Artikel

Share :



Perhitungan Pajak

Aditya T. Handoko Bwoga
Prime Consulting, 23 Mei 2007

perhitungan_freeMembicarakan masalah perpajakan memang menjadi suatu hal yang menarik, banyak perdebatan, argument dan bermacam– macam penafsiran peraturan. Dalam tulisan ini penulis tidak akan membicarakan hal tersebut. Hal berikut akan bersifat lebih general dan merupakan kebutuhan dalam mencari menemukan hasil yang lebih cepat.

Seperti di dalam menu Windows, kita mengenal adanya Shortcut, demikian pula dalam perpajakan kita mengenal adanya Shortcut. Shortcut yang akan kita bahas ini merupakan jalan pintas dalam penghitungan pajak.

Seperti kita ketahui tarif progressive pajak sesuai dengan Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 baik untuk PPh perorangan/Pasal 21 dan PPh Badan adalah sebagai berikut :

 

I. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
a. sampai dengan Rp. 25.000.0005%
b. diatas Rp. 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.00010%
c. di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.00015%
d. di atas Rp. 100.000.000 s.d. Rp. 200.000.0025%
e. di atas Rp. 200.000.000 35%

 

II. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
a. sampai dengan Rp. 50.000.00010%
b. di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.00015%
c. di atas Rp. 100.000.000 30%

Dengan adanya lapisan tarif seperti itu maka, untuk penghasilan kena pajak orang pribadi sebesar Rp. 75.000.000 maka perhitungan pajak terhutang akan dihitung sebagai berikut :

- Rp. 25.000.000 x 5%= Rp. 1.250.000
- Rp. 25.000.000 x 10% = Rp. 2.500.000
- Rp. 25.000.000 x 15% = Rp. 3.750.000
Total PPh terhutang
= Rp. 7.500.000

 

   Untuk mendapatkan perhitugan tersebut maka kita harus melakukan pemilahan untuk lapisan tarif yang akan kita gunakan dalam menghitung pajak terutang. Pertama untuk lapisan tarif Rp. 25.000.000 kemudian lapisan tarif kedua dan seterusnya.

   Coba kita perhatikan dengan perhitungan dibawah ini, misalkan penghasilan untuk orang pribadi adalah Rp. 75.000.000, maka pajak yang akan terutang adalah :

(Rp. 75.000.000 x 15%) – Rp. 3.750.000 = Rp. 7.500.000 .

   Dengan menggunakan cara tersebut maka hasil perhitungan akan sama, tanpa harus melakukan perhitungan untuk masing – masing tarif. Bagaimana rumus atas keseluruhan shortcut tersebut baik untuk orang pribadi atau wajib pajak badan. Berikut rumus bakunya :

 

WP orang pribadi

Lapisan PKP
Cakupan tarif
Pengurang
a. sampai dengan Rp. 25.000.0005%Rp. 0
b. sampai dengan Rp. 50.000.00010%Rp. 1.250.000
c. sampai dengan Rp. 100.000.00015%Rp. 3.750.000
d. sampai dengan Rp. 200.000.000 25%Rp. 13.750.000
e. di atas Rp. 200.000.000 35%Rp. 33.750.000

   Jadi misalkan PKP dari WP orang pribadi tersebut adalah Rp. 175.000.000 maka WP tersebut berada dalam lapisan tarif 25%. Dengan demikian pajak yang terutang adalah :

(Rp. 175.00.000 x 25%) – Rp. 13.750.000 = Rp. 30.000.000

   Hasil tersebut akan sama dengan hitungan konservatif yang kita lakukan dengan melalui masing – masing lapisan tarif. Bagaimana dengan Pehitungan untuk PKP atas Wajib Pajak badan. Berikut Shortcut yang disarankan.

 

WP Badan

Lapisan PKP
Cakupan tarif
Pengurang
a. sampai dengan Rp. 50.000.00010%Rp. 0
b. sampai dengan Rp. 100.000.000 15%Rp. 2.500.000
c. di atas Rp. 100.000.00030%Rp. 17.500.000

   Sebagai contoh jika suatu WP Badan mempunyai PKP sebesar Rp. 350.000.000 maka penghitungan untuk mencari PPh terutang dengan Shortcut ini adalah .

(Rp. 350.000.000 x 30%) – Rp. 17.500.000 = Rp. 87.500.000

   Memang dengan menggunakan program Microsoft Excell maka perhitungan pajak akan lebih mudah, akan tetapi bagaimana jika saat ujian dan yang tersedia adalah kalkulator, maka tentunya Shortcut ini akan sangat membantu anda dalam menghemat waktu.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

surdiyono
Newbie

5 Juni 2009


terima kasih pak...

begawan5060
Genuine

11 Maret 2009


Saya sudah menggunakan penghitungan ini untuk membuat rumus dlm program excel, sebelum membaca artikel ini.
Dengan demikian komentar saya adalah.. betuuul

rohendy
Junior

5 Nopember 2008


Sebetulnya yang perlu di ingat pengurangnya itu yang penting. Dengan menghapal pengurangnya akan mempermudah menghitung pajak yang terutang.

Koostadi S
Genuine

15 September 2008


Saya sependapat dengan Sdr Ogie ..sehingga kita tahu filosofinya, sebagai contohnya saya tidak paham angka pengurang pada WP OP sebesar 13.750.000 dari mana ?

ogie
Newbie

1 September 2008


Terima kasih informasinya sangat membantu, tetapi alangkah baiknya jika yang di atas tersebut dengan menggunakan short cut di dampingi dengan perhitungan manualnya, biar kita tau kalo short cut tersebut cocok dengan manual, pa lagi bagi orang yang baru belajar seperti saya ini.

EDDYPRASETYO
Senior

21 Juli 2008


untuk yang rencana revisi tarif sudah ada formulanya Pak

wiguna
Senior

3 Juni 2008


sangat membantu

ical
Newbie

30 Mei 2008


menarik rumusnya.. bisa mempercepat penghitungan..

wiguna
Senior

22 Mei 2008


http://www.pajakindonesia.com/download_hit .php?id=1

wiguna
Senior

22 Mei 2008


trims pak atas rumusnya. sangat membantu dalam perhitungan kami

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 6 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 27 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel