditya Yth,

Artikel yg diberikan sangat bermanfaat bagi yg ingin tahu lebih banyak mengenai dunia perpajakan, terima kasih.
Jika boleh, saya ingin menanyakan perihal 5 Lapisan yg telah disesuaikan dengan tarif PPh 21 yang terbaru (berlaku saat ini), ditunggu berita baiknya di: doddy.stefanus@gmail.com..
terima kasih.

M_Yanuar
Groupie

1 Nopember 2009


wah,saya rasa cara ini sangat efektif untuk menentukan tunjangan pph yang akan diberikan kepada karyawan...terima kasih pak atas infonya

rosa71
Newbie

25 September 2009


Yth. Bapak Aditya,

Perkenankan saya bertanya kepada Bapak, apakah untuk tahun 2009 formula lapisan PKP untuk metode Gross Up terjadi perubahan? Mohon diberikan informasi, hatur nuhun Pak..

AnggaPrima
Newbie

11 September 2009


terimakasih pak....bagai mana denga pph badan menurut undang - undang nomor 36 tahun 2009?

Theodorus
Newbie

3 September 2009


Ok terimakasih atas share ilmunya pak
Tapi bagaimana dengan perhitungan yang baru?

ramadhan
Newbie

13 Agustus 2009


Terima kasih atas shared ilmu pak...

surdiyono
Newbie

5 Juni 2009


Terima kasih infonya pak, sangat membantu saya

begawan5060
Genuine

11 Maret 2009


Saya selalu mencoba menghitung gross up dgn cara "manual" tetapi selalu gagal. Dan sekarang saya menemukan jawabannya. Kalo pake rumus excel sih, gampang

Zin
Junior

10 Maret 2009


Artikel yang Bapak kemukakan dalam hal ini sangat Briliant.
Tapi ada satu kasus yang ingin saya ajukan dari saya selaku pemula dalam dunia perpajakan yakni selaku Mahasiswa Perpajakan UNPAD semester 2.
Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 sangat jelas mengenai prosedur tarif dan PPh terutang.
TAPI, dalam kehidupan nyata banyak perusahaan yang mendepositokan penghasilan Bruto mereka pada Bank-Bank. Sehingga dapat kita bayangkan dan pikirkan, hanya dengan Bunga yang diperoleh dari Deposito Bank semua dapat menutupi PPh terutang OP/Badan tersebut.
Bagaimana menurut Bapak ?

Terima Kasih

Salam Hormat

Chozin Nuari
(c.nuari@yahoo.co.id)

xurgator
Newbie

10 Desember 2008


Pak ini info yg saya cari selama ini.
Tapi saya ada pertanyaan satu lagi.
Bukankah PKP nya harus dibulatkan kebawah sebelum di hitung Pph terutangnya?

Jika saya bulatkan, maka kadang2 ada beberapa angka percobaan yang tidak mau sama hasil gross-up nya. Ada Selisih sekitar ratusan rupiah.

Trim's

tata
Newbie

24 Nopember 2008


thanks banget ya, info ini sangat berguna untuk saya

surjono
Senior

15 Nopember 2008


kalo ada bonus atau tunjangan tidak tetep ya kita masukkan sebagai penghasilan juga, jadi gini: tiap bulan kita kalkulasikan dengan memasukkan juga penghasilan mereka setiap bulan ( kita setahunkan: mis: jan 2jt, feb 2,3jt, mar 2jt nah pas perhitungan gaji bulan maret kita itungnya begini (2jt+2,3jt+(2jt*10)) baru dikurangkan PTKP, kemudian tarif progresif..

rohendy
Junior

28 Oktober 2008


artikel ini sangat bermanfaat buat saya, terima kasih

salman_fariz_86
Newbie

11 Oktober 2008


thnx bgt jadi bs ngirit beli atw photocopy buku, artikel ini banyak membantu saya

Koostadi S
Genuine

12 September 2008


Dengan membaca artikel ini jadi tahu filosofi dari ketiga metode tersebut....Terimakasih,
Akan lebih terimakasih kalau diberi contoh-contoh lebih banyak

ical
Newbie

30 Mei 2008


sepakat dengan pak Aditya.. tujuan dari gross up adalah agar tunjangan pajak karyawan dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.. saat ini sudah ada software untuk menghitung PPh 21, jadi bisa lebih mudah

wiguna
Senior

21 Mei 2008


perusahaan kami menggunakan sistem gross up dalam menghitung PPh 21-nya. namun terkadang kesulitan apabila ada penerimaan penghasilan tidak tetap seperti bonus, jasprod, THR dan lainnya. Sedangkan penghasilan tidak tetap diterima karyawan setiap 3 bulan sekali. mungkin dapat diberikan contoh dengan tambahan penghasilan tidak tetap pak. terima kasih

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 6 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 27 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel